April 2020


Oleh: Ni'mah Sakinah (Ibu Rumah Tangga & Praktisi Pendidikan)


Fix, sampai waktu yang tak bisa ditentukan hampir seluruh kegiatan yang memungkinkan dialihkan secara online kini dilakukan online. Himbauan untuk tetap tinggal di rumah sudah dijalankan. Suasana di sekitar rumah pun menjadi sepi. Malah suara "turaes" sekarang yang terdengar mendominasi setiap siang. Tak ada lagi suara gelak tawa anak yang bermain sepeda bolak-bolik di halaman. Suasana menjadi kian sepi dan mencekam setelah ada warga kompleks yang dikabarkan positif corona.

Stay at home, mengisolasi diri dan keluarga menjadi pilihan yang masuk akal. Siapa yang harus keluar dipastikan harus yang sehat, bermasker dan hanya untuk kepentingan yang mendesak. Demikian pula siapa yang masuk, harus dipastikan berjarak dan memakai masker. Selama melakukan stay at home, saya baru sekali mengizinkan orang luar masuk rumah. Itu pun terpaksa karena keadaan mesin cuci di rumah tidak menyala. Teknisi pun terpaksa dimintai bantuan. Masalahnya ternyata sepele, kabel listrik yang kurang kuat. Tak sampai seperempat jam mesin cuci pun kembali berfungsi. Wajah sumringah sang teknisi terlihat dari sorot matanya. Tak seberapa sebenarnya,  Rp 50.000 yang ia terima. Tapi, ternyata uang itu adalah uang pertama yang ia terima sejak dua bulan lalu. Pasalnya, ia tak bisa kemana-mana dan tak ada pekerjaan, karena banyak toko juga yang sudah tutup.

Tak hanya banyak toko yang tutup, sekolah-sekolah pun sepi penghuni karena Kegiatan Belajar Mengajar pun kini dilakukan secara online. Kita tahu di balik wajah-wajah polos tak berdosa yang belajar di balik gawai terdapat kerinduan mendalam untuk bisa lagi menikmati suasana sekolah. Mereka merindukan bertemu Ustadz dan Ustadzah (Ibu dan Bapak Guru), dan mereka pun merindukan bisa bermain kembali bersama teman-teman mereka.

Lalu, sampai kapan suasana mencekam ini harus kita hadapi? Di beberapa tempat yang terkategori zona merah sudah ada kepala daerah yang berinisiatif mengarantina wilayahnya, sementara di beberapa tempat lain, orang-orang masih bebas hilir mudik walaupun sudah dihimbau untuk melakukan physical distancing ataupun stay at home. Kondisi rakyat kini sangat mengharapkan  hadirnya penguasa yang bertanggung jawab. Desakan karantina (lockdown) dari berbagai pihak harusnya lebih didengar. Bila masih berhitung untung rugi dalam mengurus rakyat, lantas bagaimana rakyat bisa selamat?

Sebagai warga Jawa Barat, saya tentu berharap banyak kepada pihak Pemprov Jabar agar segera mengambil tindakan yang tepat. Saat ini Pemprov Jabar sudah mengajukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk beberapa kota dan kabupaten, kepada pemerintah pusat. Gubernur tetap menyerahkan keputusan lockdown atau karantina sejumlah wilayah di Jabar kepada pemerintah pusat. Ia mengaku, terus berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

"Tapi apa pun itu saya selalu koordinasi dengan Pak Doni Monardo untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat," katanya.

"Jika dalam keselamatan warga itu para Lurah, RW, RT melakukan karantina kewilayahan saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota, kabupaten dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat," katanya, menambahkan. 
  
Inilah realitas dalam sistem kapitalisme. Tak terlihat kesigapan dari penguasa. Tak peduli wabah Covid-19 kini tengah melanda rakyat, mengancam banyak nyawa, merenggut banyak kebahagiaan dan ketenangan. Banyak di antara kaum Ibu yang sudah mulai merasakan kepanikan dan stres tingkat tinggi. Namun, tak ada upaya penguasa yang mampu membuat rakyat tenang dalam menghadapi wabah ini, bahkan ada pula yang bersikap santai dan acuh. Tentu hal ini tak boleh dibiarkan.

Islam telah menegaskan melalui sabda Rasulullah Muhammad saw. bahwa negara merupakan junnah (perisai), tempat rakyat berlindung dari bahaya apapun termasuk wabah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR. Al- Bukhari).

Pada masa Rasulullah saw. pun dulu pernah terjadi wabah, kemudian beliau segera memerintahkan untuk melakukan isolasi dan sterilisasi lokasi yang terjangkit wabah. Penyebaran virus ke tempat yang lebih luas jadi bisa diminimalisir. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf Radiyallahu 'Anhu, Rasulullah saw. bersabda, “Bila kalian mendengar wabah tengah mendera suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya, dan jika menyerang wilayah kalian, maka janganlah engkau melari kan diri.” (HR. Bukhari).

Atas hal itu, maka keharusan bagi negara memberikan arahan-arahan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar terhindar dari virus corona. Pelayanan kesehatan terbaik bahkan gratis wajib diberikan. Masyarakat pun akan dipermudah mendapatkan masker gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga obat-obatan gratis. Kebutuhan pokok penduduk di lokasi yang terjangkit wabah pun tak boleh luput dari perhatian. Selain itu, dipastikan pula tidak akan diizinkan siapapun untuk masuk ke wilayah terkena wabah, maupun sebaliknya.

Nah, Jawa Barat kini sudah darurat siaga satu corona. Jadi, jelas untuk mengatasi corona yang sudah mulai merebak ini bila mau terselesaikan dengan tuntas maka pemerintah pusat harus berada di garda terdepan untuk memberikan uluran tangannya kepada daerah-daerah yang diberlakukan PSBB. Pemberlakuan PSBB harus benar-benar bisa efektif untuk mencegah potensi penyebaran corona yang lebih luas. Namun, selama negeri ini belum bisa melepaskan diri dari cengkaraman imperalisme, selama berbagai kebijakan dan kerja sama di bidang ekonomi  berpihak kepada asing, maka negara tidak memiliki independensi dalam memutuskan yang terbaik bagi rakyat. Tak heran, pemerintah pusat terlihat enggan untuk mengucurkan dana penanggulangan Covid-19.

Walhasil, saat ini kita tak bisa berharap kepada pemimpin yang menerapkan sistem kapitalisme demokrasi. Hanya kepada pemimipin yang menerapkan Islam kaffah kita bisa berharap masalah wabah bisa teratasi. Tak hanya masalah wabah, berbagai dampak wabah pun bisa diselesaikan tanpa ada ganjalan dan tak berhitung untung rugi.

Wallahu a'lam bishshowab.


Oleh: Rima, S.P.


Duta Pasar Rakyat Jawa Barat (Jabar) Atalia Praratya Kamil berharap, pemerintah daerah (Pemda) dapat memperhatikan kondisi kebersihan pasar tradisional agar masyarakat merasa nyaman sekaligus memberikan keuntungan bagi pedagang. Pasar tradisional diyakini mampu menumbuhkan kesejahteraan masyarakat karena tempatnya selalu ramai oleh pedagang maupun pembeli dari berbagai kalangan. https://www.galamedianews.com/daerah/250449/atalia-kamil-minta-pemda-di-jabar-perhatikan-kebersihan-pasar-tradisional.html

Pasar merupakan salah satu fasilitas umum vital yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyediaan sarana ini secara maksimal sudah selayaknya diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk dalam hal jumlahnya di setiap daerah yang memudahkan bagi masyarakat, kelayakan fasilitas di dalamnya, sanitasi dan kebersihannya. Dan tak kalah penting dari sisi pengawasan dan kontroling harus selalu dilaksanakan.

Tak dipungkiri bahwasanya pasar merupakan salah satu tempat beredarnya kekayaan masyarakat. Di sini para penjual dan pembeli bertemu dan saling melakukan transaksi. Namun, menyakini bahwa berjalannya aktivitas transaksi di pasar, perbaikan fasilitas pasar, termasuk pasar tradisional, sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, tentu jauh panggang dari api.

Kesejahteraan terwujud manakala seluruh kebutuhan primer (hajatul asasiyyah) tiap individu masyarakat terpenuhi secara optimal tak terkecuali kebutuhan pelengkap (hajatul kamaliyah) yang juga penting untuk dipenuhi. Kondisi ini sangat ditentukan oleh sistem ekonomi yang diadopsi oleh negara tersebut.

Negara yang mengadopsi sistem korporatokrasi dimana kebijakan negara dikendalikan oleh para korporate raksasa tentu selamanya tidak akan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat tetapi semata-mata keuntungan materi korporasi tersebut. Para pedagang kecil di pasar tentunya akan sangat tergantung kepada mereka. Walhasil, kesejahteraan dalam sistem korporatokrasi hanya akan berpihak kepada para korporate dan pemegang kebijakan saja.

Kesejahteraan masyarakat secara nyata akan terwujud manakala, pemerintah melaksanakan fungsinya sebagai pengurus rakyat dengan menjalankan sistem ekonomi yang berasal dari Sang pencipta yaitu sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ini problematika ekonomi yaitu masalah distribusi kekayaan akan tertangani, monopoli kekayaan dan penimbunan barangpun tidak akan terjadi serta mekanisme transaksi ekonomi akan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan selalu diawasi oleh para pengawas yang ditugaskan.

Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi syariah adalah sebuah keniscayaan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ

"...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."


Allohu a'lam bishawab


Oleh : Ummu Lanaga


Festival Asia Afrika rencananya akan digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, pada April 2020. Menurut Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, 28 delegasi provinsi di Indonesia akan hadir. Diperkirakan, acara itu akan dihadiri 40 ribu orang, baik penonton maupun pengisi acara. Gelaran ini juga tentu direncanakan didatangi oleh perwakilan negara-negara Asia Afrika.

"Kami optimistis, event ini akan menarik arus wisatawan dalam jumlah yang besar,” terang Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Wawan Gunawan.

Terkait dengan semakin merebaknya wabah Covid-19,  belum ada keputusan apakah gelaran ini akan ditunda atau dilaksanakan.

"Saya tidak suka mendengar acara dibatalkan, nanti kita ukur saja keilmiahannya apakah ada potensi virus atau tidak, negara yang diundang juga kalau tidak ada dalam list (travel warning) tidak ada masalah," kata Gubernur. Meski kemudian Gubernur yang disapa Emil ini telah menyarankan walikota Bandung untuk menunda gelaran tersebut. 

Apakah gelaran Festival Asia Afrika 2020 akan tetap berlangsung?  Apa yang akan menjadi pilihan pemerintah kota: Isolasi atau investasi?

Dalam situasi wabah yang masuk level Pandemik,  tindakan-tindakan preventif perlu untuk dilakukan agar persebaran virus menjadi tertekan.  Islam mengajarkan agar dilakukan karantina/isolasi. Keselamatan warga jauh harus lebih diutamakan daripada keuntungan material.

“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya.  Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu."  (HR. al-Bukhari)

Inilah panduan Islam.  Penguasa dalam pandangan Islam merupakan penanggungjawab atas rakyatnya.  Dengan sistem politik dan sistem ekonomi yang stabil,  rakyat akan dilindungi dari semakin menyebarnya wabah dengan tetap memenuhi kebutuhan rakyat dalam situasi isolasi. Wallahu a'lam bish-showab. []


Oleh: Annisa Muktiana Wulandari


Kaum perempuan dan penyandang disabilitas saat ini cukup termarginalkan. Diperlukan upaya dan dorongan semua pihak agar kaum perempuan dan penyandang disabilitas ini mampu meningkatkan kapasitas keterampilan melalui pemanfaatan teknologi. Demikian diungkapkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil saat membuka seminar bertajuk Tech to Impact yang digelar Kedutaan Inggris melalui UK-Indonesia Tech HUB di Bandung.

Dalam acara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada akhir tahun lalu untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional bertajuk ”Mendengar Suara Perempuan Penyandang Disabilitas agar Mandiri dan Berpartisipasi dalam Pembangunan”, disebutkan bahwa perempuan disabilitas mengalami hambatan  dan diskriminasi baik secara internal maupun eksternal, maka mereka harus sekolah agar bisa berprestasi dan mandiri. Kemudian, dalam buku Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia disebutkan dalam kegiatan Convention Watch dijelaskan bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi, misalnya dalam penghasilan, penghasilan perempuan cenderung lebih kecil dibanding laki-laki. Lebih jauh, buruh perempuan dinilai tidak mau menuntut hak-haknya. Kenyataan inilah yang menyebabkan perempuan dan disabilitas termarginalkan. Sehingga, muncul program-program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk meningkatkan keterampilan perempuan dan disabilitas di bidang teknologi, dengan tujuan agara mereka mampu mandiri menyejahterakan diri mereka. Merekapun bisa berdaya dan turut memajukan usaha ekonomi kreatif.

Program pemerintah untuk memajukan usaha ekonomi kreatif dengan sasaran utama yakni kaum perempuan dan disabilitas justru mengesankan bahwa mereka adalah objek pemanfaatan ekonomi. Mengapa demikian? Karena seharusnya mereka tidak menjadi sasaran utama dalam memajukan ekonomi. Justru pemerintahlah yang harus berupaya mengelola perekonomian dengan baik, sehingga terjadi keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat, yakni dengan mengelola SDA dengan bijak dan pendistribusian kekayaan yang adil. Wajar, jika pada akhirnya perekonomian sistem saat ini, yang diadopsi oleh banyak negara yakni sistem Kapitalisme telah gagal mengelola perekonomian dengan benar, karena mereka berpijak pada siapa yang memiliki modal besar, dialah yang berkuasa. Maka tak heran, ketika Inggris memiliki pengalaman dan modal yang lebih dibanding Indonesia, Inggris mampu ‘menyetir’ kemana arah keuntungan itu didapat. Pada kenyataannya, perempuan lagilah yang harus menjadi korban, dipasang digarda terdepan mengatasi ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh sistem Kapitalisme. Negara mencari keuntungan dengan tangan-tangan rakyatnya. Inilah negara korporatokrasi. Akankah kaum perempuan dan disabilitas terjamin kesejahteraannya? Tentulah tidak.

Sebagai muslim, kita harus memandang segala hal yang terjadi dengan kacamata Islam. Islam memandang perempuan sebagai kaum yang mulia yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Kaum perempuan bisa berprestasi dan berdaya tanpa harus menjadi objek ekonomi. Disisi lain, disabilitas pun memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Mereka yang memiliki keterampilan akan didorong oleh negara untuk memaksimalkan potensinya, namun bukan untuk alasan ekonomi, justru kaum disabilitas menjadi subjek utama yang menerima kesejahteraan. Hanya Islam yang mampu menyejahterakan kaum perempuan dan disabilitas. “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.” (TQS. Al Israa’: 70). []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget