Radikalisme: Kedok Kegagalan Negara Korporasi

Oleh: Agustina Suhardi (Pemerhati Masalah Sosial)
            Bappenas mengungkapkan pemerintahan Jokowi-JK gagal mencapai target ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia hingga tingkat pengangguran. Deretan kegagalan karena sistem yang membangun berlandaskan pada ideologi materialistik kapitalisme yang menempatkan elit penguasa dipilih oleh para pemodal kuat untuk menjalankan pemerintahan.  Hal tersebut dilakukan untuk memperkat kerajaan bisnisnya. Kondisi tersebut menjadikan negara berposisi sebagai perusahaan (korporasi) yang bekerja demi keuntungan para korporat (pemodal kuat).
            Visi pembangunan penguasa berpihak pada bisnis pengusaha besar, misalnya pidato presiden dalam acara “10 tahun Kompas 100 CEO Forum” (28/11/19) menyatakan bahwa 85% penentu pergerakan ekonomi Indonesia adalah swasta dan BUMN, bukan pemerintah. Presiden menekankan kepada para gubernur seluruh Indonesia untuk tidak mempersulit investasi. Keberpihakan terhadap para korporat semakin diperjelas pada peraturan pemerintah no 45/2019 yang mengatur pengurangan pajak sebesar 200% bagi pengusaha yang melakukan pelatihan bagi tenaga kerja.
            Hal tersebut bertolakbelakang dengan kondisi masyarakat, misalnya permasalahan pada BPJS yang diperkirakan defisit hingga 32.84 trilyun pada akhir 2019. Pembayaran hutang BPJS terhadap rumah sakit rekanan memaksa pemerintah mengeluarkan peraturan presiden no 75/2019 dengan menaikkan iuran BPJS sampai 100%. Siapa yang dirugikan? Rakyat yang harus menanggung pembiayaan akibat salah tata kelola negara. Contoh lain mengenai pembangunan infrastruktur dengan pembangunan jalan tol sampai lima tahun ke depan yang mencapai 4500-5000 km. Pengelolaan jalan tol dikuasai oleh konsorsium swasta. Pengembalian investasi melalui UU No. 38/2004 tentang jalan dan peraturan pemerintah No. 15/2005 tentang jalan tol yang melegalkan kenaikan jalan tol secara berkala. Siapa yang harus menanggung kenaikan tarif tol, kalau bukan rakyat yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk melintasi tol trans Jawa dan trans Sumatera demi mempersingkat waktu tempuh?
Perempuan termasuk pula dalam korban eksploitasi negara dengan dalih pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP) dalam wadah kesetaraan gender. UMKM perempuan akan menguntungkan para pengusaha karena memperpanjang rantai bisnis mereka. Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turut menggiatkan industri rumahan melalui program Three Ends. PEP ini berfokus pada aspek ekonomi dan menjadikan perempuan mandiri secara finansial di saat negara lalai membuat perempuan sibuk mengurusi dirinya, mencari nafkah untuk diri sekaligus keluarga akhirnya tidak sedikit membuat perempuan lalai dalam mengurus generasi penerus bangsa. Perempuan pun akhirnya teralihkan sibuk berekonomi dan mengalihkan perhatian untuk menghadiri kajian-kajian ilmu yang dianggap ekstrim. Kajian-kajian tersebut acapkali membuat perempuan semakin mengerti akan fitrahnya dan semakin terikat aturan syariat yang tentu saja bertentangan dengan pola pikir kapitalis. Akhirnya, BNPT menggandeng beberapa kementrian untuk melakukan kontra-radikalisme kepada kelompok perkumpulan perempuan seperti yang dilakukan di Sumatera Barat.
            Isu radikalisme ini akan terus dimainkan penguasa bahkan penguasa telah mengalokasikan dana sebesar Rp 169 miliar untuk program deradikalisasi dan Rp 122 milyar untuk penindakan terorisme. Hal tersebut didukung berbagai program dari penguasa dengan berbagai kebijakan, diantaranya, kementrian komunikasi dan informasi bekerjasama dengan 10 kementrian dan lembaga meluncurkan situs pelaporan ASN yang diduga terpapar radikalisme yakni aduanasn.id termasuk pernyataan mentri agama yang mengeluarkan peraturan mentri agama (PMA) no 29 mengenai majelis taklim diharuskan mendaftarkan diri, baik pengurus, baik pengurus, ustadz, jamah, bahkan tempat dan materi yang diajarkan majelis taklim tersebut.
            Isu radikalisme kepada umat Islam yang dinarasikan penguasa sebagai pengalihan terhadap kegagalan penguasa dalam mengelola urusan negara dan rakyat. Penguasa tersandera oleh kepentingan para pengusaha sebagai wujud dalam negara korporasi. Semoga umat semakin mengerti bahwa system demokrasi-kapitalis tidak dapat menghantarkan kepada kesejahteraan. Hanya sistem Islam yang berasal dari Allah yang menyelesaikan carut marut politik saat ini.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget