Ilusi Sejahtera di Negara Oligarki & Keniscayaan di Bawah Naungan Khilafah



Oleh: Agustina Suhardi (Pemerhati Masalah Sosial)
Relasi penguasa saat ini dengan rakyat dijiwai aspek kewirausahaan (untung-rugi) dan minus aspek pelayanan, ketulusan & kasih sayang. Akhirnya kesejahteraan hanya ilusi dibalik slogan teknologi revolusi industry 4.0. 

Reinveting Government: Matinya Fungsi Negara
Kesengsaraan yang menimpa saat ini karena penerapan system kehidupan sekulerisme yang cacat sejak lahir. Khususnya sebagai buah pengelolaan kekuasaan dan kewenangan negara yang dilandaskan  paradigm sekulerisme yang melahirkan ide kapitalisme. Dua pandangan berbahaya ide kapaitalisme, antara lain:
1.   Pemenuhan hajat hidup publik  dijadikan komoditas ekonomi, seperti sandang, pangan, papan, energy, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah hanya sebagai regulator/fasilitator. Operator diserahkan kepada korporasi, misalnya operator kesehatan public diserahkan kepada BPJS.
2. Hubungan pemerintah terhadap rakyat dijiwai spirit kewirausahaan (untung-rugi). Pemerintah hadir untuk memenuhi pelayanan korporasi, misalnya pendidikan tinggi berupa badan layanan umum dan PTN BH (Pendidikan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).
Dua pandangan tersebut selanjutnya dikenal sebagai inti paradigm good governance, reinventing government yang merusak fungsi negara yang sejatinya sebagai pelayan/pelindung umat.  Dengan demikian, bukan persoalan teknis atau mis-manajemen akan tetapi persoalan mendasar yaitu pada sistem politik demokrasi-kapitalisme.

Khilafah, Fungsinya yang Sahih
Islam memiliki pandangan bahwa kesehatan, pendidikan, pangan, sandang, perumahan, air bersih, energy dan transportasi adalah kebutuhan mendasar manusia sehingga tidak dapat dijadikan sebagai komoditas. Relasi pemerintah dengan rakyat didasarkan pada pengurus (raa’in)  sesuai tuntunan syara’. Di samping itu, pemerintah sebagai pelindung (junnah) sebagai pembebas manusia dari berbagai bentuk penjajahan. Sejumlah ketentuan syariat berkaitan dengan kedua fungsi tersebut, diantaranya:
1.   Negara memiliki kewenangan dan tanggungjawab penuh dalam pengelolaan pemenuhan hajat hidup publik bukan sekedar regulator.
2. Anggaran berbasis baytul maal yang mengelola semua harta yang diterima dan dikeluarkan negara sesuai ketentuan syariat. Ketersediaan kas di baytul mal untuk menjamin kebutuhan mendasar masyarakat.
3. Pengelolaan unit-unit teknis berbasis pelayanan dan social, seperti rumah sakit, sekolahdan jalan umum dengan mengratisskan untuk seluruh masyarakat
4. Industri penghasil barang milik umum untuk pelayanan masyarakat sehingga tidak diperkenankan untuk dikomersilkan, seperti migas, listrik, air minum.
5.   Negara bertanggungjawab langsung terhadap pengadaan fasilitas umum dan berbagai aspek kebutuhan publik. Tidak dibenarkan berlandskan konsep public private partnership (P3S)
6. Kekuasaan bersifat sentralisasi sedangkan administrasi bersifat desentralisasi. Hal tersebut memungkinkan negara memiliki kewenangan yang memadai untuk menjalankan secara optimal dan maksimal fungsi raa’in dan junnah.
7.   Birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemenuhan hajat hidup publik mengacu pada tiga strategi, antara lain: kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, individu yang kompeten dan kapabel.
Semua prinsip sahih tersebut merupakan bagian integral dalam sistem kehidupan Islam yang serasi dengan system politik Islam yaitu Khilafah dimasa peradaban Islam di masa lalu yang terbukti mensejahterahkan masyarakat dalam berbagai bidang, antara lain:
1.   Kesehatan: ketersediaan rumah sakit yang megah dilengkapi para dokter, dan fasilitas kesehatan yang dapat diakses secara gratis. Sejarawan Amerika, Will Durrant menceritakan tentang kondisi rumah sakit Al Manshuri (683 H/1284 M) di Kairo yaitu ”Pengobatan diberikan secara gratis bagi pria dan wanita, kaya, dan miskin, budak, dan merdeka, dan sejumlah uang diberikan kepada setiap pasien yang dapat pulang supaya segera bekerja..”
2.  Pendidikan: ketersediaan sekolah di setiap pelosok negeri yang dilengkapi dengan sarana-prasarana untuk menciptakan kondisi yang nyaman dalam proses belajar-mengajar. Para guru dan dosen menjalankan tugas karena dedikasi yang tinggi serta jaminan kesejahteraan dari negara sebagai bukti penghargaan.
3.   Pangan: pada masa lalu wilayah Daulah telah mampu menghasilkan tiga atau lebih jenis tanmaan setiap tahun secara bergiliran, bahkan tidak jarang Khilafah mengirimkan bantuan pangan ke berbagai negara yang mengalami bencana kelaparan seperti yang terjadi di Irlandia tahun 1845-1852 M.
4. Air bersih dan kelestarian lingkungan disediakan secara berlimah di pemukiman penduduk dan wilayah pertanian. Sebagai contoh ahli  geografi al-Istakhiri (pertengahan abad ke-10) menyatakan bahwa di kota tersedia sumber-sumber air bagi para penduduk yang mengalami kehausan.
5. Perumahan yang didesain sesuai visi dan misi hidup seorang muslim dan negara. Penataan ruangan dalam rumah disesuaikan dengan tuntutan syariah dengan bahan bangunan sesuai karakter alam. Sejarawan barat bernama Erbstosser menyatakan bahwa tentara Salib (1095-1291 M) begitu terkesan dengan ukuran dan struktur kota.
6. Transportasi dengan teknologi pada masa tersebut ditunjang  dengan riset. Moda transportasi laut dan darat ditunjang dengan infrastruktur yang disediakan secara cuma-cuma dengan jaminan keamanan, kenyamanan, dan memperhatikan aspek kemanusiaan, contohnya pada masa Khalifah Sultan Hamid II tahun 1900 membangun jalur kereta api Hejaz railway yang menghubungkan Damaskus ke Madinah demi mempersingkat waktu para jamaan haji yang semula 40 hari menjadi lima hari.
Aspek-aspek di atas hanya sedikit fakta yang ditampilkan mengenai kesejahteraan insan dalam naungan Khilafah Islam yang menerapkan Islam secara kaafah. Kemajuan teknologi pada masa itu yang ditunjang dengan keluhuran akhlaq dan kemanusiaan yang berhasil menghantarkan peradaban Islam yang layak memimpin dunia.
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget