Reklamasi, Benarkah Proyek Lanjutan Kaum Pro-Oligarki?

Mercusuarumat.com
Foto: Google

Oleh: Sri Mulyati

Ibu Rumah Tangga dan Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memperpanjang izin reklamasi Pulau G. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN. "Amar putusan tolak PK," tulis putusan MA yang diunggah di situs resmi mahkamahagung.go.id, dikutip pada Kamis (10/12/2020).

Putusan tersebut diketok pada 26 November 2020, dengan panitera pengganti Retno Nawangsih, hakim 1 Yodi Martono Wahyunadi, hakim 2 Hary Djatmiko, dan hakim 3 Supandi. Sengketa perizinan reklamasi Pulau G ini bermula ketika PT Muara Wisesa Samudera menggugat Anies karena tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Perkara tersebut mengabulkan keinginan PT Muara Wisesa Samudera dan mewajibkan Anies untuk segera menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. (kompas.com)

Atas putusan MA ini tentu membuat Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) kecewa dengan penolakan Peninjauan Kembali (PK) Pemprov DKI Jakarta terhadap perkara perizinan reklamasi Pulau G. Nelson Simamora yakni Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan, MA tidak semestinya menolak PK tersebut yang memberikan peluang reklamasi Pulau G tetap berlanjut, karena reklamasi ini bukan hanya berdampak pada kerusakan lingkungan tetapi juga akan berdampak pada para nelayan yang akan menghilangkan sumber penghidupan mereka.

Menilik akan hal tersebut, sungguh menjadi sebuah ironi. Dalam demokrasi, suara terbanyaklah yang akan dipergunakan. Namun dalam kenyataannya suara terbanyak hanya dipakai bila sejalan dengan kepentingan korporasi. Kebijakan Gubernur yang bertujuan melarang adanya reklamasi berdasarkan kajian ahli dan aspirasi rakyat malah ditolak seenaknya oleh lembaga yudikatif. Mirisnya, justru yang dimenangkan dalam kasus ini adalah korporasi. Hal ini menunjukkan yang berhak menang adalah yang berkantong tebal atau berani bayar. Karena sesungguhnya sistem demokrasi ini menganut ideologi kapitalisme. Di mana dalam kapitalisme elit kekuasaan akan tunduk kepada para kapitalis (pemodal). Demokrasi tidak akan pernah memberi ruang bagi aturan yang tetap. Malah akan menjadi ruang bebas bagi tercapainya kepentingan kapitalis termasuk kepentingan korporasi. Melihat mekanisme yang demikian maka sudah sepantasnya demokrasi tidak layat untuk dianut dan diganti dengan sistem yang lebih baik.


Kapitalisme, Biang Kerok Masalah

Dalam Sistem Demokrasi Kapitalistik, egara memang tunduk pada kekuasaan oligarki yang mana penguasanya hanya menjadi pelayan kepentingan korporasi. Tak memiliki kepercayaan diri mengelola negeri bahkan bergantung pada negara lain dalam hal investasi dan utang yang semakin membuat negara dalam kondisi diujung tanduk.

Lebih miris lagi, rakyat dalam hal ini dianaktirikan kepentingannya. Di masa pandemi, beraneka kebijakan kontroversi ditetapkan. Semisal, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pembangunan kembali pulau reklamasi, Perppu No.1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU. Meski ditentang publik, toh hal itu dilanjutkan juga.

 

Reklamasi menurut Islam

Dalam pandangan Islam, danau, kawasan pesisir, dan laut merupakan harta milik umum seluruh rakyat secara berserikat. Harta milik umum itu dalam ketentuan syariah tidak boleh dikuasai atau dikuasakan kepada individu, kelompok individu atau korporasi.

Menurut syariat, negara dengan pengaturan tertentu harus memberi kemungkinan kepada seluruh rakyat untuk bisa memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari harta milik umum. Negara juga harus mengelola langsung harta milik umum dan hasil pengelolaan itu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat baik secara langsung atau dalam bentuk berbagai pelayanan.

Artinya, peresmian kembali reklamasi terhadap Pulau C, D, G, dan N yang sarat dengan kepentingan kapitalis, tentu bertentangan dengan Islam. Sebab, pengelola dan pemegang proyek tersebut bukanlah negara. Terlebih, pembangunan proyek reklamasi tidak memperhatikan serta mempertimbangkan kemaslahatan dan keselamatan lingkungan. Kerakusan kapitalis telah mengabaikannya.

Fungsi negara seperti ini hanya bisa terwujud manakala sistem Islam diterapkan. Islam adalah sebuah ideologi atau sistem yang mengatur kehidupan secara tegas, yang sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Karena aturan Islam langsung berasal dari sang Khalik. Sistem pemerintahan Islam yakni Khilafah. Di mana mekanisme legislasi hukum dalam sistem Khilafah memiliki standar yang berbeda dengan seluruh sistem yang ada. Dalam Khilafah, kedaulatan berada di tangan hukum syara yang tidak mungkin diotak-atik seenaknya oleh manusia. Dengan Khilafah, pengaturan dan pengelolaan kemaslahatan rakyat dapat dilaksanakan secara adil, amanah, dan bersih dari kepentingan tertentu.

Wallahu a'lam bishawab

 

Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget