Pakar Hukum Ini Pertanyakan Keputusan Polisi Tetapkan HRS Sebagai Tersangka

Mercusuarumat.com. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Polda Metro Jaya telah menetapkan HRS sebagai tersangka. Pasal yang disangkakan adalah terkait hasutan dan melawan petugas.

Terkait hal ini, Ketua LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pelita Umat, Chandra Purnairawan, mempertanyakan sikap kepolisian. Dalan rilis yang dikeluarkannya pada (10/12), Chandra menyampaikan tiga poin gugatannya.

Pertama, penetapan tersebut akan menimbulkan gejolak di masyarakat, karena diputuskan saat HRS dan FPI dalam suasana duka.

"HRS sedang berduka atas meninggalnya anggota FPI," katanya.

Selanjutnya, pasal hasutan yang disangkakan juga menurutnya tidak tepat. Hal ini karena tidak adanya dampak kerusakan yang terjadi atas apa yang dilakukan HRS.

"Hal ini patut dipertanyakan. Kerusakan, kerusuhan, dan kekacuan apa yang terjadi?" tanyanya.

Berdasarkan pasal 160 KUHP, delik penghasutan termasuk dalam delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana jika menimbulkan akibat seperti kerusuhan atau anarki.

"Harus terjadi dulu akibatnya baru kemudian dapat dipidana," tambahnya.

Dalam kasus HRS, Chandra tak menemukan akibat yang menyebabkan HRS layak dipidanakan.

Bahkan ia khawatir, sikap polisi yang semacam ini akan menjadi preseden buruk ke depannya. 

"Apabila tidak maka dikhawatirkan bersifat karet, tidak bisa diukur, dan penerapannya berpotensi sewenang wenang," tegasnya.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget