Menjaga Natuna, Menjaga Ketaatan kepada Allah SWT

Oleh: Agustina Suhardi (Pemerhati Masalah Sosial)

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (QS. ali Imran: 200)

 

Di penghujung Desember tahun 2019 dan sampai pekan awal Januari 2020, situasi  perairan Natuna masih memanas. Area laut Natuna terletak di sebalah selatan Laut China selatan dan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Wilayah ini merupakan wilayah yang  berbatasan langsung dengan dunia internasional (www.kompas.com).  Perairan Natuna merupakan wilayah strategis yang menghubungkan 10 negara antara lain: China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan Filipina. Perairan tersebut memiliki kekayaan alam yang luar biasa berupa migas sampai hasil perikanan. Potensi cadangan minyak mencapai 11 miliar barel, gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik dan hampir 10%  kebutuhan ikan global. Khususnya kekayaan perikanan diantaranya ikan pelagis kecil (621,5 ribu ton/tahun), demersal (334,8 ribu ton/tahun), pelagis besar (66,1 ribu ton/tahun), ikan karang (21,7 ribu ton/tahun), udang (11,9 ribu ton/tahun), cumi–cumi (2,7 ribu ton/tahun), hingga lobster (500 ton/tahun) (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200105155630-4-127762/berebut-natuna-militer-indonesia-atau-china-paling-kuat).

Kekayaan perikanan yang melimpah menarik banyak nelayan asing untuk melaut ke perairan Natuna tidak terkecuali nelayan China. Banyak pemberitaan menyebutkan Pemerintah RI telah melakukan protes kepada Pemerintah China yang melanggar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di perairan Natuna. Pelanggaran tersebut terkategori kegiatan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing dan kedaulatan yang dilakukan oleh coast guard atau penjaga pantai China di perairan Natuna (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104193648-4-127681/ini-kronologis-ri-protes-keras-klaim-china-soal-natuna). Coast guard China tersebut mengawal beberapa kapal nelayan China yang menggunakan pukat harimau guna menangkap ikan. Padahal  penggunaan pukat harimau  telah dilarang melalui peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 (https://www.suara.com/partner/content/sukabumiupdate/2020/01/06/201404/panas-indonesia-china-tni-kirim-banyak-kapal-perang-besok-ke-natuna).

Apabila ditelusuri sebelumnya bahwa konflik Natuna antara Indonesia dengan China telah terjadi pada tahun 2016. Pada tahun tersebut TNI-AL melakukan penembakan dan penangkapan kapal asal China karena berani memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Effek dari tindakan TNI-AL tersebut memunculkan nota protes dari Beijing yang mengklaim bahwa nelayan China telah mencari ikan sejak lama di daerah tersebut  (https://www.law-justice.co/artikel/78676/kekuatan-perang-militer-china-27-juta-indonesia-800-ribu/). China menganggap tidak terdapat pelanggaran hukum internasional mengenai Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention for the Law of the Sea/UNCLOS). China mengklaim bahwa perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line China berupa sembilan garis putus-putus yang merupakan wilayah historis Laut China Selatan seluas 2 juta kilometer persegi yang 90 persen di dalamnya sebagai hak maritimi negaranya, meskipun wilayah-wilayah tersebut berjarak sampai 2.000 km dari China daratan. Sebaliknya, UNCLOS 1982 tidak pernah mengakui garis-garis putus  tersebut (https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-eqov). Wilayah ZEE Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui UNCLOS 1982 dan China sendiri merupakan salah satu anggota dari UNCLOS 1982. Konsekuensi yang mesti ditanggung oleh China untuk bersedia menghormati dan menerima keputusan UNCLOS 1982. Indonesia sendiri tidak pernah mengakui Nine Dash Line  karena tidak memiliki alasan hukum UNCLOS 1982 (https://www.cnbcindonesia.com/news/20200104193648-4-127681/ini-kronologis-ri-protes-keras-klaim-china-soal-natuna).

Keberadaan kapal coast guard China yang mengawal dan mendampingi para nelayan China telah membuat para nelayan lokal Natuna menjadi takut mencari ikan di wilayah tersebut (https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-eqov). Kondisi tersebut memaksa TNI-AL untuk menambah kekuatan militer dengan menggerakan empat KRI. Tujuannya supaya dapat memantau, mencegah, dan menangkal upaya mengganggu kedaulatan wilayah (https://tirto.id/saat-prabowo-luhut-lembek-lawan-pencuri-ikan-dari-cina-di-natuna-eqK7?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Popular). Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia) menyatakan bahwa kehadiran fisik aparat Indonesia sangat  dibutuhkan dalam mendampingi nelayan-nelayan lokal untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaut. Hal tersebut penting dilakukan supaya kasus kekalahan Indonesia pada 1998 di Mahkamah Internasional yang memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian Malaysia tidak terjadi pula pada perairan Natuna (https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-eqov). Bagaimana pun lepasnya pulau Ligitan serta Sipadan termasuk Timor-Timor menghilangkan batas ZEE milik Indonesia. Indonesia sendiri berencana untuk mengirim 120 nelayan Pantura yang selanjutnya akan disusul oleh para nelayan dari wilayah  lain ke perairan Natuna untuk turut menjaga kedaulatan di wilayah Natuna (https://kumparan.com/kumparannews/nelayan-pantura-siap-dikirim-ke-natuna-kami-ingin-lindungi-nkri-1saYYnCWxiG).

Persoalan Natuna ini tidak dapat dipandang remeh. Bahkan pernyataan dari pengajar Hubungan Internasional, Dinna Wisnu bahwa kegiatan China di Natuna bukan sesuatu yang insidental akan tetapi bagian dari skenario Belt and Road Initiative (BRI).  BRI berkaitan dengan perang dagang China dengan AS dan peranan China di tingkat global  (https://www.aa.com.tr/id/dunia/membaca-skenario-china-di-natuna/1693850). Indonesia sendiri telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)  perihal BRI  pada 25-27 April  2019 di Beijing, China. Skema yang digunakan pada BRI berupa business to business (B-to-B) oleh para pebisnis dari kedua negara (China-Indonesia) (https://tirto.id/ekspansi-proyek-obor-cina-indonesia-diminta-waspadai-jebakan-utang-dnpo).  Walhasil, menurut Wisnu bahwa sebenarnya China bermaksud mengecek loyalitas Indonesia sebagai mitra kerjasama ekonomi dan investasi  menggunakan cara dengan menghadirkan kapal di Natuna tersebut.  Ditambah lagi posisi Indonesia sebagai Code of Conduct di ASEAN, ASEAN outlook Indo-Pasifik, dan  menjadi bagian di Dewan Keamanan PBB (https://www.aa.com.tr/id/dunia/membaca-skenario-china-di-natuna/1693850). Kerja sama B to B ini berarti kerjasama antar badan usaha yang secara langsung  menangani berbagai proyek yang mendukung BRI sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator (https://www.medcom.id/ekonomi/makro/zNALmy3K-proyek-belt-and-road-initiatives-dipastikan-gunakan-skema-b-to-b).

Banyak pihak yang mengkhawatirkan respon Indonesia yang dianggap bersikap lunak terhadap China terkait konflik  Natuna. Padahal armada TNI-AL  telah siap untuk menjaga perairan Natuna sebagai wilayah perbatasan bagian utara Indonesia. Terlanjur, negara telah menfasilitasi para pebisnis (investor) untuk membiayai berbagai proyek terkait BRI diantaranya  proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, proyek PLTA Sungai Klayan, dan Pembangunan kawasan industri Tanah Kuning (https://www.cnbcindonesia.com/news/20190513181838-4-72178/apa-itu-obor-jalur-sutra-modern-china-yang-jadi-polemik-ri). Pada saat posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator pada BRI dengan pembangunan infrastruktur transportasi, listrik, dan fasilitas umum lainnya menandakan reduksi peran penguasa dalam menyediakan fasilitas publik. Wajar, jika akhirnya penguasa harus menyelamatkan berbagai investasi yang masuk ke dalam negeri. Dengan kata lain merujuk pada istilah korporatokrasi  bahwa perusahaan-perusahaan besar (para investor)  yang mendominasi berbagai kebijakan negara dengan cara mengendalikan pemerintahan. (https://kumparan.com/kumparannews/busyro-negara-sedang-bergeser-dari-demokrasi-ke-korporatokrasi). Inilah marabahaya dari penerapan system ekonomi kapitalisme dengan paradigm reinventing government yang menomorsatukan para korporat.  Sesuatu yang dilematis, padahal di sisi lain  kemandirian dan kedaulatan bangsa dalam mempertahankan batas wilayah adalah sesuatu yang urgen. Lalu, sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait konflik Natuna tersebut?

Kawasan Natuna sebagai bagian wilayah Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas muslim merupakan wilayah ribath atau dalam Islam dikenal sebagai  perbatasan wilayah Islam yang wajib kifayah dijaga dari serangan musuh-musuh Islam. Penduduk atau aparat militer yang menjaga wilayah perbatasan disebut murabith. Bahkan dikabarkan jika seorang murabith  meninggal pada saat melakukan ribath (menjaga wilayah perbatasan) maka amal perbuatannya akan senantiasa berpahala, diberikan rizqi di surga kelak, serta tidak ditanya di dalam kubur oleh malaikat munkar dan nakir  (HR. Muslim). Bahkan hadits lain diriwayatkan dari Bukhari-Muslim menyatakan bahwa satu hari menjaga wilayah perbatasan itu lebih baik daripada dunia serta isinya.. Pahala yang luar biasa tersebut memotivasi para shahabat Rasulullah SAW dan pejuang Islam di masa lalu untuk mempertahankan wilayah, menjaga perbatasan dan pintu-pintu masuk wilayah Islam dari serangan musuh-musuh Islam. Bukti konkret berupa peninggalan benteng-benteng besar yang yang ditaklukan oleh para pemimpin umat Islam di masa misalnya Qal’ah al-Umari di Tripoli, Qal’ah Ba’labak, Qal’ah al-Umawiyyah di Anjar, dan sebagainya. Sistem pertahanan dan keamanan dibentuk di wilayah perbatasan tersebut. Para murabith secara sukarela bahkan dapat digaji oleh para khalifah (pemimpin umat Islam) untuk melakukan ribath.  (https://ppilebanon.wordpress.com/news-and-articles/bulletin-pelangi/ribath-sistem-pertahanan-dan-keamanan-di-wilayah-islam/). Dengan demikian, kegiatan ribath ini tidak akan pernah ada hubungannya dengan kepentingan para investor karena yang bersemayam pada dada umat dan pemimpinnya adalah kewajiban untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dari rongrongan musuh (asing). Sikap dan prilaku yang ditunjukkan umat dan pemimpin ini sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam konteks kekinian, kewajiban bagi Indonesia sebagai negeri yang berpenduduk mayoritas muslim berkewajiban menjaga dan mempertahankan berbagai wilayah perbatasan dari kepentingan asing-aseng termasuk perairan Natuna. Wallahu’allam bisshawab.