January 2021

mercusuarumat.com- Harapan Sri Mulyani untuk bisa membangun infrastruktur dari potensi Dana Wakaf senilai 597 miliar mendapat komentar dari Ekonom Senior, Rizal Ramli pada Rabu (27/1)

Dalam Twitnya, Ia menuding sikap pemerintah semacam itu aneh. Di satu sisi menebar Islamphobia namun di sisi lain punya niat memanfaatkan potensi dana umat Islam.

"Islamphobia digencarkan, tapi ketika kesulitan keuangan, merayu dan memanfaatkan dana umat, wakaf, dan dana haji," cuitnya.

Menurutnya, tindakan semacam itu tampak bertentangan, "Kontraproduktif amat sih," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, belakangan ini pemerintah lewat Mendikbud Nadiem Makariem mendorong agar tidak boleh ada aturan berbusana dengan agama tertentu di sekolah.

Cuitan Rizal dikomentari oleh banyak netizen. Mereka menimpali cuitan Rizal dengan berbagai pendapat.

Akun @SheMurni2 misalnya membalas, "Maaf ya, gak percaya. Pendukungnya aja tuh yang ikut wakaf. Kira kira pada mau gak yaa"

Sementara itu, akun @tintop1 menimpali, "Kalau pimpiban negara ini dalam jabatannya jujur dan transparan daalam pengelolaan keuangannya, ngga ada korupsinya, ngga diminta program khusus wakaf juga umat mau nyumbang kok," cuitnya.

mercusuarumat.com- Setelah belasan tahun diterapkan di Padang, aturan mengenakan busana muslim dan muslimah bagi seluruh siswa baru dipersoalkan. Fakta inilah yang membuat Luthfi Afandi, Pengamat Politik Indonesia Justice Monitor menduga ada agenda tersembunyi dibalik isu yang diramaikan.

Dalam rilisnya kepada Mercusuar Umat pada (27/1) Luthfi mengkhawatirkan ini menjadi semacam awal dari proses reduksi aturan Islam di bidang pendidikan. 

“Hal yang saya khawatirkan, bisa jadi isu pembukannya adalah penolakan aturan yang mengharuskan non muslim mengenakan busana muslimah. Tapi tidak menutup kemungkinan, kedepan yang mereka tolak adalah aturan busana muslim dan muslimah (bagi penganut muslim) di sekolah. Dengan membiarkan busana itu jadi pilihan, bukan kewajiban,” jelasnya.

Kekhawatirannya bukan tanpa dasar. Ia menyebut bahwa hal itu selaras dengan pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim ketika mengomentari isu ini. Sebagaimana diketahui, Nadiem menyebut bahwa sekolah tidak boleh sama sekali membuat aturan tentang model pakaian khusus agama. 

“Perhatikan statement nya, Nadiem hanya melarang sekolah yang membuat aturan dengan kekhususan agama tertentu, tetapi Nadiem tidak mengeluarkan statemen akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melarang pelajar muslimah mengenakan busana muslimah,” tambahnya.

Padahal, sebagaimana diketahui, di beberapa sekolah di daerah tertentu, ada sekolah yang menerapkan aturan larang mengenakan seragam muslimah

mercusuarumat.com- Terkait berhembusnya isu penolakan aturan keharusan non muslim menggunakan busana muslimah di sekolah yang ada di Padang , Mendikbud Nadiem Makarim sudah menyampaikan tanggapannya. Ia memberikan himbauan bahwa sekolah tidak boleh sama sekali membuat aturan kepada siswa untuk mengatur pakaian dengan aturan agama tertentu.

Menanggapi pernyataan Nadiem, Luthfi Afandi, Pengamat Politik dari ICJ (Indonesia Justice Monitor) menyebut bahwa tanggapan Nadiem cenderung tidak adil.

“Nadiem hanya melarang sekolah yang membuat aturan seragam dengan kekhususan agama tertentu,” katanya.
Seharusnya, jika memang konsisten dengan alasan HAM dan intoleransi, Nadiem juga harus memberikan sanksi bagi sekolah yang melarang muslimah berjilbab.

“Nadiem tidak mengeluarkan statemen yang akan memberikan sanksi bagi sekolah yang melarang pelajar muslimah yang mengenakan busana muslimah. Ini yang saya sebut tidak fair, tidak adil,” tegasnya.

Faktanya, Luthfi menyebut bahwa di beberapa daerah ada juga sekolah yang melakukan larangan semacam itu. Jika konsisten dengan HAM dan toleransi, mestinya sekolah sekolah itu dipersoalkan.

“Kenapa di daerah yang lain, seperti beberapa sekolah di Bali, Manokwari dan NTT, yang melarang pelajar muslimah mengenakan kerudung, tidak seheboh saat siswa diharuskan mengenakan kerudung?”

mercusuarumat.com - Mengomentari pernyataan presiden soal banjir di Kalimantan Selatan diakibatkan curah hujan tinggi dan sungai meluap, Analis Politik Indonesia Justice Monitor, Luthfi Afandi, menganggap presiden level berpikirnya terlalu rendah. Hal itu disampaikannya dalam kanal Youtube Khilafah Channel pada (20/1) malam.

“Mestinya level berpikir setiap kepala negara itu tidak sesederhana itu, menyatakan banjir karena curah hujan tinggi dan luapan sungai,” jelasnya.

Bahkan ia menyebut, bahwa jawaban semacam itu mirip dengan jawaban anak sekolah dasar.

“Kalau dikatakan sekdedar curah hujan tinggi dan meluap sungai anak SD itu tau,” tambahnya.

Menurut Luthfi, pernyataan presiden seolah menutupi penyebab sebenarnya yakni deforestasi yang marak di Kalimantan. 

“Ada deforestasi kuat dan luar biasa. Alih fungsi hutan jadi pertambangan,” jelasnya.

Para pelaku penggundulan hutan itu menurutnya seolah-olah dilindungi pemerintah. Tidak diakui sebagai penyebab dari banjir karena memiliki kepentingan kuat pada sektor politik. 

“Ada kepentingan investor, pemilik modal, dan kapitalis. Kepentingan investor berhubungan erat dengan kepentingan politik elit di Indonesia. Pengusaha tambang butuh izin dan keamanan investasi, sementara elit politik membutuhkan modal besar untuk menduduki jabatan politik,” paparnya.

Untuk menguatkan kesimpulannya, Luthfi menyinggung pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga pernah menyatakan bahwa 92 persen kepala daerah didanai oleh cukong.

mercusuarumat.com - Salah kelola negara. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Luthfi Afandi, Analis Politik dari Indonesia Justice Monitor pada (20/1) menanggai bencana banjir yang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan.
Menurutnya, berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah menjadi penyebab banjir terjadi. Bukan semata karena curah hujan tinggi dan sungai meluap sebagaimana yang dinyatan Presiden Joko Widodo.

“Banjir ini disebabkan kebijakan pemerintah yang pro pada kapitalis. Akibat salah kelola negara. Karena didukung regulasi pemerintah, perusahaan tambang bebas melakukan eksploitasi, lahan jadi gundul, dan ketika hujan besar sulit diantisipasi,” ujar Luthfi.

Ia lantas membeberkan data tentang deforestasi yang mengubah fungsi banyak lahan di Kalimantan. Lahan-lahan yang semula hutan berubah menjadi lahan pertambangan dan sawit. Dengan berkurangnya fungsi hutan, banjir jadi sulit dibendung.

“Hutan itu memiliki fungsi sangat banyak, selain penghasil oksigen, juga membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan ketiadaan hutan, tidak ada yang menahan laju air,” jelasnya.

Ia juga menyangkan, pemerintah malah terkesan menutupi kenyataan ini. Menurutnya, ada indikasi bahwa pemerintah melindungi para pengusaha dan investor tambang di Kalimantan.

“Pernyataan presiden seolah menutupi penyebab utama banjir itu sendiri. Terkesan melindungi para investor dan pengusaha tambang di Kalimantan,” katanya.

Mercusuarumat.com. Dengan fakta-fakta standar ganda yang ada sebelumnya, isu terorisme yang ada dalam Perpres cenderung kental dengan permainan stigma. Demikian yang dinyatakan oleh Irfan Abu Naveed, Cendekiawan Muslim, pada (19/1) ketika mengomentari terbitnya Perpres tentang terorisme pada (15/1) lalu.

Ia mengacu pada bukti-bukti bahwa kasus kekerasan bermotif politik yang dilakukan oleh tertentu lainnya kerap kali tidak dikategorikan terorisme. Padahal efeknya lebih besar.

“Contohnya kasus separatism papua, ormas yang mempersekusi ormas lainnya, itu tidak,” jelasnya.

Selama ini, haluan dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan seputar terorisme kerap mengacu pada agenda WOT (War of Terorism) versi Barat. Padahal menurutnya, Barat sendiri kerap melakukan terror.

“Faktanya barat juga melakukan terror dengan desingan peluru, dengan bom, ke negeri-negeri muslim,” tambahnya.

Alih-alih mengurusi terorisme yang cenderung kental dengan nuanasa politis, pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki ketidakadilan yang ada. 

“Ketidakadilan adalah pangkal kebinasaan,” katanya.

Terkait hal ini, ada banyak bukti ketidakadilan yang menurut Irfan masih banyak terjadi di masyarakat.

“Faktanya saat ini umat Islam kesulitan dengan kemiskinan, dengan pandemi, dan sebagainya,”pungkasnya


BENCANA, DEFORESTASI DAN BLACK HOLE KAPITALISME
Oleh:
Indra Fajar Alamsyah
Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (Hilmi)


Bencana banjir yang terhitung amat besar berbanding tahun-tahun sebelumnya di Kalimantan Selatan merupakan suatu sinyal adanya pemburukan lingkungan yang kian parah. Uniknya, tanggapan dari penanggung jawab nomor satu di negeri ini adalah sebuah komentar hampa yang seolah tak mampu meraba akar masalah. Bukti setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran, dengan ketinggian air mencapai 2-3 meter. Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menegaskan banjir tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. "Iya, lebih parah dari 2020 kemarin." ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (14/1/2021). Pihak Walhi sendiri menegaskan komentar hampa penanggung jawab negara berupa alasan karena curah hujan tinggi langsung diluruskan oleh mereka. Walhi menyebut masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus adalah faktor utama dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Mereka menambahkan bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan dari beban izin konsesi hingga 50 persen dikuasai tambang dan sawit.

Mari kita tambahkan fakta-faktanya, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hutan terbesar. Namun, kekayaan hutan di Indonesia setiap tahun grafiknya mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh laju deforestasi yang masih begitu tinggi. Deforestasi adalah situasi hilangnya tutupan hutan beserta segala aspeknya yang berdampak pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Dari data Forest Watch Indonesia, selama tahun 2000 sampai 2017, tercatat Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar atau setara dengan 161.676 kali luas Kota Bandung. Dan deforestasi yang paling parah di Indonesia salah satunya adalah terletak di Kalsel, yang fungsi hutan dirubah menjadi kebun sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar

Saya tidak akan berpanjang lebar mengenai buruknya deforestasi terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan, dalam perspektif sempit saja kita bisa lihat dan rasakan langsung di Kalsel. Saya akan langsung kepada inti masalah deforestasi, yaitu karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Sejak jauh-jauh hari tepatnya pada tahun 1983 Ramachandra Guha menerbitkan sebuah komentar ilmiah berjudul “Colonialism, Capitalism and Deforestation” yang terbit di Journal of Social Scientist. Guha memberikan pandangan tajam mengenai hubungan antara sistem kapitalisme dan deforestasi yang tidak dapat dipisahkan, dimana pada akhirnya adalah bentuk kolonialisme/penjajahan yang sebenarnya tidak pernah pergi dari tempat dimana kapitalisme diterapkan. Para kapitalis yang bersembunyi dibalik kekuasaan atau mereka sendiri yang menjelma menjadi kekuasaan itu nyatanya adalah orang-orang yang melanggengkan penjajahan atas sumber daya alam (dalam konteks ini hutan) dengan membuat deforestasi masif yang merusak dan menghasilkan korban masyarakat.

Contoh kasus Indonesia adalah dengan landasan UU Mineral dan Batu Bara juga UU Cipta Kerja yang penuh potensi untuk melahirkan penjahat lingkungan kelas kakap. Dalam kasus Kalsel, Greenpeace Indonesia menyatakan aturan-aturan hukum itu terutama UU Cipta Kerja memberikan karpet merah bagi kelanggengan usaha tambang di Kalimantan Selatan. Greenpeace Indonesia juga membuka data dimana perusahaan milik saudara kandung Menteri BUMN Erick Thohir, Garilbaldi Thohir dan Bakrie Group diantara yang langsung mendapatkan ‘kenikmatan’ dari UU pro deforestasi. PT Adaro milik keluarga Erick Thohir (Menteri BUMN) itu memiliki konsesi tambang batu bara 31.380 hektar di Kalsel juga akan dengan sangat mudah melakukan perpanjangan izin tanpa harus melepaskan areanya saat ini, juga ada PT Arutmin yang sedang pesta pora karena baru mendapat perpanjangan kontrak untuk 10 tahun pada November 2020 lalu. Melalui UU Minerba, sambung dia, perusahaan tambang itu bisa kembali memperpanjang izin setelah 2030.

Itulah segelintir contoh bagaimana para pemodal yang berada dibalik kekuasaan atau sampai menduduki kekuasaan untuk memuluskan akumulasi kapital mereka tanpa peduli lingkungan. Teriakan selamatkan alam Indonesia dari keserakahan segelintir konglomerat ini semakin menggema, dari mulai desakan kepala negara untuk memanggil para penjahat lingkungan itu hingga gema pencabutan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, atau desakan mensegerakan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Energi Terbarukan, ini semua diteriakkan oleh para aktivis lingkungan dan publik. Pertanyaannya adalah kapan sinar terang itu akan datang? Padahal sejarah mencatat sejak masa kolonialisme Belanda hingga hari ini deforestasi dan perusakan alam pada umumnya terus naik dan semakin masif. Pada masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (1602‒1769) Hutan pada masa ini merupakan domain susuhunan, bupati, dan VOC. Melalui kontrak dengan Susuhunan Pakubowono I pada tahun 1705, 1709, 1733, 1743 dan kontrak dengan Susuhunan Pakubowono II pada tahun 1760 semua daerah Kasunanan dilimpahkan haknya kepada Kompeni untuk semua daerah Kasunanan. Seluruh hutan menjadi ”Hutan Kompeni.” Apa bedanya dengan kini dimana hutan menjadi “Hutan Konglomerat”?

Disinilah titik poin kita untuk memikirkan mengapa sejak sebelum kemerdekaan hingga kini dikatakan negeri ini sudah merdeka puluhan tahun namun kondisi justru semakin parah dalam? Adalah terletak pada kesalahan sistemik dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme dari bentuk negara sekuler yang melahirkan fokus para konglomerat untuk berlomba melakukan akumulasi kapital. Japhy Wilson dan Manuel Bayón dalam riset mereka yang berjudul “Black Hole Capitalism” yang terbit tahun 2016 di Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action. Penelitian mereka menggunakan sebuah metafora yang luar biasa untuk ukuran sebuah jurnal akademis. Wilson dan Bayón menggambarkan sistem kapitalisme adalah sebuah black hole (lubang hitam), dimana pada istilah aslinya black hole adalah mengacu pada tempat di mana gravitasi memiliki daya tarik sangat kuat sehingga cahaya tidak bisa keluar yang dipopulerkan dalam proses Radiasi Hawking. Sedangkan dalam metafora yang dibuat oleh Wilson dan Bayón, black hole kapitalisme adalah dimana sistem kapitalisme akan menarik kuat semua hal yang ada di dunia, terutama kehidupan umat manusia dan kehidupan sosialnya pada lubang hitam dan melenyapkannya. Dari fenomena deforestasi dan kerusakan alam yang senantiasa melekat pada sistem kapitalisme kita semakin sadar dalam sekejap lagi jika dibiarkan kita semua akan ditarik oleh black hole itu. Sebuah pelajaran berharga, yaitu sistem kapitalisme dan berbagai kerusakan adalah satu kesatuan. Sehingga memperbaiki sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia terutama dalam penanganan lingkungan tidak akan pernah terjadi selama tidak mengganti sistem yang mengandung black hole ini.

Jika sistem Islam yang diterapkan, akan lain lagi alurnya. Dalam Islam hutan adalah termasuk bentuk kepemilikan umum yang haram diserahkan kepada individu/swasta, hal ini murni merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh Negara. Sehingga dengan tegas dari awal sudah menutup pintu konglomerat untuk masuk bermain di sektor ini. Konsekuensi dari haram adalah, jika kepala negara/pejabat terkait yang melanggar/berbuat keharaman dengan menyerahkan hutan kepada swasta dapat diberhentikan dengan segera. Berbeda dengan sistem saat ini dimana aturan-aturan hukum dapat dirubah tergantung kepentingan rezim yang berkuasa. Sebelum semua terlambat, kehancuran semakin menjadi, bencana alam akibat keserakahan semakin parah dan kehidupan sosial-ekonomi menuju kehancuran, sudah saatnya kita memindahkan cara dalam menjalani kehidupan hanya berdasarkan sistem hakiki yang penuh dengan kebaikan bagi manusia, yaitu sistem Islam. Wallahu a'lam bish-shawab


APBN 2021: JAUH DARI FOKUS AKHIRI PANDEMIK
Oleh: Indra Fajar Alamsyah

Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 956,3 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit fiskal ini mencapai 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Banyak ekonom yang memperingatkan jika hal ini akan sangat berbahaya mengingat akan ancaman pemulihan ekonomi akibat dampak virus Corona (COVID-19) yang akan berlangsung lama. Namun di tengah kondisi serba berbahaya ini, pemerintah RI tampaknya masih tidak fokus menghentikan inti masalah. Terlihat jelas dari penetapan anggaran belanja infrastruktur yang melonjak tajam dari Rp281,2 triliun pada 2020 menjadi Rp414 triliun untuk 2021. Mengherankan, disaat seharusnya fokus pada sektor kesehatan, justru tetap nekat belanja untuk infrastruktur. Selain anggaran infrastruktur yang begitu besar, hal mengherankan lainnya adalah ketika disetujui anggaran jumbo untuk pertahanan, yang didalamnya ada kepolisian dan badan intelijen negara (BIN). Apabila dijumlahkan anggaran Pertahanan dan Polri, maka anggaran belanja pertahanan dan keamanan mencapai Rp303,8 triliun pada 2021. Khusus untuk BIN juga menjadi pertanyaan besar, sejak era Jokowi anggaran BIN terus melesat. Pada 2014 anggaran BIN hanya Rp1,8 triliun, tahun 2021 menjadi Rp9,2 triliun. Tentu publik bertanya dalam kondisi pandemik seperti ini pun, mengapa anggaran BIN terus meroket?

Berkebalikan, pemerintah menurunkan anggaran kesehatan dalam APBN 2021 dibanding 2020. Anggaran itu dipangkas dari Rp212,5 triliun di tahun 2020 menjadi Rp169,7 triliun pada 2021. Para ekonom membaca ini sebagai langkah menjauh dari arah untuk menghentikan pandemik COVID-19. Padahal, bagi negara-negara lain, tahun 2021 adalah tahun berbenah, dari kesalahan-kesalahan langkah pada tahun 2020. Daniel Béland dkk menerbitkan artikel ilmiah mereka berupa analisis perbandingan kebijakan publik yang terbit di Journal of Comparative Policy Analysis awal 2021. Mereka mengkritik habis-habisan tiga negara AS, Kanada dan Meksiko untuk tidak bermain-main lagi dengan anggaran belanja negara, dimana semua fokus harus diarahkan pada sektor public health demi penuntasan pandemik.
Untuk anggaran sektor infrastruktur yang terus berlanjut tidak bisa diganggu walau apapun yang terjadi, ekonom World Bank, Charles Kenny dalam risetnya di Journal of Development Studies, membeberkan fakta-fakta bahwa sektor infrastruktur adalah lahan paling basah untuk melakukan korupsi sekaligus paling berbelit untuk dilakukan audit di negara-negara berkembang. Sehingga wajar jika ada analisa bahwa para pemburu rente proyek masih begitu kuat dalam menentukan arah public policy di Indonesia, mereka tidak ingin berhenti walau publik sedang menderita karena pandemik. Untuk anggaran fantastis dalam kepolisian dan intelijen, banyak pengamat politik yang terus mengkhawatirkan kekuasaan semakin mengarah kepada dictatorship.

Sejarah mencatat pada tahun 1934 ada negara yang memberikan anggaran fantastis untuk kepolisian dan intelijen, Robert Gellately seorang profesor sejarah Eropa terkemuka dalam bukunya “Backing Hitler: Consent and Coercion in Nazi Germany” menyebut negara itu adalah negara Jerman pada masa Hitler. Dengan anggaran besar untuk kepolisian (Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei & Sicherheitsdienst) dan intelijen (Gestapo & Sicherheitsdienst) itu Hitler merubah haluan negara kepada dictatorship with absolute power. Gellately juga menerangkan prioritas anggaran tinggi untuk kepolisian dan intelijen adalah salah satu ciri negara represif. Sehingga membaca APBN 2021 jumbo untuk sektor ini memberikan rasa keheranan sekaligus kekhawatiran publik Indonesia yang begitu besar.

Spekulasi publik adalah ketika pemerintah tidak menjadikan fokus pengentasan pandemik sebagai prioritas dan berakibat sangat buruk bagi publik, sedangkan publik hanya akan dibuat bungkam dengan anggaran besar ‘keamanan’. Hal ini hanya semakin menunjukkan betapa kesalahan langkah menjalankan negeri ini terus dipertontonkan. Sektor kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama nyatanya bukan pilihan untuk APBN 2021. Selain itu sebenarnya ada sektor lain yang sangat membutuhkan prioritas selain kesehatan, yaitu pendidikan. Dimana pembelajaran jarak jauh yang dijalankan memunculkan masalah dimana-mana, terutama dalam ketersediaan media pembelajaran. Masalah-masalah besar ini seperti tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur dan kepolisian jika mengacu APBN 2021.

Padahal sebelum Pilpres, kepemimpinan pada pemerintahan ini senantiasa dibanding-bandingkan dengan Umar Ibn Khattab ra. Yang dimana Umar ra. pada kasus krisis Ramadah tahun 18H, mengalokasikan anggaran negara untuk fokus menghadapi krisis akan wabah kelaparan dan menghentikan beberapa program yang dianggap strategis sebelumnya. Artinya sangat bertolak belakang dengan saat ini dimana APBN 2021 mayoritas dikeluarkan bukan untuk menangani masalah darurat yang ada. Sehingga sangat logis ketika banyak ahli dan pengamat yang menyerukan pemerintahan saat ini untuk berhenti dari blunder kebijakan yang akan menyengsarakan publik, dan mengakui telah gagal selama ini. Sehingga sisa-sisa harapan dari anggaran yang tersisa ini dapat dipergunakan dengan maksimal hanya untuk fokus mengakhiri pandemik COVID-19 di Indonesia, bukan terus semakin terpelosok dalam jurang karena kepentingan politik dan bisnis segelintir orang di lingkaran kekuasaan sedangkan publik hanya disuguhi kebijakan trial and error yang menyengsarakan. Wallahu a'lam bish-shawab.

mercusuarumat.com - 
PERPRES NO 7 TAHUN 2021 BERPOTENSI ABUSE OF POWER?

Oleh,
Chandra Purna Irawan SH MH
(Ketua LBH PELITA UMAT dan BHP KSHUMI/Komunitas Sarjana Hukum Indonesia)

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2021 tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020 - 2024

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya menyampaikan pendapat hukum (legal Opini) sebagai berikut:

PERTAMA, Bahwa didalam Perpres tersebut tidak dijelaskan defenisi "ekstremisme", apa yang dimaksud "ekstremisme" karena apabila dibedah secara bahasa terdapat 2 (dua) kata yaitu "ekstrem" dan "isme". Sehingga harus didefinisikan secara konkrit dan memiliki batasan yang jelas paham apa yang dapat dikategorikan "ekstremisme". Apabila tidak maka dikhawatirkan bersifat karet/lentur,  tidak bisa diukur, dan penerapannya dikhawatirkan berpotensi sewenang-wenang dalam menafsirkan ekstremisme. Hukum pidana mesti bersifat lex stricta, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya:

KEDUA, Bahwa ketiadaan defenisi yang jelas, terukur, dan objektif terkait paham/isme dan "ekstrem". Sehingga bagaimana memvalidasi kebenaran, yang kemudian dikhawatirkan membuat pemerintah berpotensi menjadi aktor tunggal yang dapat memonopoli kebenaran suatu defenisi. bahwa memonopoli kebenaran ini sama seperti yang terjadi di zaman abad kegelapan, dimana banyak ilmuwan, saintis, hingga filsuf yang dipenjarakan dan dibunuh karena menyuarakan pendapat dan pengetahuan yang berbeda. Galileo Galilei adalah salah satu contoh bagaimana seorang ilmuwan yang memiliki pendapat berbeda mengenai alam semesta, terpaksa dikurung oleh rezim kekuasaan yang "berselingkuh" dengan hukum sebagai alat legitimasi. Tentu saya sangat yakin bahwa Pemerintah tidak ada niat dan tidak berniat untuk melakukan hal demikian.

Wallahualam bishawab
IG @chandrapurnairawan

Mercusuarumat.com. Pada (15/1), Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Terorisme. Isinya berupa Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, sebagaimana dikutip Republika menyebut, bahwa rancangan yang disebut RAN PE ini bertujuan melibatkan semua pihak dalam memberantas terorisme. 

“ Bertujuan meningkatkan rasa aman wargan negara dari ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” katanya.

Terkait hal ini, Analis Politik dari Pusat Kajian Analisis Data, Hanif Kristyanto, memberikan tanggapannya.
Menurutnya, Perpres yang hadir saat pandemi terjadi ini menarik. Dalam artian, peraturan hadir di tengah banyaknya bencana yang melanda Indonesia.

“Jauh melenceng dari kebutuhan Indonesia,” katanya.

Selain itu, ia juga menyebut potensi bahaya dari Perpres ini. Ia khawatir aturan baru ini akan jadi alat adu domba. Mengingat isinya membuka ruang rakyat untuk melaporkan.

“Bisa jadi legitimasi satu pihak untuk memukul pihak lain,” tambahnya.

Terlebih lagi, ia menambahkan, berkaca pada pengalaman, tuduhan terorisme kerap di alamatkan kepada umat Islam yang menginginkan syariah kaffah. Kadang juga dilekatkan pada umat Islam dengan ciri-ciri tertentu.
.

mercusuarumat.com. Baru-baru ini, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Terorisme. Isinya berupa serangkaian rencana untuk mencegah serta menanggulang ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Menanggapi kebijakan ini, Hanif Kristyanto, Analis Politik dari PKAD mengingatkan soal bahaya dibalik aturan ini. Salah satunya potensi membangkitkan sentimen kebencian antar masyarakat. 

“ Sentimen-sentimen kebencian misalnya kepada ciri-ciri tertentu, gamis, jenggot, niqab,”katanya.

Apa yang diungkapkannya bukan tanpa alasan. Faktanya, kebijakan-kebijakan anti terorisme yang berkiblat pada AS menunjukan bahwa arahnya untuk menyasar umat Islam tertentu.

“Motif kebencian islam kaffah,“ tambahnya.

Hal itu dapat dibuktikan bahwa tak selalu yang disasar adalah kelompok dengan prilaku kekerasan. Ada kalanya umat islam dengan prilaku damai bisa juga kena karena didasari motif kepentingan lain.

Untuk itu, ia mengajak umat Islam untuk menguatkan pemahamannya, bahwa Islam adalah kebaikan, bukan sumber masalah.

“Gambaran buruk soal islam jadi sumber masalah itu salah. Islam solusi sebagai kehidupan. Kuatkan pemahaman,” pungkasnya.



Mercusuarumat.com
Oleh : Hani Muliani
Penulis di Komunitas Rindu Surga

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas kabinet 15 Juli 2019 lalu di Jakarta mencanangkan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah, salah satunya adalah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Disana, Pulau Rinca yang sudah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 untuk melindungi komodo atau Varanus komodoensis, akan disulap besar-besaran oleh pemerintah dan investor swasta untuk dijadikan destinasi wisata  kelas premium, ala Jurassic Park. Anggaran sebesar Rp 69,96 miliar  digelontorkan Pemerintah Pusat untuk menata kawasan tersebut untuk membangun pusat informasi, sentra suvenir, kafe, dan toilet publik. Kementerian PUPR juga akan membangun kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, dan penginapan untuk peneliti. Area tracking untuk pejalan kaki dan shelter pengunjung akan didesain melayang agar tidak mengganggu lalu lintas komodo (Kompas.com - 26/10/2020).

Proyek tersebut menjadi viral setelah sebuah foto yang memperlihatkan seekor komodo berhadapan dengan truk yang membawa tiang pancang di Taman Nasional Komodo. Tagar #savekomodo menjadi topik terpopuler di Twitter, mereka mengecam ide pemerintah tersebut karena akan membahayakan kelangsungan hidup komodo, satwa endemik Indonesia yang dilindungi beserta habitat aslinya.

Menurut Wiratno, Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian LH dan Kehutanan, pembangunan proyek wisata alam eksklusif tersebut tidak melanggar kaidah konservasi, karena berada dalam Zona Pemanfaatan Wisata. Selain itu pemerintah telah memberikan surat pemberitahuan kepada UNESCO karena Taman Nasional Komodo telah  ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dan Warisan Dunia oleh UNESCO (https://tirto.id/f6oM). Menteri PUPR  juga menyatakan bahwa tujuan utama konsep ini adalah untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada. Selain itu, Dirut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF), Shana Fatina mengatakan pihaknya bakal mempertahankan permukiman warga di kawasan tersebut sebagai bagian destinasi wisata, sehingga wisatawan yang datang juga dapat berinteraksi dengan warga. Warga akan diberi penguatan produk yang bisa dijual sehingga bisa mendapat nilai tambah lebih tinggi.

Mendapat Penolakan dari Masyarakat Setempat
Pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Rinca ini mendapat penolakan sejumlah warga setempat. Ketua Adat Desa Komodo, Pulau Padar, Habsi bin Muhammad Ali mempertanyakan alasan mengapa ada proyek di dalam taman nasional. Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Besar, Aloysius Suhartim Karya menilai pembangunan proyek tersebut akan membuat komodo rentan punah.  Lembah Loh Buaya digusur untuk pintu keluar-masuk alat berat proyek, padahal di sanalah komodo mencari makan, mengintai buruan, dan menghangatkan suhu tubuh. Pembangunan sumur bor juga dikhawatirkan akan mematikan sumber-sumber air di kawasan Pulau Rinca. Ketua Asosiasi Ilmuwan praktisi hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra juga menyatakan seharusnya alam komodo dibiarkan dengan keasliannya dan tidak mengubah alamnya dengan betonisasi dan aspalisasi karena bertentangan dengan UU 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem termasuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora  (Indosinpo, Rabu, 28/10/2020)

Sebetulnya, aliansi masyarakat sipil yang menolak pembangunan ini  sudah tiga kali melayangkan protes kepada pemerintah namun belum mendapat tanggapan. Protes pertama berupa unjuk rasa di kantor DPRD Manggarai Barat. Kemudian, Formapp mengirimkan surat ke Komisi Komisi IV, V , dan X DPR.  Mereka juga sudah melayangkan surat ke UNESCO dan UNEP, pada 9 September 2020 (Tempo.co.,28 Oktober 2020). Namun ternyata dalam balasannya menyebutkan bahwa UNESCO tidak memiliki yurisdiksi atas situs tersebut karena merupakan wilayah kedaulatan  negara tempat mereka berada. Gregorius dari 'Sunspirit for Peace and Justice' mengaku kecewa dan menyadari bahwa UNESCO hanya memberi gelar untuk branding tetapi tidak punya tanggung jawab etis untuk persoalan lingkungan dan sosial yang timbul. (jpnn.com.,25 September 2020).

Membuktikan Kerakusan Pemerintah dalam Sistem Kapitalis Demokrasi
Segenap penolakan dari masyarakat dan sejumlah pelaku pariwisata serta pecinta konservasi terhadap rencana pemerintah membangun Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo tidak membuat pemerintah menghentikan proyek ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan tetap mempromosikan pariwisata komodo. "Komodo ini satu-satunya di dunia jadi kita harus jual," tegas Luhut dalam Rakornas Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta, Jumat, 27 November 2020. Luhut mengakui pemerintah memang melakukan pembangunan proyek wisata tersebut dengan alasan komersil, namun, tidak berarti pemerintah mengabaikan pelestarian binatang langka tersebut. "Kalau orang mau ke sana ya harus bayar mahal. Kalau dibilang komersil, ya memang harus komersil karena kita mau rawat binatang ini,"ujarnya. Luhut meminta Gubernur NTT bisa menggandeng konsultan atau ahli kelas dunia untuk menata pariwisata premium tersebut.

Dalam sistem kapitalisme, komodo hanya dipandang sebagai objek komoditas ekonomi saja, tidak dilihat sebagai salah satu mata rantai ekosistem. Kepentingan manusia dalam hal ini kepentingan para investor lebih diutamakan, atas nama investasi. Keberadaan komodo yang masih hidup sampai sekarang dikarenakan ekosistem di kawasan tersebut terjaga beratus tahun lamanya oleh masyarakat lokal, harus dikesampingkan. Adanya perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo membuktikan hal tersebut, semula disana hanya memiliki zona inti dan zona rimba namun kemudian dikembangkan, sehingga muncul zona pemanfaatan. Perubahan zonasi ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah.

Menurut  Ketua Formapp Mabar, Aloysius Suhartim Karya, pemerintah mengutak-atik kebijakan di dalam kawasan dan memfasilitasi masuknya investasi bisnis di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, “Kebijakan ini hanya akan memberikan keuntungan ke pengusaha besar di masa mendatang," katanya kepada Tagar, Kamis 29 Oktober 2020. Beberapa rencana pemerintah yang mendapat penolakan tersebut adalah  pemberian izin investasi Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) kepada  beberapa perusahaan swasta. Kemudian  menjadikan Pulau Komodo dan perairan sekitarnya sebagai destinasi wisata ekslusif super premium yang pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Flobamora (BUMD Pemprov NTT) dan pihak lain. Praktek ini merupakan bentuk monopoli bisnis yang merugikan masyarakat dan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo. 

Eksploitasi seperti ini memang akan selalu terjadi, sebab dalam sistem demokrasi aturan bisa dirubah-rubah sesuai dengan pesanan,  karena rezim yang berkuasa harus melakukan balas budi kepada para pengusaha  yang telah membantunya menduduki kekuasaan, dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk memuluskan bisnis mereka seperti mengeluarkan sejumlah kebijakan dan merubah regulasi yang ada sesuai pesanan. Sektor pariwisata yang digenjot pemerintah merupakan gambaran nyata praktek ekonomi kapitalisme dalam sistem demokrasi, sehingga kawasan konservasi yang seharusnya dijaga kelestariannya bisa diekploitasi untuk kepentingan pemilik modal.

Terungkap pula bahwa Labuan Bajo bakal menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan ASEAN Summit pada 2023 mendatang, sehingga Luhut mendorong semua pihak agar terus meningkatkan dukungan infrastruktur di kawasan tersebut.  Pembangunan ini sangat kontra produktif dengan agenda ekologi yang dimandatkan KTT 2017, yakni isu perubahan iklim dan ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan.

Mengeksploitasi Kawasan Konservasi sebagai Kawasan Wisata Merugikan Manusia dan Lingkungan 
Di dalam sistem kapitalisme, sektor pariwisata dijadikan salah satu sektor yang diandalkan untuk menambah pendapatan negara dan diandalkan untuk berperan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan catatan BPS, nilai transaksi ekonomi yang diciptakan akibat kegiatan pariwisata pada tahun 2017 mencapai Rp 634 triliun. Pariwisata juga menyumbang devisa yang sangat besar, pada tahun 2018 mencapai US$ 14,1 miliar, setara dengan Rp 197,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$). Jumlah tersebut juga tercatat lebih dari separuh total devisa seluruh sektor jasa pada tahun yang sama (cnbcindonesia.com 21/8/2019).

Menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif perekonomian terlebih bila wilayahnya merupakan kawasan konservasi dapat menimbulkan problem besar terhadap lingkungan, merusak bentang alam yang dapat mengganggu kehidupan satwa disana. Semua kerugian itu tidak bisa digantikan dengan pendapatan yang diperoleh dari kunjungan wisatawan. Selain itu dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masalah-masalah sosial sering terjadi di masyarakat yang wilayahnya dikembangkan menjadi kawasan wisata, kebudayaan masyarakat lokal lambat laun harus menyesuaikan dengan kebutuhan pariwisata yang dapat menyebabkan perubahan perilaku masyarakat karena  mengikuti gaya hidup liberal wisatawan. Dengan demikian kerugian yang timbul tidak hanya bagi lingkungan dan satwanya namun juga bagi manusia. Padahal sudah diketahui bersama Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam dan lautnya, hutan dan perkebunannya, termasuk minyak bumi dan mineralnya, yang apabila diolah dengan benar dapat menjadi sumber pendapatan negara yang luar biasa besarnya, sehingga bila dibandingkan dengan pendapatan dari sektor pariwisata, maka pemasukan dari sektor pariwisata menjadi tidak berarti. 

Pengaturan Islam tentang Wilayah Konservasi (Hima) dan Solusi Islam Bagi Pendapatan Negara
Islam diturunkan sebagai pedoman hidup yang lengkap bagi manusia dan akan menjadi rahmat bagi seluruh alam apabila diterapkan seutuhnya untuk mengatur semua urusan manusia, termasuk melestarikan dan  memanfaatkan alam tanpa merusaknya.  Di dalam Islam terdapat sebuah konsep perlindungan untuk sebuah kawasan yang disebut hima. Hima secara umum berarti kawasan tertentu dari sebagian barang milik umum, seperti hutan yang dilindungi untuk kemashalatan rakyat, baik fungsi lingkungan, seperti untuk menjaga kelestarian alam, sehingga di dalamnya ada sejumlah larangan untuk berburu dan mengeksploitasi tanaman.

Nabi SAW pernah menetapkan sejumlah kawasan di sekitar Madinah sebagai hima. Salah satunya adalah Hima an-Naqi dekat Madinah, yang di dalamnya ada larangan berburu dalam radius 4 mil dan larangan merusak tanaman dalam radius 12 mil. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Islam, Pulau Rinca yang masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Komodo termasuk wilayah hima yang seharusnya dilindungi, karena merupakan kawasan hewan endemik komodo yang harus dijaga kelestariannya, bukan untuk dieksploitasi.
 
Lalu bagaimana solusi Islam untuk pemasukan negara, apabila sektor pariwisata tidak dijadikan lokomotif perekonomian ? Menurut syariat Islam, terdapat empat sumber tetap bagi perekonomian, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan jasa, yang menjadi tulang punggung bagi negara. Selain keempat sumber tetap ini, negara mempunyai sumber lain, melalui zakat, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah hingga dharibah. Semuanya ini mempunyai kontribusi yang besar dalam membiayai perekonomian negara.

Dalam Islam dikenal kepemilikan umum, yang tidak bisa diprivatisasi oleh swasta sesuai Hadits Rasulullah :

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

Tiga hal yang tidak boleh untuk dimonopoli; air, vegetasi, dan api (HR Ibnumajah 2464)

.الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ

Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud adalah air yang mengalir (HR Ibnumajah 2463).  Artinya bahwa sumber daya air (sungai, danau, laut), vegetasi (hutan, padang rumput), api (migas, batu bara, dll) adalah milik rakyat yang  dikelola negara.  

Dengan menerapkan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kepemilikan umum, negara akan memiliki sumber penghasilan yang cukup, sehingga tidak perlu membuka kawasan konservasi yang dilindungi, Kawasan Taman Nasional Komodo untuk dijadikan sumber pendapatan negara. Demikianlah, hanya dalam sistem Islam berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan solusi yang membawa kebaikan dan keridloan Allah SWT.

Wallahua'lam bishawwab



Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget