Santani Menggeser Fungsi Pendidikan Pesantren


Penulis: Rima, S.P. (Pemerhati Masalah Sosial)

 

Salah satu problem yang dihadapi negeri ini adalah problem ketahanan pangan. Tingginya impor pangan dan konversi lahan pangan memberikan dampak secara langsung terhadap lemahnya gairah para petani untuk meningkatkan hasil produksinya. Sektor pertanian menjadi kurang diminati terlebih bagi para pemuda. Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi meningkatkan ketahanan pangan, termasuk pemerintah Jawa Barat (Jabar) yang melirik potensi pesantren agar turut serta dalam mengembangkan sektor pertanian.


Potensi Pesantren di Jawa Barat 

Menurut Kang Uu, wakil Gubernur Jawa Barat, dengan mengembangkan sektor pertanian, kemandirian ekonomi ponpes di Jabar akan meningkat. Apalagi, ada sekitar 12.500 ponpes dan 4,5 juta santri di Jabar. "Ada komunitas lain yang harus didorong dalam mendukung program pemerintah dalam kedaulatan pangan Jawa Barat, yaitu komunitas para santri," kata Kang Uu di UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Kab. Cianjur, Kamis (23/7/2020) (Ayo Bandung, 23/07/20).

Dalam rangka mendorong perkembangan kemandrian pesantren, digagaslah sebuah program yang bernama Santri Tani (Santani) mengingat pendidikan pesantren saat ini hanya terfokus kepada aktifitas menimba ilmu, sementara kegiatan lainnya hanya dilaksanakan sekedar untuk mengasah kemampuan tanpa adanya orientasi ke arah bisnis. Hal inilah yang mendorong program Santani agar para santri diberdayakan dan mampu mendatangkan keuntungan materi sehingga diharapkan berkontribusi menguatkan ketahanan pangan negara ini.

 

Pergeseran Fungsi Pesantren

Pada awal sejarah lahirnya pesantren, di dalam buku Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto, kata pesantren mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid-murid yang belajar di pesantren. Bila dibedah lebih jauh, ‘pesantren’ berasal dari kata santri. Oleh karena itu, untuk memahaminya kita harus membedah asal-usul dan makna santri itu sendiri.

Berkaitan dengan kata ‘santri’, ada beberapa sumber yang menyebutkan pemaknaan berbeda. Kata Agus Sunyoto, kata ‘santri’ adalah adaptasi dari istilah sashtri yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci (sashtra). Sedangkan sumber lainnya mengatakan, bahwa itu berasal dari bahasa Jawa cantrik yang berarti, orang yang mengikuti gurunya kemanapun ia pergi. Sehingga paling tidak ada tiga unsur dalam pesantren yaitu santri, kiai/guru dan pondok/padepokan .

Sistem pendidikan ala pesantren yang menjadikan kiai sebagai pusat segala perkara sempat meredup, kala perusahaan dagang Belanda (VOC) datang menjajah. Masyarakat Islam yang taat seakan diasingkan. Para ulama yang diikuti masyarakat dijauhkan pusat pemerintahan karena dianggap membawa potensi terjadinya kerusuhan. Karena itu, pesantren sebagai pusat pendidikan Islam akhirnya cenderung menyingkir dari pusat-pusat pemerintahan. Kiai dan masyarakat berusaha membangun sendiri pusat-pusat pendidikan Islam di pedalaman dengan memanfaatkan apa yang mereka punya (Good News From Indonesia, 30/04/20).

Demikianlah, pergeseran fungsi pendidikan pesantren yang pada awalnya mendidik para santrinya untuk memahami ajaran Islam secara kaaffah untuk diwujudkan dalam interaksi di tengah umat sekaligus mampu memberikan solusi bagi setiap persoalan. Berubahlah pesantren menjadi tempat menimba ilmu islam secara teoritis yang mana cakupan kajiannya pun parsial semata. Sehingga wajar, output yang dihasilkannya seringkali tidak mampu melihat masalah yang terjadi secara tepat dan memecahkannya dengan Islam.

Dalam era sekuler kapitalisme seperti saat ini, pendidikan pesantren baik tradisional maupun modern tak luput dari pengaruh paham tersebut. Paham sekuler kapitalisme pun mampu mengubah paradigma pendidikan pesantren menjadi paradigma sekuler yang berorientasi kepada pencapaian manfaat secara material.

Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem sekuler kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator bukan pengurus rakyat. Negara berlepas tangan dari pemenuhan kebutuhan rakyat termasuk penyelenggaraan pendidikan di pesantren-pesantren.

Dari sini bisa kita pahami, program Santani yang ditujukan agar pesantren mampu memiliki kemandirian ekonomi, sejalan dengan lepasnya tanggung jawab pemerintah dan mengalihkannya kepada organisasi/lembaga. Visi pendidikan pesantren tidak lagi membentuk para santri yang faqih fiddin, namun menjadi bagian dari upaya menguatkan ketahanan pangan.

Padahal seharusnya tanggung jawab membangun ketahanan pangan ada pada pemerintah berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

 

Penerapan Islam Kaaffah Mewujudkan Ketahanan Pangan

Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan sistem sekuler kapitalisme dalam mewujudkan pemenuhan pangan rakyat. Dalam Islam, pemenuhan hajat pangan publik dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebab negara berfungsi sebagai raa-in (pelayan) dan junnah (pelindung).

Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, “Imam (Khalifah) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Dalam hadis lainnya Rasulullah saw. menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadanya….” (HR Muslim). 

Berdasarkan paradigma ini, pemerintah (Khalifah) bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Wujudnya, negaralah yang menentukan arah politik pangan dan menjalankannya dalam bentuk kebijakan praktis sesuai dengan tuntunan syariah. Sehingga tidak akan terjadi pengalihan tanggungjawab kepada lembaga, pesantren, misalnya.

Sementara pesantren akan tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang akan melahirkan ulama mumpuni sekaligus memimpin umat dengan ilmu Islam kaaffah yang dimilikinya. Inilah yang seharusnya terjadi, pemimpin dan umat bahu membahu membangun peradaban mulia dengan menjadikan aqidah Islam sebagai asas peradaban dan syari’at Islam sebagai panduan hidupnya. Wallohu a’lam bish shawab

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget