HTI Bukan Ormas Terlarang, Rezim Jokowilah yang Menjajakan Narasi HTI Terlarang

 


HTI BUKANLAH ORMAS TERLARANG, REZIM JOKOWI-LAH YANG MENJAJAKAN NARASI HTI TERLARANG

Oleh : Ahmad Khozinudin, SH
Advokat, Anggota Hizbut Tahrir

[Catatan Hukum Kedudukan HTI sebagai Ormas yang dicabut Badan Hukumnya, bukan Organisasi Terlarang layaknya PKI]

Pada sesi akhir debat di acara Rossi di Kompas TV edisi 11 Juni 2020, Fajrul Rachman selaku Jubir Presiden Jokowi ngotot menuding HTI sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Rocky Gerung membantahnya karena putusan MA tidak memberikan amar putusannya seperti itu. MA hanya menguatkan pencabutan Badan Hukum HTI yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang tidak melalui "due process of law".  Itu yang benar.

Entah, untuk kali yang keberapa saya menulis artikel terkait kedudukan hukum HTI. Berulang kali saya menegaskan bahwa pada pokoknya, HTI bukan ormas Terlarang, tidak bisa dibubarkan melainkan atas kehendak anggota, dan tetap sah, legal Konstitusional untuk berdakwah dan terlibat dalam memperbaiki kondisi bangsa dengan legalitas sebagai Ormas Tak Berbadan Hukum.

Saya ingin mengulangi penjelasan mengenai hal itu, sebagai berikut :

Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak dibubarkan dan bukanlah Ormas Terlarang. kesimpulan ini akan didapatkan bagi siapapun yang membaca dan menelaah amar putusan PTUN Jakarta yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam amar putusan, nampak jelas bahwa isinya hanya menolak gugatan HTI. Dengan demikian putusan hanya menguatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Tak ada satupun amar putusan pengadilan, baik ditingkat PTUN Jakarta hingga Mahkamah Agung yang menyebut membubarkan atau menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang. Tak ada pula, konsideran dalam Beshicking berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang menyebut membubarkan atau menyatakan HTI sebagai Ormas terlarang.

HTI hanya dicabut badan hukumnya, sehingga tak lagi memiliki hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai Ormas yang berbadan hukum.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget