Islam Agama Teroris? Sebuah Analisis atas Tuturan Sdr. Permadi Arya



Riki Nasrullah
Pengantar
Pegiat media sosial, Sdr. Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Janda, pada akhir tahun 2019, tepatnya 29 November 2019, kembali menuai kontroversi. Melalui akun twitternya (@permadiaktivis), ia kembali menuai pro-kontra setelah mengunggah video yang berisi laporannya terhadap Ustad Maheer Attuailibi. Di akhir video yang diunggahnya, Sdr. Permadi Arya menyatakan pernyataan yang membuat sebagian kalangan umat Islam marah dan berbuntut laporan terhadapnya yang diduga kuat bahwa ia telah melakukan penistaan terhadap agama Islam. Sdr. Permadi Arya menyatakan dalam videonya, bahwa “… teroris itu punya agama, dan agamanya adalah Islam…”

Pernyataan Sdr. Permadi Arya akhirnya dilaporkan oleh sebagian besar perwakilan kalangan umat Islam, salah satunya Sdr. Djudju Purwantoro sebagai pengacara yang mendampingi pelaporan tersebut. Menurutnya, Sdr. Permadi Arya sudah berulang kali berulah melakukan ujaran-ujaran kebencian yang terindikasi pelanggaran pidana, sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE No. 19/2016, perubahan UU No. 11/2008, dan pasal 156A KUHP. Sdr. Permadi Arya dilapporkan ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta pada Selasa, 10 Desember 2019 oleh seseorang yang bernama Sdr. Mariko dengan Laporan Polisi No. STTL/572/XII/2019/BARESKRIM.

Sdr. Permadi Arya boleh saja berkelit. Melalui unggahannya di akun twitter pada 4 Desember 2019, Sdr. Permadi Arya menyatakan bahwa video yang beredar telah banyak dipotong dan dihilangkan, sehingga menghilangkan substansi isi dari videonya itu. Namun, jika ditelisik lebih jauh, permasalahan yang menimpanya itu bisa jadi sebagai titik kulminasi kemarahan sebagaian elemen umat Islam atas ulahnya yang berulang kali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan cenderung menyakiti sebagian besar besar umat Islam. Dalam berbagai dimensi, kasus ini tidak bersifat monolitis. Ada dimensi lain yang membuat kasus Sdr. Permadi Arya ini dipandang sebagai kasus yang tidak hanya bernuansa hukum, tetapi telah masuk ke ranah politik. Setidaknya ada satu alasan utama yang dapat menjustifikasi mengapa (beberapa) kasus yang menyangkut Sdr. Permadi Arya kental dengan muatan politik, yaitu sikap rezim yang dalam beberapa kesempatan cenderung melindungi dan berpihak kepada Sdr. Permadi Arya dan kawanannya yang telah memicu sentiment publik secara masif. 

Meskipun beberapa kasus bergelimang dengan nuansa politik, pemerintah tidak boleh menempatkan pendekatan politik sebagai langkah yang diambil untuk menyelesaikan berbagai kasus hukum, termasuk kasus yang menimpa Sdr. Permadi Arya. Mengingat, cara-cara seperti itu (cara-cara politik) bukanlah cara yang pas dan pantas untuk diambil dalam konteks tuntutan penegakan supremasi hukum. Kasus Sdr. Permadi Arya ini benar-benar murni sebagai satu di antara perkara pidana yang penyelesaiannya menuntut konsekuensi penegakan secara pro Justitia. Itu artinya, pendekatan dan penegakan hukum mesti diambil sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di tengah rintangan politis yang ada di negara ini, mau tak mau dan suka tak suka, kasus yang menjerat Sdr. Permadi Arya mesti ditempatkan dan diselesaikan dalam konteks penegakan hukum. 

Kasus yang menjerat Sdr. Permadi Arya merupakan kasus dugaan melakukan penodaan agama seperti diatur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 2 UU ITE No. 19/2019. Dalam hal ini, Sdr. Permadi Arya diadukan setelah pernyataannya yang menyatakan bahwa “… teroris itu punya agama, dan agamanya adalah Islam…”, diindikasi sebagai suatu tindakan pidana. 

Dalam kasus ini, barang bukti adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Permadi Arya adalah berupa penggalan video yang berisi tuturan (kalimat yang dikatakan) oleh Sdr. Permadi Arya. Karena barang bukti dugaan pidana dalam kasus ini berupa “bahasa”, penyelidik mesti mendapatkan keterangan dari saksi ahli Bahasa yang berhubungan dengan pokok perkara adalam kasus pidana ini. Keterangan ahli tersebut pada masanya nanti dapat digunakan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan apakah perkara dugaan pidana ini dapat dilanjutkan ke proses penyidikan atau tidak. Dalam konteks hukum pembuktian modern, keterangan ahli diposisikan sebagai satu di antara alat bukti yang dapat berlaku secara universal, selain testimoni, dokumen, dan bukti fisik (real/physical evidence) lainnya (Isma & Koyimatun, 2014). Dengan seperti itu, ahli bahasa dalam kasus ini diposisikan sebagai pemberi pendapat atau opini tentang masalah yang diperkarakan. Dalam konteks pembuktian, keterangan ahli memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat menentukan apakah perkara yang menimpa Sdr. Permadi Arya dianggap benar atau tidak. Sebagai satu di antar alat bukti, keterangan ahli bahasa dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Permadi Arya. 

Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sebagai landasan pemikiran dalam penyelesaian dugaan kasus pidana yang menjadikan “bahasa” sebagai alat buktinya. 
Pertama, posisi dan tugas ahli bahasa dalam kasus ini adalah memberikan keterangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam kasus yang diperkarakan, yaitu apakah Sdr. Permadi Arya berdimensi tindakan menodai agama yang diperkarakan menurut Pasal 156a KUHP dan/atau melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE No. 19/2016? Dalam posisinya sebagai satu di antara saksi ahli pidana, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli bahasa mesti berdasar pada kerangka analisis yang lazim dalam kajian linguistic forensic, yaitu menganalisis secara objektif perian-perian bahasa yang menjadi barang bukti adanya dimensi pidana yang dilakukan oleh Sdr. Permadi Arya. Selain itu, analisi dalam kerangka linguistik forensik juga tidak berdiri secara monolitis, mesti ada kerangka analisis yang dihubungkan dengan konteks-konteksnya, yaitu ketentuan hukum yang menjadi ukuran (rujukan) peristiwa pidana dalam kasus yang menimpa Sdr. Permadi Arya ini.
Kedua, karena posisi saksi ahli bahasa dalam kasus ini sangat penting, maka saksi ahli bahasa mesti memiliki kualifikasi yang mumpuni dalam bidang kajian linguistik forensik. Tidak bisa sembarang orang dapat menjadi saksi ahli bahasa, karena untuk bisa melakukan kajian dan analisis dugaan pidana yang menjadikan “bahasa” sebagai barang buktinya, mesti disertai dengan kemampuan analisis yang lazim sesuai dengan kultur kajian linguistik forensik. Kualifikasi ini mesti diperhatikan dengan benar agar pada masanya nanti keterangan-keterangan yang disampaikan dapat diterima sebagai keterangan yang objektif, ilmiah, dan mampu diandalkan (reliable). Dalam konteks ilmu bahasa modern dengan serangkaian perkembangannya, linguistik forensik merupakan salah satu cabang ilmu baru yang lahir dari rahim ilmu linguistik yang menjadikan bahasa dalam konteks pidana sebagai objek kajiannya. Atas dasar tersebut, mesti kita pahami bersama definisi operasional dari terminologi linguistik forensik tersebut dengan utuh dan benar. Linguistik forensik dapat dipahami sebagai bidang kajian linguistik yang menjadikan bahasa dan hukum sebagai objek kajiannya. Atas definisi tersebut, maka saksi ahli dalam kasus-kasus pidana haruslah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman tentang aspek-aspek (ontologis, epistemologis, dan aksiologis) linguistik forensik. 
Ketiga, seperti yang telah diutarakan di atas, dalam kerangka analisis linguistik forensik, bahasa sebagai barang bukti tidak bisa dilepaskan dari konteks hukum yang menjadi tuntutannya. Dalam kajian linguistik forensik, ketentuan-ketentuan hukum dijadikan sebagai konteks kajian dan analisis yang mendampingi tuturan dalam dimensi “bahasa” sebagai objek kajiannya. Oleh sebab itu, seorang ahli bahasa dalam kasus dugaan pidana yang menimpa Sdr. Permadi Arya ini tidak dapat dilepaskan dari konteks tuntutan hukumnya, yaitu Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat 2 UU ITE No. 9/2016. Adapun bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut. 
Pasal 156a KUHP 
Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 
yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; 
dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE No. 9/2016
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Kerangka Analisis Tuturan Sdr. Permadi Arya Berancangan Kajian Linguistik Forensik
Agar mendapatkan hasil kajian yang objektif dan dapat diandalkan (reliable), analisis harus dilakukan dengan menggunakan pisau analisis yang dapat mengungkap secara detail aspek-aspek yang berhubungan dengan peristiwa tutur (speech act) yang dilakukan oleh Sdr. Permadi Arya. Kerangka analisi yang digunakan juga tentu mesti sesuai dengan kultur kajian yang lazim digunakan dalam kajian linguistik forensik, khususnya tentang kajian bahasa yang menjadi barang bukti tindakan pidana (language as legal evidence). Dalam konteks tersebut, berikut ini kerangka analisis yang mesti dilakukan untuk mengkaji tuturan Sdr. Permadi Arya yang dijadikan sebagai barang bukti dugaan tindak pidana yang dimaksudkan. 

Cakupan Analisis
Analisis dalam konteks dugaan tindakan pidana ini, dilakukan untuk menguak serangkaian pertanyaan yang mengerucut pada apakah tuturan yang dikemukakan oleh Sdr. Permadi Arya ini berdimensi tindak pidana, dalam hal ini tindak penodaan agama, atau tidak. Fokus analisi dalam kajian ini dilakukan untuk mengungkap aspek objektif dan subjektif terkait dengan dugaan tindakan pidana tersebut. Aspek objektif yang dimaksud adalah tuturan Sdr. Permadi Arya yang dianalisis sesuai fitur-fitur linguistik yang dapat dimaknai secara literal, sedangkan aspek subjektifnya adalah berhubungan dengan motif dan tujuan Sdr. Permadi Arya mengucapkan tuturan terebut. Temuan dari hasil analisis keduanya, yakni kajian objektif dan subjektif dari tuturan Sdr. Permadi Arya, akan digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan dalam kasus ini, yaitu apakah tuturan Sdr. Pemadi Aya ini berdimensi tindakan pidana, dalam hal ini penodaan agama, atau tidak. 

Sebelum melangkah lebih jauh ke arah analisis dan kajian tuturan Sdr. Permadi Arya, mesti dijelaskan terlebi dahulu bagaimana aspek bahasa dihubungan dengan aspek hukum yang menjadi objek kajian dalam analisis linguistik forensik. Dalam setiap kajian linguistik terapan (applied linguistics), menjadi penting untuk mencari sebab dan alasan pasti, bahwa analisis linguistik dalam berbagai dimensi memiliki hubungan keterkaitan dengan konteks yang sedang dihadapinya, dalam kajian linguistik forensik konteks tersebut adalah aspek hukum. Oleh sebab itu, hal yang paling fundamental untuk dilakukan dalam kerangka analisis kajian linguistik forensik adalah meleburkan aspek bahasa dengan aspek hukum sebagai konteksnya melalui paradigma yang utuh dan jelas. Selain itu, yang mesti dipastikan juga dalam kajian ini adalah bahwa serangkain aspek hukum dalam kajian ini menjadi konteks yang menyediakan latar belakang dan kerangka untuk analisisnya, sedangka aspek linguistik dijadikan sebagai ‘pisau’ atau alat untuk menganalisis konteks tersebut (aspek hukum) berdasarkan perspektif penggunaan bahasa (language in use). Oleh sebab itu, dalam kajian linguistik forensik, kita tidak dapat memisahkan kedua aspek tersebut, karena tujuan dari analisis ini adalah untuk menguak temuan yang dapat diandalkan dan bermakna dalam satu kesatuan yang utuh (unity) yang kolaboratif, yaitu penegakan hukum melalui kajian dan analisis bahasa. Oleh sebab itu, kajian ini dapat dikatakan sebagai kajian linguistik, sedangkan hukum hanya dijadikan sebagai konteks yang memengaruhi bagaimana analisis linguistik tersebut dilakukan; bukan analisis hukum. 

Metodologi Kajian 
Data 
Dalam setiap kajian ilmiah, metodologi menempati posisi yang vital, karena metodologi diposisikan sebagai kerangka dan prosedur ilmiah yang mesti dilakukan untuk menghasilkan output dan outcome penelitian yang objektif dan reliable. Satu hal yang mesti diperjelas dalam metodologi adalah data dengan serangkaian konteksnya. Data dalam kajian ini berupa tuturan Sdr. Permadi Arya yang diduga berdimensi tindakan pidana penodaan agama. Oleh sebab itu, yang diperlukan dalam kajian ini adalah prosedur pemupuan data yang sesuai dengan kerangka ilmiah. Berdasarkan tujuan kajian ini, data yang dibutuhkan adalah transkrip (fonemis) tuturan Sdr. Permadi Arya yang merupakan produk fisik pernyataannya. Transkrip tuturan Sdr. Permadi Arya dihasilkan berdasarkan tuturannya pada video yang diunggah pada akun twitternya dengan tautan url https://twitter.com/i/status/1200350676376674304. 
Berdasarkan kerangka utuh kajian linguistik terapan, dapat dipahami bahwa analisis yang dilakukan dalam kerangka kajian linguistik terapan merupakan serangkaian aktivitas. Kajian ini bukan berupa kajian teoretis, melainkan kajian terapan atau praktis yang tidak bertujuan untuk membuat atau menghasilkan teori (baru), mengkritisi teori yang sudah ada, atau menambah rumpang teori yang belum ada. Karena kajian ini berupa kajian praktis, maka kegiatan kajiannya merupakan aktivitas memanfaatkan teori untuk menganalisis objek kajian (Sarangi, 2006). Kajian ini dengan lugas memandang bahwa pernuataan Sdr. Permadi Arya merupakan produk linguistik berupa tuturan yang berdasarkan pada kompetensi lingual penuturnya. Oleh sebab itu, pendekatan pada kajian ini menempatkan teori-teori linguistik sebagai alat (toolkit) untuk mengkaji fitur-fitur linguistik yang ada pada tuturan Sdr. Permadi Arya. Beberapa teori dalam kajian linguistik akan diambil dan digunakan sebagai teknik analisis yang dirasa akmodatif dengan data yang ada. 
Tipe kajian ini merupakan tipe kajian yang dikendalikan oleh (data driven), yaitu kajian yang masalahnya datang terlebih dahulu, baru metode yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut ditentukan setelahnya. Karena tipe kajiannya yang dikendalikan oleh data, maka sangat dimungkinkan pada kajian ini diambil dan digunakan beberapa teori sebagai alat analisisnya (Sarangi, 2006). Berikut ini adalah beberapa teori linguistik yang akan digunakan sebagai piranti analisis dalam kajian ini. 
Teori peristiwa tutur (Speech Act) digunakan untuk menguak jenis, maksud, dan daya tuturan.
Teori Felicity Conditions, digunakan untuk menguji dan mengukur tingkat kesahihan sebuah tindakan yang ada dalam sebuah tuturan. 
Teori praanggapan (presupposition), digunakan untuk mengungkap dasar (alasan dan motif) di balik tuturan (proposisi) seseorang. 
Teori implikatur percakapan (Conversational Implicature) digunakan untuk mengungkap makna implisit (maksud) di balik sebuah tuturan. 

Unit Analisis Data
Seperti yang telah diungkapkan di atas, bahwa tipe kajian ini adalah kajian yang dikendalikan oleh data, maka teknik analisis pun dipilih sesuai dengan unit analisis data yang digunakan sebagai kerangka analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan kajian ini. Satu di antara aspek yang perlu diwujudkan dalam kajian ini adalah menejelaskan segala aspek yang berhubungan dengan tuturan Sdr. Permadi Arya yang diduga berdimensi pidana berupa penodaan agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 2 UU ITE No. 9/2016. Oleh sebab itu, unit yang merupakan objek analisis pada kajian ini adalah tuturan Sdr. Permadi Arya yang dianggap sebagai tindak penodaan terhadap agama Islam. Adapun aspek-aspek yang akan diungkap terkait pernyataan Sdr. Permadi Arya mencakup jenis tuturan, daya ilokusi, maksud tuturan, dan praanggapan, yaitu seperi berikut ini. 
Aspek langsung dan tidak langsung dari tuturan Sdr. Permadi Arya akan diidentifikasi untuk menguak kesesuaian modus kalimat dan maksud dari tuturan tersebut. Bentuk tuturan langsung dan tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator untuk menguji dan mengukur kesesuaian proposisi makna yang yang terkandung di dalam sebuah tuturan dan respons yang diharapkan (Leech, 1986; Levinson, 1983; Yule, 1996). 
Karena tuntutan dalam kasus ini adalah dugaan penodaan agama, maka mesti dipahami bersama bahwa penodaan agama menurut kerangka linguistik merupakan sebuah tindakan ilokusi. Karena berupa tindakan ilokusi, maka tuturan tersebut dipandang sebagai tindakan performatif. Tuturan performatif (tuturan yang berdimensi tindakan) dapat dipahami sebagai sebuah tuturan yang tidak dapat ditentukan benar dan salahnya, tetapi hanya dapat ditentukan kesahihannya (validitasnya) (Austin, 1962; Brown & Levinson, 1987). Oleh sebab itu, yang mesti dilakukan adalah menilai kesahihan tuturan yang diungkapkan oleh Sdr. Permadi Arya. Terdapat tiga syarat yang mesti diperhatikan untuk mengukur kesahihan tindakan dalam sebuah tuturan, yaitu syarat kesiapan, kesungguhan, dan esensial (prepatory, sincerity, and essential conditions) (Searle, 1969). 
Untuk menguak maksud Sdr. Permadi Arya mengungkapkan tuturannya, mesti dilakukan identifikasi terhadap maksud tuturan melalui analisis implikatur percakapan yang muncul pada tuturan Sdr. Permadi Arya tersebut. 
Untuk memahami asumsi dan pengetahuan yang dimiliki Sdr. Permadi Arya sebagai dasar dan latar dalam menyampaikan tuturannya, perlu diidentifikasi praanggapan dari tuturannya. Kajian terhadap praanggapan tuturan Sdr. Permadi Arya akan dapat diketahui alasan-alasan yang menjadi motif di balik pernyataan Sdr. Permadi Arya. 

Hasil dan Analisis Kajian
Data yang dianalisis dalam kajian ini adalah tuturan yang merupakan penggalan dari wawancara Sdr. Permadi Arya dengan media dalam rangka klarifikasi dan konfirmasi sesaat setelah dirinya melaporkan Ustaz Maheer Attuailibi. Video tersebut diunggah oleh akun twitter Sdr. Permadi Arya (@permadiaktivis) pada 29 November 2019. Adapun penggalan penyataan Sdr. Permadi Arya yang diduga sebagai tindak pidana penodaan agama Islam adalah sebagai berikut. 
“Terimakasih teman-teman wartawan sudah datang ke tempat ini. Hari ini saya ada di Bareskrim, SPKP Bareskrim Mabes Polri, melaporkan Ustadz Maheer Attuailibi. Jadi yang bersangkutan itu, ustadz Maheer itu mencuit di akun twitternya, meminta menyerukan kepada jamaah agar saya, Abu Janda, dibunuh. Jangan bilang radikal itu gak ada gak ada, terorisme itu tidak punya agama, jangan bilang kayak gitu. Nyata, ada orang-orang di luar sana yang ceramah dakwah nyuruh ngebunuh dengan bilang ini ajaran Islam.
Terorisme lahir dari jamaah yang mendengar ustadz-ustadz semacam ini. Jadi, jangan ngomong lagi terorisme itu tidak punya agama. Terorisme punya agama, dan agamanya Islam. Dan gurunya si Maheer itu”
Penggalan tuturan yang disampaikan oleh Sdr. Permadi Arya di atas terlihat identic sebagai ciri dari jenis tuturan lisan, seperti adanya ketidaklengkapan bentuk, pelesapan beberapa unsur kalimat, dan gejala campur kode dan juga alih kode. Ujud penggunaan tuturan yang diucapkan oleh Sdr. Permadi Arya pun dengan jelas memperlihatkan jenis tuturan yang menempatkan penutur secara dominan (satu arah) dalam berkomunikasi. Giliran bicara (turn taking) dalam tuturan tersebut ditawarkan secara implisit. Dalam perspektif linguistik, ujaran yang diungkapkan oleh Sdr. Permadi Arya merupakan sebuah peristiwa tutur (Speech Act), yaitu sebuah kejadian yang memperlihatkan adanya interaksi linguistis berupa tuturan yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan petutur (mitra tutur), dengan satu pokok pembicaraan, di suatu tempat dan waktu tertentu. 

Makna Literal dan Maksud Komunikasi
Hal pertama yang mesti dilakukan dalam menganalisis tuturan Sdr. Permadi Arya adalah dengan menganalisis jenis-jenis tuturannya dengan menggunakan teori jenis tindak tutur, dalam hal ini adalah jenis tindak tutur ilokusi. Analisis ini dilakukan untuk mengungkap apakah tuturan Sdr. Permadi Arya ini berdimensi tindakan pidana penodaan agama Islam atau bukan. Untuk mengkaji jenis tuturan, digunakan teori tindak tutur menurut Searle (dalam Saifudin, 2019) yang mengelompokkan tindak tutur ilokusi menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, tindak tutur representatif, yang bertujuan mengikat penutur kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya dengan menggunakan pemarkah bahasa, seperti melaporkan, menyatakan, dsb. sehingga tingkat kesantunannya relatif netral dan berfungsi kerja sama, kecuali penggunaan pemarkah bahasa seperti membual, berbohong, mengada-ada, dsb. Kedua, tindak tutur direktif, yang bertujuan agar lawan tutur melakukan apa yang disebutkan oleh penuturnya, dengan menggunakan pemarkah bahasa seperti menggurui, menyarankan, memerintah, dsb. yang memiliki tingkat kompetitif yang tinggi sehingga disinyalir akan mengancam muka lawan tutur; tetapi dapat dilunakkan dengan pemarkah imperatif seperti perislakan, ajakan, dan larangan. Ketiga, tindak tutur komisif, yang digunakan untuk mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkannya, dengan menggunakan pemarkah bahasa seperti menawarka, berjanji, dsb. yang bersifat menyenangkan lawan tutur, kecuali pemarkah-pemarkah bahasa seperti memaksa, mengancam dsb. yang lebih bersifat kompliktif sehingga disinyalir akan mengancam muka lawan tuturnya. Keempat, tindak tutur ekspresif, yang digunakan sebagai evaluasi atas keadaan, dengan menggunakan pemarkah bahasa seperti berterimakasih, berbelasungkawa, memuji, dsb. yang memiliki tingkat kesopanan yang relatif tinggi dan dapat menyenangkan lawan tuturnya, kecuali apabila digunakan pemarkah-pemarkah bahasa seperti menuduh, mengecam, dsb. yang cenderung kompliktif dan disinyalir akan mengancam muka lawan tuturnya. Kelima, tindak tutur deklaratif, yang digunakan untuk menciptakan status atau keadaan baru dengan menggunakan pemarkah-pemarkah bahasa seperti mengizinkan, melarang, memengaruhi, memutuskan, dsb. yang berfungsi netral karena dilakukan oleh penutur atau badan yang berwenang.
“Terimakasih teman-teman wartawan sudah datang ke tempat ini. Hari ini saya ada di Bareskrim, SPKP Bareskrim Mabes Polri, melaporkan Ustadz Maheer Attuailibi. Jadi yang bersangkutan itu, ustadz Maheer itu mencuit di akun twitternya, meminta menyerukan kepada jamaah agar saya, Abu Janda, dibunuh. Jangan bilang radikal itu gak ada gak ada, terorisme itu tidak punya agama, jangan bilang kayak gitu. Nyata, ada orang-orang di luar sana yang ceramah dakwah nyuruh ngebunuh dengan bilang ini ajaran Islam.”
Tuturan pertama “Terimakasih teman-teman wartawan sudah datang ke tempat ini.” merupakan jenis tuturan ekspresif yang secara substantive Sdr. Permadi Arya menyatakan ungkapan terimakasih kepada para wartawan yang telah hadir ke tempat Sdr. Permadi Arya melaporkan Ust. Maheer Attuailibi, yaitu Bareskrim Polri. Tuturan kedua, “Hari ini saya ada di Bareskrim, SPKP Bareskrim Mabes Polri, melaporkan Ustadz Maheer Attuailibi.” merupakan jenis tuturan representatif yang secara substantif yang bersangkutan, dalam hal ini Sdr. Permadi Arya menginformasikan dan melaporkan bahwa dirinya sedang berada di SPKP Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Ustadz Maheer Attuailibi.
Tuturan ketiga, yaitu “Jadi yang bersangkutan itu, ustadz Maheer itu mencuit di akun twitternya” merupakan jenis tindak tutur representatif yang secara substantif Sdr. Permadi Arya menyatakan kepada wartawan bahwa Ustadz Maheer Attuailibi, pihak yang dilaporkan oleh Sdr. Permadi Arya ke Bareskrim Mabes Polri, telah menulit cuitan di akun twitternya. Adapun isi dari tuitan yang dimaksud oleh Sdr. Permadi Arya disampaikan pada tuturan keempat, yaitu “…meminta menyerukan kepada jamaah agar saya, Abu Janda, dibunuh.” yang merupakan jenis tindak tutur direktif. Secara substantif kalimat keempat tersebut mengindikasikan bahwa subjek, dalam hal ini Ustadz Maheer Attuailibi, telah meminta dan menyerukan kepada jamaah agar Sdr. Permadi Arya dibunuh. 
Tuturan kelima yaitu “Jangan bilang radikal itu gak ada gak ada” merupakan jenis kalimat direktif yang secara substantif berisi perintah (larangan) kepada siapa saja yang mendengar tuturan Sdr. Permadi Arya melalui wawancara dengan para wartawan, untuk tidak lagi mengatakan bahwa radikal itu tidak ada. Secara implisit, melalui tuturannya itu, Sdr. Permadi Arya ingin menyatakan bahwa radikal itu ada, dan itu sebuah fakta. Tuturan kelima ini sama dengan tuturan keenam yaitu “terorisme itu tidak punya agama, jangan bilang kayak gitu.” Tuturan tersebut merupakan jenis tindak tutur direktif yang secara substantif mengindikasikan bahwa Sdr. Permadi Arya juga memerintah (dalam bentuk larangan) untuk tidak lagi menyatakan bahwa teroris itu tidak punya agama. Sdr. Permadi Arya, melalui tuturannya, ingin mengevaluasi kondisi yang selama ini dipahami oleh kebanyakan orang bahwa “teroris itu tidak punya agama”. Oleh karenanya, selain berjenis tuturan direktif, tuturan kelima dan keenam dapat juga dikategorikan sebagai tuturan ekspresif yang secara substantif berisi evaluasi atas keadaan. 
Tuturan ketujuh “Nyata, ada orang-orang di luar sana yang ceramah dakwah nyuruh ngebunuh dengan bilang ini ajaran Islam.” merupakan jenis tuturan representatif yang secara substantif Sdr. Permadi Arya menyatakan dan melaporkan bahwa selama ini ada orang-orang yang menyampaikan ceramah dan dakwah yang isinya menyuruh atau memerintahkan untuk membunuh (dirinya). Jika dilihat, tuturan ketujuh ini selain berjenis tuturan representatif, dapat juga dikategorikan sebagai jenis tuturan ekspresif yang secara substantif berisi “tuduhan” bahwa selama ini ada para dai yang menyampaikan ceramah dan dakwah yang isinya berupa perintah untuk membunuh. Tuturan ketujuh ini dapat dikategorikan sebagai jenis tuturan ekspresif apabila penutur tidak dapat mendatangkan bukti atas isi tuturannya tersebut.  

“Terorisme lahir dari jamaah yang mendengar ustadz-ustadz semacam ini. Jadi, jangan ngomong lagi terorisme itu tidak punya agama. Terorisme punya agama, dan agamanya Islam. Dan gurunya si Maheer itu”
Tuturan kedelapan merupakan inti dari tuturan yang menjadi pokok aduan yang berdimensi tindakan penodaan terhadap agama Islam. Tuturan tersebut adalah “Terorisme lahir dari jamaah yang mendengar ustadz-ustadz semacam ini.” Tuturan ini merupakan jenis tuturan ekspresif yang secara substantif berisi “tuduhan” atas beberapa ustadz, yang salah satunya yang bersangkutan yang sedang dilaporkan oleh Sdr. Permadi Aryam yaitu Ustadz Maheer Attuailibi, bahwa apabila mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang dimakduskan tersebut akan menjadikan para jamaahnya lahir sebagai para teroris. 
Tuturan kesembilan “Jadi, jangan ngomong lagi terorisme itu tidak punya agama.” merupakan jenis tuturan direktif yang secara substantif berisi tentang perintah (dalam bentuk larangan) agar tidak lagi menyatakan bahwa terorisme itu tidak punya agama. Selain dapat dikategorikan sebagai jenis tuturan direktif, tuturan tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam jenis tuturan ekspresif yang secara substantif berisi evaluasi atas keadaan yang selama ini berlangsung. 
Tuturan kesepuluh “Terorisme punya agama, dan agamanya Islam.” merupakan jenis tuturan ekspresif yang secara substantif berisi “tuduhan” dan “evaluasi” bahwa teroris itu memiliki agama dan agamanya itu adalah Islam. Tuturan ini sama dengan tuturan kesebelas, yaitu “Dan gurunya si Maheer itu” yang juga berjenis tuturan ekspresif yang secara substantif Sdr. Permadi Arya ingin menyatakan bahwa guru dari para teroris itu adalah Maheer Attuailibi, pihak yang sedang dilaporkan oleh Sdr. Permadi Arya ke Bareskrim Polri. 
Secara keseluruhan, berikut ini adalah jenis-jenis tuturan yang diungkapkan oleh Sdr. Permadi Arya. 




Validitas Kebenaran Makna Tuturan
Pada bagian ini, mesti dibedakan antara makna Bahasa (linguistics mening) degan makna pemakaiannya (language use). Tuturan yang disampaikan oleh Sdr. Permadi Arya memiliki makna bahasa yang berhubungan erat dengan aspek-aspek truth conditional sebuah makna. Itu artinya, pernyataan-pernyataan dalam tuturan Sdr. Permadi Arya mesti diverifikasi secara empiris atau dapat ditentukan benar dan salahnya. Adapun kebenaran dari maksud penutur ditentukan oleh sesuatu yang bersifat eksternal bahasa dan berhubungan erat dengan konteks tuturan. 
Dalam perspektif analisis penggunaan bahasa, tuturan dibedakan menjadi tuturan konstantif dan performatif. Tuturan konstantif adalah tuturan yang menggambarkan suatu hal yang bersifat faktual sehingga tuturan itu harus bersifat analitik, yaitu dapat ditentukan benar dan salahnya. Sementara itu, tuturan performatif merupakan tuturan yang hanya dapat ditentukan laik atau tidak untuk diucapkan. Tuturan performatif mengutamakan peran si penutur dengan berbagai konsekuensi yang terkandung dalam isi ucapannya. Pembagian jenis tuturan Sdr. Permadi Arya yang dibedakan atas tuturan konstantif dan performatif dapat dilihat pada table berikut ini. 



Dimensi Tindakan dalam Tuturan
Dugaan adanya tindakan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Sdr. Permadi Arya berarti daya tindak tutur ilokusi dari tuturan tersebut dianggap sebagai sebuah perbuatan menista agama Islam. Adapun tuturan yang berdimensi tindakan merupakan tuturan performative, yaitu tuturan yang tidak dapat ditentukan benar dan salahnya, tetapi hanya bisa ditentukan layak dan tidaknya tuturan tersebut diujarkan. Dengan demikian, dalam kasus ini, kita hanya tinggal mengukur apakah dengan berbagai fitur-fitur linguistik yang ada padda tuturan Sdr. Permadi Arya tersebut valid untuk dikatakan berdimensi tindakan terntentu atau tidak. 
Validitas tindakan yang terkadung dalam sebuah tuturan ditentukan oleh penturnya dan segala konsekuensi yang berhubungan erat dengan penuturnya. Ada prasyarat yang perlu ditelaah untuk mengukur derajat validitas tindakan di dalam tuturan, yang mencakup syarat esensial, syarat kewenangan, dan syarat kesiapan. Oleh sebab itu, untuk mengukur validitas tindakan Sdr. Permadi Arya di dalam tuturannya perlu dilakukan telaah terhadap tiga syarat tersebut. Dalam kasus ini, tuturan Sdr. Permadi Arya yang diduga berdimensi tindakan menista agama Islam adalah “Terorisme punya agama, dan agamanya Islam.” 
Aspek kewenangan mengatur hak dan kelayakan seseorang untuk menutur kalimat yang berdimensi tindakan tersebut. Hak dan kelayakan yang dimaksud pada aspek ini mencakup segala hal yang berhubungan erat dengan identitas individual dan sosial si penutur. Berdasarkan aspek kewenangan, dengan melihat identitas individual dan sosial yang melekat pada diri Sdr. Permadi Arya, kewenangan Sdr. Permadi Arya untuk mengatakan tuturan tersebut “Terorisme punya agama, dan agamanya Islam.” tidaklah ada. Dalam hal ini, Sdr. Permadi Arya tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sebauh tuturan yang secara substantif berisi mengoreksi, menilai, dan menuduh tindakan yang ada dalam tuturan tersebut. 
Aspek kesiapan mengatur ketulusan si penutur apakah ia memiliki niat dan maksud untuk menuturkan sebuah tuturan yang memiliki dimensi tindakan tersebut. Dari aspek ini, dilihat dari fitur-fitur linguistik yang terkandung pada semua tuturan yang diungkapkan oleh Sdr. Permadi Arya, yang bersangkutan benar-benar memperlihatkan adanya ketulusan dalam niat dan tujuan dalam mengungkapkan tuturan yang berdimensi tindakan penodaan terhadap agama Islam tersebut. Meskipun pada awalnya, Sdr. Permadi Arya hanya ingin menyatakan hal-hal yang bersangkutan dengan klarifikasi dan konfirmasi terkait tujuan yang bersangkutan melaporkan Ustadz Maheer Attuailibi ke Bareskrim Mabes Polri. 
Aspek esensial mengatur ciri penting suatu tindakan yang terkandung di dalam sebuah tuturan. Ciri penting sebuah tuturan berdimensi tindakan penistaan terhadap agama Islam dapat ditentukan dalam berbagai dimensi, salah satunya dilihat dari daya ilokusi tuturan yang diungkapkannya. Jika dilihat dari tuturannya, “Terorisme punya agama, dan agamanya Islam.” merupakan kalimat tunggal yang secara langsung Sdr. Permadi Arya ingin melakukan koreksi, evaluasi, sekaligus tuduhan bahwa Islam adalah agama para teroris. Secara tidak langsung, Sdr. Permadi Arya pun hendak menyampaikan bahwa Islam sebagai sebuah agama telah mengajarkan serangkaian ajaran yang pada masanya nanti ajaran-ajaran tersebut dapat menjadikan seseorang menjadi teroris.  Praanggapan yang ada pada diri Sdr. Permadi Arya merupakan sebuah kekeliruan berpikir. Jelas dalam tuturan tersebut ada upaya kategorisasi negatif terhadap agama Islam, yang oleh para pemeluknya diposisikan sebagai sebuah ajaran yang mulia dan tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang negatif. Kategorisasi negatif yang dilakukan Sdr. Permadi Arya dengan menghubungkan proposisi “teroris” dengan “Islam” jelas merupakan sebuah “kekerasan verbal” yang pada masanya nanti akan membuat para pemeluk Islam merasa tersinggung dan marah. 

Penutup dan Simpulan
Temuan kajian yang dilakukan dengan kerangka analisis linguistik forensik, dengan tegas menunjukkan adanya tuturan yang berdimensi tindakan menista agama Islam yang dilakukan oleh Sdr. Permadi Arya, yaitu dengan melakukan kategorisasi dan penyimpulan yang negatif terhadap agama Islam. 
Bukti linguistik (linguistic evidence) tentang adanya tuturan berdimensi tindakan penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Sdr. Permadi Arya belum tentu memenuhi unsur-unsur pidana seperti yang diatur dalam Pasal 156a KUHP. Pasal ini sangat elastis, jika ditafsirkan secara alternated, unsur-unsur pidana dalam perbuatan Sdr. Permadi Arya sudah terpenuhi. 



Daftar Pustaka
Austin, J. (1962). How To Do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press.
Brown, P., & Levinson, S. (1987). Politenes: Some Universal in Language Usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Isma, & Koyimatun. (2014). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana. Jurnal Penelitian Hukum, 3(1).
Leech, G. (1986). Prinsip-Prinsip Pragmatik. Jakarta: Universitas Indonesia.
Levinson, S. C. (1983). Pragmatic. Cambridge: Cambridge University Press.
Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. Jurnal LITE, 15(1), 1–16.
Sarangi. (2006). Talk, Work and the Institutional Order: Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Berlin: Mouton de Gruyter.
Searle, J. . (1969). No TitleSpeech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget