Karhutla Terus Berulang, Salah Siapa?



Oleh: Hadaina (Aktivis Mahasiswa di Kampus Bandung)

Belum juga reda kasus kebakaran hutan di Riau beberapa tahun silam. Seperti tidak diizinkan beristirahat dari kasus semacam ini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi baru-baru ini di Kalimantan membuktikan ada upaya yang belum mengakar untuk menangani petaka ini karena musibah terus berulang. Hampir setiap tahun bencana kabut asap terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan enam provinsi di Indonesia masuk kategori siaga darurat kebakaran hutan. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) hingga September 2019, jumlah hutan dan lahan yang terbakar di seluruh Indonesia mencapai 328.722 ha.

Mesti diperhatikan adalah mengenai dampak yang terjadi. Seperti Kabut asap yang menyeliputi sejumlah wilayah, gangguan kesehatan seperti ISPA, serta terganggunya proses belajar mengajar, dan bahkan parahnya lagi menyebabkan kematian.

Menurut Satuan Tugas (Satgas) karhutla pusat yang dikomando BNPB, untuk memadamkan karhutla di Kalimantan Selatan, harus menerjunkan 1.200 personel. Penyebab kasus ini terdapat berbagai faktor, satu diantaranya pembukaan lahan untuk pertanian ataupun untuk area perkebunan. Dari pernyataan menteri LHK, Siti Nurbaya menyatakan, ada empat perusahaan asing yang terlibat dalam pembakaran lahan di Kalimantan. Keempatnya merupakan perusahaan asing yakni Malaysia dan Singapura.

D balik semua kejadian ini memanglah disinyalir karena adanya dominasi kepentingan bisnis besar. Para perusahaan besar membakar lahan untuk dijadikan perkebunan dengan skala besar dan masif demi menghemat biaya. Koalisi Indonesia Bergerak menyebut bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama ini dilakukan secara terorganisasi. Aksi terorganisasi karhutla itu pun dituding telah diketahui pemerintah pada dasarnya. Itu dibakar tanpa ketahuan siapa yang pemiliknya. Tapi setelah 5, 6 bulan itu sudah ada bibit-bibit sawit yang muncul. Itu temuan di lapangan. Pembakaran itu diorganisir, pemerintah tahu," kata Koordinator Institut Hijau, Chalid Muhammad dalam jumpa pers koalisi di kantor Seknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta Selatan.

Gerbang kejahatan Karhutla karena negara menerapkan hak konsesi lahan kepada para pengusaha yang menyebabkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab negara menjadi tumpul. Paradigma yang dibangun dalam memberikan hak konsesi kepada pengusaha ini jelas salah karena kawasan hutan yang produktif harusnya dikelola dan dilestarikan tapi malah diberikan izin perkebunan hutan tanaman industri kepada korporasi. Ditambah lagi pemerintah tidak tegas dan memberikan efek jera kepada pengusaha yang melanggar aturan. Temuan Greenpeace menunjukkan sepanjang periode tersebut terdapat 10 konsesi perusahaan kelapa sawit di Indonesia dengan total area terbakar terbesar yang luput dari sanksi pemerintah. Sebanyak tujuh konsesi di antaranya menyumbang titik api karhutla tahun ini. pemerintah bahkan tidak mencabut satu pun izin dari perusahaan kebun sawit yang terkait Karhutla. 

Kebijakan seperti ini adalah hal wajar dalam sistem neoliberal yang sedang bercokol. Sistem ini meniscayakan pengelolaan kekayaan alam diserahkan kepada swasta, penguasa hanya menjadi fasilitator dan regulator tentu yang menguntungkan pihak korporasi. Berharap kebijakan akan pro rakyat seperti punuk merindukan bulan.

Bencana kebakaran hutan dan lahan hanya akan bisa berakhir secara tuntas dengan sistem Islam. Dalam Islam, hutan termasuk dalam kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki pribadi atau swasta. Seperti sabda Rasulullah saw. “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang, air, dan api” (HR, Dawud dan Ahmad) .

Para ulama terdahulu sepakat bahwa air sungai, danau, laut, saluran irigasi, padang rumput adalah milik bersama, dan tidak boleh dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau hanya sekelompok orang. Dengan demikian, berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak (komunitas), dan jika tidak ada, maka mereka akan berselisih atau terjadi masalah dalam mencarinya.

Dari hadist tersebut jelas bagaimana Islam melarang adanya penguasaan lahan hutan oleh korporasi. Hutan tidak boleh dimiliki atau dikuasai oleh individu, beberapa individu, ataupun negara sekalipun. Individu, sekelompok individu atau negara tidak boleh menghalangi individu atau masyarakat umum memanfaatkannya, sebab hutan adalah milik mereka secara berserikat. Namun, agar semua bisa mengakses dan mendapatkan manfaat dari hutan, negara mewakili masyarakat mengatur pemanfaatannya, sehingga semua masyarakat bisa mengakses dan mendapatkan manfaat secara adil dari hutan. Dengan paradigma tersebut, maka kasus pembakaran hutan dan lahan secara liar akan lebih dapat diminimalisir bahkan bisa ‘nol’ karena masyarakat juga menyadari bahwa hutan adalah milik umum yang harus kita jaga kelestariannya.

Tidak hanya itu dalam  Islam ada  sistem peradilan Islam, yakni ada Qadhi Hisbah yaitu hakim yang menangani penyelesaian dalam masalah penyimpangan (mukhalafat) yang dapat membahayakan hak-hak rakyat seperti gangguan terhadap lingkungan hidup (contoh: karhutla). Vonis dapat dijatuhkan kepada pembakar hutan dan lahan di tempat kejadian perkara. Sehingga bila Islam ditegakkan maka tidak ada kondisi krusial bencana darurat asap yang saat ini terjadi yang mengancam jiwa manusia.

Jadi, solusi satu-satunya adalah dengan mengembalikan hutan dan lahan gambut kepada syariat Penciptanya, bukan dikelola berdasarkan aturan buatan manusia yang telah terbukti kelemahannya dan membuat kerusakan di bumi ini

Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget