August 2020


BANTAHAN PETER CAREY TERKAIT JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA TIDAK BERNILAI

Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Pasca diblokirnya film Jejak Khilafah Di Nusantara (JKDN), rupanya upaya untuk menjauhkan sejarah Umat Islam di Nusantara dengan Islam dan Khilafah terus berlanjut. Tak cukup dengan klarifikasi pendahuluan yang menyebut dirinya tak meridloi isi film JKDN, Peter Carey, Jawanis asal Inggris tersebut secara khusus mengutus Asisten penelitinya, Christopher Reinhart, melakukan upaya delegitimasi terhadap konten (materi) film JKDN.
 
Dalam keterangan pers Christopher menjelaskan, atas permintaan Prof Carey, informasi lanjutan mengenai klaim adanya hubungan antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa.  
 
Poin Pokok delegitimasi itu adalah sebagai berikut. 
 
Pertama, tidak ada bukti pada dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa ‘negara’ Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak (1475–1558), utamanya raja pertamanya, Raden Patah (bertakhta, 1475–1518), memiliki kontak dengan Turki Utsmani.
 
Kedua, kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa. 
 
Ketiga, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749) dalam hal hierarkhi sebagaimana dimaksud di dalam poin nomor 2, termasuk tidak ada bukti dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa panji ‘Tunggul Wulung’ merupakan ‘bukti’ bahwa Yogyakarta adalah wakil dari Turki Utsmani di Jawa, berdasarkan penelitian kearsipan Dr Kadi yang telah lama meneliti dokumen-dokumen Turki Utsmani di Arsip Utsmani di Istanbul.  
 
Perlu dipahami, bahwa sejarah yang rajih adalah sejarah yang ditransmisikan kepada generasi selanjutnya melalui metode periwayatan. Dengan syarat, diriwayatkan oleh orang yang adil dan hafal terhadap kisah yang diriwayatkan.

Karena itu, methode yang paling sahih untuk melegalisasi sejarah adalah melalui methode riwayat, persis seperti methode hadits. Hadits dipastikan diriwayatkan oleh orang yang adil, hafal (dlabit), dan jalur periwayatannya bersambung kepada Rasulullah SAW.

Adapun metode sejarah, tidak ada yang mengadopsi methode hadits dalam melakukan penelusurannya. Sejarah, banyak digali dari bukti peninggalan baik berupa bukti fisik berbentuk tulisan, artefak, alat bantu kehidupan dimasa lalu, dan beberapa penuturan (bisa dibilang dongeng) yang sejalan dengan bukti fisik yang diketemukan.

Karena itu, penulisan sejarah sangat terkait dengan paradigma, persepsi dan tafsiran si penulis. Jaman orba, semua sejarah Soekarno dan PKI kelabu. Jaman reformasi, sejarah orba kelabu, dan jaman now sejarah PKI mulai disemprot parfum agar bau amisnya hilang atau minimal berkurang.

Terkait hal ini, pandangan Peter Carey yang poin pokoknya membantah adanya jejak (baca: hubungan) antara Nusantara dan Khilafah bisa dipahami dalam konteks "persepsi", "paradigma" dan "Tafsir" seorang Peter Carey yang non muslim, bukan orang Nusantara, dan berasal dari Inggris yakni Bangsa yang pernah menjajah Indonesia.

Dalam methode Mustolahul Hadits, orang seperti ini tidak lolos derajat adil, apalagi terkait penuturannya bukan dia dengar dari pelaku sejarah namun berdasarkan tafsiran pikirannya. Tafsiran itu dianggap otoritatif, karena berdalih pada dogma "tidak ditemukan bukti otentik adanya hubungan antara Nusantara dan Khilafah". 

Redaksi ini bersayap, sebab tidak ada bisa ditafsirkan belum ditemukan atau tidak ditemukan oleh Peter Carey. Sementara, peneliti sejarah yang lain boleh jadi telah menemukan dan mengkaji benang merah hubungan antara Nusantara dan Khilafah.

Dasar yang dijadikan sandaran Peter Carey untuk mendelegitimasi adanya Jejak (baca : hubungan) antara Nusantara dan Khilafah adalah tafsirannya, bukan penegasan yang diperoleh dari bukti otentik, yang konon dia jadikan juga dalih untuk menolak konten film JKDN.

Peter Carey lupa, bahwa yang dikaji film JKDN bukan hanya Jawa, tetapi juga Nusantara. Nusantara yang dikaji juga bukan wilayah yang hari ini disebut Indonesia, tetapi juga meliputi Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina.

Lagipula jika gelar Sultan di kerajaan Jawa disebut tak ada kaitannya dengan Islam dan Khilafah, lantas apakah kerajaan Jawa memiliki hubungan dengan Inggris ? Ada, hubungan penjajahan.

Film JKDN sejak adanya komplain dari Peter Carey telah mengeluarkan seluruh argumentasi yang berdasar pada pikiran Peter Carey. Bahkan, tak ada lagi secuil pun wajah Peter Carey muncul di film JKDN. Lantas, apa relevansinya bantahan Peter Carey ?

Di penelitian Peter Carey tidak ada hubungan kerajaan Jawa dan Khilafah ? Ya terserah, wong sandaran argumen film JKDN tidak bersandar pada buku atau pikiran Peter Carey. Kenapa jadi ikut seperti rezim ?

Lagipula, Peter Carey hanyalah seorang sejarawan dari ribuan bahkan ratusan ribu sejarawan. Tak semua pendapat ahli sejarah seragam. Karena itu, dalam urusan ini, yakni klaim Peter Carey terkait tidak ada hubungannya antara Nusantara dan Khilafah cukuplah untuk dikesampingkan. [].

GENERASI DURHAKA

Oleh : Dr. Moeflich Hasbullah

Setelah menyaksikan film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN), salah satu kesimpulan saya, diantara kesimpulan-kesimpulan yang lain adalah, kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara bukan hanya memiliki hubungan, relasi dan kerjasama ekonomi, dakwah dan militer dengan kekhilafahan sejak Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga Turki Utsmaniyah, tetapi, lebih jauh dari itu, Nusantara ini diislamkan oleh kekhilfahan Islam dengan fasilitas kekuasaan yang mereka miliki sebagai superpower saat itu. 

Lain kata, Nusantara hingga hari ini, dan kita semua hingga sekarang, mungkin masih beragama Hindu atau Kristen yang dibawa dan ditanamkan oleh kolonial selama dua abad, bila khilafah Islamiyah tidak mengirimkan ulama-ulama utusannya berdakwah ke Nusantara yang dimulai dengan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik di Jawa Timur abad 14. 

Membaca jejak khilafah di Nusantara adalah jejak bersyukur bangsa Indonesia menjadi Muslim dan Islam menjadi mayoritas di negeri ini. Keimanan kita telah diselamatkan oleh Allah melalui khilafah Islamiyah yang mengutus para ulamanya ke negeri-negeri jauh termasuk ke Nusantara.

Jadi, bila kita sekarang khawatir dan ketakutan kepada khilafah Islamiyah bahkan alergi mendengarnya, itu sebenarnya kita menolak, anti dan membenci sesuatu yang telah menyebabkan kita menjadi Muslim, menolak yang, secara syariat, membuat kita menerima hidayah. Lucu? Tentu saja. Ironis? Sangat!! 

Mengapa bisa begitu? Wajar. Itu karena ketidaktahuannya. Menolak dan takut itu, teori psikologinya, karena ketidaktahuan. Apakah mereka salah? Tidak. Penjelasan sosiologis-historisnya, itu menunjukkan pengaruh Barat sudah sangat kuat berakar di negeri ini mempengaruhi alam pikiran sejak era kolonial hingga sekarang (4 abad) yang berlangsung di bawah sadar. 

Wajar bila sebagian masyarakat Muslim Indonesia sekarang, tanpa sadar, sudah terbaratkan bahkan teracuni alam pikiran Barat disebabkan selama 4 abad, kesadaran dan kemajuan Barat mempengaruhi alam pikiran masyarakat Indonesia terutama setelah kemerdekaan. 

Kekhawatiran dan penolakan masyarakat Muslim pada karuhunnya sendiri (khilafah) itu harus diterima dengan lapang dada dan dimaklumi tanpa amarah apalagi kebencian karena itulah tugas dakwah. Itulah lahan ibadah untuk membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil 'alamin, sebagaimana yang sudah dibuktikan oleh para ulama utusan khilafah Islamiyah zaman lampau yang sudah mengislamkan negeri ini, menyiramkan hidayah dan keselamatan. 

Bila ditanyakan kepada Walisongo sebagai para ulama awal penyebar Islam di Nusantara tentang fenomena sebagian generasi sekarang yang alergi khilafah yang mereka menjadi Muslim itu justru atas rintisan dan jasa Walisongo, sambil duduk santai dan ngopdud di bilik pesantrennya, mungkin parawali itu akan menjawab dengan air muka yang sedih: "Yaa ... mereka generasi durhaka yang membuat negerimu kini jauh dari keberkahan." Wallahu a'lam.

RESPON TERHADAP SIARAN PERS PROF. PETER CAREY

Untuk Disiarkan Segera (dibuat tanggal 20 Agustus 2020)

Bukti Penelitian Sejarah yang Menyatakan ADANYA Hubungan antara Utsmaniyah dan Jawa (Respon terhadap Korespondensi Prof. Peter Carey dan Dr. Ismail Hakki Kadi)

Yth. Para jurnalis media Islam di Indonesia,

Saya Rachmad Abdullah, sebagai penulis buku Wali Songo, Sultan Fattah dan Kerajaan Islam Demak, ingin meneruskan, atas permintaan seorang sahabat, informasi lanjutan mengenai klaim TIDAK ADANYA hubungan antara Kekhalifahan Utsmaniyah dan Kesultanan-kesultanan Islam di Jawa sebagaimana Prof. Peter Carey yang tidak berkenan namanya dicatut di dalam Film “Jejak Khilafah di Nusantara”. 

Pada tanggal 16 Agustus 2020, Prof. Carey mengirimkan surel kepada ahli sejarah hubungan Utsmaniyah–Asia Tenggara, Dr. Ismail Hakki Kadi, yang dibalas pada tanggal 18 Agustus 2020 perihal klaim-klaim yang tersebut di atas. Pokok pemikirannya adalah sebagai berikut. 
1. Tidak ada bukti pada dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani yang menunjukkan bahwa ‘negara’ Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak (1475–1558), utamanya raja pertamanya, Raden Patah (bertakhta, 1475–1518), memiliki kontak dengan Turki Utsmani.
2. Kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa.
3. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Turki Utsmani dan Kesultanan Yogyakarta (didirikan 1749) dalam hal hierarkhi sebagaimana dimaksud di dalam poin nomor 2, termasuk tidak ada bukti dokumen sejarah yang menunjukkan bahwa panji ‘Tunggul Wulung’ merupakan ‘bukti’ bahwa Yogyakarta adalah wakil dari Turki Utsmani di Jawa, berdasarkan penelitian kearsipan Dr. Kadi yang telah lama meneliti dokumen-dokumen Turki Utsmani di Arsip Utsmani di Istanbul.
4. Dr. Kadi menyebutkan bahwa jika ada satu saja dari ‘legenda-legenda’ di atas yang memiliki dukungan bukti sejarah, ia pasti telah memasukkannya ke dalam hasil penelitiannya yang terbaru, yang beliau sunting bersama dengan Prof. A. C. S. Peacock dari Universitas St. Andrew’s di Skotlandia, berjudul Ottoman-Southeast Asian Relations; Sources from the Ottoman Archives (Leiden: Brill, 2019), dua jilid (https://brill.com/view/title/27163).

Dari 4 pokok pemikiran di atas, penulis hanya merasa berhak menanggapi point pertama saja, karena terkait sejarah Kesultanan Demak yang berhubungan dengan Turki Utsmani.

1. Bukti kontak Kesultanan Demak (1482-1549) dengan Turki Utsmani tidak bisa hanya dibatasi pada dokumen-dokumen di Arsip Turki Utsmani saja, juga tidak bisa dibatasi masa Sultan Fatah saja (1482-1518). Sehingga penelitian parsial tersebut tidak bisa digeneralisir untuk kesimpulan umum. Bukti adanya hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani dengan Kesultanan Demak melalui Kesultanan Aceh bersumber dari bukti dan saksi sejarah yang juga diakui beberapa sejarawan Barat. 

2. Daulah ‘Aliyah ‘Utsmaniyah yang sezaman dengan Kesultanan Demak dipimpin Sultan Muhammad Al-Fatih (1444-1446 & 1451-481), Sultan Bayazid II (1481-1512), Khalifah Utsmani Pertama: Yavuz Sultan Salim (1512-1520) dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni (1520-1566 M).

3. Kesultanan Demak dipimpin oleh Sultan Fattah (1482-1518 M), Pati Unus (1518-1521), Sultan Trenggono (1521-1546) dan Sunan Prawoto (1546-1549).

4. Setelah dibukanya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih (20 Jumadil Awwal 857 H/29 Mei 1453) dan didobraknya Roma Italia melalui Otranto (1480), Ferdinand-Isabella melakukan pemaksaan dan pembunuhan terhadap orang Islam dan Yahudi di Andalusia hingga runtuhnya Granada (1492). Paus Alexander VI merestui Perjanjian Tordesillas (1494) yang membagi dunia menjadi 2 bagian, Katolik Spanyol diberi wewenang dunia Barat sedangkan Katolik Portugal diberi wewenang dunia Timur. Inilah awal kolonialisme-imperialisme Kristen Barat terhadap banyak wilayah Islam (Kesultanan) yang minta bantuan Kesultanan ataupun Khilafah Turki Utsmani (1517). 

5. Saksi sejarah Fernao Mendez Pinto (1509-1583) yang pernah bertemu langsung dengan Fatahillah dan Sultan Trenggono di Jawa, memberitakan dalam buku Historia oriental de las Peregrinaciones de Fernand Mendez Pinto portugues, bab 178 (Anarchy in Demak), halaman 392,” They (Minhamundy) fell upon their enemies who at that time were busy dismantling the camp, dealing with them in such a way that in the space of half or an hour, which was as long as the full fury of the battle lasted, twelve thousand men were cut down in the field, two king sand five pates were captured, along with three hundred TURKYS, Abyssinians, and Achinese, as well as their caciz Moulana, the highest digtinary in the Moslem sect, on whose advice the Panguerirao had come there. In addition, four hundred vessels that were beached at the time, with the wounded aboard, were set afire, so that the entire camp was nearly devastated. Withdrawing safely once again, with his ranks depleted by only four hundred men, he let them embark that same day, which was on the ninth of March..” Lihat:  Historia oriental de las Peregrinaciones de Fernand Mendez Pinto portugues, bab 178 (Anarchy in Demak), hlm.392. Fernao Mendez Pinto pada halaman 382,” King of Demak, emperor of all the islands of Java, Kangean, bali, madura and all the other islands in this archipelago. (Raja Demak, kaisar dari semua pulau Jawa, Kangean, bali, madura dan semua pulau lainnya di nusantara ini.)

6. H.J. De Graaf & Th. Pigeaud (Kerajaan Islam Pertama di Jawa, hlm. 89) bersumber dari buku Da Asia jilid VIII bab 21, menyebut berita dari De Couto, orang Portugis bahwa,”Raja Aceh yang gagah berani, Ala’u Addin Syah pada pertengahan abad ke-16 telah mengirim utusan untuk meminta bantuan dari O rey de Dama, Imperador do Java (Raja Demak yang menjadi Maharaja Jawa). Tujuannya adalah untuk melakukan penyerangan terhadap kafir Portugis di Malaka dengan ekspedisinya. Sunan Prawoto menetapkan tekadnya untuk menguasai tanah Jawa seluruhnya, meniru Sultan Turki (Sulaiman Al-Qanuny) dengan menyatakan bahwa,” Apabila usaha ini berhasil, saya akan menjadi Segundo Turco (menjadi Sultan Turki kedua).

7. C. Guillot, Ludvik Kalus, Willem Molen dalam buku Inskripsi Islam tertua di Indonesia, halaman 177 menyebutkan ahli meriam (Khoja Zaenal, muallaf asal Portugis),”F. Mendes Pinto yang menyebutkan keikutsertaan ORANG-ORANG TURKI dalam pertempuran antara Aceh melawan Batak dan Kerajaan Aru sekitar tahun 1540. Menurutnya, ahli-ahli meriam Turki dan Aceh juga membantu kekuatan Islam di Demak sewaktu kota Panarukan dikepung mereka pada tahun 1546…”. Meriam Ki Amuk dan Ki Jimat foto dan wujudnya masih ada buktinya di Banten sampat saat ini.

8. Andre Wink.2003. Indo-Islamic Society : 14th-15th Centuries, hlm.233 menuliskan,” Serang  river which entered the sea between Demak and Japara. This river remained navigable until far into the eighteen century for smaller vessels, at least up to Godong. So that he himself will become another SULTAN OF TURKEY”. “Trenggono assumed the title of Sultan about 1524 M with authorization from Mecca, destroying the remnants of Majapahit four year later. According to a Portuguese observer who visited Java in the 1540, ‘his aim’ to Islamicise all the surrounding peoples. (Sungai Serang yang masuk ke laut antara Demak dan Japara. Sungai ini tetap dapat dilayari hingga abad kedelapan belas untuk kapal-kapal kecil, setidaknya hingga Godong. Sehingga dia sendiri (Sutan Trenggono) akan menjadi Sultan Turki lain. Trenggono menyandang gelar Sultan sekitar tahun 1524 M dengan otorisasi dari Mekah, menghancurkan sisa-sisa Majapahit 4 tahun kemudian. Menurut seorang pengamat Portugis yang mengunjungi Jawa pada tahun 1540, 'tujuannya' untuk mengislamkan semua orang di sekitarnya).” 

Masih banyak bukti lain yang diakui sejarawan Barat sendiri tentang ADANYA HUBUNGAN Turki Utsmani dengan Kesultanan Demak melalui Kesultanan Aceh abad 9-10 H (15-16 M). Sejarah dengan berbagai bukti dan saksinya adalah kenyataan masa lalu yang tidak bisa diingkari oleh hati yang suci dan akal yang sehat. Adanya upaya penghitaman sejarah dan penyelewengannya untuk kepentingan duniawi memang telah ada sejak zaman dahulu. Mencampurkan yang hak dan batil dengan menyembunyikan yang hak dan menampakkan yang batil sudah menjadi sunnatullah bagi musuh-musuh Islam sejak masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Tujuannya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus, agar tidak dapat meraih keselamatan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. 
Tulisan ini dibuat sebagai respon terhadap siaran Pers yang dianggap untuk meluruskan informasi yang diklaim berdasarkan sejarah di mana nama Prof. Peter Carey dicatut di dalamnya, padahal klaim “sama sekali tidak memiliki bukti dokumenter kesejarahan yang valid” justru itulah yang tidak valid. Tendensi semacam ini, yang perlu ditunjukkan oleh generasi Islam sekarang, sehingga tidak tampak seperti bentuk minderwardigheid (ketidakpercayadirian) yang menganggap bahwa orang-orang Islam Indonesia masa lampau dapat bertahan dari kolonialisme tanpa bantuan asing Kekhalifahan Utsmani. Padahal, jelas sejarah yang asli dari banyak Kesultanan yang saat itu belum menjada negara bernama Indonesia (Logan JIAEA IV, 1850) ini menunjukkan bahwa orang-orang Islam di Indonesia sendiri dan perjuangannya adalah faktor yang membuat Indonesia dapat bertahan melewati penjajahan Eropa (Kristen Barat) maupun Jepang hingga akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan yang penuh pada 17 Agustus 1945. 

Demikian kami sampaikan, agar dapat disiarkan oleh media Islam. Terima kasih atas perhatian ikhwah fillah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh!.

Jakarta, 1 Muharram 1442 H
Penulis 

Rachmad Abdullah, S.Si., M.Pd.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/meriam-ki-amuk/

TENTANG FILM "JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA"

Oleh: Ustadz Roni Abdul Fattah

Alhamdulillah bisa Nobar Film JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA, walaupun banyak "setan-setan" yang ketakutan, sehingga beberapa kali di baned. Ternyata kaum ISLAMOPHOBIA dan KHILAFAHPHOBIA bukan hanya takut dengan bendera tauhid, dengan film pun takut.

Penting sekali kita mengenalkan sejarah hubungan Nusantara dengan pusat ke Khilafahan pada masanya kepada generasi kita saat ini. Apa yang di bahas di film dokumenter ini sangat akurat, sesuai dengan yang selama ini saya kaji dari kitab-kitab sejarah karangan para Ulama ahli sejarah dan Sejarawan.

Distorsi sejarah Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan kaum Munafiqin (orang-orang Liberal dll), dan kaum kafir dan musyrik di negeri ini sangat mengerikan sekali. Mereka terus membuat kerusakan dengan menyebarkan fitnah bahwa "KHILAFAH" sebagai sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan Ideologi Islam sebagai sesuatu yang mengerikan, ancaman dan tuduhan-tuduhan lainnya yang tidak benar. Bahkan ada yang lancang menyamakan KHILAFAH dengan KOMUNIS. Nusantara ini dulu pernah berjaya ketika menerapkan syariat Islam dari sabang sampai Merauke, dan terpuruk ketika meninggalkan syariat Islam. Ayo melek sejarah!!!

التاريخ يعيد نفسه

"Sejarah akan terus berulang"

Mudah-mudahan dengan adanya film dokumenter "JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA" kaum ISLAMOPHOBIA dan KHILAFAH PHOBIA terbuka hatinya, Allah beri hidayah.

Dengan atau tanpa peran kita, ISLAM pasti akan kembali bangkit, KHILAFAH di atas MANHAJ KENABIAN pasti akan hadir kembali, karena ini janji dan kabar gembira dari Nabi yang mulia shallallahu 'alaihi wa sallam. Allahu Akbar!!!!

Mercusuarumat.com. Film dokumenter sejarah, Jejak Khilafah di Nusantara sudah ditunggu tayang perdana. Kamis (20/8/2020) bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1442 H. Seorang ulama Indonesia, KH Rahmat S. Labib menyampaikan pesan penting terkait Hijrah.

“Hijrah itu pemisah yang haq dengan bathil. Tak lain setelah hijrah umat Islam yang tadinya tidak punya daulah akhirnya miliki negara,”bebernya menjelaskan tonggak hijrah Rasulullah.

Peristiwa hijrah dimulai pada 13 H ketika rasulullah pada baitul aqobah kedua. Tatkala di Madinah al Munawaroh. Rasulullah menjadi pemimpin negara. 

“Karenanya seorang pemimpin negara berhak menentukan kapan perang dan berdamai?”

Fakta itu pun diungkap KH Rahmat dengan menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengangkat qadhi, wali, dan lainnya. Maka sejak saat itu, umat Islam punya daulah dan setelah itu seluruh jazirah arab berdad di kekuasaan Islam. 

“Beliau meninggalkan negara yang punya rakyat dan kedaulatan. Lalu dilanjutkan kepada Abu Bakar ra. Hal ini membuktikan bahwa khilafah adalah Negara warisan rasulullah SAW,”tambahnya.

Luar biasanya, Syam dan Persia ditaklukkan. Hal itu terus berlangsung selama 13 abad umat Islam memiliki negara. Saat itu, umat Islam memiliki kemualiaan yang luar biasa. Berlangsungnya dimulai Khilafah Abassiyah, Ummayyah, dan terkahir Utsmaniyah. 

“Hingga tahun 1924, berubahlah nasib umat Islam yang dari besar akhirnya mudah ditaklukkan. Maka untuk kembali menjadi Ummah adzimah, tiada lain kecuali mengembalikan khilafah seperti sebelumnya,” terang Kyai yang juga pengisi rubrik Tafsir di majalah Al-Wai’e itu.

Animo menonton film Jejak Khilafah di Nusantara, membawa nuansa baru memahami khilafah lebih dekat. Sebab jejaknya ada di sekitar umat Islam di Indonesia. Film pun akhirnya ditayangkan dengan lancar melalui saluran yang telah ditentukan panitia Jejak Khilafah di Nusantara. Selamat menikmati dan menonton.[hn]

Mercusuarumat.com. Premier Film Dokumenter Sejarah, Jejak Khilafah di Nusantara, pada Kamis (20/8/2020) mejadi penayangan perdana. Film yang dinanti-nanti sebagai bukti historis bahwa khilafah bukan utopis. Sejarah telah mengajarkan kepada umat manusia bahwa hidup memiliki tanda. Tak hanya itu, Islam memiliki pandangan khas terkait sejarah.


H Muhammad Ismail Yusanto (Penasehat Komunitas Literasi Islam) hadir membeberkan pandangan terkait sejarah. Dalam sesi dialog beliau menuturkan konsep penting terkait hubungan Islam, Sejarah, dan khilafah.

“Dalam quran dikenal dengan qisah. Ada juga Ibroh, yaitu pelajaran dan hikmah. Bagaimana ibroh didapat. Sangat bergantung pada cerita itu ditulis. Kalau sekarang difilmkan. Jika ditulis dengan benar, maka ibrah yang didapat akan benar,”ungkapnya jelas membuka diskusi.

Tambahnya bahwa alquran bukanlah perkataan yang dibuat-buat.

Ketika mendapat pertanyaan Bagaimana sejarah di luar quran? 

“Orang mengatakan sejarah itu second hand reality. Bergantung siapa yang menuturkan. Itu acap tidak terlepas dari latar belakang politik. Pengaburan dan penguburan sejarah,”jawabnya singkat.

Pesan pentingnya bahwa sejarah digunakan untuk menggali kebenaran. Tidak hanya Digging up the past, tapi juga digging up the truth. Film Jejak Khilafah di Nusantara dibuat dalam kerangka tertentu. Maka harus memunculkan sejarah yang benar.

Terdapat urgensi mengkaji sejarah. Sebab,  Sejarah itu miliki sumber hukum dan pemikiran. Sejarah sebagai mauidzu tafkir, obyek kajian pemikiran. Hal ini menjadi pendukung dan pelengkap apa yang diilhami dari ajaran Islam. 

“Dalam konteks khilafah, Khilafah itu ajaran Islam. Bukan ajaran khayali. Buktinya khilafah diterapkan dan berlangsung sekian lama,”tegasnya.

Sejarah memiliki fungsi memperkuat dan bukti. Jika pun tidak ada jejak khilafah di Indonesia, tidak lantas menggugurkan kewajiban khilafah.

“Jadi adanya bukti sejarah itu untuk memotivasi menerapkan khilafah yang bersumber dari ajaran Islam.”

Dialog berlangsung dalam nuansa yang santai dan mencerahkan. Bahkan, penonton tidak sabar untuk segera duduk manis menikmati sajian epik film Jejak Khilafah di Nusantara. Luar biasa sambutan umat Islam di Indonesia. Bahkan tokoh, ulama, pemerhati sejarah memberikan respon positif dan mendukung agenda ini.[hn]

Mercusuar.com. pemerintah dalam hal ini rezim jokowi diduga ketakutan dengan ditayangkannya film Jejak Khilafah di Nusantara (JKDN). Indikasi ini terlihat dari link penayangan film JKDN tertulis 139.162.51.94 terputus sehingga mengakibatkan link penayangan dialihkan oleh panitia ke 139.162.30.239.

Dalam tampilan layar penayangan link sebelumnya tertulis, “Video tidak tersedia, Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah”

Mengenai hal ini, ulama sekaligus Wakil Sekjen MUI Pusat, KH Tengku Zulkarnain melalui Akun Twitter nya menulis, "Dengan ini saya meminta jawaban resmi dari pak @jokowi sebagai Presiden RI, Yai Ma'ruf Amin dan pak @mohmahfudmd :"Apa alasan Keluhan Pemerintah atas  Video Jejak Khilafah sebagai Sejarah?"
Apakah ada hukum negara yg dilanggar?
NKRI negara hukum, tidak boleh sewenang wenang...!"

Sebagaimana pantauan mercusuarumat.com, film JKDN berisi sejarah keterkaitan khilafah dengan nusantara. Drs. Moeflih Hasbulah, pakar Sejarah Islam, dalam film ini mengatakan, “Khilafah bukan hal yang baru, sudah ada relasi antara Kekhilafahan Ustmani dengan Kesultanan di Nusantara sejak abad ke 7”, Jelasnya.

Lantas, jika yang ditayangkan adalah hubungan khilafah dengan Nusantara. Mengapa pemerintah begitu ketakutan dengan film ini? [AY]


KALAH INTELEKTUAL MAIN KAYU ?

Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Gaya Represif rezim didunia nyata nampaknya juga diadopsi dan diterapkan di dunia maya. Hari ini, even Akbar menyambut tahun baru Hijriyah berupa penayangan film dokumenter secara kolosal bertema "JEJAK KHILAFAH DI NUSANTARA" mengalami trouble. Patut diduga, ini bukan soal kendala teknis.

Ada dugaan kuat sedang terjadi "Cyber War" antara kubu jongos Rezim yang berusaha menggagalkan penayangan film dengan para Cyber Troop Pejuang Islam yang ingin menyambung sejarah umat ini di Nusantara dengan Khilafah. Rezim ini tak akan mampu bertarung secara intelektual, dengan memproduksi film pembanding untuk mengkounter opini Khilafah.

Cara klasik, yakni main kayu, menggunakan pemberangusan dan pembungkaman di sosial media, di dunia digital juga ditempuh, setelah sebelumnya rezim menunjukkan wajah tiran didunia nyata. Cara ini, dipandang akan mampu menghalangi atau menghalau kembalinya kebangkitan Islam, kembalinya Daulah Khilafah.

Percayalah, cara klasik ini pasti gagal ! Sebagaimana kegagalan rezim yang berulang kali membendung arus kebangkitan Islam politik, kebangkitan Khilafah.

Bendungan yang dibuat rezim tidak menghilangkan arus, tapi menggelembungkan arus menjadi ombak besar, arus yang menggulung menyapu apapun yang dilaluinya. Bendungan itu, mampu dilalui oleh arus opini Khilafah oleh para pengembannya, dan semakin meluber menyapu seluruh lini opini.

Khilafah, adalah janji Allooh SWT. Khilafah, tak akan mampu dibungkam oleh siapapun, apalagi oleh rezim ringkih yang nafasnya mulai tersengal menanti ajal.

Ya Allooh, tolonglah pasukan cyber Islam, melawan dan melumpuhkan buzzer rezim. Tundukkan kekuatan tiran, dan permalukan Rezim ini dengan menampar mukanya bagian kiri dan kanan.

Buatlah, gelombang arus Khilafah semakin membahana. Bendungan itu tak akan mampu menutup sumber air, tetapi justru mengumpulkan arus air. 

Pada saatnya, bendungan itu akan roboh, luluh lantak, dan arus Khilafah akan menyapu seluruh daratan Nusantara. Jejak Khilafah bukan lagi sejarah di Nusantara, tetapi akan menjadi tonggak kebangkitan Khilafah dari bumi Nusantara.

Khilafah, akan berdiri kembali, dan Semoga bermula dari Nusantara. Dari Nusantara, Khilafah akan menyatukan seluruh negeri kaum muslimin. Dari Nusantara, dari timur, pasukan Khilafah akan mengepung Palestina dan membebaskan Al Quds dari penjajah kafir Israel.

Dari Nusantara, Khilafah akan membebaskan seluruh umat dan bangsa. Memerdekakan manusia, dari belenggu penghambaan kepada makhluk menuju menghamba hanya kepada Allooh SWT semata. [].


Mercusuarumat.com. Film Jejak Khilafah di Nusantara yang dinanti-nanti tayang pukul 09:00 WIB di link resmi jkdn.live/nonton-jkdn diduga dimanfaatkan oleh pemilik akun channel youtube berinisial IP dengan menayangkan tailer film jejak khilafah di nusantara secara berulang-ulang dan menayangkan film di luar film jejak khilafah di nusantara.

Diduga, channel IP memanfaatkan peluang untuk menaikkan jumlah subcribernya. Tak lama kemudian, melalui akun telegram dan intragram resmi panitia jejak khilafah di nusantara menyampaikan keterangan pers, bahwa “sampai saat ini kami tidak memberi tahukan link apapun untuk siaran live meskipun via youtube, Link Palsu”, tulisnya.

Heboh, netizen yang menunggu tayang film jejak khilafah di nusantara ini lantas meninggalkan chanel IP dan berseliweran meme bertuliskan “ada yang membuat link tipuan atas film #JKDN mohon jangan ditonton dan silahkan direport ramai-ramai. [AY]


Mercusuarumat.com. Film Jejak Khilafah di Nusantara sebagaimana yang telah direncanakan akan tayang pada hari ini, Kamis (20/8) mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan, akademisi hingga praktisi.

Bahkan, jagat Twitter dikagetkan dengan empattempat topic puncak pagi ini, yakni hastag #DakwahSyariahKhilafah, #NobarFilmKhilafah #LiveFilmKhilafah dan #SejarahIslamIndonesia. Puluhan ribu netizen me-retweet hastag ini.

Sebagaimana pantauan Mercusuarumat.com, hastag #DakwahSyariahKhilafah diretweet oleh lebih dari 16.000 netizen.  Akun @MediaUmat, memposting “Khilafah bagian dari islam, maka kita semua layak dan wajib ikut memperjuangkannya” tulisannya di Twitter dengan diakhiri hastag #DakwahSyariahKhilafah dan #MariPerjuangkanKhilafah
Selain @MediaUmat, @RiesmawatiRima, memposting “Rasulullah adalah tauladan terbaik yang akan membawa manusia dalam kemuliaan dunia akhirat dengan syariat #DakwahSyariahKhilafah #MilenialDukungKhilafah cuitnya.

Film Jejak Khilafah di Nusantara ini diprediksi disaksikan oleh ratusan ribu umat islam, karena banyaknya tokoh nasional, mulai dari ulama, akademisi, sejarawan hingga generasi milenial yang mengkampanyekannya. [AY]


Penulis: Indria Sari, S.T.P. (Pemerhati Masalah Sosial dan Lingkungan)

 

Persoalan pencemaran sungai di negeri ini sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari sungai-sungai besar hingga anak sungai, nampaknya tak luput dari ancaman polusi air ini. Seperti halnya yang terjadi di aliran sungai Cipicung yang merupakan anak sungai Citarum. Sungai Cipicung yang berlokasi di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga terkena limbah cairan TPA Sarimukti.

Dilansir dari berita Jabar Ekspres (4/8), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB, Apung Hadiat Purwoko mengklaim bahwa pencemaran aliran Sungai Cipicung oleh air lindi baru terjadi kali ini saja. ”Baru pertama kali sebelumnya tidak masalah, karena volume sampah meningkat dan IPAL-nya juga kurang maksimal,” tegasnya.

”TPA Sarimukti itu kan dikelola oleh provinsi, yaitu Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Provinsi Jawa Barat. Jadi pencemarannya itu merupakan tanggung jawab Provinsi Jawa Barat,” kata Apung saat dihubungi, Senin (3/8).

Tak hanya limbah cairan lindi, didapati pula sampah plastik ikut mengotori Sungai Cipicung yang berasal dari TPA Sarimukti. "Selain tercemar limbah lindi, sungainya dipenuhi sampah plastik yang limpas dari lokasi TPA. Sampah plastik banyak ditemukan mengendap di badan sungai dan juga sempadannya," ujar Meiky W Paedong, Direktur Eksekutif Walhi Jabar (Tribun Jabar, 23/7).

Pencemaran sungai memang tak melulu berasal dari limbah industri. Sampah pun sudah berpuluh-puluh tahun menjadi problem yang tak kalah memprihatinkan. Persoalan sampah sudah masuk ke tahap kritis dan krusial. Berdasarkan perhitungan Walhi Jabar di tahun 2016, produksi sampah rumah tangga mencapai 27.000 ton/hari, ini bisa meningkat seiring dengan penambahan populasi penduduk dan produksi barang rumah tangga dan non rumah tangga (Jabarprov.go.id, 22/2/16).

Sekarang sudah empat tahun berjalan, diakui volume sampah terus meningkat dan semakin memperparah masalah. Pencemaran sungai akan terus terjadi sehingga bisa mematikan biota sungai. Sementara bahayanya bagi manusia, air yang tercemari tidak bisa dikonsumsi, juga menyebabkan gata-gatal dan iritasi pada kulit.

Salah kelola sampah yang terjadi pada akhirnya menimbulkan persoalan baru. Namun, lagi-lagi kita melihat bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan kedua persoalan ini, nampak masih setengah hati. Pertambahan populasi manusia dan IPAL yang kurang maksimal tak bisa menjadi alasan untuk memaklumi persoalan yang terjadi. Ketika sadar akan hal itu, semestinya pemerintah sudah bisa mengantisipasi sejak awal dengan menerapkan sistem pengolahan sampah yang efektif.

Ketika sampah sudah sampai menimbulkan pencemaran sungai, maka harus dilakukan upaya penanggulangan secara simultan bagi keduanya. Namun, semua itu dikembalikan kepada bagaimana pemerintah mendudukkan persoalan sampah dan pencemaran sungai. Semestinya pemerintah menganggap persoalan tersebut sama pentingnya dengan persoalan-persoalan lainnya dan secara serius mencari solusi yang jitu. Namun, sangat disayangkan paradigma kapitalisme yang menjadi landasan tegaknya pemerintahan nampaknya tidak menjadikan penguasa kita memiliki cara pandang yang mengutamakan kemaslahatan rakyat (umat).

Sebenarnya, sampah tak akan menjadi masalah jika ditangani secara benar. Islam telah mendudukkan penanggulangan sampah ke dalam kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs). Jika jiwa tidak terjaga akibat bencana sampah, orang tidak akan dapat menjalankan ubudiyah sesuai perintah Allah. Juga secara otomatis tidak akan dapat menjaga akal, keturunan dan harta benda. Bahkan, bahaya sampah dapat pula berdampak secara langsung terhadap perlindungan akal, yang diakibatkan dari hal-hal seperti pencemaran air, racun, polusi udara dan radiasi. Jadi, secara langsung bahaya sampah bukan saja berdampak terhadap perlindungan jiwa, melainkan juga terhadap perlindungan akal.

Dilihat dari aspek kemaslahatan, penanggulangan sampah mencakup beberapa kategori. Pertama, sampah dapat mendatangkan bahaya, seperti polusi udara, pencemaran air, racun, radiasi, wabah penyakit dan sebagainya. Berarti penanganan masalah sampah menempati posisi sebagai mashlahah dlaruriyyah yang dapat mengancam perlindungan jiwa dan sekaligus perlindungan harta, serta aspek-aspek lainnya.

Kedua, pengelolaan sampah dalam upaya penanggulangan masalah sampah tersebut dapat dilakukan dengan memilih model-model tertentu atau teknologi yang sesuai dengan kemampuan dan kesiapan wilayah. Namun, perlu diingat bahwa teknologi yang digunakan haruslah tepat guna dan yang terbaik, tidak boleh teknologi rendah yang akan menimbulkan masalah baru.

Ketiga, setiap model pengelolaan sampah memiliki kelebihan dan manfaat tersendiri. Artinya, selain tujuannya solusi sampah secara tuntas, dengan cara memilih model yang sesuai dengan kemampuan dan kesiapan wilayah tadi, dari pengelolaan sampah itu dimungkinkan ada nilai manfaat yang dapat diambil.

Sampai di sini, dapat dikatakan penanggulangan sampah termasuk kemaslahatan yang bersifat kulli (menyeluruh) karena penganggulangan sampah berlaku untuk kebutuhan umum atau kolektif, tidak bersifat individual.

Di atas itu semua, maka penanggulangan sampah merupakan kewajiban, wajib yang tidak bisa digugurkan apabila ada salah satu pihak telah menunaikannya (wajib kifayah). Penanggulangan sampah berhukum kewajiban yang setiap insan di muka bumi ini harus menunaikannya (wajib ‘ain).

Keberhasilan dalam penanggulangan sampah, maka akan memberikan kebaikan bagi lingkungan dan alam sehingga pencemaran sungai dapat dihindari. Ini merupakan bagian dari pemeliharaan lingkungan (riayah al bi’ah) yang harus didukung oleh semua pihak dengan kepemimpinan institusi Khilafah sebagai kekuasaan tertinggi -yang menegakkan sistem Islam- untuk memulai dengan seruan untuk pemeliharaan alam ini dari kepunahan dan kerusakan. Wallahu a’lam bish showab


Penulis: Rima, S.P. (Pemerhati Masalah Sosial)

 

Salah satu problem yang dihadapi negeri ini adalah problem ketahanan pangan. Tingginya impor pangan dan konversi lahan pangan memberikan dampak secara langsung terhadap lemahnya gairah para petani untuk meningkatkan hasil produksinya. Sektor pertanian menjadi kurang diminati terlebih bagi para pemuda. Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi meningkatkan ketahanan pangan, termasuk pemerintah Jawa Barat (Jabar) yang melirik potensi pesantren agar turut serta dalam mengembangkan sektor pertanian.


Potensi Pesantren di Jawa Barat 

Menurut Kang Uu, wakil Gubernur Jawa Barat, dengan mengembangkan sektor pertanian, kemandirian ekonomi ponpes di Jabar akan meningkat. Apalagi, ada sekitar 12.500 ponpes dan 4,5 juta santri di Jabar. "Ada komunitas lain yang harus didorong dalam mendukung program pemerintah dalam kedaulatan pangan Jawa Barat, yaitu komunitas para santri," kata Kang Uu di UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Kab. Cianjur, Kamis (23/7/2020) (Ayo Bandung, 23/07/20).

Dalam rangka mendorong perkembangan kemandrian pesantren, digagaslah sebuah program yang bernama Santri Tani (Santani) mengingat pendidikan pesantren saat ini hanya terfokus kepada aktifitas menimba ilmu, sementara kegiatan lainnya hanya dilaksanakan sekedar untuk mengasah kemampuan tanpa adanya orientasi ke arah bisnis. Hal inilah yang mendorong program Santani agar para santri diberdayakan dan mampu mendatangkan keuntungan materi sehingga diharapkan berkontribusi menguatkan ketahanan pangan negara ini.

 

Pergeseran Fungsi Pesantren

Pada awal sejarah lahirnya pesantren, di dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, kata pesantren mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid-murid yang belajar di pesantren. Bila dibedah lebih jauh, ‘pesantren’ berasal dari kata santri. Oleh karena itu, untuk memahaminya kita harus membedah asal-usul dan makna santri itu sendiri.

Berkaitan dengan kata ‘santri’, ada beberapa sumber yang menyebutkan pemaknaan berbeda. Kata Agus Sunyoto, kata ‘santri’ adalah adaptasi dari istilah sashtri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci (sashtra). Sedangkan sumber lainnya mengatakan, bahwa itu berasal dari bahasa Jawa cantrik yang berarti, orang yang mengikuti gurunya kemanapun ia pergi. Sehingga paling tidak ada tiga unsur dalam pesantren yaitu santri, kiai/guru dan pondok/padepokan .

Sistem pendidikan ala pesantren yang menjadikan kiai sebagai pusat segala perkara sempat meredup, kala perusahaan dagang Belanda (VOC) datang menjajah. Masyarakat Islam yang taat seakan diasingkan. Para ulama yang diikuti masyarakat dijauhkan pusat pemerintahan karena dianggap membawa potensi terjadinya kerusuhan. Karena itu, pesantren sebagai pusat pendidikan Islam akhirnya cenderung menyingkir dari pusat-pusat pemerintahan. Kiai dan masyarakat berusaha membangun sendiri pusat-pusat pendidikan Islam di pedalaman dengan memanfaatkan apa yang mereka punya (Good News From Indonesia, 30/04/20).

Demikianlah, pergeseran fungsi pendidikan pesantren yang pada awalnya mendidik para santrinya untuk memahami ajaran Islam secara kaaffah untuk diwujudkan dalam interaksi di tengah umat sekaligus mampu memberikan solusi bagi setiap persoalan. Berubahlah pesantren menjadi tempat menimba ilmu islam secara teoritis yang mana cakupan kajiannya pun parsial semata. Sehingga wajar, output yang dihasilkannya seringkali tidak mampu melihat masalah yang terjadi secara tepat dan memecahkannya dengan Islam.

Dalam era sekuler kapitalisme seperti saat ini, pendidikan pesantren baik tradisional maupun modern tak luput dari pengaruh paham tersebut. Paham sekuler kapitalisme pun mampu mengubah paradigma pendidikan pesantren menjadi paradigma sekuler yang berorientasi kepada pencapaian manfaat secara material.

Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem sekuler kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator bukan pengurus rakyat. Negara berlepas tangan dari pemenuhan kebutuhan rakyat termasuk penyelenggaraan pendidikan di pesantren-pesantren.

Dari sini bisa kita pahami, program Santani yang ditujukan agar pesantren mampu memiliki kemandirian ekonomi, sejalan dengan lepasnya tanggung jawab pemerintah dan mengalihkannya kepada organisasi/lembaga. Visi pendidikan pesantren tidak lagi membentuk para santri yang faqih fiddin, namun menjadi bagian dari upaya menguatkan ketahanan pangan.

Padahal seharusnya tanggung jawab membangun ketahanan pangan ada pada pemerintah berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

 

Penerapan Islam Kaaffah Mewujudkan Ketahanan Pangan

Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme dalam mewujudkan pemenuhan pangan rakyat. Dalam Islam, pemenuhan hajat pangan publik dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebab negara berfungsi sebagai raa-in (pelayan) dan junnah (pelindung).

Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam hadis lainnya Rasulullah saw. menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….” (HR Muslim). 

Berdasarkan paradigma ini, pemerintah (Khalifah) bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Wujudnya, negaralah yang menentukan arah politik pangan dan menjalankannya dalam bentuk kebijakan praktis sesuai dengan tuntunan syariah. Sehingga tidak akan terjadi pengalihan tanggungjawab kepada lembaga, pesantren, misalnya.

Sementara pesantren akan tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang akan melahirkan ulama mumpuni sekaligus memimpin umat dengan ilmu Islam kaaffah yang dimilikinya. Inilah yang seharusnya terjadi, pemimpin dan umat bahu membahu membangun peradaban mulia dengan menjadikan aqidah Islam sebagai asas peradaban dan syari’at Islam sebagai panduan hidupnya. Wallohu a’lam bish shawab

Penulis: Ivik Ummu Lanaga (Pemerhati Masalah Politik dan Sosial)

 

Kepala Bappeda Jawa Barat (Jabar), Taufiq BS mengatakan pada 2019, IPM Jawa Barat mencapai 72,03 naik dari tahun sebelumnya, yaitu 71,30. Peningkatan ini membuat IPM Jawa Barat berada di atas rata-rata Nasional yang ada pada angka 71,92 (Bisnis Bandung, 20/07/20).

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia di suatu daerah. Ketika dikatakan IPM Jabar meningkat, artinya kualitas kehidupan penduduk Jabar membaik. 

IPM diukur dari sejauh mana penduduk mampu mengakses dengan baik kebutuhan di bidang ekonomi,  pendidikan,  dan kesehatan.  Namun,  tampaknya  penggunaan standar penghitungan IPM perlu untuk ditinjau. 

Misalnya dalam standar ekonomi,  yang digunakan sebagai ukuran adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB).  Ini sama sekali tidak mencerminkan kemampuan finansial per orang yang berpengaruh terhadap daya beli karena PNB hanyalah hitungan pendapatan individu secara agregat. PNB sama sekali tidak menunjukkan kemampuan real setiap individu. Yang terjadi adalah gap pendapatan antara yang sangat miskin dengan yang sangat kaya.

Kemudian,  salah satu ukuran kemajuan ekonomi dalam IPM juga adalah pembangunan infrastruktur. Kemajuan pembangunan ini sangat ditentukan oleh tingkat investasi di daerah tersebut.  Hal ini menuntut dibukanya kran investasi asing. Karenanya UU Penanaman Modal Asing (PMA) harus dipertahankan. Sementara itu, investasi (asing khususnya)  tentu akan lebih membawa keuntungan untuk asing dibanding untuk penduduk setempat karena there is no such free lunch. Investasi adalah bisnis. Bisnis ada untuk meraih keuntungan.

Baik PNB maupun dibukanya investasi asing, keduanya hanya dua dari sekian konsep ekonomi kapitalisme. Bertahun-tahun sudah ekonomi kapitalisme diadopsi oleh negeri ini, memberi ruang bagi pemilik modal untuk menghisap kekayaan negeri. Lalu apa yang tersisa untuk rakyat?

Kualitas manusia tentu harus dibangun, yaitu bagaimana kebutuhan manusia terpenuhi, baik kebutuhan dasar yang sifatnya individual (sandang, pangan,  dan papan)  maupun kebutuhan dasar kolektif (pendidikan,  kesehatan,  dan keamanan).  Islam sebagai konsep hidup komprehensif memiliki jawaban untuk membangun semua hal tersebut. 

Negara yang mengadopsi sistem Islam, yaitu Khilafah akan menyediakan lingkungan kondusif agar para penanggung nafkah dapat mencari harta halal untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan,  dan papan setiap anggota keluarga. Sementara itu, Departemen Mashalihun Naas (kemaslahatan rakyat) Khilafah akan menjamin fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keamanan warga negara di seluruh wilayah Khilafah.

Demikianlah, maka dengan konsep pemenuhan kebutuhan dasar yang sifatnya individual dan kolektif ini, akan lahir manusia-manusia produktif yang siap membangun peradaban. Wallahu a'lam bi shawab


Penulis: Ummu Mutawazin (Mubalighah, Pemerhati Masalah Umat)

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) mengeluarkan beberapa pesan terkait HIP sampai Pendidikan di era Covid-19 dalam rapat pleno ke-66. Dalam rapat tersebut, Ketua DP MUI Profesor Din Syamsuddin menegaskan, Wantim MUI memantapkan keyakinan dan menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah final (mui.or.id, 16/07/20)

Senada dengan pernyataan Profesor Din Syamsuddin,  Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Adji Samekto, bahwa poin penting saat ini adalah meyakinkan kembali generasi muda bahwa Pancasila memang merupakan ideologi sekaligus filosofi terbaik yang sesuai dengan asas hidup bangsa. (Media Indonesia, 20/07/20

Sementara itu, Rocky Gerung justru berpandangan bahwa Pancasila itu bukan ideologi. “ Saya enggak anggap Pancasila itu ideologi negara,” ujarnya. “Sebab konsekuensinya, kalau negara berideologi dia musti atur cara orang hidup, itu yang namanya ideologi itu.” (Tribun Manado, 06/12/19)

Diskursus tentang apakah Pancasila itu sebuah ideologi atau bukan, kerap terjadi. Label stigma ideologi kerap dilekatkan kepada pemikiran yang dianggap bertentangan dengan ideologi yang diyakini di tengah masyarakat, seperti ideologi radikalisme dan khilafahisme. Hal ini, tentu saja semakin membingungkan masyarakat. Sehingga sejatinya, keadaan ini menghantarkan kita (terutama umat Islamuntuk mengetahui tentang makna ideologi, unsur-unsur yang membentuknya dan ideologi-ideologi apa saja yang pernah eksis di dunia. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang apa yang selayaknya diketahui umat Islam tentang ideologi.

 

Makna Ideologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ideologi memiliki beberapa makna. Pertama, bahwa ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup; Kedua, merupakan cara berpikir seseorang atau suatu golongan; Ketiga, merupakan paham, teori dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. (https://kbbi.kemdikbud.go.id)

Dilansir dari Encyclopedia Britanica (2015), ideologi adalah suatu bentuk filsafat sosial atau politik di mana unsur-unsur praktis sama menonjolnya dengan teoritis. (Kompas, 11/03/20)

Merujuk kepada Muhammad Muhammad Ismail di dalam kitab al-Fikru al-Islam, ideologi setara dengan kata mabda (di dalam Bahasa Arab). Ia merupakan masdar mim dari kata ba-da-a—yabdau--bad’an—wa mabda-an yang artinya memulai. Secara Istilah, mabda berarti  pemikiran yang mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran yang lain. Suatu pemikiran tidak dianggap sebagai sebuah mabda kecuali jika pemikiran tersebut adalah pemikiran yang mendasar, yang memancarkan pemikiran-pemikiran yang lain.

Pemikiran yang mendasar adalah pemikiran yang sama sekali tidak didahului oleh pemikiran yang lain, sehingga kejujuran, menepati janji, tolong menolong, gotong royong, dan lain sebagainya merupakan pemikiran cabang, bukan pemikiran dasar dan bukan merupakan asas, karena ia lahir dari yang lainnya. Kejujuran adalah cabang dari asas. Kejujuran di dalam Islam adalah salah satu hukum yang diambil dari al-Qur’an. Di luar Islam, kejujuran merupakan sifat yang baik yang dapat memberi manfaat, yang diambil dari pemikiran kapitalisme.

Selanjutnya, Muhammad Ismail menjelaskan bahwa pemikiran yang mendasar itu hanya terbatas pada pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dan tidak ada pemikiran yang mendasar selain itu. Dan inilah yang disebut dengan aqidah. Hanya saja, sebuah aqidah tidak akan dapat memunculkan pemikiran yang lain kecuali jika ia diperoleh dengan cara berpikir (akal), bukan dengan cara dogmatis. Dengan cara inilah, maka aqidah ini bersifat aqliyah (dibangun berdasarkan akal).

Maka dari sinilah akan terpancar berbagai pemikiran berupa pemecah problematik kehidupan manusia berupa seperangkat hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain, mabda atau ideologi adalah aqidah aqliyah yang terpancar darinya aturan (nizham). (Muhammad Muhammad Ismail, kitab al-Fikrul Islam)

Senada dengan apa yang dipaparkan oleh Muhammad Ismail dalam kitab Fikru al-Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam kitab Nizham al-Islam menjelaskan bahwa ideologi atau mabda adalah aqidah aqliyah yang melahirkan peraturan.

Makna aqidah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta tentang apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan, dikaitkan hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Sedangkan peraturan yang lahir dari aqidah, tidak lain memiliki fungsi sebagai berikut: untuk memecahkan dan mengatasi problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemecahannya, pemeliharaannya serta pengembangan mabda tersebut.

Aqidah dan seperangkat tata cara pemecahan problematik kehidupan merupakan fikrah (pemikiran). Sementara, tata cara pelaksanaannya, pemeliharaannya serta pengembanannya, dinamakan dengan thariqah (metode). Maka demikianlah, mabda mencakup dua komponen/unsur, yaitu fikrah dan thariqah.

Oleh karenanya, dengan menggabungkan dua pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah pemikiran yang tidak mendasar (hanya berupa pemikiran cabang) dan tidak memancarkan pemikiran lain, berupa aturan yang terperinci yang sudah dipaparkan sebelumnya), tidak bisa disebut mabda atau ideologi. Ia hanyalah sebatas kaidah-kaidah atau pemikiran-pemikiran saja.

 

Tiga Mabda (ideologi) di Dunia

Jika kita menelusuri dunia, maka kita akan jumpai tiga mabda (ideologi), yaitu kapitalisme, sosialisme dan Islam. Kapitalisme, sosialisme dan Islam memenuhi kriteria sebagai sebuah mabda (ideologi). Ideologi kapitalisme didasarkan pada akidah yang dianut oleh Barat, yaitu sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan), yang ia menjadi landasan bagi setiap pemikiran. Berdasarkan hal ini, mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya sendiri, yang menjamin kebebasan manusia, baik kebebasan untuk beragama, berpendapat, memiliki hak milik dan kebebasan bertingkah laku.

Sementara itu, ideologi sosialisme (termasuk komunisme) didasarkan pada akidah materialisme. Mereka memandang bahwa asal dari segala sesuatu (manusia, alam semesta dan kehidupan) adalah materi. Melalui perkembangan dan evolusi materi, benda-benda lainnya menjadi ada. Penganut ideologi ini mengingkari penciptaan alam semesta ini oleh Zat Yang Maha Pencipta. Agama pun dianggap sebagai candu yang akan meracuni masyrakat dan menghambat pekerjaan.

Meskipun kedua mabda ini (kapitalisme dan sosialisme) berbeda pendapat dalam ide dasar tentang manusia, alam semesta dan kehidupan, akan tetapi keduanya sepakat bahwa nilai-nilai yang paling tinggi adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia. Keduanya juga berpendapat untuk memberikan kebebasan bagi manusia, bebas berbuat selama di dalamnya ada kebahagiaan. Sehingga kebebasan merupan sesuatu yang diagungkan oleh kedua ideologi ini.

Berbeda dengan ideologi IslamIslam dibangun oleh sebuah keyakinan bahwa di balik alam semesta, manusia dan kehidupan, terdapat al-Khaliq yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah SWT.  Dengan demikian, asas ideologi Islam adalah keyakinan akan adanya Allah SWT. Keyakinan kepada Allah SWT meniscayakan keyakinan kepada Kenabian Muhammad saw., berikut risalahnya. Juga meyakini bahwa al-Qur’an itu adalah kalamullaah (perkataan Allah) yang wajib bagi para pemeluk Islam untuk beriman terhadap segala hal yang ada di dalam Al-Qur’an (seperti keberadaan Allah), serta alam sesudah kehidupan dunia, yakni hari kiamat.

Setiap Muslim wajib terikat dengan aturan Allah SWT baik berupa perintah atau larangan, karena di samping manusia memiliki hubungan dengan Allah dalam hal penciptaan, manusia juga memiliki hubungan dengan Allah dalam hal penghisaban, yang akan menentukan tempat yang layak setelah kehidupan dunia ini, surga ataukah neraka. Dengan  demikian, seorang Muslim ketika ia menjalani kehidupan di dunia, akan senantiasa berhati-hati karena seluruh perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

 

Khatimah

Sebagai sebuah ideologi, Islam telah terbukti pernah eksis selama hampir 14 abad lamanya. Dimulai  saat diemban oleh Rasulullah SAW, khulafaurrasyidin, dan para khalifah sesudahnya hingga dihapuskannya institusi Khilafah lewat tangan Kemal At-Taturk pada 3 Maret 1924. Meski saat ini Islam hanya diemban oleh individu-individu, bukan oleh sebuah institusi negara, namun ideologi ini tetap ada di seluruh penjuru dunia dan sedang berproses menuju kebangkitannya. Setelah ideologi sosialisme hancur dengan runtuhnya Uni Sovyet dan kehancuran ideologi kapitalisme yang sudah di depan mata, maka kebangkitan Islam akan segera terwujud pada waktu yang tidak lama lagi. Pergiliran kekuasaan merupakan sunnatullah yang tidak bisa dielakkan lagi. Allah SWT berfirman,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Katakan (Wahai Muhammad), Ya Allah Pemilik Kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau Kehendaki. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS Ali Imran [3]: 26)

Wallahu a’lam bishawab.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget