Menakar Kemungkinan Pemberhentian Presiden dari Jabatannya di Masa Pandemi


Oleh : Ahmad Khozinudin
Aktivis, Anggota Hizbut Tahrir

Menarik sekali, setelah terjadi teror dan ancaman terhadap diskusi mahasiswa UGM terkait pemberhentian Presiden di masa Pandemi, Wacana pemberhentian Presiden justru semakin ramai diperbincangkan.

Bahkan, Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI), pada hari Senin yang lalu (1/6), mengadakan diskusi hukum Webinar yang secara khusus mengambil tema "Menyoal Kebebasan Berpendapat dan  Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19".

Sebagai Keynote Speaker Prof. Dr. KH. M. Din Syamsuddin, MA, mengutip pendapat Imam Al Mawardi menyebut pemberhentian (Pemakzulan) pemimpin dapat dilakukan jika telah  terjadi adanya ketidakadilan dan ketiadaan ilmu pengetahuan, kerendahan dan kelangkaan visi.

Secara khusus, Prof Din Syamsudin menjelaskan Ketidakadilan atau kezaliman, terutama orientasi represif, diktatorship, adalah faktor yang dapat dijadikan dasar pemberhentian, apalagi disituasi Pandemi.

Lebih kongkrit, beliau menyatakan kehidupan kenegaraan di Indonesia saat ini tengah membangun situasi demikian. Beliau melihat adanya kediktatoran konstitusional, yakni kediktatoran yang bersemayam di balik konstitusi. 

Beliau juga mengambil beberapa contoh kasus yang mendukung pandangan tersebut, seperti adanya produk Perppu yang menjadi undang-undang dan sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya.

Pembicara lain, yakni Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, M. Hum., Prof. Susi Dwi Harijanti, LL.M., Ph. D., Prof. Denny Indrayana, LL.M., Ph. D, Prof. Dr. Suteki, M. Hum., Dr. Refly Harun, M.H., LL.M., Dr. Ahmad Redi, M.H, dan Bivitri Susanti, LL.M., meskipun dengan Pendapat beragam namun secara umum mengkritik Kebebasan Berpendapat yang saat ini tercederai, khususnya merujuk kasus batalnya diskusi hukum di UGM.

Para Pembicara sepakat, bahwa diskursus tentang pemberhentian Presiden adalah diskusi yang legal dan Konstitusional. Bahkan, dalam diskusi juga dirinci bagaimana mekanisme dan prosedur pemberhentian Presiden menurut Konstitusi.

Namun, publik juga bertanya-tanya apakah wacana pemberhentian Presiden apalagi dalam situasi pandemi, akan bermigrasi menjadi sebuah gerakan dan bahkan gerakan yang potensial menyebabkan Presiden berhenti dari jabatannya ?

Menurut Dr Refli Harun, ada tiga gerakan sosial dan politik yang dapat memberhentikan Presiden. Pertama, Gerakan Konstitusional dimana aspirasi pemberhentian Presiden dilakukan mengikuti prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam konstitusi, yang melibatkan Lembaga DPR, MPR dan terakhir berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, gerakan inkonstitusional yakni gerakan yang menyalurkan aspirasi pemberhentian Presiden dengan jalan paksaan, menggunakan gerakan fisik dan senjata, yang kemudian gerakan ini disebut sebagai gerakan makar.

Ketiga, gerakan Ekstra Konstitusional yakni gerakan yang melampaui Konstitusi namun tak dapat disebut ilegal, karena mendapat dukungan politik dari Rakyat dan Militer. 

Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959 dan peristiwa jatuhnya Soeharto, adalah gerakan yang melampaui Konstitusi Namun tak dapat diklasifikasi ilegal karena didukung rakyat dan Militer.

Adapun situasi saat ini, penting untuk diperhatikan kondisi dan situasi sebagai berikut :

Bahwa wacana pemberhentian Presiden bukanlah hal baru. Bahkan di era SBY, PDIP sebagai partai oposisi tidak sekedar berwacana mengkritik pemerintahan SBY dan meminta SBY mundur. Bahkan, sudah sampai pada gerakan meskipun gerakan itu baru sebatas gerakan aksi massa demonstasi yang juga dijamin Konstitusi.

Namun, Pemerintah SBY dapat menuntaskan masa jabatannya bahkan hingga dua periode, disebabkan :

Pertama, kritik dan aspirasi perhentian SBY ketika itu muncul dari partai oposisi yakni PDIP. Kritik partai semacam ini, kurang mendapat legitimasi dan dukungan rakyat, karena kritik yang diajukan partai apalagi partai yang beroposisi, dapat ditafsirkan kritik kekuasaan (Karena tidak berkuasa), dan bukan kritik yang mewakili aspirasi rakyat.

Kedua, sikap SBY menghadapi kritik ketika itu adalah dengan memperbaiki kinerja pemerintahan, terus menunjukkan prestasi, sambil mengambil pola sinergi kepada kaum pengkritik terutama sangat menjaga marwah kaum intelektual dan akademisi, sehingga tidak dapat ditarik oleh PDIP kedalam gerbong oposisi untuk melegitimasi wacana dan gerakan Pemberhentian Presiden yang digulirkan.

Ketiga, SBY tak sekalipun mengambil langkah Represif yakni dengan menangkapi para pengkritik baik yang berasal dari partai apalagi dari unsur independen. SBY sangat piawai membangun harmoni, meski dalam urusan ini SBY dijuluki pemimpin yang lamban.

Adapun wacana pemberhentian Presiden saat ini, berpotensi menjadi gerakan dan bahkan gerakan yang potensial, disebabkan :

Pertama, wacana pemberhentian Presiden disuarakan kaum intelektual, insan akademis, yang jelas lebih dipercaya publik ketimbang suara partai, karena dianggap murni menyuarakan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan dan nurani.

Kaum intelektual, insan akademis, para cerdik pandai dianggap "sepi dari pamrih kekuasaan" sehingga sikap kaum intelektual, insan akademis, akan berpotensi meluas dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Suara kaum intelektual ini mirip suara-suara di era Soeharto, dimana meskipun seluruh partai mendukung rezim Soeharto, seluruh DPR dan alat kekuasaan mendukung Soeharto, namun suara kaum intelektual ini didengar dan didukung rakyat karena rakyat merasakan suasana kebatinan yang sama.

Kedua, sikap rezim yang represif dengan melakukan sejumlah penangkapan seperti terhadap Ruslan Buton, Ali Baharsyah, Kriminalisasi terhadap Sa'id Didu, bungkamnya Presiden atas teror di UGM, menimbulkan praduga Publik bahwa rezim tidak atau belum siap menerima kritik. Represi yang terjadi bukannya akan menghilangkan wacana pemberhentian Presiden, tetapi justru membakar gelora rakyat untuk semakin menyuarakannya.

Ketiga, Kegagalan Pemerintah baik di bidang ekonomi lebih spesifik kegagalan mengatasi situasi pandemi, menjadikan rakyat mengevaluasi dukungan, dan semakin menguburkan aspirasi agar Presiden diberhentikan.

Keempat, fenomena buzzer yang seolah ingin membela rezim tapi malah menyulitkan kedudukan rezim, seperti apa yang dilakukan Ade Armando Terhadap Prof Din Syamsuddin dan Muhammadiyah, semakin membakar asa dan gelora rakyat untuk mendukung aspirasi pemberhentian Presiden.

Kelima, adanya sosial media yang tak dapat disensor oleh organ Kekuasaan, menyebabkan pematangan wacana pemberhentian Presiden lebih masif dan cepat meluas, menjangkau segenap elemen seantero negeri.

Memang benar -meminjam istilah dari Dr Refli Harun- bahwa pemberhentian Presiden mustahil ditempuh secara konstitusional, karena mayoritas partai dan DPR mendukung Presiden Jokowi. Padahal, gerakan konstitusional terkait Pemberhentian Presiden harus diawali dari langkah politik DPR.

Mustahil pula, gerakan Pemberhentian Presiden ditempuh dengan Makar, karena kesiapsiagaan aparat TNI Polri, sulit dikalahkan oleh kekuatan fisik dan senjata non negara.

Namun, bukan mustahil Jika gerakan Pemberhentian Presiden ini menempuh jalan Ekstra Konstitusional seperti yang terjadi pada peristiwa jatuhnya rezim Soeharto. Hal ini bergantung pada dua hal : dukungan rakyat dan Restu militer. Tanpa dua syarat ini, wacana pemberhentian Presiden akan tetap hadir sebagai wacana.

Sementara Militer akan memberikan dukungan, dengan melihat eskalasi dukungan rakyat. Jika rakyat tidak mendukung, militer juga enggan memberi restu, meskipun sangat ingin.

Namun jika rakyat semua menginginkan Presiden berhenti, otomatis militer akan merestui, karena militer pada hakekatnya anak kandung dari rakyat.

Pertanyaan terakahir, mungkinkah presiden mau atau rela diberhentikan ? Jawabnya pasti tidak mau dan tidak rela. Tak ada seorang pun Presiden mau diberhentikan.

Semua kasus Pemberhentian Presiden didunia termasuk presiden Soeharto, itu bukan atas dasar kesadaran dan kerelaan. Namun atas desakan rakyat dan lepasnya dukungan militer terhadap Presiden. [].

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget