December 2020

Foto : : Prof. Dr. Aceng Ruhendi Syaifullah, M.Hum.

mercusuarumat.com - Berakhirnya tahun 2020 meninggalkan banyak sengkarut persoalan yang menuntut masyarakat melakukan perubahan di tahun mendatang.

Terkait hal ini, Guru Besar Linguistik Forensik UPI, Profesor Aceng Ruhendi Saifullah, memberikan prediksinya.

Menurutnya, pada tahun tahun mendatang perubahan tak lagi bersifat terbatas dan berskala kecil.

"Saya perkirakan tidak sebatas perubahan yang bersifat rekonstruksi, perubahan tambal sulam," paparnya dalam acara Refleksi Akhir Tahun yang digelar Channel Youtube Rayah TV pada (30/12)

Lebih dari itu, menurutnya akan terjadi proses perubahan yang lebih total dan mengakar. Ia menyebutnya dengan istilah Dekonstruksi.

"Dekonstruksi, artinya bagian bagian yang retak diruntuhkan dan dibangunkan kembali bangunan baru," jelasnya.

Berbicara keretakan yang terjadi, Profesor Suteki, Guru Besar Pakar Hukum UNDIP menyoroti secara khusus aspek hukum yang terjadi tahun ini.

Ia menyebut, tahun ini penegakan hukum ada di level krisis.

"Karena sekarat, terkesan ugal ugalan, dan brutality," tegasnya dalam kesempatan yang sama.

Foto : Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum. 

mercusuarumat.com - 2020 menjadi tahun yang penuh krisis dalam aspek penerapan hukum. Begitu yang dinyatakan oleh Guru Besar UNDIP, Profesor Suteki.

Kesimpulan krisis yang ia ambil didasarkan pada praktek penerapan hukum yang dilakukan oleh negara.

"Krisis ini terjadi karena di tahun 2020 berjalan karena sekarat, terkesan ugal ugalan dan brutality," jelasnya pada acara Refleksi Akhir Tahun yang digelar Channel Rayah TV pada Rabu (30/12)

Dalam merespon kondisi penerapan hukum yang ada, Ia juga mengingatkan tentang konsep pemerintahan yang otoriter.

Karakter yang melakat pada konsep otoriter adalah penerapan hukum yang keliru.

"Hukum negara justru diutamakan diterapkan dengan mengabaikan keadilan,"paparnya.

Sebagaimana diketahui, baru baru ini melalui keputusan 6 organ pemerintah menyatakan pelarangan FPI.

Keputusan ini dilakukan tak lama dari peristiwa terbunuhnya 6 orang laskar FPI oleh polisi yang belum mencapai titik terang serta penangkapan Habib Rizieq yang juga penuh kontroversi.

Foto ; google.com

mercusuar.com - Dikutip dari Tempo.co, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas kembali menyatakan hal yang kontroversial.

Kali ini, Ia menegaskan sikapnya untuk menolak populisme Islam. Menurutnya, populisme Islam adalah sumber konflik di masyarakat.

"Belakangan ini kita merasakan ada yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Agama dijadikan norma konflik itu bahasa ekstremnya, siapapun yang berbeda keyakinannya, maka dianggap musuh dan karenanya harus diperangi," katanya.

Hal semacam itulah yang disebut Menag sebagai populisme Islam. "Istilah kerennya populisme Islam," tambahnya.

Ia kemudian menambahkan, bahwa dirinya tak ingin populisme ini berkembang. "Kita semua, tentu saja tidak ingin populisme Islam berkembang luas sehingga kewalahan memeranginya," tuturnya.

Mengomentari pernyataan Menag, Anggota DPR RI Fadli Zon di akun Twitternya justru mempertanyakan definisi Populisme Islam yang diangkat oleh Menag.

"Ayo kita berdebat di ruang publik. Apa itu populisme dan populisme Islam," tanyanya.

Selain itu, Fadli mempertanyakan sikap Menag yang mengurusi persoalan semacam ini.

"Apa urusannya Menag ngurusi ini. Apa Tupoksinya?" Tanyanya.

Sementara itu, jika merujuk pada KBBI, Populisme adalah paham yang mengakui dan menjujung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil.

Foto : google.com

mercusuarumat.com - Ajakan bagi para ulama untuk terlibat dalam problem keumatan menjadi isu besar yang diangkat dalam agenda Multaqo Ulama Aswaja Jawa Barat pada Ahad(27/12). 

Dengan mengangkat tema 'Kiprah Ulama Cinta Negeri, Jaga Keutuhan Negeri, Tolak Pemimpin Dzalim, Terapkan Islam Kaffah', acara ini dihadiri perwakilan ulama dari berbagai daerah Jawa Barat. 

Dalam sambutannya, Pengasuh Ponpes Asmaul Husnam Sumedang, Ustadz Hakim Abdurrohman nenyampaikan bahwa ulama semestinya memberikan ihtimam (perhatian) besar terhadap urusan kaum Muslimin. Termasuk urusan dalam negeri ini. 

Menurutnya, langkah strategis yang perlu dilakukan para ulama adalah melakukan aktivitas dakwah untuk menjelaskan Islam sebagai solusi secara istiqamah.

"Dakwah Islam ini difokuskan kepada tegaknya syariah secara kaffah sebagai solusi persoalan," jelasnya.

Sementara itu, Pimpinan Mahad Khodimus Sunnah Kota Bandung, Ustadz Yuana Ryan Tresna, mengingatkan agar ulama mestinya terketuk hatinya ketika umat Islam tidak mendapatkan kebaikan dari negeri yang mereka tinggali.

Kezaliman yang menimpa umat Islam adalah urusan akhirat yang harus diberi perhatian serius.

"Kesedihan yang baik adalah saat engkau atas urusan akhirat dan kebaikannya. Sedangkan kesedihan yang buruk adalah kesedihan pada perkara dunia," tuturnya mengutip maqolah ulama.

Untuk melepaskan umat Islam dari keterpurukan, menurutnya, perlu diterapkan hukum hukum fiqih dan agama dalam suatu sistem pemerintahan, "Kuncinya pengamalan pengamalan agama seperti generasi terdahulu," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ajengan Aceng Luqman Hakim, ulama muda asal Garut menyoroti persoalan situasi kepempinan  yang saat ini justru jauh dari agama. 

"Para pemimpin menolong orang orang kafir yang jelas jelas memerangi umat Islam. Memberikan dalil, termasuk mengucapkan selamat natal. Ini jelas melanggar ketentuan aswaja," paparnya.

Sementara itu, KH Roni Abdul Fattah, pimpinan Ponpes Umar bin Abdul Aziz, mengingatkan bahwa situasi yang ada hari ini mestinya jadi pelajaran bagi umat Islam.

Rentetan peristiwa yang ada menunjukan bahwa tidak mungkin umat Islam mendapatkan kebaikan dan keadilan dari sistem yang tegak hari ini.

"Tidak mungkin umat Islam dapat kemuliaan dari sistem yang tidak ridhoi Allah, yang Allah murkai," jelasnya.

Untuk itu ia berharap, para ulama menyadari bahwa saat ini diperlukan sistem yang memungkinkan penerapan Islam secara kaffah.

"Tugas kita para ulama mengedukasi masyarakat. Bahwa umat Islam pernah berjaya dengan adanya Khilafah, yang menegakkan Islam secara kaffah," tambahnya.

Ulama Jawa Barat lainnya, Ajengan Asep Soedrajat, menjelaskan bentuk kecintaan terhadap negeri yang mesti ditampilkan ulama.

Bentuknya, menurutnya adalah memimpin dan mengarahkan umat untuk mewujudkan kembali tegaknya syariat Islam.

"Dengan eratkan ukhuwah, menyatukan visi perjuangan, untuk tegaknya daulah Khilafah,"pungkasnya.

Selain paparan dari ulama di atas, masih banyak pandangan pandangan lain yang secara bergantian disampaikan. Semuanya satu suara bahwa saat ini negeri Indonesia dalam keadaan terpuruk dan perlu kembali pada penerapan syariah secara kaffah.

Hal menarik lainnya, acara yang digelar melalui Zoom dan Streaming Youtube Rayah TV ini, hingga pagi (28/12) sudah disaksikan lebih dari 17 ribu orang.

Foto : google.com

mercusuarumat.com - Memasuki hari Natal, sebagian kecil kaum Muslimin turut terlibat dalam perayaan ini. 

Atas dalih toleransi, mereka melakukan berbagai hal. Mulai dari mengucapkan selamat Natal, jaga gereja, bahkan ada yang ikut masuk dalam ibadah gereja.

Sayangnya, meskipun dianggap bagian dari bentuk Toleransi untuk menarik simpati, hal ini malah direspon buruk oleh banyak Kristiani.

Alih-alih dipuji dan memberi kedamaian bermasyarakat, yang terjadi justru muncul sikap antipati.

Natalius Pigai, jemaat Kristiani yang juga Aktivis HAM, termasuk salah satunya. Ia mengaku terganggu dengan muslim yang ucapkan selamat Natal.

"Saya tidak butuh ucapan natal. Baik tidak tulus juga berlebihan dari luar kristiani. Jalankan saja agamamu dengan benar," katanya mengomentari ucapan Natal dari Menag baru, Yaqut Cholil.

Warga Kristiani lainnya, Bobby Kadek, juga mengaku risih dengan Muslim yang ikut ibadah di gereja. Terlebih sambil azan dan sholawatan.

"Kami juga terganggu ibadahnya. Itu bukan toleransi itu, itu tololransi," jelasnya dikutip dari akun Facebook pribadinya.

Netizen Kristiani lainnya, bahkan menyerukan agar organisasi gereja untuk ikut bantu menyetop prilaku berlebihan sebagian kecil umat Islam ini.

"Tolonglah Ketua PGI serukan kepada seluruh gereja di Indonesia untuk stop dengan hal bodoh begini. Biarkan umat Kristen beribadah sesuai aturan Kristen," tegas akun Twitter @Dipoealam. [].

Foto : google.com

Mercusuarumat.com -   Belum lama dilantik, Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, kembali membuat gaduh. Secara terbuka, Ia menyampaikan ucapan selamat Natal bagi umat Kristiani pada Kamis (24/5).

Namun, sikap Menag yang juga Ketum GP Ansor ini menimbulkan polemik. Bahkan, dikalangan warga Kristiani sendiri.

Tokoh Kristen yang juga Mantan Anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, menganggap pernyataan dari Menag terlalu berlebihan.

"Saya tegas, tidak butuh ucapan Natal. Baik tidak tulus juga berlebihan dari luar Kristiani," ujarnya di akun Twitter pribadinya.

Menurutnya, sebaiknya Menag fokus saja menjalankan ajaran agama masing-masing, "Jalankan saja agamamu dengan benar, " tandasnya.

Di tengah masyarakat umum, sikap yang diklaim toleransi muslim dengan ikut ibadah Natal juga dianggap mengganggu bagi sebagian Kristiani.

Alih-alih mendapatkan apresiasi, yang ada justru ini memicu antipati.

Boby Kadek, salah seorang warga Kristen misalnya. Ia dengan tegas menyatakan terganggu dengan adanya azan dan shalawatan di gereja.

"Kami juga terganggu ibadahnya. Lagi khusyuk berdoa tiba tiba dengar suara azan dan sholawatan di gereja. Sama kaya muslim pasti terganggu ada nyanyian rohani," jelasnya.

Menurutnya, dalam masalah peribadatan sebaiknya tak perlu saling ikut campur.

"Agamaku bukan agamamu. Ibadahku bukan ibadahmu. Jangan dicampur," tegasnya.

Mercusuarumat.com
Foto: Google

Oleh: Sri Mulyati

Ibu Rumah Tangga dan Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memperpanjang izin reklamasi Pulau G. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. "Amar putusan tolak PK," tulis putusan MA yang diunggah di situs resmi mahkamahagung.go.id, dikutip pada Kamis (10/12/2020).

Putusan tersebut diketok pada 26 November 2020, dengan panitera pengganti Retno Nawangsih, hakim 1 Yodi Martono Wahyunadi, hakim 2 Hary Djatmiko, dan hakim 3 Supandi. Sengketa perizinan reklamasi Pulau G ini bermula ketika PT Muara Wisesa Samudera menggugat Anies karena tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Perkara tersebut mengabulkan keinginan PT Muara Wisesa Samudera dan mewajibkan Anies untuk segera menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. (kompas.com)

Atas putusan MA ini tentu membuat Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) kecewa dengan penolakan Peninjauan Kembali (PK) Pemprov DKI Jakarta terhadap perkara perizinan reklamasi Pulau G. Nelson Simamora yakni Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan, MA tidak semestinya menolak PK tersebut yang memberikan peluang reklamasi Pulau G tetap berlanjut, karena reklamasi ini bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan tetapi juga akan berdampak pada para nelayan yang akan menghilangkan sumber penghidupan mereka.

Menilik akan hal tersebut, sungguh menjadi sebuah ironi. Dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang akan dipergunakan. Namun dalam kenyataannya suara terbanyak hanya dipakai bila sejalan dengan kepentingan korporasi. Kebijakan Gubernur yang bertujuan melarang adanya reklamasi berdasarkan kajian ahli dan aspirasi rakyat malah ditolak seenaknya oleh lembaga yudikatif. Mirisnya, justru yang dimenangkan dalam kasus ini adalah korporasi. Hal ini menunjukkan yang berhak menang adalah yang berkantong tebal atau berani bayar. Karena sesungguhnya sistem demokrasi ini menganut ideologi kapitalisme. Di mana dalam kapitalisme elit kekuasaan akan tunduk kepada para kapitalis (pemodal). Demokrasi tidak akan pernah memberi ruang bagi aturan yang tetap. Malah akan menjadi ruang bebas bagi tercapainya kepentingan kapitalis termasuk kepentingan korporasi. Melihat mekanisme yang demikian maka sudah sepantasnya demokrasi tidak layat untuk dianut dan diganti dengan sistem yang lebih baik.


Kapitalisme, Biang Kerok Masalah

Dalam Sistem Demokrasi Kapitalistik, egara memang tunduk pada kekuasaan oligarki yang mana penguasanya hanya menjadi pelayan kepentingan korporasi. Tak memiliki kepercayaan diri mengelola negeri bahkan bergantung pada negara lain dalam hal investasi dan utang yang semakin membuat negara dalam kondisi diujung tanduk.

Lebih miris lagi, rakyat dalam hal ini dianaktirikan kepentingannya. Di masa pandemi, beraneka kebijakan kontroversi ditetapkan. Semisal, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pembangunan kembali pulau reklamasi, Perppu No.1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU. Meski ditentang publik, toh hal itu dilanjutkan juga.

 

Reklamasi menurut Islam

Dalam pandangan Islam, danau, kawasan pesisir, dan laut merupakan harta milik umum seluruh rakyat secara berserikat. Harta milik umum itu dalam ketentuan syariah tidak boleh dikuasai atau dikuasakan kepada individu, kelompok individu atau korporasi.

Menurut syariat, negara dengan pengaturan tertentu harus memberi kemungkinan kepada seluruh rakyat untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari harta milik umum. Negara juga harus mengelola langsung harta milik umum dan hasil pengelolaan itu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung atau dalam bentuk berbagai pelayanan.

Artinya, peresmian kembali reklamasi terhadap Pulau C, D, G, dan N yang sarat dengan kepentingan kapitalis, tentu bertentangan dengan Islam. Sebab, pengelola dan pemegang proyek tersebut bukanlah negara. Terlebih, pembangunan proyek reklamasi tidak memperhatikan serta mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan lingkungan. Kerakusan kapitalis telah mengabaikannya.

Fungsi negara seperti ini hanya bisa terwujud manakala sistem Islam diterapkan. Islam adalah sebuah ideologi atau sistem yang mengatur kehidupan secara tegas, yang sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Karena aturan Islam langsung berasal dari sang Khalik. Sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah. Di mana mekanisme legislasi hukum dalam sistem Khilafah memiliki standar yang berbeda dengan seluruh sistem yang ada. Dalam Khilafah, kedaulatan berada di tangan hukum syara yang tidak mungkin diotak-atik seenaknya oleh manusia. Dengan Khilafah, pengaturan dan pengelolaan kemaslahatan rakyat dapat dilaksanakan secara adil, amanah, dan bersih dari kepentingan tertentu.

Wallahu a'lam bishawab

 

Oleh: Lia Hernawati
Tim Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung

Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang. Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma'ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212. (CNN Indonesia, 27/11/2020)

Masih dilansir dari CNN Indonesia, Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma'ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut. Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Habib Rizieq Shihab. Dengan menggandeng MUI, kata dia, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman. 

Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma'ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI.

Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, yang memiliki ruang lingkup tugas bidang keagamaan, Ace Hasan Syadzily menyatakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan organisasi politik. Hal itu disampaikannya merespons  terdepaknya sejumlah nama dari kelompok Alumni 212 yang kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dari kepengurusan MUI periode 2020-2025, seperti Bachtiar Nasir, Yusuf Martak, dan Tengku Zulkarnain. Dia menyatakan MUI merupakan tempat ormas-ormas Islam berhimpun tanpa tujuan politik tertentu. Ace berharap kepengurusan yang baru bisa mengedepankan Islam yang moderat. (CNN Indonesia, 28/11/2020).

Ditemukan fakta, dilansir dari detiknews.com, ternyata Kepengurusan MUI 2020-2025 ini disusun tim formatur yang diketuai Ma'ruf Amin. Dan Miftachul Akhyar dipilih sebagai Ketua Umum MUI baru.

Sementara itu menanggapi kepengurusan baru MUI ini, Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin menduga ada campur tangan pemerintah dalam menyusun struktur kepengurusan MUI periode 2020-2025. Dugaan itu didasari oleh keberadaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang saat ini terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI dalam Munas X. Selain itu, Novel mengatakan dugaan tersebut juga terlihat dari sejumlah ulama yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, kini tidak lagi berada dalam jajaran kepengurusan MUI. (CNN Indonesia, 28/11/2020).

Tengku Zulkarnain sendiri sudah angkat bicara mengenai dirinya yang tak lagi menjadi pengurus MUI. Tengku mengaku legawa. Ia mengatakan, selepas tidak jadi pengurus MUI, dirinya bisa lebih fokus pada kegiatan lain, seperti berdakwah hingga mengurus pesantrennya. (detiknews.com, 28 Nov 2020). 




Kiprah Ulama Pewaris Nabi di Sistem Demokrasi

Telah terang benderang ketika berbicara tentang ulama, maka sangat berkaitan dengan ilmu dan kebaikannya. Rasulullah ﷺ telah banyak menerangkan perihal ulama ini di akhir zaman. 

Dari Abu Dzar berkata, “Dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, “Sungguh bukan dajjal yang aku takutkan atas umatku.” Beliau mengatakan tiga kali, maka saya bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah selain dajjal yang paling Engkau takutkan atas umatmu?” Beliau menjawab, para tokoh yang menyesatkan.” (Musnad Ahmad (35/222))

Anas ra. meriwayatkan, “Ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik terhadap dunia, maka mereka telah mengkhianati para Rasul, karena itu jauhilah mereka.” (HR al Hakim)

Hadis di atas menggambarkan kemuliaan ulama terletak pada kehati-hatian mereka terhadap harta, kekuasaan, dan ilmu yang mereka sampaikan. Jika salah menyampaikan berakibat fatal. Ilmunya bisa menyesatkan manusia. Tentu ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian para Ulama.

Ulama juga sudah semestinya tidak boleh terjebak dengan narasi yang membingungkan umat. Harus dengan tegas menyatakan yang haq dan yang bathil. Tidak abu-abu. Jadi Ulama harus mewaspadai upaya mengaburkan dan memisahkan Islam dari ajaran yang sesuai risalah Nabi ﷺ. Dengan demikian Ulama tidak boleh terjebak dalam politik pragmatis demokrasi, terlebih terkungkung dalam arus kepentingan penguasa. Dan akhirnya malah terbawa alur demokrasi yang penuh tipu daya.

Ulama harus mampu menjaga agar tidak terjebak permainan kekuasaan. Apalagi berdekatan dengan penguasa hanya untuk mengemis jabatan yang melegitimasi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Jangan sampai malah menjadi penyeru moderasi. Karena arus moderasi beragama akan kian mengaburkan umat dari pemahaman Islam yang sesungguhnya.

Sudah menjadi keharusan bahwa Ulama adalah yang menjadi garda terdepan yang pertama yang menolak kampanye moderasi beragama seruan Barat. Proyek yang sengaja diaruskan untuk memecah belah umat Islam.

Dan saat ini, sosok ulama pembela kebenaran dan penentang kezaliman mulai langka. Peran ulama yang semestinya mampu menyadarkan umat tentang bahaya kapitalisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan isme lainnya pada akhirnya luntur di sistem demokrasi.

Maka sudah selayaknya MUI, berperan sebagai pelayan umat, karena itu program-program MUI harus menjawab masalah yang dihadapi umat dan mengarahkan solusinya agar sesuai dengan Syariat, dan mempersatukan umat agar tidak mudah dihasut dan dipecah belah, sekaligus MUI juga harus menjaga dan membentengi akidah umat dari bahaya pemahaman yang menyesatkan seperti bahaya kapitalisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan isme lainnya.


Ulama, Penyeru Pelaksanaan Syariat

Lewat lisan ulamalah ajaran Islam yang mulia berkembang dan terkawal. Ulama yang terdepan menentang kezaliman dan berpijak pada kebenaran menurut Syariat semata. Ulama yang tak akan bisa terbeli kekuasaan dunia sehingga lisannya benar-benar terjaga, dan lantang menyerukan yang haq dan yang bathil. 

Ulama yang meneruskan perjuangan Nabi ﷺ dalam mengemban risalah agama ini. Dia pula orang yang menjadi ujung tombak ke mana umat ini akan dibawa. Ulama adalah penyeru ajaran Nabi ﷺ.  Ulama tidak boleh terserat arus kepentingan pemimpin yang hanya berorientasi duniawi daripada ukhrawi.

Seruannya adalah secara lantang menyeru umat agar tegak syariat Islam di muka bumi. Itulah ulama akhirat. Yang mereka tidak takut terhadap celaan dan menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim.

Rasulullah ﷺ bersabda,
إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنَ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ
“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR al-Imam at-Tirmidzi, Ahmad, ad Darimi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Pewaris Nabi adalah mereka yang menyeru tegaknya hukum Allah sebagaimana seruan para Nabi dan Rasul. Merekalah para ulama yang mewarisi ilmu dengan berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunah.

Tinggalkan demokrasi kapitalisme, tegakkan Islam kafah. Itulah mestinya seruan para ulama pewaris Nabi. Yaitu menerapkan dua warisan Nabi yang tercantum dalam sabdanya, “Telah aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian tak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.” (HR Malik, Al-Muwaththa’, no 1594)

 Wallahua’lam bishawwab

,

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.
Advokat, Aktivis Pejuang Khilafah

Ya, akhirnya HRS resmi ditahan. Suatu keadaan yang sudah diketahui sejak masuknya pasal 160 KUHP dalam penyidikan. Siapapun boleh beda pendapat, tapi penyidik memiliki wewenang, penyidik punya kuasa.

Alasan klasik akan selalu disampaikan. Memudahkan penyidikan, khawatir lari, khawatir hilangkan barang bukti, khawatir melakukan tindak pidana lagi.

Penahanan ini bukan menunjukkan Negara menang melawan kezaliman, bukan pula konfirmasi 'Gajah Mada' sedang menjalankan sumpah Palapanya. Tetapi sebaliknya. Negara sedang menzalimi rakyatnya, Sengkuni telah menguasai Negara.

Ya, betapa zalimnya aparat terhadap FPI. Enam anggota FPI dibunuh, kemudian sepihak -tanpa penyelidikan- dengan mudahnya membunuh berdalih membela diri. Belum tuntas kasus ini diungkap, agar memberikan keadilan bagi FPI dan keluarga korban, kini menyusul HRS ditahan.

Dalam kasus penahanan, terjadi dua kejahatan sekaligus. Kejahatan kriminalisasi dan kejahatan diskriminasi.

Kriminalisasi terjadi pada penerapan pasal 160 tentang penghasutan. Ya, seruan dakwah amar makruf nahi Munkar ditafsirkan penghasutan. Itupun, belum ada akibat materil yang ditimbulkan.

Padahal, menurut putusan MK melalui putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dalam pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi materil. Itu artinya, fokusnya bukan hanya pada perbuatan tetapi juga akibat perbuatan.

Diskriminasi terjadi pada penerapan pasal 93 Jo pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal ini hanya berlaku bagi HRS, tidak berlaku bagi Gibran dan Boby, tidak berlaku bagi Habib Luthfi, tidak pula berlaku bagi kerumunan lain yang jamak ditemui. 

Kerumunan Pilkada adalah yang paling parah. Sebanyak 79.241 KPP dan 6.779 Petugas Kebersihan TPS Reaktif Covid-19. Belum lagi para pemilih, tak terhitung jumlahnya jika semua dilakukan tes. Tapi, UU Pilkada mampu menjadi bunker, dengan cukup diberikan teguran dari Bawaslu kepada peserta Pilkada. Tak perlu lagi disoal dengan pasal 93 Jo pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Nampaknya para penzalim sedang memamerkan kezalimannya. Ingin menunjukkan, betapa kuasa bisa melakukan segalanya, dan terserah rakyat menggerutu dalam kemarahan.

Tetapi mereka lupa, kezaliman tak akan mampu menekan kebajikan. Kebenaran, akan terus diperjuangkan. Para pecinta kebenaran, akan terus berdatangan memberikan pembelaan.

Mereka lupa, bahwa kekuasaan ada ajalnya. Mereka, hanya mampu meningkatkan kezaliman tapi tak mampu menunda ajal kekuasaan.

Percayalah, pada saatnya yang tepat, tidak terlambat juga tidak terlalu cepat, kekuasaan juga akan sampai pada ajalnya. Betapa banyak sejarah masa lalu mengabarkan kepada kita, bahwa kezaliman pada babak akhir akan selalu berujung kekalahan. Sehebat apapun para tiran, tak ada satupun yang mampu menolak ajal kekuasaannya. [].

Oleh: Arief B. Iskandar
(Khadim Ma'had Wakaf Darun Nahdhah al-Islamiyah)

ISLAM adalah satu-satunya agama yang memberikan penghargaan amat tinggi pada darah dan jiwa manusia. 

Allah SWT menetapkan pembunuhan satu nyawa tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي اْلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
Siapa saja yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia (TQS al-Maidah [5]: 32).

Allah SWT pun mengancam orang yang menghilangkan nyawa seorang Mukmin dengan ancaman yang sangat keras: 

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
Siapa saja yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, balasannya ialah Neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepada dia, mengutuk dia dan menyediakan bagi dia azab yang besar (TQS an-Nisa`[4]: 93).

Begitu cintanya pada jiwa seorang Mukmin, Allah SWT mengancam akan mengazab semua penghuni dan langit seandainya bersekutu dalam membunuh seorang Muslim. Rasul saw bersabda:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَكَبَّهُمُ اللهُ جَمِيعًا عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ
Andai penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang Muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka (HR ath-Thabrani).

Nabi saw. juga bersabda:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ
Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan seorang Muslim (HR an-Nasa’i).

Dalam riwayat lain, kata Ibnu Abbas ra., saat memandang Ka’bah, Nabi saw pun bersabda, “Selamat datang, wahai Ka’bah. Betapa agungnya engkau dan betapa agung kehormatanmu. Akan tetapi, serang Mukmin lebih agung di sisi Allah daripada engkau.” (HR al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman).

Adakah agama yang begitu memuliakan dan menjaga nyawa seorang hamba melebihi ajaran Islam? Tidak ada! 

Karena itulah, sepanjang sejarah penerapan syariah Islam, tak ada darah seorang Muslim pun ditumpahkan, melainkan akan diberikan pembelaan yang besar dari umat dan Daulah Islam. Ibnu Hisyam dalam Sirah-nya menceritakan, ketika ada seorang pedagang Muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa, karena membela kehormatan seorang Muslimah yang disingkap pakaiannya oleh pedagang Yahudi, Rasulullah saw. segera mengirim para Sahabat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam (Sirah Ibnu Hisyam, 3/9-11).

Rasulullah saw, selaku imam kaum Muslim, semasa menjadi kepala Negara Islam Madinah, telah melindungi setiap tetes darah kaum Muslim. Demikian pula Khulafaur-Rasyidun dan para khalifah setelah mereka. Mereka terus melindungi umat dari setiap ancaman dan gangguan. Dengan begitu umat dapat hidup tenang dimana pun mereka berada karena ada yang menjadi pelindung bagi mereka.

Bagaimanakah dengan penguasa sekarang? Jangankan melindungi rakyatnya dari ancaman, gangguan dan pembunuhan pihak lain. Penguasa hari ini justru acap menebar ancaman, gangguan bahkan melakukan pembunuhan kepada rakyatnya sendiri. Kasus yang menimpa HRS dan para pengawalnya adalah salah satu contohnya. 

Semoga Allah SWT melaknat di dunia dan akhirat siapapun yang telah menzalimi dan meneteskan darah kaum Muslim tanpa alasan yang haq. Amin. []

,
Mercusuarumat.com. Menyikapi peristiwa terbunuhnya 6 orang laskar FPI di Tol Cikampek KM 50 pada Senin (7/12), MUI DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan sikapnya. 

Salah satu poin utamanya adalah meminta agar hukum dijadikan panglima dalam menimbang kasus ini.

"Siapapun warga negara harus tunduk pada hukum. Negara harus menerapkan hukum secara adil dan tak memihak, "
jelas KH Munahar Mukhtar, Ketua MUI DKI Jakarta.

Untuk mendukung penegakan hukum yang adil, MUI DKI Jakarta juga mendorong adanya tranparansi dalam pengusutan kasus ini.

"Mendorong dilakukan pengungkapan insiden dengan jujur dan terbuka," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat perbedaan keterangan yang disampaikan kepolisian dan pihak FPI.

Bahkan, diantara kepolisian juga muncul keterangan yang berbeda. Seperti soal kepemilikan senjata api yang mulanya disebut rakitan, namun kemudian disebut senjata asli.

Mercusuarumat.com. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Polda Metro Jaya telah menetapkan HRS sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan adalah terkait hasutan dan melawan petugas.

Terkait hal ini, Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pelita Umat, Chandra Purnairawan, mempertanyakan sikap kepolisian. Dalan rilis yang dikeluarkannya pada (10/12), Chandra menyampaikan tiga poin gugatannya.

Pertama, penetapan tersebut akan menimbulkan gejolak di masyarakat, karena diputuskan saat HRS dan FPI dalam suasana duka.

"HRS sedang berduka atas meninggalnya anggota FPI," katanya.

Selanjutnya, pasal hasutan yang disangkakan juga menurutnya tidak tepat. Hal ini karena tidak adanya dampak kerusakan yang terjadi atas apa yang dilakukan HRS.

"Hal ini patut dipertanyakan. Kerusakan, kerusuhan, dan kekacuan apa yang terjadi?" tanyanya.

Berdasarkan pasal 160 KUHP, delik penghasutan termasuk dalam delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana jika menimbulkan akibat seperti kerusuhan atau anarki.

"Harus terjadi dulu akibatnya baru kemudian dapat dipidana," tambahnya.

Dalam kasus HRS, Chandra tak menemukan akibat yang menyebabkan HRS layak dipidanakan.

Bahkan ia khawatir, sikap polisi yang semacam ini akan menjadi preseden buruk ke depannya. 

"Apabila tidak maka dikhawatirkan bersifat karet, tidak bisa diukur, dan penerapannya berpotensi sewenang wenang," tegasnya.

Mercusuarumat.com. Menanggapi peristiwa pembunuhan 6 anggota FPI di jalan tol Cikampek-Karawang pada Senin (7/12), publik memiliki reaksi yang berbeda.

Ada yang mengecam, namun ada juga yang mendukung serta berbahagia atas peristiwa pembunuhan tersebut.

Anggota DPR RI, Fadli Zon ,turut mengomentari orang-orang dengan sikap tersebut, yang sebagiannya dilakukan mereka yang kerap bangga dengan jargon 'Saya Pancasila'.

Menurutnya, sikap semacam itu tak mencerminkan pancasila.

"Kadang orang ngomong dengan entengnya, Saya Pancasila. Tapi begitu ada pembunuhan dan pembantaian terhadap 6 anggota FPI, pura-pura lupa sila," cuit Fadli dalam chanel Youtubenya.

Sila yang dimaksud Fadli adalah sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurutnya, peristiwa pembunuhan dan pembantaian adalah cermin yang tidak pancasilais.

"Sudah tidak adil dan tidak beradabnya keadaan kata," tambahnya.

Mercusuarumat.com. Tak lama setelah kasus tewasnya 6 orang anggota FPI di Tol Jakarta Cikampek pada Senin (7/12), pihak kepolisian melalui Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, mengungkapkan berbagai pernyataan di depan media.

Salah satunya mengenai senjata yang menurutnya dibawa oleh anggota FPI. Menurut Fadil, senjata yang dibawa adalah senjata api asli.

“Ini pistol bukan rakitan, ini asli dan semua pelurunya adalah peluru tajam,”jelasnya di Mapolda Metro Jaya sebagaimana dikutip Sindonews pada (7/12)

Namun, sehari kemudian, pihak kepolisian menyampaikan pernyataan yang membuat masyarakat bertanya-tanya. 
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, mengungkapkan  pernyataan yang agak berbeda dihadapan media.

Mengenai senjata yang konon dibawa oleh para anggota FPI. Yusri mengaku menyita dua senjata api yang sifatnya rakitan. 

“(Senjata api) rakitan. Sekarang sedang mendalami semua, mengumpulkan bukti-bukti,” ujar Yusri dihadapan wartawan pada Selasa (8/12) sebagaimana dikutip Tribunnews.

Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI, Munarman, sudah menegaskan bahwa para pengawal HRS yang wafat tak sama sekali dibekali senjata.

“Patut diberitahukan bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Laskar kami tak pernah dibekali senjata api,” tegasnya ketika Konfrensi Pers di Markas FPI pada Senin (7/12).
Sampai sini, Kamu percaya siapa? (AH)

Mercusuarumat.com Gelaran Pilkada yang berlangsung pada Rabu (9/12) menimbulkan tanda tanya. Terutama, mengenai partai-partai yang terbukti mencetak koruptor dan masih dipilih oleh masyarakat.

Hal ini dipersoalkan oleh pemerhati politik Indonesia, Ovan Ghozali. Ia mengaku heran dengan kenyataan bahwa partai-partai yang kadernya banyak kasus korupsi dan suap masih melenggang ikut Pilkada dan banyak yang memilih.

“Partai-partai tersebut masih bisa ikut pemilu dan pilkada, celakanya lagi masih dipilih,” ungkap Ovan dalam akun Twitternya pada (9//12).

Selain partai yang mencetak kader koruptor, Ovan juga menyinggung partai yang menjual aset negara dan merumuskan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Ia heran jika masih saja ada yang memilihnya.
“Partai-partai yang kadernya membuat atau menyetujui berbagai UU yang merugikan kepentingan rakyat,” tambahnya.

Cuitan Ovan ditanggapi dengan berbagai komentar netizen. Salah satunya dari akun @OpiniRakyat2_2021. Akun tersebut menyangkan rakyat masih mau dibodohi oleh partai-partai tersebut.

“Bukti masih banyak masyarakat yang bodoh dan dibodohkan. Kapokmu kapan dengan tipuan sistem demokrasi kapitalis?” katanya.

Sementara itu, akun lainnya, @AiniGress, mengomentari fenomena tersebut dengan memilih tidak memilih, “Karena memang tidak ada pilihan,”cuitnya. (AH)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget