May 2020




PERNYATAAN SIKAP

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA & HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN), ASOSIASI FILSAFAT HUKUM INDONESIA (AFHI), SERIKAT PENGAJAR HAM (SEPAHAM), KAUKUS INDONESIA UNTUK KEBEBASAN AKADEMIK (KIKA), DAN ASOSIASI DOSEN PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA (ADPHI)

MENGUTUK KERAS TINDAKAN TEROR TERHADAP INSAN AKADEMIK & PENYELENGGARAAN DISKUSI DI JOGJAKARTA

Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai sistem hukum Hak Asasi Manusia universal yang diakui dan dilindungi keberadaannya di Indonesia. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Terlebih di dalam dunia akademis, kebebasan berpendapat itu semakin dilindungi dengan adanya konsep kebebasan akademik, yang secara tegas diakui oleh negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 8 ayat (1) menyatakan: “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.” Kebebasan Akademik juga diakui dan dihormati secara universal berdasarkan Magna Charta Universitatum (Bologna, 18 September 1988).

Namun dewasa ini, tekanan terhadap kebebasan akademik masih menyisakan persoalan yang rumit. Kebebasan dosen dan mahasiswa untuk mengemukakan pemikirannya masih saja mendapat perlawanan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada panitia penyelenggara kegiatan Diskusi dan Silaturahmi Bersama Negarawan (DILAWAN) yang diselenggarakan kelompok studi mahasiswa “Constitutional Law Society” Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada 29 Mei 2020. Dalam peristiwa ini, panitia yang keseluruhannya merupakan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada mengalami tindakan intimidasi dan ancaman verbal untuk mengubah judul kegiatannya, yang pada awalnya bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan,” hingga berujung pada pembatalan kegiatan. 

Menanggapi hal tersebut, Kami, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), ), Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI), Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), dan Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (ADPHI), menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk keras segala bentuk tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan kepada penyelenggara kegiatan diskusi akademik yang di selenggarakan oleh kalangan civitas akademika;

2. Menuntut adanya kebebasan akademik penuh sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi dan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik, terutama Prinsip ke- 4: Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan; serta Prinsip ke-5: Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik;

3. Meminta pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk melindungi segala bentuk kegiatan akademik yang diselenggarakan civitas akademika sebagai bagian dari kebebasan akademik penuh. 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, sebagai bentuk perlawanan kami terhadap setiap tindakan yang bertujuan melemahkan dunia akademik Indonesia dan juga sebagai seruan kepada seluruh civitas akademika di Indonesia untuk tidak takut dan terus menyuarakan kebenaran. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberikan keselamatan bagi negeri ini dan dunia pendidikannya. 

Jakarta, 29 Mei 2020

Narahubung:
1. Prof. Susi Dwi Harijanti: 0812-2007-3838
2. Zainal Arifin Mochtar: 0811-757-8812
3. Herlambang P. Wiratraman: 0821-4083-7025
4. Charles Simabura: 0812-7750-6065
5. Widodo Dwi Putro: 0881-4657-738


Oleh: Wahyudi al Maroky
(Dir. PAMONG Institute)

Publik tahu bahwa RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) ini membahas Pancasila. Namun dalam konsiderannya justru tidak memuat Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Organisasi Terlarang, dan Larangan Menyebarkan dan Mengembangkan Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme. 

Akibatnya, sulit menghindari dugaan publik RUU ini terpapar “virus Komunis”. Semestinya dalam membahas Pancasila, TAP MPR yang melarang PKI, komunis, leninisme, sosialisme harus dimasukan dalam konsideran. Karena sejarah mencatat beberapa kali PKI yang berpaham komunis telah berkhianat dan memberontak di negeri ini. 

Draft RUU HIP ini terdiri dari 10 Bab dan 60 Pasal. RUU ini merupakan inisiatif DPR yang kini dipimpin oleh Puan Maharani (PDIP). Di sisi lain, RUU ini dibahas oleh Panja (panitia Kerja) yang dipimpin juga oleh politisi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka. Nampaknya PDIP banyak memainkan peran pada RUU ini. 
 
Entah mengapa DPR mengusulkan RUU semacam ini. Apalagi ditengah wabah corona yang telah menelan banyak korban. RUU ini sangat berbahaya dan mengancam keutuhan negara, perlu mendapat perhatian dan kewaspadaan dari seluruh elemen bangsa. Jangan sampai RUU justru diperalat untuk tunggangan ideologi lain, termasuk Sosialis dan Komunis. Sedangkan saat ini Kita sudah cukup menderita dengan kapitalis dan liberalis.

Beberapa indikasi keajaiban RUU ini;
PERTAMA; Mengapa di musim pandemi Covid-19 ini DPR justru mengusulkan RUU semacam ini. DPR sangat tidak sensitif dengan penderitaan rakyat. Mengapa bukan fokus mengawasi penanganan dan membuat RUU untuk menyelamatkan jiwa rakyat dari wabah Corona? Patut diduga ada misi terselubung pada RUU ini dengan memanfaatkan situasi dan kondisi masa pandemi kini.

KEDUA, Dugaan publik itu semakin diperkuat dengan tidak dimasukkannya Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Organisasi Terlarang, dan Larangan Menyebarkan dan Mengembangkan Faham Komunisme/Marxisme-Leninisme ke dalam konsideran RUU ini. hal ini justru menambah kecurigaan publik akan adanya misi terselubung dalam RUU ini.

KETIGA; RUU ini diduga “Mengubah” Konstitusi Negara. Ia mengubah haluan negara dan mengancam NKRI. 
Pasal 4 huruf b dapat dinilai sebagai menempatkan UU ini setara dengan UUD (Konstitusi). 
"pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan;"

Pada Pasal tersebut dapat juga dinilai ‘setara’ dengan UUD (konstitusi), karena terdapat frasa ‘PEDOMAN’ bagi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan.  Meminjam istilah prof. Danil Rasyid bahwa Pasal 4 huruf b  menjadi Omnibus Law Cipta Rezim Otoriter untuk membentuk sebuah Masyarakat Pancasila (pasal 8) sesuai kehendak rezim berkuasa.

Menurut Prof Danil, Pasal 6: 1, 2 menunjukkan upaya untuk mengganti Pancasila sesuai kesepakatan para pendiri bangsa pada sidang PPKI tgl 18/8/1945 dengan konsep Pancasila yang diajukan Bung Karno dalam pidato sidang BPUPKI 1/6/1945. Menjadikan SENDI POKOK Pancasila adalah KEADILAN SOSIAL.

Sedangkan Pada pasal 7: 1,2,3 Menjadikan CIRI POKOK Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Pada ujungnya, ciri pokok Pancasila adalah Ekasila yakni Gotong Royong. Pasal Ini dapat diartikan mengubah Pancasila menjadi Ekasila. Dan RUU ini dapat dsetarakan dengan konstitusi, artinya melakukan amandemen secara diam-diam tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

KEEMPAT; RUU HIP ini doduga menggusur Peran Agama.  Peran Agama diminimalisasi bahkan dinafikan. Agama disetarakan dengan budaya. Posisi agama hanya disejajarkan dengan rohani dan kebudayaan (Pasal 22). Bahkan pada Misi dari Masyarakat Pancasila butir a sampai terakhir f, sama sekali tak tersentuh aspek ketuhanan dan keagamaan (Pasal 11).

Dalam RUU ini justru lebih kental memuat misi Soekarnoisme tentang Pancasila menjadi Trisila dan menjadi Ekasila. Ini nampak pada Pasal 7 draft RUU ini, yaitu: pada ayat (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam EKASILA yaitu GOTONG ROYONG). Jadi intinya adalah gotong royong. Apakah pasal ini bisa dimaknai bahwa cara memahami dan mengamalkan pancasila adalah dengan Ekasila? Lalu siapakah orang yang paling baik dalam mengamalkan Pancasila dan dapat dijadikan contoh dan teladan bagi masyarakat? Tentu rakyat menantikan nama itu.

KELIMA; Diduga Menolak otoritas Tuhan Yang Mahakuasa.  RUU ini sudah terlalu jauh masuk ranah keimanan bahkan melecehkan kekuasaan Tuhan. Bagaimana mungkin diantara Ciri Manusia Pancasila yang beriman dan bertakwa itu harus "MENURUT DASAR " KEMANUSIAAN yang adil dan beradab. Jadi ukuran keimanan dan ketaqwaan harus didasarkan pada otoritas dan standar pendapat manusia. (Pasal 12 ayat 3).

Konsepsi ketuhanan yang berdasar kemanusiaan ini sama artinya Kekuasasn Tuhan YME di degradasikan ke tingkat ukuran kemanusiaan. Ini adalah Ancaman serius atas otoritas hukum Tuhan. Jika Tuhan saja tak lagi ditakuti, bagaimana negeri ini akan meraih berkah dan terhindar dari berbagai musibah? 

Walhasil, patut diduga keras RUU ini memuat agenda berbahaya yang menghancurkan Negara. Mengobrak-abrik tatanan negara, mengamandemen Konstitusi secara ilegal, menggusur peran agama bahkan melecehkan otoritas Tuhan yang harus tunduk pada konsep kemanusiaan. 

Siapakah mereka yang tak suka dengan ajaran agama dan anti Tuhan? Merekalah yang sedang bekerja menghancurkan NKRI dengan kekuasaan mereka secara sistematis dan legal. Mereka menyerahkan kekayaan alam kepada oligarki dan menikmati kekayaan bersama kroninya, sambil menuding ada bahaya dari kelompok agama, aktifis garis keras, teroris, radikal, intoleran, dll. 

Publik dan elemen bangsa harus waspada dan menolak RUU ini menjadi UU. Semoga Allah menjaga negeri ini dari tangan-tangan jahat yang akan menghancurkannya. Aamiin. 

NB; Penulis pernah belajar pemerintahan di STPDN angkatan ke-04 dan IIP Jakarta angkatan ke-29 serta MIP-IIP Jakarta angkatan ke-08.


Prof. Dr. Fahmi Amhar

Pada abad-21 ini, dunia sudah “sekarat”.  Setelah hampir seabad, aneka imperium yang menggantikan khilafah terbukti tak mampu menjaga seluruh alam, apalagi merahmatinya.  Belum ada seabad, “tanda-tanda kiamat” semakin dekat, dalam arti kehancuran ekosistem, kehancuran generasi, dan kehancuran hubungan antar manusia.  Karena itu, menjadi tugas sejarah bagi umat Islam untuk kembali mengantarkan yang telah dinubuwatkan Nabi, “…. Bahwa setelah itu akan ada lagi khilafah yang didirikan sesuai metodeku”.

Khilafah akan berdiri untuk melanjutkan kehidupan Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.  Hanya dengan itu Islam akan kembali memimpin dunia.  Hanya dengan sebuah negara adidaya yang lahir dari aqidah Islam akan terwujud perintah Allah:

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (QS 2:110).

Setiap negara yang dalam sejarah muncul sebagai negara adidaya, selalu mengalami perkembangan yang hampir sama.  Perkembangan itu dapat diurai dalam tiga,  lima atau tujuh tahap atau bisa disebut era.

Ibnu Khaldun dalam kitabnya “Muqaddimah” mengurai dalam 3 tahap: tahap perintis, tahap pengembang, dan tahap konservasi.  Tiga tahap atau era ini biasanya diteruskan dengan era penikmat dan era penghancur.  Maka tertutuplah siklus kejayaan dan kehancuran negeri itu.  Bagi Ibnu Khaldun, zaman Rasulullah adalah era perintis.  Zaman Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah adalah era pengembang.  Sedang zaman Abassiyah yang cukup panjang adalah era konservasi.  Di akhir era Abassiyah, kaum muslimin mulai terlena dengan kenikmatan dunia.  Maka akhirnya mereka secara bergantian dilemahkan dan bahkan dihancurkan oleh tentara Salib dan tentara Mongol.  Namun kemudian Bani Utsmaniyah dengan cepat mengambil alih kepemimpinan umat dan memulai kembali era pengembang sebelum umat benar-benar terjun ke era penghancur.

Paul Kennedy dalam “The Rise and Fall of Great Powers” mendetilkan lagi era pengembang dengan era menguatnya sains dan teknologi, dan era pertumbuhan ekonomi.  Era pengembang ditandai dengan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi dan menunda kesenangan.  Kemudian era konservasi dirinci lagi dalam era politik expansi dan era dominasi pada institusi-institusi internasional.

Adapun penulis mencoba lebih merinci era perintis yakni dalam 3 tahapan: era pembangunan ruhiyah, era pembentukan ukhuwah dan era stabilitas dalam negeri.  Dan inilah yang terjadi di masa Rasulullah.  

1. Menanamkan Ruhiyah

Menanamkan aqidah, kesadaran ruhiyah, dan pendidikan yang mengintegrasikan madiyah (materi) dan ruh (spiritual) sudah harus dilakukan jauh sebelum negara berdiri, karena ini pula yang dilakukan Rasulullah begitu menerima wahyu.

Visi ruhiyah pula yang mengubah opini umum di Yatsrib dan menginspirasi para ahlul quwwahnya sehingga menjadi para pendukung dakwah.  Akhirnya berhasil dilakukan transfer kekuasaan secara damai, seperti yang dilakukan para petinggi suku Aus dan Khazraj kepada Rasulullah pada perisitwa Baiat Aqabah ke-2.  

Sejak memeluk Islam, para sahabat juga langsung dididik oleh Rasulullah dengan pendidikan berbasis aqidah.  Pendidikan ini berhasil merevolusi pemikiran mereka, mengubah secara total pandangan hidupnya, way of lifenya, dan metode berpikirnya.  Maka mereka kemudian akan menjawab (istinbat) setiap persoalan hidup bahkan menghadapi setiap persoalan baru (ijtihad) dengan bersandar pada aqidah Islam dan hanya berpegang pada syariat Islam semata-mata.

Kesadaran ruhiyah ini sangat dominan, karena saat itu belum ada infrastruktur atau instrumen lain yang dimiliki.  Bahkan pada masa pra-Hijrah, negara Islam juga belum berdiri.  Oleh karena itu, yang akan mengontrol perilaku setiap mukmin adalah kesadaran ruhiyahnya, kesadaran bahwa Allah melihat perbuatan mereka, Maha Tahu isi hati mereka, dan keyakinan bahwa sekecil apapun perbuatan mereka pasti akan dibalas baik di dunia maupun di akherat.  Kesadaran ini mahal sekali, tetapi menjadi sumber energi yang tak terbatas untuk membangun tahapan selanjutnya.

2. Merekatkan Ukhuwah

Ketika negara akhirnya berdiri, kesadaran ruhiyah ini membuat mengurus rakyat menjadi mudah.  Mereka dipersatukan oleh keimanan, padahal berasal dari suku, etnis atau ras dan strata sosial yang berbeda-beda, bahkan masyarakat Islam itu juga berfungsi meski di sana ada pemeluk agama yang berbeda-beda.

Iman Islam dan ketaatan pada syari’at Islam membuat umat Islam berkewajiban untuk mendakwahi warga non muslim dengan pada saat yang sama menjamin kebebasan mereka untuk beribadah menurut agama mereka, dan tidak memaksa mereka masuk Islam.  Ini tentu hal yang sangat unik, tidak pernah ada pada masyarakat yang pernah ada sebelumnya.

Syariat bahkan menjamin kesamaan warga di depan hukum dan pelayanan negara.  Tidak ada kelebihan apapun dari suku, etnis atau ras (yang diturunkan) selain karena ketaqwaan (yang diupayakan sendiri).  Menyakiti warga non muslim dianggap sama dengan menyakiti Nabi.  Semua orang dianggap tidak bersalah kecuali yang terbukti bersalah.  Dan karena prinsip inilah, maka dengan cepat Islam diterima oleh setiap suku atau bangsa yang tersentuh dakwah Islam.

Ukhuwah ini yang akan membentuk solidaritas masyarakat dalam setiap masa sulit, di saat ada bencana, ancaman dari luar, maupun potensi konflik-konflik politik di dalam.  Ukhuwah ini harus dimiliki jauh sebelum negara berproses menjadi negara adidaya.

3. Menjaga Stabilitas Dalam Negeri

Fungsi pertama ketika sebuah negara berdiri adalah melindungi seluruh wilayah negerinya beserta segenap rakyatnya, termasuk jiwanya, akalnya, hartanya, nasabnya, maupun agamanya.  Perlindungan negara itu diwujudkan dengan dua cara, pertama dengan hukum yang adil, dan kedua dengan kekuasaan yang bijak.

Begitu negara Islam diproklamasikan, maka seluruh syari’at Islam menjadi berlaku secara revolusioner.

Meski demikian, tentu saja masih akan ditemui banyak persoalan rinci yang belum pernah dibahas secara tuntas dalam khazanah fiqih Islam, apalagi fiqih klasik. 

Apalagi institusi yang akan menerapkan hukum Islam yang baru diberlakukan kembali itu tentu saja juga memerlukan waktu untuk ditata ulang, dididik ulang seluruh sumberdaya manusianya (seperti para polisi, jaksa, hakim, pengacara hingga penjaga penjara).

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, perlu dibuat banyak aturan-aturan transisi yang adil, sehingga tidak ada orang baik yang disalahkan dalam peraturan sebelumnya, yang tetap dihukum.  Juga tak ada orang jahat, yang juga dianggap salah dalam peraturan sebelumnya, malah tidak jadi dihukum.

Banyak di antara aturan-aturan ini terkait dengan berbagai perjanjian internasional antar negara, antara negara dengan korporasi asing, atau negara dengan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WHO, ITU dan sebagainya.  Semua perjanjian itu akan ditinjau ulang dan direvisi.

Tanpa transisi yang adil, ada potensi gejolak sosial yang parah.  Gejolak itu bisa timbul karena dua hal.  

Satu, ketika persoalan teknis sehari-hari tiba-tiba menjadi musykil.  Semisal, infrastruktur internet yang saat ini diatur oleh International Telecomunication Union (ITU).  Bila negara Islam secara gegabah keluar dari ITU, maka seluruh akses internet bisa tiba-tiba mati, dan rakyat mengalami kesulitan dalam banyak hal.  Ini bisa memicu ketidakpuasan terhadap negara yang bisa sampai pada pemberontakan dari dalam.

Kedua, ketika asing baik negara atau korporasi, tiba merasa terancam kepentingannya oleh aneka aturan baru dalam negara Islam, tanpa kesempatan untuk negosiasi ulang.  Maka tentunya mereka tidak akan segan-segan untuk menindaklanjuti dengan embargo total atau bahkan serangan militer.  Ketika hal ini terjadi sementara di dalam negeri ada sekelompok rakyat yang tidak puas dengan pelayanan negara, maka mereka rawan dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk makar melawan negara Islam.  Ini akan sangat berbahaya.

Ketika negara Islam belum cukup kuat, hendaknya dia sementara menghindari kedua ancaman tersebut.  Negara Islam perlu bersabar hingga dia memiliki fondasi kekuatan yang kokoh, baik secara politik maupun ekonomi, sebelum dia maju secara frontal dalam berhdapan dengan negara-negara besar.  

Justru negara harus memprioritaskan melayani rakyat sebaik-baiknya sebagai negara yang baik, stabil dan kokoh, sehingga menjadi teladan bagi dunia internasional.

4. Membangun Kedaulatan Sains & Teknologi

Setiap negara adidaya selalu melalui tahapan menjadi negara maju lebih dahulu.  Dan negara maju selalu ditandai oleh dua hal utama: (1) memiliki prosentase sumber daya manusia (SDM) cerdas yang besar, seperti para ilmuwan, insinyur, peneliti atau penemu; dan (2) menguasai sains dan teknologi yang canggih atau termaju, karena aktivitas inovasinya.

Tanpa keunggulan sains dan teknologi, maka negara yang bermimpi menjadi negara adidaya itu akan tergantung oleh sumber daya cerdas negara lain, dan itu lambat atau cepat akan menggerus kekuatannya.

Ketika negara Islam baru berdiri seperti di masa Rasulullah, mereka nyaris belum memiliki SDM cerdas dalam sains dan teknologi. Namun kekuatan ruhiyah yang mereka dapatkan di tahapan pertama, telah memberi energi pada mereka untuk berburu sains dan teknologi ke segala penjuru dunia.  Mereka dibekali oleh motivasi untuk menjadi umat terbaik di dunia yang akan membawa misi merahmati seluruh semesta.  

Visi ini membuat pendidikan Islam dapat menanamkan rasa ingin tahu yang besar (curiosity), selanjutnya tahu dengan pasti di mana sumber-sumber ilmu dan bagaimana cara memperolehnya yang efektif.  Mereka paham bahwa teknologi membuat kertas mesti dipelajari di Cina, bahwa astronomi mesti dipelajari di Mesir, dan pengobatan dipelajari dari orang-orang Yunani.  Mereka sadar bahwa Qur’an hanya memuat hal-hal yang umum saja tentang sains dan teknologi, meski Qur’an adalah petunjuk kehidupan.

Setelah itu mereka terarah untuk mengembangkan lanjut teknologi yang dipelajari itu demi mewujudkan berbagai kewajiban syara’ dan menerapkannya sesuai syari’ah.

Bila perlu, negara Islam boleh membuat perjanjian untuk mendatangkan guru atau pakar sains dan teknologi dari luar negeri selama mereka terikat dengan kurikulum negara Islam. 

Sebuah negara dikatakan telah berdaulat dalam sains dan teknologi jika telah membentuk kemampuan riset dan inovasi yang mampu menyelesaikan setiap problem yang dihadapinya serta membentuk sistem industri yang mengaplikasikan inovasi tersebut.  

SDM cerdas mereka belajar bukan sekedar karena ingin menjadi pekerja suatu korporasi internasional, atau sekedar ingin dikenal sebagai ilmuwan dengan publikasi terindeks global yang banyak, namun yang lebih penting adalah mampu menyiapkan fondasi untuk sebuah kekuatan adidaya.

Allah berfirman:
 “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (Qs. al-Anfaal [8]: 60)

Dengan bekal penguasaan sains dan teknologi itu maka industri akan melesat dan ekonomi sebuah negara akan terangkat.

5. Membangun Kedaulatan Ekonomi

Tidak ada negara yang menjadi kekuatan adidaya hanya karena kekuatan militernya, jumlah pasukannya atau kecanggihan persenjataannya.  Tanpa kekuatan ekonomi di belakangnya, para pasukan itu akan lapar dan persenjataan itu akan tak dirawat atau kehabisan bahan bakar.

Oleh karena itu, setiap negara yang membangun kekuatan adidaya, mesti menyiapkan ekonomi yang kokoh.  Ekonomi kokoh bila ada basis industri yang kuat, yang ditopang sumber daya alam yang terawat baik.  Sumber daya alam ini meliputi sumber-sumber pangan, energi, maupun mineral yang diperlukan industri.  Bila sumber-sumber ini harus didatangkan dari luar, maka ekonomi negara akan labil, rawan oleh embargo, rawan pandemi, dan juga rawan oleh instabilitas dunia, misalnya bila ada bencana, krisis ekonomi atau perang di jalur pasokan.

Nilai tambah ekonomi yang terbesar dihasilkan dari industri.  Karena itu industri wajib dibangun dan diarahkan untuk mengatasi seluruh kebutuhan rakyat, memenuhi kebutuhan vital negara, dan membentuk kemandirian negara.

Seluruh sistem ekonomi Islam wajib diterapkan baik dari sisi investasi, kepemilikan maupun pengelolaan.  Sektor-sektor vital tetap di dalam kendali negara.  Dan sektor tertentu dipersiapkan secara khusus untuk strategi dakwah dan jihad.  Sejumlah industri berat yang di masa damai menghasilkan alat-alat transportasi misalnya, bila diperlukan bisa diubah seketika menjadi industri senjata.

6. Ekspansi Dakwah

Dakwah adalah metode penyebaran Islam yang baku.  Bila ini dapat dilakukan efektif cukup dengan teladan dari Negara Islam dan penyiaran, dan itu sudah bisa efektif mengubah persepsi dari rakyat suatu negeri, maka dengan negeri itu cukup dilakukan perjanjian diplomatis dan kerjasama ekonomi dan/atau budaya, di mana Negara Islam yang sudah lebih maju akan mendominasi.  Maka dakwah akan berjalan cepat dan mengubah negeri-negeri dalam perjanjian itu menjadi bagian dari Negara Islam atau ahlul dhimmah. Itu terjadi seperti dalam islamisasi wilayah Nusantara di masa lalu.

Namun bila negara sasaran dakwah itu memusuhi dakwah, maka tak ada cara lain kecuali melucuti kekuatan penguasa negara itu dengan jihad.  Di situlah diperlukan kekuatan yang terstruktur dan sistemik, gabungan antara diplomasi, intelijen, militer, industri, ekonomi dan teknologi dari Negara Islam.

7. Memimpin Dunia

Menjadi negara adidaya berarti siap-siap memimpin dunia.  Memimpin dunia berarti siap-siap untuk mewujudkan ketertiban dunia, mendamaikan yang bertikai, melindungi yang lemah, menghukum yang salah, dan menghargai yang berjasa.

Fungsi ini yang dijalankan berabad-abad oleh Khilafah Abbasiyah dan Utsmaniyah pada era keemasannya. Dan semua ini dalam visi memberi rahmat ke seluruh alam, dengan menerapkan seluruh syari’at Islam.

Dulu Daulah Utsmani melindungi bangsa Crimea yang lari dari kedzaliman Tsar Rusia, mengirim bantuan pangan ke Amerika Serikat yang ditimpa kelaparan, bahkan melindungi beberapa raja Eropa yang diserang negara lain atau menghadapi pemberontakan.

Apakah Khilafah Islam di masa depan sebagai Negara Adidaya akan melindungi anak-anak kecil di Mexico yang saat ini banyak diculik untuk dirampok organ tubuhnya?  Apakah Negara Khilafah akan berjuang mengatasi perubahan iklim?  Apakah Negara Khilafah akan memberi solusi untuk orang-orang di Cina atau Eropa yang kesepian di hari tuanya?

Tentu saja, karena posisi mereka sebagai adidaya adalah untuk merahmati seluruh semesta.

Wallahu a’lam bis shawab.

Referensi:  
Ibnu Khaldun (1377): Muqaddimah.
Paul Kennedy (1987). The Rise and Fall of Great Powers - Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000.  Random House.
Hamdan Fahmi (2007). Khilafah Rasyidah Yang Telah Dijanjikan dan Tantangannya. HTl Press.
Muhammad Ash Shalabi (2002). Bangkit & Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Al-Kautsar.

Oleh: Ni'mah Sakinah (Ibu Rumah Tangga & Pendidik di STP Khoiru Ummah Cimahi)


Isu Corona sepertinya masih menjadi primadona. Bagaimana tidak, selain membincangkan perbedaan mudik dan pulang kampung, warga Jawa Barat ramai juga membicarakan peta sebaran Corona di daerah masing-masing.

Sebagaimana diberitakan, terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar, di awal Pemprov Jabar telah mengajukan lima daerah untuk penerapan PSBB. Lima daerah tersebut yakni Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok. (DetikNews Bandung, Sabtu, 11 Apr 2020)

Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) sendiri secara resmi pula sudah menerapkan PSBB ini. Sehari setelah penerapan PSBB berita gembira pun datang dari warga kompleks. Tetangga dekat rumah, salah seorang warga satu kompleks positif corona yang sudah menjalani karantina selama 2 minggu lebih dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Namun, kabar tak menyenangkan malah datang dari Cihanjuang Gang Gurame dan Gang Tohir. Sebagaimana diberitakan detikNews Rabu, 22 Apr 2020, satu keluarga yang berjumlah empat orang baru datang dari Surabaya dan masuk ke Kota Cimahi terjaring pemeriksaan di titik check point PSBB Padasuka, tepat di perbatasan Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Keempat orang tersebut mudik ke wilayah Cihanjuang, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Saat di pos checkpoint tersebut, mereka diminta mengisi lembar pendataan lengkap dengan nomor identitas, tujuan, lama tinggal, dan nomor telepon.

"Tadi ada kendaraan dengan pelat nomor luar daerah, langsung kita berhentikan. Saat diperiksa ternyata ada 4 orang asal Surabaya pulang ke Jalan Cihanjuang Gang Gurame dan Gang Tohir. Mereka akhirnya kita data dan otomatis jadi ODP," tutur Kasi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Ranto Sitanggang, saat ditemui Rabu (22/4/2020).

Pendatang luar kota tersebut juga diminta melapor ke RT dan harus menerapkan isolasi mandiri selama 14 sambil kondisi kesehatannya dipantau puskesmas di wilayah tempat tinggal.

"Diperintahkan agar lapor RT untuk isolasi mandiri. Itu protap yang harus diterapkan oleh setiap pendatang dari luar daerah," terangnya.

"Mereka wajib isolasi mandiri dulu selama 14 hari. Nanti akan melakukan dua kali rapid test, kalau ada yang positif akan dilakukan swab test," tandas Nur Fitri Annisa, tim medis Pukesmas di check point Padasuka. Ia menyebutkan juga pendatang dari luar daerah yang memiliki kasus positif otomatis menjadi ODP. Ya, hal ini pun bisa difahami ditujukan untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Harapan tinggal harapan, saat ramadan datang Covid-19 pun hilang ternyata masih hanya angan-angan. Nyatanya, hati perih tak terperi, mesjid-mesjid masih sepi, suara anak-anak tadarusan yang bersahutan hanya sebatas mimpi. Gebyar ramadan pun semaraknya hanya di dunia maya.

Apa kabar PSBB di Jabar? Masyarakat yang ada di lima daerah yang sudah disebut, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota Depok ditambah lagi dengan KBB, Cimahi dan Bandung nyatanya setelah diberlakukan PSBB pun masih membuat masyarakat merasakan resah yang luar biasa.

Setelah banyaknya opsi, pada akhirnya PSBB jadi terlihat sebagai bentuk ketar-ketirnya pemerintah dalam menangani virus Corona. Bisa dikatakan PSBB sebenarnya masih dalam upaya minimalis pemerintah dalam melindungi warganya. Tapi, ya memang akan demikian adanya bila hasil dari kebijakan selalu distandarkan kepada sistem kapitalistik dengan standar untung rugi.

Apa kabar PSBB di Jabar? Ramadan sudah datang, kemudian memasuki masa PSBB skala provinsi (Jabar).  Menjalankan puasa ramadan di tengah-tengah wabah tentu tak mudah walau pahalanya akan jauh berlipat ganda. In syaa Allah, memang bisa sabar dalam ketaatan, yakni menahan makan, minum dan tidak berhubungan suami-istri di siang hari, dan juga sabar dalam menghadapi musibah, yakni wabah akan sangat berbeda nilainya. Bahkan pahala kesabaran menghadapi wabah setara dengan pahala orang yang mati syahid. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. tentang  tha’un:

Tidaklah seorang hamba, saat tha’un (wabah) terjadi, berdiam di negerinya—dalam riwayat Imam Ahmad yang lain: lalu dia berdiam di rumahnya—seraya bersabar dan mengharap ridha Allah, dan dia menyadari bahwa tidak menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk dia, kecuali bagi dia pahala semisal pahala syahid.” (HR. al-Bukhari dan Ahmad).*

Jelas sudah, tetap berdiam diri di rumah adalah bagian dari ikhtiar kita untuk tetap ada dalam ketaatan. Namun, tidak menjadikan kita diam terhadap abainya pemerintah dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat. Sehingga tidak akan ada ungkapan, keluar mati corona di rumah mati kelaparan. Karena itu menjadi doa kita setiap hari terutama di bulan mulia ini, agar Allah memberi jalan keluar dari kesulitan, Allah memberi rejeki dari arah yang tak disangka dan kemudahan dalam semua urusan. Kita pun berdoa agar pemimpin-pemimpin kita menjadi bagian dari pemimpin yang bertaqwa yang menjaga amanah, yang peduli terhadap masyarakat yang mau melaksanakan ketaatan secara total hanya kepada-Nya. Namun hanya mimpi belaka, kita berharap pemimpin yang bertaqwa dan amanah dalam sistem kapitalisme saat ini. Hanya dengan sistem Islam, maka akan lahir para pemimpin yang bertaqwa dan amanah dalam menjalankan tugasnya.  Hal inilah sesungguhnya yang sangat kita perlukan dalam menghadapi wabah saat ini.

Wallahu a'lam bishshowab.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget