Bilakah Kaum Perempuan dan Disabilitas Sejahtera?

Oleh: Annisa Muktiana Wulandari

Kaum perempuan dan penyandang disabilitas saat ini cukup termarginalkan. Diperlukan upaya dan dorongan semua pihak agar kaum perempuan dan penyandang disabilitas ini mampu meningkatkan kapasitas keterampilan melalui pemanfaatan teknologi. Demikian diungkapkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Ridwan Kamil saat membuka seminar bertajuk Tech to Impact yang digelar Kedutaan Inggris melalui UK-Indonesia Tech HUB di Bandung.

(https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01349602/inggris-siap-bantu-indonesia-soal-perempuan-dan-disabilitas-yang-masih-termarginalkan)

Dalam acara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada akhir tahun lalu untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional bertajuk ”Mendengar Suara Perempuan Penyandang Disabilitas agar Mandiri dan Berpartisipasi dalam Pembangunan”, disebutkan bahwa perempuan disabilitas mengalami hambatan  dan diskriminasi baik secara internal maupun eksternal, maka mereka harus sekolah agar bisa berprestasi dan mandiri. Kemudian, dalam buku Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia disebutkan dalam kegiatan Convention Watch dijelaskan bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi, misalnya dalam penghasilan, penghasilan perempuan cenderung lebih kecil dibanding laki-laki. Lebih jauh, buruh perempuan dinilai tidak mau menuntut hak-haknya. Kenyataan inilah yang menyebabkan perempuan dan disabilitas termarginalkan. Sehingga, muncul program-program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk meningkatkan keterampilan perempuan dan disabilitas di bidang teknologi, dengan tujuan agara mereka mampu mandiri menyejahterakan diri mereka. Merekapun bisa berdaya dan turut memajukan usaha ekonomi kreatif.

Program pemerintah untuk memajukan usaha ekonomi kreatif dengan sasaran utama yakni kaum perempuan dan disabilitas justru mengesankan bahwa mereka adalah objek pemanfaatan ekonomi. Mengapa demikian? Karena seharusnya mereka tidak menjadi sasaran utama dalam memajukan ekonomi. Justru pemerintahlah yang harus berupaya mengelola perekonomian dengan baik, sehingga terjadi keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat, yakni dengan mengelola SDA dengan bijak dan pendistribusian kekayaan yang adil. Wajar, jika pada akhirnya perekonomian sistem saat ini, yang diadopsi oleh banyak negara yakni sistem Kapitalisme telah gagal mengelola perekonomian dengan benar, karena mereka berpijak pada siapa yang memiliki modal besar, dialah yang berkuasa. Maka tak heran, ketika Inggris memiliki pengalaman dan modal yang lebih dibanding Indonesia, Inggris mampu ‘menyetir’ kemana arah keuntungan itu didapat. Pada kenyataannya, perempuan lagilah yang harus menjadi korban, dipasang digarda terdepan mengatasi ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh sistem Kapitalisme. Negara mencari keuntungan dengan tangan-tangan rakyatnya. Inilah negara korporatokrasi. Akankah kaum perempuan dan disabilitas terjamin kesejahteraannya? Tentulah tidak.

Sebagai muslim, kita harus memandang segala hal yang terjadi dengan kacamata Islam. Islam memandang perempuan sebagai kaum yang mulia yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Kaum perempuan bisa berprestasi dan berdaya tanpa harus menjadi objek ekonomi. Disisi lain, disabilitas pun memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Mereka yang memiliki keterampilan akan didorong oleh negara untuk memaksimalkan potensinya, namun bukan untuk alasan ekonomi, justru kaum disabilitas menjadi subjek utama yang menerima kesejahteraan. Hanya Islam yang mampu menyejahterakan kaum perempuan dan disabilitas. “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.” (TQS. Al Israa’: 70). []