Mengevaluasi Standar Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia

Penulis: Ivik Ummu Lanaga (Pemerhati Masalah Politik dan Sosial)

 

Kepala Bappeda Jawa Barat (Jabar), Taufiq BS mengatakan pada 2019, IPM Jawa Barat mencapai 72,03 naik dari tahun sebelumnya, yaitu 71,30. Peningkatan ini membuat IPM Jawa Barat berada di atas rata-rata Nasional yang ada pada angka 71,92 (Bisnis Bandung, 20/07/20).

IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia di suatu daerah. Ketika dikatakan IPM Jabar meningkat, artinya kualitas kehidupan penduduk Jabar membaik. 

IPM diukur dari sejauh mana penduduk mampu mengakses dengan baik kebutuhan di bidang ekonomi,  pendidikan,  dan kesehatan.  Namun,  tampaknya  penggunaan standar penghitungan IPM perlu untuk ditinjau. 

Misalnya dalam standar ekonomi,  yang digunakan sebagai ukuran adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB).  Ini sama sekali tidak mencerminkan kemampuan finansial per orang yang berpengaruh terhadap daya beli karena PNB hanyalah hitungan pendapatan individu secara agregat. PNB sama sekali tidak menunjukkan kemampuan real setiap individu. Yang terjadi adalah gap pendapatan antara yang sangat miskin dengan yang sangat kaya.

Kemudian,  salah satu ukuran kemajuan ekonomi dalam IPM juga adalah pembangunan infrastruktur. Kemajuan pembangunan ini sangat ditentukan oleh tingkat investasi di daerah tersebut.  Hal ini menuntut dibukanya kran investasi asing. Karenanya UU Penanaman Modal Asing (PMA) harus dipertahankan. Sementara itu, investasi (asing khususnya)  tentu akan lebih membawa keuntungan untuk asing dibanding untuk penduduk setempat karena there is no such free lunch. Investasi adalah bisnis. Bisnis ada untuk meraih keuntungan.

Baik PNB maupun dibukanya investasi asing, keduanya hanya dua dari sekian konsep ekonomi kapitalisme. Bertahun-tahun sudah ekonomi kapitalisme diadopsi oleh negeri ini, memberi ruang bagi pemilik modal untuk menghisap kekayaan negeri. Lalu apa yang tersisa untuk rakyat?

Kualitas manusia tentu harus dibangun, yaitu bagaimana kebutuhan manusia terpenuhi, baik kebutuhan dasar yang sifatnya individual (sandang, pangan,  dan papan)  maupun kebutuhan dasar kolektif (pendidikan,  kesehatan,  dan keamanan).  Islam sebagai konsep hidup komprehensif memiliki jawaban untuk membangun semua hal tersebut. 

Negara yang mengadopsi sistem Islam, yaitu Khilafah akan menyediakan lingkungan kondusif agar para penanggung nafkah dapat mencari harta halal untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan,  dan papan setiap anggota keluarga. Sementara itu, Departemen Mashalihun Naas (kemaslahatan rakyat) Khilafah akan menjamin fasilitas kesehatan, pendidikan, dan keamanan warga negara di seluruh wilayah Khilafah.

Demikianlah, maka dengan konsep pemenuhan kebutuhan dasar yang sifatnya individual dan kolektif ini, akan lahir manusia-manusia produktif yang siap membangun peradaban. Wallahu a'lam bi shawab

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget