March 2020




Oleh: Agustina Suhardi (Pemerhati Masalah Sosial)
Relasi penguasa saat ini dengan rakyat dijiwai aspek kewirausahaan (untung-rugi) dan minus aspek pelayanan, ketulusan & kasih sayang. Akhirnya kesejahteraan hanya ilusi dibalik slogan teknologi revolusi industry 4.0. 

Reinveting Government: Matinya Fungsi Negara
Kesengsaraan yang menimpa saat ini karena penerapan system kehidupan sekulerisme yang cacat sejak lahir. Khususnya sebagai buah pengelolaan kekuasaan dan kewenangan negara yang dilandaskan  paradigm sekulerisme yang melahirkan ide kapitalisme. Dua pandangan berbahaya ide kapaitalisme, antara lain:
1.   Pemenuhan hajat hidup publik  dijadikan komoditas ekonomi, seperti sandang, pangan, papan, energy, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah hanya sebagai regulator/fasilitator. Operator diserahkan kepada korporasi, misalnya operator kesehatan public diserahkan kepada BPJS.
2. Hubungan pemerintah terhadap rakyat dijiwai spirit kewirausahaan (untung-rugi). Pemerintah hadir untuk memenuhi pelayanan korporasi, misalnya pendidikan tinggi berupa badan layanan umum dan PTN BH (Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).
Dua pandangan tersebut selanjutnya dikenal sebagai inti paradigm good governance, reinventing government yang merusak fungsi negara yang sejatinya sebagai pelayan/pelindung umat.  Dengan demikian, bukan persoalan teknis atau mis-manajemen akan tetapi persoalan mendasar yaitu pada sistem politik demokrasi-kapitalisme.

Khilafah, Fungsinya yang Sahih
Islam memiliki pandangan bahwa kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, perumahan, air bersih, energy dan transportasi adalah kebutuhan mendasar manusia sehingga tidak dapat dijadikan sebagai komoditas. Relasi pemerintah dengan rakyat didasarkan pada pengurus (raa’in)  sesuai tuntunan syara’. Di samping itu, pemerintah sebagai pelindung (junnah) sebagai pembebas manusia dari berbagai bentuk penjajahan. Sejumlah ketentuan syariat berkaitan dengan kedua fungsi tersebut, diantaranya:
1.   Negara memiliki kewenangan dan tanggungjawab penuh dalam pengelolaan pemenuhan hajat hidup publik bukan sekedar regulator.
2. Anggaran berbasis baytul maal yang mengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Ketersediaan kas di baytul mal untuk menjamin kebutuhan mendasar masyarakat.
3. Pengelolaan unit-unit teknis berbasis pelayanan dan social, seperti rumah sakit, sekolahdan jalan umum dengan mengratisskan untuk seluruh masyarakat
4. Industri penghasil barang milik umum untuk pelayanan masyarakat sehingga tidak diperkenankan untuk dikomersilkan, seperti migas, listrik, air minum.
5.   Negara bertanggungjawab langsung terhadap pengadaan fasilitas umum dan berbagai aspek kebutuhan publik. Tidak dibenarkan berlandskan konsep public private partnership (P3S)
6. Kekuasaan bersifat sentralisasi sedangkan administrasi bersifat desentralisasi. Hal tersebut memungkinkan negara memiliki kewenangan yang memadai untuk menjalankan secara optimal dan maksimal fungsi raa’in dan junnah.
7.   Birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemenuhan hajat hidup publik mengacu pada tiga strategi, antara lain: kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, individu yang kompeten dan kapabel.
Semua prinsip sahih tersebut merupakan bagian integral dalam sistem kehidupan Islam yang serasi dengan system politik Islam yaitu Khilafah dimasa peradaban Islam di masa lalu yang terbukti mensejahterahkan masyarakat dalam berbagai bidang, antara lain:
1.   Kesehatan: ketersediaan rumah sakit yang megah dilengkapi para dokter, dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses secara gratis. Sejarawan Amerika, Will Durrant menceritakan tentang kondisi rumah sakit Al Manshuri (683 H/1284 M) di Kairo yaitu ”Pengobatan diberikan secara gratis bagi pria dan wanita, kaya, dan miskin, budak, dan merdeka, dan sejumlah uang diberikan kepada setiap pasien yang dapat pulang supaya segera bekerja..”
2.  Pendidikan: ketersediaan sekolah di setiap pelosok negeri yang dilengkapi dengan sarana-prasarana untuk menciptakan kondisi yang nyaman dalam proses belajar-mengajar. Para guru dan dosen menjalankan tugas karena dedikasi yang tinggi serta jaminan kesejahteraan dari negara sebagai bukti penghargaan.
3.   Pangan: pada masa lalu wilayah Daulah telah mampu menghasilkan tiga atau lebih jenis tanmaan setiap tahun secara bergiliran, bahkan tidak jarang Khilafah mengirimkan bantuan pangan ke berbagai negara yang mengalami bencana kelaparan seperti yang terjadi di Irlandia tahun 1845-1852 M.
4. Air bersih dan kelestarian lingkungan disediakan secara berlimah di pemukiman penduduk dan wilayah pertanian. Sebagai contoh ahli  geografi al-Istakhiri (pertengahan abad ke-10) menyatakan bahwa di kota tersedia sumber-sumber air bagi para penduduk yang mengalami kehausan.
5. Perumahan yang didesain sesuai visi dan misi hidup seorang muslim dan negara. Penataan ruangan dalam rumah disesuaikan dengan tuntutan syariah dengan bahan bangunan sesuai karakter alam. Sejarawan barat bernama Erbstosser menyatakan bahwa tentara Salib (1095-1291 M) begitu terkesan dengan ukuran dan struktur kota.
6. Transportasi dengan teknologi pada masa tersebut ditunjang  dengan riset. Moda transportasi laut dan darat ditunjang dengan infrastruktur yang disediakan secara cuma-cuma dengan jaminan keamanan, kenyamanan, dan memperhatikan aspek kemanusiaan, contohnya pada masa Khalifah Sultan Hamid II tahun 1900 membangun jalur kereta api Hejaz railway yang menghubungkan Damaskus ke Madinah demi mempersingkat waktu para jamaan haji yang semula 40 hari menjadi lima hari.
Aspek-aspek di atas hanya sedikit fakta yang ditampilkan mengenai kesejahteraan insan dalam naungan Khilafah Islam yang menerapkan Islam secara kaafah. Kemajuan teknologi pada masa itu yang ditunjang dengan keluhuran akhlaq dan kemanusiaan yang berhasil menghantarkan peradaban Islam yang layak memimpin dunia.




Oleh: Siti Latifah (Pemerhati Masalah Sosial)

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau biasa disapa Emil menyebut bahwa pantai Pangandaran memiliki keistimewaan. Akhirnya Pangandaran diadaulat  menjadi etalase wisata pantai Jawa Barat. Gubernur menginginkan pantai Pangandaran naik pamor sekelas Hawaii di Amerika Serikat. Emil menyebutkan pada tahun 2019 bahwa pemerintah provinsi (pemprov) telah mengalokasikan anggaran dana mencapai  Rp 100 miliar untuk memperbaiki Pantai Barat dan Timur Pangandaran. Masih menurutnya bahwa perbaikan  tersambut memperoleh respon positif dari warga sehingga terjadi peningkatan ekonomi pada wilayah tersebut ( https://www.merdeka.com/peristiwa/ridwan-kamil-ingin-sulap-pantai-pangandaran-seperti-hawaii.html)

Pangandaran kini mendapat  julukan baru yaitu ' Hawaii van Jabar'. Julukan tersebut kerap disampaikan oleh Gubernur di sejumlah kesempatan maupun di media sosial. Sebelumnya, Pangandaran dijuluki Bali kedua di Indonesia. Untuk menjadi wisata kelas dunia mendorong Pangandaran terus berbenah diri. Penataan di sejumlah titik terus dilakukan. Saat ini, progres penataan pantai barat-timur mencapai 25%.  Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata menyampaikan bahwa penataan pantai selesai akhir tahun 2019. Selain menata pantai, pemerintah juga membangun jalan penghubung antar pantai. Jalan ini menghubungkan Pantai Pangandaran dengan Batu Hiu, Pangandaran-Karapyak, Batu Hiu-Batu Karas. Hal-hal yang berbenturan dengan kepentingan penataan pantai akan ditertibkan, misalnya, keberadaan perahu nelayan di Pantai Barat Pangandaran yang akan dialihkan ke Pelabuhan Cikidang. Para nelayan telah dibangunkan rumah sebanyak 175 unit di pelabuhan tersebut. (https://regional.kompas.com/read/2019/10/03/08060261/asal-usul-julukan-hawaii-van-jabar-untuk-pangandaran-ini-penjelasan-bupati?page=all.) Di samping itu, akan dibangun jembatan yang menghubungkan Bojongsalawe sampai Pantai Batu Karas. Untuk menunjang Pangandaran sebagai daerah wisata berkelas dunia sehingga penerbangan dari Bandung menuju Pangandaran akan segera terwujud. Pemkab Pangandaran bersama Pemprov tengah merancang sebuah desa wisata, salah satunya di Desa Cikalong, Sidamulih. Desa wisata sebagai tempat khusus pengembangan wisata budaya, salah satunya Ronggeng Gunung. (https://regional.kompas.com/read/2019/09/04/15402901/revitalisasi-pangandaran-bupati-jeje-bilang-ingin-beda-dengan-bali?page=2)

Pangandaran memiliki cagar alam yang asri dengan hewan khasnya seperti monyet, rusa dan beberapa hewan melata. Deburan ombak di beberapa titik Pantai masih aman untuk aktivitas berenang. Bahkan, di kawasan timur pantai terdapat beberapa permainan seperti watersport, snorkeling, diving, banana boat, jetski, parasailing, fly fish, ufo, big mable, jumper. Dianggap memiliki segudang potensi yang dimiliki, pemprov merancang ambisi prestisius untuk menjadikan Pangandaran sebagai Hawaii-nya Indonesia (https://www.liputan6.com/regional/read/4150555/pagi-basah-basahan-di-pantai-pangandaran-calon-hawaii-nya-indonesia). Bahkan  di tahun 2021 akan digelar event internasional tingkat Asia yang direncanakan diikuti oleh 46 negara (https://www.galamedianews.com/daerah/243273/ridwan-kamil-klaim-penataan-pedestrian-pangandaran-berhasil-tingkatkan-pendapatan-warga.html). Fasilitas umum akan direvitalisasi untuk menunjang event-event internasional. Dampak ekonomi dari revitalisasi fasilitas di Pantai Barat dan Timur Pangandaran meningkat mencapai  Rp20 juta/hari (https://www.viva.co.id/gaya-hidup/travel/1194203-revitalisasi-pantai-rp100-m-beres-pangandaran-jadi-hawaii-nya-jabar).

Demikianlah, keindahan alam dan cagar budaya yang eksotik wilayah Jabar telah menjadi core untuk melejitkan ekonomi melalui industri pariwisata. Dilansir dari Liputan6.com, Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ketiga di Asia. Sedangkan untuk tingkat dunia, pertumbuhan pariwisata Indonesia mendapatkan peringkat ke sembilan. Total sudah terdapat 9,4 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang berlibur di tahun 2019.

Meskipun tidak dapat dipungkiri, perkembangan industri pariwisata ini akan aspek lain berupa liberalisasi sosial budaya. Tradisi nenek moyang yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam misalnya tarian-tarian  yang menampakkan aurat perempuan pun akan dihalalkan dengan alasan kearifan lokal. Klaim bahwa pariwisata dianggap kunci pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah-pemerintah daerah untuk membuat berbagai regulasi pengembangan pariwisata termasuk di Pantai Pangandaran. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur sektor pariwisata tersebut dikucurkan dana yang tidak sedikit. Untuk proyek revitalisasi pantai pangandaran sendiri,pemprov menguncurkan dana sebesar 100 miliar. Kini, pemerintah termasuk pemprov terus menggenjot sektor pariwisata. Alasan  yang dikemukakan karena dianggap mampu menyumbnag devisa negara. Pariwisata pun ditengarai mampu bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat setempat.

Apabila ditelisik lebih dalam, sebenarnya industri pariwisata yang digerakkan didorong oleh spirit ideologi kapitalisme. Ideologi yang berorientasi pada para pemilik modal sehingga sulit diharapkan untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Pariwisata hanya sekedar meningkatkan sektor ekonomi “receh” apabila dibandingkan dengan pendapatan Negara yang diperoleh dari sektor-sektor strategis misalnya pengelolaan tambang emas oleh PT. Freeport, tambang batu bara di Kalimantan, Nikel di Sulawesi, tambang geothermal/panas bumi di Jawa Barat, dan tambang minyak bumi di beberapa wilayah Indonesia. Belum lagi dampak liberalisasi budaya akibat industri pariwisata yang menjadi problem pelik di Jawa Barat seperti seks bebas, LGBT dll. Semoga Islam hadir kembali sebagai panduan dalam persoalan ini, karena Islampun mempunyai sudut pandang yang khas terkait wisata dan pelestarian alam, sehingga alam yang indah bisa semakin mendekatkan manusia kepada Allah SWT, bukan malah sebaliknya. Wallahu a’lam bish shawab.  
 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget