Konflik Wamena: Bukti Kegagalan Konsep Persatuan ala Nation State



Oleh: Nurjian Begum Amir , alumni fakultas Psikologi di kampus Bandung
Sebuah kabar memprihatinkan warganet di laman Facebook tengah viral. Mengabarkan kondisi langsung yang dialami seorang warga di tengah kerusuhan yang terjadi di Papua. Beliau seorang dosen salah sau perguruan tinggi negeri di Papua. Hari itu beliau bersembunyi di tengah kejaran orang Papua yang membidik pendatang. Tak tahu apa yang akan terjadi, yang penting bisa menyelamatkan diri. Terlintas dalam benak untuk lebih dulu bunuh diri daripada lebih dulu dizalimi. Kabarnya, pemicu awalnya karena hoax yang beredar bahwa adanya ucapan rasis dari seorang guru. Namun aparat setempat memastikan bahwa itu hanyalah berita bohong.
Problematika Papua hari ini nyatanya bukan kali pertama terjadi. Isu lain tentang inginnya kemerdekaan Papua justru sudah lebih lama terjadi. Berbagai solusi telah ditawarkan. Namun tidak menghasilkan solusi yang berarti.
Akhirnya  kita  perlu merenungkan kembali, bahwa konsep nation state state justru menjadi bumerang tersendiri bagi bangsa ini. Karena justru perasaan tidak sebangsa, se-ras, yang dirasakan oleh saudara-saudara di Papua menjadikan salah satu alasan bahwa mereka bukanlah bagian dari negeri ini.
Seorang pakar Psikologi politik bernama Emerson (1970) memaparkan bahwa nasionalisme adalah pemahaman yang ada pada komunitas orang-orang yang hidup bersama, dalam arti ganda bahwa mereka memiliki unsur-unsur warisan umum yang sangat penting dan mereka memiliki takdir yang sama untuk masa depan. Pemahaman nasionalisme juga sering kali menengarah pada keinginan untuk kemerdekaan. Namun jika itu berada pada sebuah negara kesatuan, kemerdekaan satu pihak justru merupakan disintegrasi bagi pihak lain. Itulah kenyataannya yang dialami antara Indonesia dan Papua saat ini. Satu sisi apa yang perjuangan Papua adalah bagian dari ide nasionalisme yang juga di pasarkan. Tapi di sisi lain itu merupakan ancaman disintegrasi bagi negara Indonesia sendiri. Akhirnya kita perlu merenungkan kembali, kiranya konsep apa yang benar-benar menghasilkan persatuan hakiki.
Konflik Papua juga menunjukkan bahwa Indonesia  butuh konsep mendasar yang dapat benar-benar mempersatukan Indonesia tanpa terbatasi oleh perbedaan alamiah seperti ras, bahasa, suku, tempat lahir, dan sebagainya. Karena perbedaan yang lahir dari kondisi alamiah memang tidak bisa dihindarkan. Sudah sunatullah yang harus kita terima. Namun tidak lantas hal tersebut menjadi alasan untuk tidak bersatunya di atas perbedaan itu. Karena sejatinya persatuan itu sangat mungkin terwujud walaupun terdapat perbedaan alamiah.
Sejarah membuktikan terdapat sebuah peradaban yang berhasil meleburkan bangsa-bangsa 2/3 belahan dunia. Dari Asia, Afrika, Eropa. Berlangsung 1400 lamanya. Itulah peradaban Islam yang diemban oleh rasullullah Muhammad SAW dan umatnya. Semua itu dapat terwujud ketika Islam menjadi ideologi yang diterapkan masyarakat dalam sistem kehidupannya. Sebuah way of life yang dibangun di atas aqidah Islam, yang meniscayakan persatuan dan tetap mengakui perbedaan alamiah sebagai sebuah bukti kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah tentang niscayanya perbedaan :
Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat 13)

Rahasia mengapa Islam bisa mempersatukan manusia yang berbeda ras,suku,bangsa bahkan yang berbeda akidah bisa melebur dengan masyarakat Islam diantaranya sebagai berikut: 
Pertama, Islam sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati , hal ini tampak pada hukum Islam yang mengatur berbagai dimensi kehidupan manusia yg tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaannya.
Kedua, Islam adalah agama yang akidahnya bersifat rasional. Ide-ide maupun hukum-hukumnya bersifat pemikiran. Islam mewajibkan pemeluknya untuk beriman melalui proses berpikir dan memahami hukum-hukumnya dengan proses berpikir pula. Tidak dibenarkan pula untuk memaksa warga non-Muslim berpidah keyakinan walau Islam menjadi agama mayoritas penduduk di sebuah negeri karena mereka harus diseru secara pemikiran dan disertai dengan kesadaran.
Ketiga, Kaum Muslim membebaskan berbagai negeri untuk mengemban dakwah Islam dan menyebarluaskannya di negeri tersebut. Karena itu, mereka merasa sebagai duta-duta Allah yang membawa rahmat dan hidayah. Mereka masuk ke suatu negeri dan memerintahnya dengan Pemerintahan Islam. Dengan hanya masuknya penduduk negeri tersebut sebagai ahlu dzimmah, maka hak dan kewajibannya sama dengan kaum Muslim. Negeri yang dibebaskan tersebut juga memiliki hak dan kewajiban dalam negara yang sama dengan negeri lainnya dari negeri-negeri kaum Muslim, bahkan menjadi bagian darinya. Hal ini karena sistem pemerintahan dalam Islam adalah kesatuan. Dengan demikian penduduk negeri yang dibebaskan tidak merasa bahwa mereka dijajah, dan tidak sedikit pun mencium aroma penjajahan. Karena itu, tidak mengherankan bahwa manusia menerima Islam setelah menyaksikan secara praktis hakikat Islam dalam tatacara yang digunakan oleh kaum Muslim dalam menjalankan pemerintahannya.
Keempat, Islam memerintahkan adanya jihad dan pembebasan negeri-negeri, sehingga memberikan kesempatan kepada manusia untuk memahami Islam. Juga menuntut adanya pemberian kebebasan kepada manusia untuk memilih. Jika menghendaki Islam, mereka dapat memeluknya. Jika tidak, mereka dapat tetap dalam agamanya dan cukup bagi mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam dalam urusan-urusan muamalah dan uqubat. Semua itu agar tercapai keharmonisan dalam aktivitas manusia dengan kesatuan peraturan yang memberikan solusi atas persoalan-persoalan hidup mereka dan mengatur aktivitasnya. Di samping untuk menumbuhkan perasaan jiwa warga non-Muslim bahwa kedudukan mereka di mata sistem Islam adalah sama dengan kaum Muslim. Masyarakat bersama-sama menerapkan sistem yang diberlakukan di dalamnya dan menikmati ketentraman serta berlindung di bawah naungan panji negara.
Kelima, Islam mengharuskan agar memandang orang-orang yang diperintah dengan pandangan kemanusiaan, bukan pandangan sektarian, kelompok, atau madzhab. Karena itu, penerapan hukum-hukum terhadap seluruh komponen masyarakat harus sama, tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Allah Swt. berfirman: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (TQS. AlMâidah [5]: 8).
“Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupan¬nya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka sehingga jumlah orang yang memeluknya dan ber¬pegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa.
Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hati¬nya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka.” (Will Durant – The Story of Civilization).
Dengan demikian, jika Indonesia serius menginginkan terwujudnya persatuan dan perdamaian di negeri ini. Tidak ada solusi lain selain menjadikan mabda Islam di terapkan dalam tataran individu, masyarakat, dan negara. Karena ketika kita ingin mendapatkan keberhasilan yang sama seperti yang telah dicapai peradaban Islam, maka kita pun perlu menggunakan jalan yang sama dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya.
Wallahu Alam bi Showab








Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget