June 2020

 


HTI BUKANLAH ORMAS TERLARANG, REZIM JOKOWI-LAH YANG MENJAJAKAN NARASI HTI TERLARANG

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Advokat, Anggota Hizbut Tahrir

[Catatan Hukum Kedudukan HTI sebagai Ormas yang dicabut Badan Hukumnya, bukan Organisasi Terlarang layaknya PKI]

Pada sesi akhir debat di acara Rossi di Kompas TV edisi 11 Juni 2020, Fajrul Rachman selaku Jubir Presiden Jokowi ngotot menuding HTI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Rocky Gerung membantahnya karena putusan MA tidak memberikan amar putusannya seperti itu. MA hanya menguatkan pencabutan Badan Hukum HTI yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang tidak melalui "due process of law".  Itu yang benar.

Entah, untuk kali yang keberapa saya menulis artikel terkait kedudukan hukum HTI. Berulang kali saya menegaskan bahwa pada pokoknya, HTI bukan ormas Terlarang, tidak bisa dibubarkan melainkan atas kehendak anggota, dan tetap sah, legal Konstitusional untuk berdakwah dan terlibat dalam memperbaiki kondisi bangsa dengan legalitas sebagai Ormas Tak Berbadan Hukum.

Saya ingin mengulangi penjelasan mengenai hal itu, sebagai berikut :

Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dibubarkan dan bukanlah Ormas Terlarang. kesimpulan ini akan didapatkan bagi siapapun yang membaca dan menelaah amar putusan PTUN Jakarta yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam amar putusan, nampak jelas bahwa isinya hanya menolak gugatan HTI. Dengan demikian putusan hanya menguatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Tak ada satupun amar putusan pengadilan, baik ditingkat PTUN Jakarta hingga Mahkamah Agung yang menyebut membubarkan atau menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang. Tak ada pula, konsideran dalam Beshicking berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang menyebut membubarkan atau menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang.

HTI hanya dicabut badan hukumnya, sehingga tak lagi memiliki hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai Ormas yang berbadan hukum.




"BEGAL" LISTRIK RAKYAT.

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

INVEST sebenarnya sudah curiga ketika Menteri BUMN Erick Tohir pasca dilantiknya sbg Menteri BUMN, sesuai Majalah Tempo 14 Desember 2019, memerintahkan PLN untuk "minggir" dari usaha pembangkitan dan agar digantikan listrik swasta IPP ( Independent Power Producer milik Asing/Aseng ). Dan PLN agar konsentrasi di Distribusi saja.  Hal tsb di ulang lagi melalui kuliah umum di Hotel Richcarlton Jkt pd akhir Pebruari 2020. 

Mengapa INVEST curiga ? Karena di Distribusi pun Ritail PLN seluruh Indonesia sdh di jual oknum Dirut PLN ke Perusahaan nya (oknum mantan DIRUT ini pengusaha juga ) dan taoke  berinitial TW.

Sehingga ibarat sebuah mobil, saat ini PLN telah di "begal" ditengah jalan oleh oknum Penguasa, dan sopirnya dibuang ditengah jalan dan kemudian  dikemudikan oleh Asing/Aseng , D.I dan TW.

Dan mulai awal tahun 2020 ini kendaraan bernama PLN yg penumpangnya rakyat Indonesia yg tinggal di Jawa-Bali ini telah di"kuasai" dan dikemudikan oleh Asing/Aseng serta oknum mantan Dirut PLN dan TW tadi.

Awalnya si "Begal" ini ngomong ke penumpang ( rakyat Indonesia ) bahwa kalau kendaraan itu dia yang bawa , ongkosnya lebih murah.

Tetapi ternyata pada awal bulan Mei 2020 mulai banyak penumpang ( konsumen listrik Jawa-Bali ) yang protes lewat Ombudsman bahwa ongkosnya naik rata2 dua kali lipat !

Ombudsman pun tidak tahu kalau "mobil" bernama PLN tersebut telah dibajak Asing/Aseng serta D.I dan TW. Maka Ombudsman pun komplain ke pemilik mobil tsb yaitu DIRUT PLN ! Dan krn saking takutnya ke oknum Menteri atasannya ( yg men sponsori "pembajakan" tsb) sang DIRUT PLN berkelit bahwa tarip naik karena ada Covid 19. Meskipun diralat lagi krn kesalahan hitung tagihan !

Perumpamaan diatas mudah2an mudah di pahami konsumen/rakyat Indonesia !

Intinya kelistrikan Jawa-Bali yg sdh matang ini (tinggal ngambil untungnya ) mulai awal 2020 ini sudah dikuasai komplotan swasta Asing/Aseng serta D.I dan  TW. Karena didukung oleh oknum Penguasa. 

Dan sesuai pengalaman "begal membegal" kelistrikan  spt ini yg terjadi di Kamerun dan Philipina , maka tarip listrik akan naik sekitar 3-4x lipat sebelumnya. Kalau kita bayar listrik saat ini  misal Rp 800 ribu perbulan, maka dipastikan tahun depan (2021) akan menjadi sekitar Rp 2,4 juta - Rp 3,5 juta.

Mengapa menjadi mahal ? Karena kendaraan PLN tadi sudah dikemudikan oleh bukan Negara lagi ! Tetapi oleh oknum2 swasta yg dilindungi Penguasa ! Bahkan PLN pun akan dibubarkan , karena hanya menjadi Perusahaan Penjaga Tower yg tidak bisa di gunakan Negara lagi untuk mengatur tarip spt sebelummya !

Kemudian bagaimana cara menentukan tarip listrik ? Tarip listrik akan ditentukan oleh para "pembajak" tadi yg telah mengambil alih asset PLN ( Transmisi, Distribusi, ritail dan bahkan ex kantor PLN ). Para "pembajak" listrik itu dng restu "oknum" penguasa kelistrikan  akan membuat "Kartel" untuk menggantikan struktur organisasi PLN yg telah bubar !

Karena asset sudah dikuasai mereka , maka prakteknya ( spt yg sudah terjadi di Philipina dan Kamerun ) Negara tdk bisa apa apa lagi dan tarip suka suka mereka ( mekanisme pasar bebas/ Liberal/ MBMS - Multi Bayer Multi Seller System ).

Makanya mumpung masih ada kesempatan , marilah kita cegah ber sama2. Soalnya kalau terlambat tahun depan pasti melonjak 4x lipat spt Philipina !

JAKARTA, 27 MEI 2020.



UU PRO OLIGARKI: PRODUK DEMOKRASI HASIL SELINGKUH PENGUASA & PENGUSAHA

(Catatan Diskusi Forkisma, 7/6/2020)

Oleh: Wahyudi al Maroky
(Dir. PAMONG Institute) 

Awal Juni ini, penulis hadir dalam diskusi para tokoh Madura Jatim. Ternyata hadir juga dua Profesor yang terkenal di bumi dan dilangit, insyaAllah (Prof. Suteki dan Prof Danil) sebagai pembicara. Diskusi ini dilaksanakan secara on line karena dalam situasi di tengah pandemi corona. Tema yang dibahas kali ini, “Komunis Bahaya Laten, Kapitalis Bahaya Nyata, Islam harapan kita” 

Dalam diskusi itu muncul beberapa pertanyaan yang menggelitik. Mengapa UU yang pro oligarki kekuasaan bisa lahir dan disahkan oleh DPR dan pemerintah? Muncul juga pertanyaan terkait bahaya PKI dan ajaran Komunisnya. Mengapa ada orang Muslim yang membela PKI dan ajaran komunisnya? Apakah ajaran itu lebih baik dan lebih mulia dari ajaran Islam?  Di sisi lain ada juga orang yang mengaku pancasilais, tapi membela PKI dan ajaran komunisnya.
 
Dari berbagai tanggapan dan pertanyaan serta diskusi yang berkembang, dapat penulis berikan beberapa catatan sebagai berikut:

PERTAMA; Terjadinya Wabah corona memang membuat sebagian manusia tersadar dan bertobat. Banyak yang berubah jadi orang baik dan sholih, rajin ibadah dan membantu sesama yang terdampak wabah corona. 
Namun mereka yang hobi masiat dan melakukan kezaliman (kaum Zalimer) tetap saja berbuat zalim. Bahkan meningkatkan kezalimannya. Mereka terus memutar otaknya agar bisa meraup untung sebesar-besarnya dari situasi yang ada.

KEDUA; UU pro Oligarki bisa disahkan karena dalam demokrasi, manusia diberi hak membuat UU dan mengesahkannya. Setiap UU merupakan produk dari proses Demokrasi. Banyak pakar dan cerdik cendekia yang mengkritik UU hasil proses Demokrasi karena dinilai merugikan publik dan pro oligarki. Namun mereka tidak mengkritik sistem demokrasi yang melahirkan UU tersebut. Bahkan disinyalir demokrasi telah menjadi mesin reproduksi UU pro oligarki. 

Lahirnya UU yang pro oligarki kekuasaan maupun yang pro korporasi tak lepas dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Siapa pun pejabat publik, untuk duduk di kursinya harus mengikuti proses demokrasi yang tak gratis. Bahkan harus mengikuti prosesi pesta demokrasi yang super mahal. 

Dalam demokrasi yang super mahal, nyaris tak ada pejabat publik (rezim) yang terbebas dari Utang. Minimal punya utang janji politik. Setidaknya punya tiga utang politik yang harus dilunasi. Utang kepada para investor politik, kepada partai politik pengusung, kepada rakyat pemilih.

Utang kepada para investor Politik (para pengusaha pemilik modal). Akibat Biaya pesta demokrasi itu dibayar dengan memberikan jabatan atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan bisnis mereka. Di titik inilah bertemunya dua kepentingan. Kepentingan bisnis para investor politik dan politisi. Akibatnya UU dan kebijakan yang keluar didominasi kepentingan Pengusaha dan Penguasa.

KETIGA; RUU HIP sangat mungkin mengikuti jejak RUU Minerba, lolos dan disahkan. RUU Minerba bisa lolos dan disahkan meski banyak dikritik publik karena pro oligarki dan menguntungkan konglomerat. Sebaliknya malah merugikan rakyat dan negara. 

Mengapa ada RUU yang merugikan rakyat dan negara malah bisa lolos dan disahkan pemerintah? Dalam sistem demokrasi, hal seperti ini bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini dikarenakan setiap UU yang lahir dari rahim demokrasi dapat dipastikan merupakan KOMPROMI atas berbagai KEPENTINGAN para pembuatnya. Dan para pembuatnya adalah politisi yang telah melalui proses demokrasi yang super mahal untuk mendapatkan kursinya. Tak heran jika UU yang lahir dari rahim demokrasi itu merupakan hasil selingkuh antar penguasa dan pengusaha. 

Lebih jauh lagi bisa kita pertanyakan, berapa banyak penguasa negeri ini yang punya hubungan erat dengan para Pengusaha? Bahkan betapa banyak penguasa negeri ini yang sekaligus merangkap jadi pengusaha. Jadi bisa dimaklumi jika sebuah RUU yang banyak dikritik publik karena merugikan rakyat dan negara malah bisa disahkan oleh mereka.

KEEMPAT; ternyata ada sebagian umat islam yang mendukung PKI dan ajaran komunisnya. Mengapa itu bisa terjadi? Memang sangat aneh jika ada Umat islam yang mendukung PKI dan ajaran komunis tapi malah menolak Khilafah dan ajaran islam lainnya. 

Hal ini bisa terjadi karena dua sebab; 1) Mereka belum paham Bahaya PKI dan ajaran Komunisnya di dunia ini. Bahkan mereka belum paham bahayanya sampai di akhirat nanti. Jadi bahaya PKI dan ajarannya bukan hanya terjadi di dunia seperti pemberontakan tahun 1948 dan G30S-PKI tahun 1965 itu. Tapi bahayanya jauh lebih dahsyat sampai diakhirat. Karena pasti akan dimintai pertanggungjawaban dengan standar Hukum Allah yang Mahakuasa.
2) Mereka belum paham betapa mulianya Islam dan ajarannya jika diterapkan di dunia ini. Bahkan mereka belum paham betapa mulianya di akhirat nanti. Jadi kebanyakan yang masih mendukung itu karena belum paham BAHAYA ajaran komunis dan belum paham KEMULIAAN ajaran Islam. Di sisi lain, Ada juga mereka paham Bahaya PKI dan ajarannya namun masih tersandera kepentingan politiknya.

Kurangnya pemahaman akan bahaya PKI dan ajarannya serta minimnya pemahaman akan kemuliaan islam dan ajarannya itu yang menjadi penyebab mereka mendukung PKI dan menolak islam. Bahkan mereka malah menganggap ajaran islam itu berbahaya. Tak aneh jika saat ini ada sebagian umat islam yang menganggap Khilafah itu ajaran islam tapi berbahaya. 
Sebalikya mereka malah membela ajaran komunis karena dianggap tak bahaya. Mereka membenci Khilafah sebagai ajaran islam namun mereka bangga membela PKI dan ajaran komunisnya. Di sisi lain ada juga orang yang ngaku pancasilais tapi membela PKI dan ajaran komunisnya. 

Walhasil, semua elemen bangsa mesti waspada akan bahaya PKI dan ajarannya yang telah tercatat dalam sejarah memberontak di negeri ini. Juga harus waspada akan lahirnya produk UU yang pro kepentingan para Kapitalis yang merugikan rakyat dan negara.  

Antara Komunis dan kapitalis sama berbahayanya bagi rakyat negeri ini. Publik mesti waspada akan bahayanya yang telah memecah belah rakyat dan mengeruk kekayaan alam untuk kepentingan mereka sambil memfitnah umat islam dengan tudingan; Radikal, teroris, anti pancasia, intoleran, dll. 

Semoga Allah menjaga kita dan negeri ini dari tangan-tangan jahat yang akan menghancurkannya. Aamiin.



PERNYATAAN HUKUM
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEMBELA ISLAM TERPERCAYA - UMMAT
(LBH PELITA UMAT)
No. 03/PH-LBH PELITA UMAT/VI/2020

Tentang
DAKWAHKAN KHILAFAH, DIJAMIN OLEH HUKUM & KONSTITUSI SERTA BUKAN TINDAK PIDANA

Menanggapi terkait dakwah syariah dan khilafah yang diduga di "persoalkan" di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. LBH PELITA UMAT  memberikan pernyataan hukum sebagai berikut:

PERTAMA, bahwa ajaran Islam Khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang baik dalam surat keputusan tata usaha negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966. Artinya, sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan ditengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi;

KEDUA, bahwa mengutip pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kegiatan yang dihentikan oleh SK Menteri dan Putusan Pengadilan TUN adalah kegiatan HTI sebagai lembaga (kegiatan Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia), bukan penghentian kegiatan dakwah individu anggota dan/atau pengurus HTI. (Senin, 4/6/2018: http://detik.id/67AYOw);

KETIGA, bahwa apabila ada yang menyatakan ".. ideologi khilafah dan/atau khilafah adalah ideologi..." pernyataan ini dapat dinilai sebagai bentuk permusuhan atau kebencian terhadap ajaran agama Islam. Maka dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran pasal 156a KUHP bahwa harus diingat Unsur utama untuk dapat dipidananya Pasal 156a adalah unsur sengaja jahat untuk memusuhi, membenci dan/atau menodai ajaran agama _(malign blasphemies)_. Sedangkan menyatakan terkait khilafah sebaga ideologi kemudian dikampanyekan dan dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan dihadapan dan/atau ditujukan kepada publik, artinya dapat dinilai unsur sengaja, terpenuhi;

KEEMPAT, bahwa Islam adalah salah satu agama resmi yang diakui negara. Sedangkan konstitusi memberikan jaminan umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya  berdasarkan Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan ditengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi. Oleh karena itu siapapun yang menyudutkan ajaran Islam, termasuk Khilafah maka maka dapat dikategorikan tindak pidana penistaan agama.

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.."

Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Demikian

Jakarta, 3 Juni 2020.

Chandra Purna Irawan.,S.H.,M.H
(Ketua DPN LBH PELITA UMAT)

Panca Putra Kurniawan.,S.H.,M.Si.
(Sekertaris Jenderal)

Dr. H. Eggi Sudjana, S.H, M.Si.
(Dewan Pakar Hukum)


Oleh : Agung Wisnuwardana
Berdiskusi tentang demokrasi tak bisa dilepaskan dari oligarki. Oligarki adalah suatu sistem yang muncul karena adanya konsentrasi kekayaan pada kelompok elit yang akhirnya mempengaruhi kekuasaan. Kelompok elit ini sering disebut oligark, yaitu kelompok yang memiliki kekayaan yang berlimpah dan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. 

Menurut Jefrey A Winters (profesor politik dari Northwetern University, USA), sejak lahirnya demokrasi sekitar 250-300 tahun yang lalu ternyata konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu semakin meningkat dan kesenjangan ekonomi semakin lebar.

Menurutnya kondisi ini terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Misalnya di Amerika Serikat, pendapatan orang terkaya adalah 20.000 kali pendapatan orang biasa. Di Indonesia, GDP 40 orang terkaya di Indonesia adalah 630.000 kali GDP orang biasa (Jefrey A. Winters, 2016).

Data pada tahun 2011 ternyata 1% orang menguasai 43% kekayaan dunia (saat ini sudah meningkat menjadi 50%), 9% orang menguasai 44% kekayaan dunia, 24% orang menguasai 13% kekayaan dunia dan 66% tidak memiliki kekayaan sama sekali. Untuk kasus di Indonesia kondisinya lebih parah dari data dunia, bahkan banyak orang Indonesia yang kekayaannya negatif.

Pertanyaan kritisnya adalah mengapa demokrasi melahirkan kelompok elitis dengan kekayaan melimpah dan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang sangat lebar? Hal ini terjadi karena demokrasi menawarkan konsep kebebasan memiliki. Konsep kebebasan memiliki secara faktual tak mampu melahirkan keadilan tetapi malah menghasilkan konsentrasi kekayaan yang menumpuk pada kelompok elitis kapitalis.  Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak pun dikuasai oleh personal atau segelintir orang.

Dalam perkembangannya kelompok elitis kapitalis ini kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan jadilah mereka menjadi para oligark.  Para oligark dengan material power-nya menyediakan dana untuk memenangi kontestasi politik demokrasi. 

Dalam konteks Indonesia, perubahan orde baru ke orde reformasi tak mampu menghilangkan para kapitalis oligark.  Kapitalisme yang membentuk varian baru neoliberalisme ternyata malah semakin “menggemukkan” para oligark dengan konsentrasi kekayaannya. Mereka tetap hidup dan terus mengendalikan keputusan-keputusan politik demokrasi di Indonesia. Cara apapun akan dilakukan dengan kekayaan mereka. Media akan dikendalikan, lembaga survey akan dibayar mahal untuk membentuk opini dan tentu kecurangan yang ditata rapi pun siap dilakukan. Semua itu tak lain untuk meraih kekuasaan guna mempertahankan kekayaan dan menambah kekayaan.

Menurut  Jefrey A. Winters, oligarki di Indonesia memiliki sifat unik yaitu mengedepankan ideologi “bagi-bagi” diantara segelintir kapitalis oligark.  Mereka memiliki prinsip “gotong-royong” dan “musyawarah mufakat” untuk berbagi kekayaan Indonesia.

Para intelektual dan akdemisi terus mencari cara agar oligarki hilang. Mereka terus berkreasi menata prosedur demokrasi untuk menghilangkan oligarki tetapi ternyata oligarki terus muncul.  Hal ini seperti menegakkan benang basah yang tak akan mungkin terjadi.

Mengapa sulit diselesaikan hanya dengan menata prosedur demokrasi ? Mari kita berpikir cerdas, demokrasi menyediakan kebebasan memiliki yang diperlukan oleh para kapitalis oligarki. Dan para kapitalis oligarki menyediakan uang untuk membiayai kontestasi politik demokrasi yang mahal. Demokrasi dan kapitalisme akhirnya bergelindan membangun lingkaran setan problematika sistemik, ruwet dan kusut yang sulit untuk diselesaikan.  Dalam arti lain demokrasi sebenarnya sedang membunuh dirinya sendiri.

Bagi siapa saja yang mencintai tanah dan air negeri ini maka sudah saatnya berpikir untuk mengambil pilihan meninggalkan demokrasi.  Dan saatnya kita campakkan sistem rusak ini, suatu sistem yang mengatasnamakan rakyat tetapi nyatanya menindas rakyat, menipu rakyat dan mencurangi rakyat. 

Demokrasi dan kapitalisme lahir dari prinsip sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan.  Oleh karena itu demokrasi tak akan pernah memberi peluang untuk diterapkannya syariah Islam secara kaffah.  Syariah Islam yang diterima hanya syariah Islam yang dianggap bisa menambal sulam kebobrokan sistem demokrasi dan kapitalisme. Sedangkan syariah Islam yang dianggap akan mengganggu eksistensi sekulerisme, demokrasi dan kapitalisme tak akan pernah diakomodir, bahkan akan dimonsterisasi.  Pejuang syariah Islam pun akan dikriminalisasi.  Pengalaman Akhina Mursi di Mesir dan FIS di Aljazair menjadi bukti demokrasi bukan untuk islam.  Dan tentu apa yang dirasakan umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini semakin menguatkan fakta ini.



Oleh : Ahmad Khozinudin
Advokat, Aktivis Hizbut Tahrir

Sebelum penangkapan oleh Tim Ditsiber Polri, Ali Baharsyah sempat dilaporkan di Polda Jabar dan Polres Bogor karena aktivitas kritisnya melalui video YouTube. Ali sudah lama menjadi youtuber, tapi bukan dalam rangka memburu viewers, like n share, yang berimplikasi pada pendapatan materi. 

Ali bersosmed semata untuk tujuan dakwah, bukan komersil. Itu sebabnya, beberapa akun sosmed nya berulang kali di suspend.

Ali memperhatikan perkembangan politik, kemudian membuat video renyah dengan gaya anak muda, menggunakan topi khas "Babe Khaekal" dan mengunggah video di akun sosmed, baik YouTube, Instagram maupun Facebook.

Siapapun yang aktif di sosmed, khusunya YouTube dan Instagram, kemungkinan besar familiar dengan wajah Ali. Ya, wajah yang komunikatif, Trengginas, ceria dan 'menggairahkan'.

Faktor gaya dan bahasa yang dijadikan sarana komunikasi, diduga kuat menyebabkan Video Ali banyak yang tonton dan viral. Selain, tentu konten materi kritik terhadap rezim yang dinilai sejalan dengan aspirasi netizen, sehingga ketika menonton video Ali, Netizen juga langsung refleks membagikannya ke sosial media.

Video Ali, selain kritik juga disertai solusi Islam. Diantara solusi yang selalu disampaikan secara berulang, adalah bahwa Negeri ini membutuhkan syariah Islam sebagai solusi. 

Dan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah, tak ada cara lain kecuali menegakkan Daulah Khilafah. Begitu celoteh Ali dalam berbagai videonya.

Ali ketika bertemu saya, meminta nasehat terkait teknis hukum jika ditangkap. Dia, telah siap dengan konsekuensi mengemban dakwah Islam, mendakwahkan ajaran Islam khilafah.

Ali Baharsyah, adalah seorang suami dan ayah, dari keluarga kecilnya. Keluarga, yang selalu ditinggalkan untuk dua aktivitas : dakwah dan mencari nafkah.

Karenanya, putri kecil Ali selalu menanti ayahnya pulang, berharap amanah dakwah dan kewajiban mencari nafkah tanggal dilaksanakan, selanjutnya  sang ayah membagi waktu dan kasih sayang kepada putrinya. Kembali ke "Surga Kecil" menemui bidadarinya.

Rutinitas inilah yang dilakoni seorang Ali. Dakwah, mencari nafkah, keluarga. Dakwah, mencari nafkah, keluarga. Dakwah, mencari nafkah, keluarga.  Begitu seterusnya.

Sampai pada hari, seorang yang mengklaim ketua Cyber Indonesia, sosok yang dikenal sering melaporkan aktivis dan menzalimi banyak orang, melaporkannya ke Mabes Polri. 

Ali dituding makar menggunakan Facebook, dituding sebar hoax, dituding menghina penguasa, dituding menyebar kebencian dan SARA, dituding Rasis, dan akhirnya langsung ditangkap dan dipenjara.

Entah, kebanggaan macam apa yang disombongkan oleh seseorang yang menzalimi pengemban dakwah Islam. Entah kebahagiaan macam apa, orang yang tega memisahkan Ali Baharsyah dengan putri kecilnya. 

Yang jelas, orang yang zalim akan didoakan oleh orang yang dizalimi dan Umat Islam pada umumnya. Orang yang zalim akan mendapatkan balasan, tidak menunggu di akhirat, didunia juga akan segera mendapatkan konsekuensinya.

Sabarlah wahai Ali Baharsyah, sabarlah wahai keluarga Ali Baharsyah, sabarlah wahai puteri kecil untuk perpisahan yang sementara di dunia. Sesungguhnya, kehidupan yang abadi adalah akhirat, di Surga-Nya.

Bersabarlah, dengan kehidupan senda gurau dunia, untuk memperoleh kebahagiaan hakiki di akhirat. Kezaliman rezim, hanya mampu dilakukan pada batas dunia, dalam lingkup yang Allah SWT izinkan.

Pada saatnya, kemenangan, pertolongan, kebahagiaan hakiki, hanyalah bagi orang-orang yang beriman dan Istiqomah menapaki jalan kebenaran. 

Semoga ujian ini segera berlalu, sampai Ali Baharsyah kembali bebas, kembali berdakwah, kembali bersama keluarga, dan tentunya kembali mencium Puteri kecilnya, bersama gunungan kerinduan yang selama ini dipendamnya.

Ya Allah, muliakanlah semua pengemban dakwah dan keluarganya, lindungi dan berikan pertolongan, dengan kekuasaan-Mu yang maha agung. Amien yarobbal alamien. [].


Oleh : Ahmad Khozinudin
Aktivis, Anggota Hizbut Tahrir

Menarik sekali, setelah terjadi teror dan ancaman terhadap diskusi mahasiswa UGM terkait pemberhentian Presiden di masa Pandemi, Wacana pemberhentian Presiden justru semakin ramai diperbincangkan.

Bahkan, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI), pada hari Senin yang lalu (1/6), mengadakan diskusi hukum Webinar yang secara khusus mengambil tema "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan  Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19".

Sebagai Keynote Speaker Prof. Dr. KH. M. Din Syamsuddin, MA, mengutip pendapat Imam Al Mawardi menyebut pemberhentian (Pemakzulan) pemimpin dapat dilakukan jika telah  terjadi adanya ketidakadilan dan ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan dan kelangkaan visi.

Secara khusus, Prof Din Syamsudin menjelaskan Ketidakadilan atau kezaliman, terutama orientasi represif, diktatorship, adalah faktor yang dapat dijadikan dasar pemberhentian, apalagi disituasi Pandemi.

Lebih kongkrit, beliau menyatakan kehidupan kenegaraan di Indonesia saat ini tengah membangun situasi demikian. Beliau melihat adanya kediktatoran konstitusional, yakni kediktatoran yang bersemayam di balik konstitusi. 

Beliau juga mengambil beberapa contoh kasus yang mendukung pandangan tersebut, seperti adanya produk Perppu yang menjadi undang-undang dan sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya.

Pembicara lain, yakni Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M. Hum., Prof. Susi Dwi Harijanti, LL.M., Ph. D., Prof. Denny Indrayana, LL.M., Ph. D, Prof. Dr. Suteki, M. Hum., Dr. Refly Harun, M.H., LL.M., Dr. Ahmad Redi, M.H, dan Bivitri Susanti, LL.M., meskipun dengan Pendapat beragam namun secara umum mengkritik Kebebasan Berpendapat yang saat ini tercederai, khususnya merujuk kasus batalnya diskusi hukum di UGM.

Para Pembicara sepakat, bahwa diskursus tentang pemberhentian Presiden adalah diskusi yang legal dan Konstitusional. Bahkan, dalam diskusi juga dirinci bagaimana mekanisme dan prosedur pemberhentian Presiden menurut Konstitusi.

Namun, publik juga bertanya-tanya apakah wacana pemberhentian Presiden apalagi dalam situasi pandemi, akan bermigrasi menjadi sebuah gerakan dan bahkan gerakan yang potensial menyebabkan Presiden berhenti dari jabatannya ?

Menurut Dr Refli Harun, ada tiga gerakan sosial dan politik yang dapat memberhentikan Presiden. Pertama, Gerakan Konstitusional dimana aspirasi pemberhentian Presiden dilakukan mengikuti prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam konstitusi, yang melibatkan Lembaga DPR, MPR dan terakhir berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, gerakan inkonstitusional yakni gerakan yang menyalurkan aspirasi pemberhentian Presiden dengan jalan paksaan, menggunakan gerakan fisik dan senjata, yang kemudian gerakan ini disebut sebagai gerakan makar.

Ketiga, gerakan Ekstra Konstitusional yakni gerakan yang melampaui Konstitusi namun tak dapat disebut ilegal, karena mendapat dukungan politik dari Rakyat dan Militer. 

Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959 dan peristiwa jatuhnya Soeharto, adalah gerakan yang melampaui Konstitusi Namun tak dapat diklasifikasi ilegal karena didukung rakyat dan Militer.

Adapun situasi saat ini, penting untuk diperhatikan kondisi dan situasi sebagai berikut :

Bahwa wacana pemberhentian Presiden bukanlah hal baru. Bahkan di era SBY, PDIP sebagai partai oposisi tidak sekedar berwacana mengkritik pemerintahan SBY dan meminta SBY mundur. Bahkan, sudah sampai pada gerakan meskipun gerakan itu baru sebatas gerakan aksi massa demonstasi yang juga dijamin Konstitusi.

Namun, Pemerintah SBY dapat menuntaskan masa jabatannya bahkan hingga dua periode, disebabkan :

Pertama, kritik dan aspirasi perhentian SBY ketika itu muncul dari partai oposisi yakni PDIP. Kritik partai semacam ini, kurang mendapat legitimasi dan dukungan rakyat, karena kritik yang diajukan partai apalagi partai yang beroposisi, dapat ditafsirkan kritik kekuasaan (Karena tidak berkuasa), dan bukan kritik yang mewakili aspirasi rakyat.

Kedua, sikap SBY menghadapi kritik ketika itu adalah dengan memperbaiki kinerja pemerintahan, terus menunjukkan prestasi, sambil mengambil pola sinergi kepada kaum pengkritik terutama sangat menjaga marwah kaum intelektual dan akademisi, sehingga tidak dapat ditarik oleh PDIP kedalam gerbong oposisi untuk melegitimasi wacana dan gerakan Pemberhentian Presiden yang digulirkan.

Ketiga, SBY tak sekalipun mengambil langkah Represif yakni dengan menangkapi para pengkritik baik yang berasal dari partai apalagi dari unsur independen. SBY sangat piawai membangun harmoni, meski dalam urusan ini SBY dijuluki pemimpin yang lamban.

Adapun wacana pemberhentian Presiden saat ini, berpotensi menjadi gerakan dan bahkan gerakan yang potensial, disebabkan :

Pertama, wacana pemberhentian Presiden disuarakan kaum intelektual, insan akademis, yang jelas lebih dipercaya publik ketimbang suara partai, karena dianggap murni menyuarakan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan dan nurani.

Kaum intelektual, insan akademis, para cerdik pandai dianggap "sepi dari pamrih kekuasaan" sehingga sikap kaum intelektual, insan akademis, akan berpotensi meluas dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Suara kaum intelektual ini mirip suara-suara di era Soeharto, dimana meskipun seluruh partai mendukung rezim Soeharto, seluruh DPR dan alat kekuasaan mendukung Soeharto, namun suara kaum intelektual ini didengar dan didukung rakyat karena rakyat merasakan suasana kebatinan yang sama.

Kedua, sikap rezim yang represif dengan melakukan sejumlah penangkapan seperti terhadap Ruslan Buton, Ali Baharsyah, Kriminalisasi terhadap Sa'id Didu, bungkamnya Presiden atas teror di UGM, menimbulkan praduga Publik bahwa rezim tidak atau belum siap menerima kritik. Represi yang terjadi bukannya akan menghilangkan wacana pemberhentian Presiden, tetapi justru membakar gelora rakyat untuk semakin menyuarakannya.

Ketiga, Kegagalan Pemerintah baik di bidang ekonomi lebih spesifik kegagalan mengatasi situasi pandemi, menjadikan rakyat mengevaluasi dukungan, dan semakin menguburkan aspirasi agar Presiden diberhentikan.

Keempat, fenomena buzzer yang seolah ingin membela rezim tapi malah menyulitkan kedudukan rezim, seperti apa yang dilakukan Ade Armando Terhadap Prof Din Syamsuddin dan Muhammadiyah, semakin membakar asa dan gelora rakyat untuk mendukung aspirasi pemberhentian Presiden.

Kelima, adanya sosial media yang tak dapat disensor oleh organ Kekuasaan, menyebabkan pematangan wacana pemberhentian Presiden lebih masif dan cepat meluas, menjangkau segenap elemen seantero negeri.

Memang benar -meminjam istilah dari Dr Refli Harun- bahwa pemberhentian Presiden mustahil ditempuh secara konstitusional, karena mayoritas partai dan DPR mendukung Presiden Jokowi. Padahal, gerakan konstitusional terkait Pemberhentian Presiden harus diawali dari langkah politik DPR.

Mustahil pula, gerakan Pemberhentian Presiden ditempuh dengan Makar, karena kesiapsiagaan aparat TNI Polri, sulit dikalahkan oleh kekuatan fisik dan senjata non negara.

Namun, bukan mustahil Jika gerakan Pemberhentian Presiden ini menempuh jalan Ekstra Konstitusional seperti yang terjadi pada peristiwa jatuhnya rezim Soeharto. Hal ini bergantung pada dua hal : dukungan rakyat dan Restu militer. Tanpa dua syarat ini, wacana pemberhentian Presiden akan tetap hadir sebagai wacana.

Sementara Militer akan memberikan dukungan, dengan melihat eskalasi dukungan rakyat. Jika rakyat tidak mendukung, militer juga enggan memberi restu, meskipun sangat ingin.

Namun jika rakyat semua menginginkan Presiden berhenti, otomatis militer akan merestui, karena militer pada hakekatnya anak kandung dari rakyat.

Pertanyaan terakahir, mungkinkah presiden mau atau rela diberhentikan ? Jawabnya pasti tidak mau dan tidak rela. Tak ada seorang pun Presiden mau diberhentikan.

Semua kasus Pemberhentian Presiden didunia termasuk presiden Soeharto, itu bukan atas dasar kesadaran dan kerelaan. Namun atas desakan rakyat dan lepasnya dukungan militer terhadap Presiden. [].


Oleh: Arief B. Iskandar

Pancasila itu sakti. Pancasila itu sakral. Pancasila itu suci. Pancasila itu harga mati. Pancasila itu asas. Asas dari segala asas.

Karena sakral, Pancasila tak boleh direndahkan. Di negeri ini orang boleh saja melecehkan Islam, mencampakkan Al-Quran, termasuk menghina Rasulullah saw. sang teladan.
Sebagian menganggap hal itu sebagai bagian dari ekspresi kebebasan yang dijamin demokrasi. 

Namun, tidak dengan Pancasila. Merendahkan dan menghina Pancasila adalah kejahatan tak terperi dan pastinya anti-demokrasi.

Karena suci, Pancasila tak boleh diusik dan dikritisi. Di negeri demokrasi ini Islam boleh saja diusik. Al-Quran dan as-Sunnah boleh dikritisi.

Namun, tidak dengan Pancasila. Sebab, bagi sebagian orang Pancasila itu lebih tinggi dari al-Quran maupun as-Sunnah.
Pancasila digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun al-Quran dan as-Sunnah hanyalah bersumber dari perkataan Tuhannya umat Islam semata. 

Karena itu semua aturan dan perundang-undangan yang ada di negeri ini boleh tidak merujuk bahkan bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah, tetapi haram berseberangan dan berlawanan dengan Pancasila.

Karena harga mati, Pancasila tak boleh ditawar-tawar. Menawar Pancasila adalah tindakan amoral. Bahkan kriminal.  Lain halnya dengan syariah Islam. Di negeri demokrasi ini, hukum Islam hanyalah pilihan. Boleh diambil atau dicampakkan.

Sebaliknya sebagai asas, Pancasila tak boleh sekadar jadi pilihan. Asas negara boleh saja tidak berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah,
tetapi haram jika tidak berdasarkan Pancasila. 

Maka dari itu, menurut Pancasilais sejati, jika negara saja harus berasaskan Pancasila, maka apalagi Parpol dan Ormas yang merupakan organisasi lebih kecil, tentu lebih wajib berasaskan Pancasila.

****

Pancasila itu ‘saudara kandung’ UUD ’45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Keempatnya adalah pilar kebangsaan yang tak boleh dipilah-pilah dan dipilih-pilih. Pancasilais sejati adalah pemangku UUD ‘45, penjaga kesatuan NKRI sekaligus pemelihara Bhineka Tunggal Ika.

Namun, tunggu dulu! Semua itu ternyata bergantung pada tafsiran sang penguasa.

Di negeri ini penguasa boleh tidak melaksanakan Pancasila dan UUD ’45. 

Penguasa, misalnya, boleh menyerahkan kekayaan alam negeri ini kepada pihak asing meski itu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Pancasila dan berseberangan dengan amanat UUD ’45. 

Penguasa boleh membuat UU Migas, UU Listrik, UU Penanaman Modal, UU Minerba, dll yang memungkinkan pihak asing menjajah dan menjarah sumber-sumber kekayaan alam milik rakyat negeri ini. 

Tak masalah jika semua UU itu merugikan rakyat. Asal tidak merugikan pihak asing,
hal itu tak bisa dianggap bertentangan dengan amanat dalam Pembukaan UUD ’45 yang mengandung spirit: segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan.

Penguasa boleh melepaskan Timor-Timur atas rekayasa dan tekanan penjajah meski itu bertentangan dengan prinsip menjaga kesatuan NKRI. 

Penguasa pun tak perlu merasa berdosa saat membiarkan Organisasi Papua Merdeka atau Republik Maluku Selatan tetap leluasa melakukan gerakan makar dan tindakan separatis. Karena didukung pihak asing, semua itu juga tak bisa disebut sebagai anti NKRI.

Penguasa juga tak perlu merasa bersalah saat jutaan anak tak bersekolah, anak-anak yatim terlantar di jalanan dan banyak orang-orang miskin mati kelaparan. 

Tak perlu pula penguasa berkecil hati ketika kemiskinan membelenggu puluhan juta rakyat negeri ini dan pengangguran melanda jutaan angkatan kerja di berbagai lini. 

Tak perlu pula penguasa merasa tak tega saat harus menaikkan harga BBM, gas dan listrik yang membuat rakyat tambah melarat. Bahkan sekarat. Asal bisa memuaskan para kapitalis di dalam negeri atau kapitalis asing, kebijakan anti subsidi itu tidak bisa dianggap sebagai bertentangan dengan semangat dalam pasal-pasal yang ada dalam UUD ’45. 

Tak bisa pula kebijakan itu disebut tidak adil dan anti Pancasila. 

Yang disebut tidak adil itu jika rakyat menikmati subsidi, sementara pihak asing tak leluasa menikmati keuntungan tinggi.

Yang bisa disebut anti Pancasila dan UUD ’45 itu adalah pihak-pihak yang berusaha menerapkan syariah Islam secara formal dalam negara meski dengan niat untuk menyelamatkan negeri yang terpuruk ini. 

Yang dinamakan anti NKRI adalah saat ada sekelompok orang memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah
meski untuk mempersatukan negeri sekaligus membebaskannya dari segala bentuk penjajahan di semua lini. 

Yang anti kebhinekaan itu adalah yang mendukung perda-perda berbau syariah dan menolak pendirian gereja ilegal di tengah komunitas kaum Muslim.

******

Jika demikian kenyataannya, jangan disalahkan jika ada yang beranggapan bahwa Pancasila sejatinya hanyalah cap dan label.

Mereka yang korupsi, melakukan praktik suap-menyuap atau biasa menerima gratifikasi—termasuk gratifikasi seks—tak pernah dicap menyeleweng dari Pancasila. 

Mereka yang menggadaikan kekayaan negeri milik rakyat serta menjual negara dan harga diri bangsa kepada pihak asing dan aseng juga tak pernah dilabeli berseberangan dengan Pancasila. 

Mereka yang terus mempraktikkan serta mempropagandakan sekularisme, pluralisme dan liberalisme—meski semua itu telah nyata membahayakan negeri ini—tak pernah pula dituduh anti Pancasila.

Sebaliknya, Anda yang tak pernah korupsi, menolak segala bentuk gratifikasi, enggan melakukan praktik suap-menyuap dan anti terhadap tindakan amoral lainnya tak berarti Anda bisa aman dari labelisasi. 

Siap-siaplah Anda untuk dicap anti Pancasila, dilabeli anti UUD ’45 serta dituduh anti NKRI dan anti kebhinekaan jika Anda adalah seorang Muslim yang taat. Yang menghendaki tegaknya Islam secara total dalam semua aspek kehidupan. Yang menginginkan penerapan syariah secara kaffah. Spalagi berjuang demi mewujudkan kembali Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah.

Namun demikian, tentu Anda tak perlu berkecil hati. Pasalnya, di negeri ini sepertinya tak ada yang namanya Pancasilais sejati.

Yang malah banyak ditemukan adalah mereka yang—sengaja atau tidak—memperalat Pancasila untuk kepentingan pribadi, partai bahkan pihak asing yang justru telah banyak merusak negeri ini. 

Karena itu tetaplah istiqamah dalam perjuangan mengembalikan Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam secara kaffah.

Wama tawfiqi illa bilLah wa ‘alayhi tawakaltu wa ilayhi unib. []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget