Poliandri, Tren Baru yang Menyimpang

Oleh : Khansa Mubshiratun Nisa
(Mentor Kajian Remaja)

Senangnya dalam hati
Kalau beristri dua
Oh seperti dunia
Ana yang punya

Begitu kiranya kutipan lagu TRIAD “Madu Tiga” yang populer beberapa tahun lalu. Sebagaimana kita semua ketahui, dalam agama Islam, seorang suami memang dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu. Hal ini biasa disebut dengan poligami. Namun, bagaimana halnya poliandri yang dilakukan oleh istri dengan memiliki suami lebih dari satu?

Bukan hanya wacana, ternyata poliandri ini benar terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo yang menyebut adanya laporan terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan poliandri. Selain itu, ia pun mengatakan bahwa fenomena poliandri di kalangan PNS adalah hal baru. (wowkeren.com, 29/08/2020)

Sebetulnya kasus poliandri ini bukanlah sesuatu yang baru, hanya mungkin tidak terekspos saja oleh media. Sebelumnya kasus ini pernah terjadi di Madura, Jawa Timur. Poliandri ini dilakukan oleh Kamariyah yang mengajukan gugatan cerai lantaran suami pertamanya melakukan poligami. Namun belum selesai proses perceraian itu, Kamariyah langsung melakukan pernikahan dengan suami keduanya. Kemudian pada tahun 2014, poliandri dilakukan oleh Mei Marlina yang berjauhan dengan suami pertamanya, yakni di Nganjuk, Jawa Timur. Ia menikah dengan suami keduanya di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2019, kasus poliandri dilakukan oleh Ayu yang telah bersuami di Ngawi, Jawa Timur namun kepincut dengan lelaki lain. Akhirnya Ayu menggelar pernikahan keduanya secara adat di Bali. (brilio.net, 28/03/2019)

Itulah beberapa kasus poliandri di Indonesia yang tercatat oleh media. Kita tak pernah tahu, entah berapa banyak lagi kasus yang luput dari pemberitaan. MenPAN-RB saja menyebutkan, dalam setahun ini pihaknya telah menerima sekitar 5 laporan kasus poliandri ASN. Ini semakin membuktikan bahwa poliandri sebetulnya bukanlah fenomena baru.

Faktor Penyebab Poliandri

Dikutip dari Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1 tahun 2017 karya Misran dan Muza Agustina, ada beberapa faktor yang bisa melatarbelakangi terjadinya poliandri, yaitu faktor ekonomi, jarak dengan suami yang jauh, aspek tidak terpenuhinya nafkah lahir batin, usia suami yang sudah lanjut, aspek tidak harmonis dalam rumah tangga, kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama sebagai kontrol sosial.
Dengan adanya faktor-faktor tersebut tidak juga menjadikan poliandri itu dibenarkan. Namun, faktor kurangnya iman dan lemahnya pemahaman agama bisa kita garis bawahi, karena hal ini menjadikan pemahaman antara halal dan haram dalam agama semakin kabur.

Adanya kasus poliandri ini sebenarnya adalah buah dari pemahaman sekuler liberalis yang lahir dari sistem demokrasi. Paham sekuler menjadikan manusia tidak akan merasa bahwa setiap aktivitas yang dilakukan terikat dengan aturan Allah Swt., sehingga paham ini menjadikan manusia mengatur kehidupan mereka sendiri sesuai dengan standar kepuasan semata. Alhasil, ia bisa berbuat apa pun sekehendaknya dengan dalih kebebasan (liberal) demi mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Maka wajar, paham ini memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan cenderung mengarah pada pandangan seksual saja, bukan untuk melestarikan keturunan. Dan pada akhirnya fenomena perselingkuhan, perzinaan hingga poliandri marak terjadi.

Sanksi bagi Pelaku Poliandri

Kasus poliandri memang melanggar hukum yang ada di negara ini. Di dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami." Bagi yang melanggar khususnya para ASN, maka akan dijatuhi sanksi sesuai perkaranya. Seperti halnya penurunan jabatan atau penjatuhan disiplin sesuai kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi.
Di samping telah melabrak undang-undang yang ada di negeri ini, poliandri juga bertentangan dengan syariat Islam. Namun demikian ada sanksi berbeda antara  undang-undang negeri ini dengan aturan syara.  Sanksi bagi ASN  diberikan sangat ringan oleh institusinya bahkan memungkinkan  tidak berefek jera bagi pelaku atau lainnya.   Padahal, dampak dari poliandri ini akan menimbulkan banyak madarat. Di antaranya adalah merusak jalur keturunan (nasab) dan kegagalan rumah tangga karena pasangan yang mengalami poliandri sangat rentan mengalami perceraian dan konflik berkepanjangan.

Hal ini sungguh sangat berbanding terbalik dengan Islam. Islam memandang peran keluarga sangat vital, terkhusus dalam mendidik dan menghasilkan generasi cemerlang yang dimana pasti lahir dari sebuah keluarga. Ayah dan ibu terutama, adalah seorang pendidik dan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, negara yang menerapkan aturan Islam akan memastikan setiap anggota keluarga mampu menjalankan peran dan tugasnya masing-masing dengan baik.
Negara Islam akan memastikannya melalui serangkaian mekanisme kebijakan yang lahir dari syariat. Maka jelas, tindakan poliandri akan dilarang karena haram hukumnya dan sangat membahayakan kualitas generasi yang dihasilkan. Keturunan yang dilahirkan dari pernikahan poliandri menyebabkan kerusakan jalur nasab sebab ketidaktahuan siapa ayah biologis dari anak yang dilahirkan. 

Syariat Islam telah gamblang dan tegas menjelaskan hukum poligami dan poliandri, baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Poligami dalam Islam hukumnya mubah (boleh) bagi suami yang mampu menjalankannya. Sementara poliandri haram hukumnya sebagaimana firman Allah Swt.:
"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (TQS. an-Nisa: 24)

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan kata  al-muhshanaat (wanita yang sudah bersuami) dalam kitab an-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam :
"Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan al-muhshanaat karena mereka menjaga [ahshana] farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah."
Sementara itu, status poliandri di sini termasuk pada zina al-Muhshan (berstatus menikah) yang dimana sanksinya adalah dihukum rajam (dilempar dengan batu) sampai meninggal. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw. dari Ibnu Abbas ra. bahwa Umar bin Khaththab berkhutbah:
“Sesungguhnya Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad saw. dengan haq dan juga menurunkan kepadanya Al-Qur’an. Dan di antara ayat yang turun kepadanya adalah ayat rajam (“Laki-laki yang sudah menikah dan perempuan yang sudah menikah bila mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua, sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.)” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi dan an-Nasai)

Tata cara pelaksanaan hukuman rajam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap seorang wanita dari kabilah al-Ghamidiyah adalah dengan cara digalikan liang sampai dada kemudian dilempari batu hingga meninggal. (sumber: Kitab  Dudarul Bahiyyah karya Imam asy-Syaukani)

Selain itu, hukum rajam pun harus dilaksanakan di hadapan khalayak umum agar dijadikannya pelajaran oleh orang-orang yang melihatnya, sehingga menimbulkan perasaan takut (bagi yang melihat) bila melakukan hal yang sama. Efek jera pun langsung terasa. Sebagaimana firman Allah Swt.:
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (TQS an-Nur: 2)

Demikianlah Islam secara tegas  menjelaskan mulai dari hukum poliandri hingga sanksi yang akan didapat bagi para pelakunya. Semua ini hanya akan terlaksana manakala Islam dijadikan aturan bernegara dalam bingkai Institusi Islam Kaffah.

Wallaahu a'lam bish shawab.
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget