Mercusuarumat.com
Oleh : Hani Muliani
Penulis di Komunitas Rindu Surga

Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas kabinet 15 Juli 2019 lalu di Jakarta mencanangkan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah, salah satunya adalah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Disana, Pulau Rinca yang sudah ditetapkan sebagai taman nasional sejak 1980 untuk melindungi komodo atau Varanus komodoensis, akan disulap besar-besaran oleh pemerintah dan investor swasta untuk dijadikan destinasi wisata  kelas premium, ala Jurassic Park. Anggaran sebesar Rp 69,96 miliar  digelontorkan Pemerintah Pusat untuk menata kawasan tersebut untuk membangun pusat informasi, sentra suvenir, kafe, dan toilet publik. Kementerian PUPR juga akan membangun kantor pengelola kawasan, selfie spot, klinik, gudang, ruang terbuka publik, dan penginapan untuk peneliti. Area tracking untuk pejalan kaki dan shelter pengunjung akan didesain melayang agar tidak mengganggu lalu lintas komodo (Kompas.com - 26/10/2020).

Proyek tersebut menjadi viral setelah sebuah foto yang memperlihatkan seekor komodo berhadapan dengan truk yang membawa tiang pancang di Taman Nasional Komodo. Tagar #savekomodo menjadi topik terpopuler di Twitter, mereka mengecam ide pemerintah tersebut karena akan membahayakan kelangsungan hidup komodo, satwa endemik Indonesia yang dilindungi beserta habitat aslinya.

Menurut Wiratno, Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian LH dan Kehutanan, pembangunan proyek wisata alam eksklusif tersebut tidak melanggar kaidah konservasi, karena berada dalam Zona Pemanfaatan Wisata. Selain itu pemerintah telah memberikan surat pemberitahuan kepada UNESCO karena Taman Nasional Komodo telah  ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dan Warisan Dunia oleh UNESCO (https://tirto.id/f6oM). Menteri PUPR  juga menyatakan bahwa tujuan utama konsep ini adalah untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan dengan mengembangkan potensi yang ada. Selain itu, Dirut Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF), Shana Fatina mengatakan pihaknya bakal mempertahankan permukiman warga di kawasan tersebut sebagai bagian destinasi wisata, sehingga wisatawan yang datang juga dapat berinteraksi dengan warga. Warga akan diberi penguatan produk yang bisa dijual sehingga bisa mendapat nilai tambah lebih tinggi.

Mendapat Penolakan dari Masyarakat Setempat
Pembangunan 'Jurassic Park' di Pulau Rinca ini mendapat penolakan sejumlah warga setempat. Ketua Adat Desa Komodo, Pulau Padar, Habsi bin Muhammad Ali mempertanyakan alasan mengapa ada proyek di dalam taman nasional. Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Besar, Aloysius Suhartim Karya menilai pembangunan proyek tersebut akan membuat komodo rentan punah.  Lembah Loh Buaya digusur untuk pintu keluar-masuk alat berat proyek, padahal di sanalah komodo mencari makan, mengintai buruan, dan menghangatkan suhu tubuh. Pembangunan sumur bor juga dikhawatirkan akan mematikan sumber-sumber air di kawasan Pulau Rinca. Ketua Asosiasi Ilmuwan praktisi hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra juga menyatakan seharusnya alam komodo dibiarkan dengan keasliannya dan tidak mengubah alamnya dengan betonisasi dan aspalisasi karena bertentangan dengan UU 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem termasuk Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora  (Indosinpo, Rabu, 28/10/2020)

Sebetulnya, aliansi masyarakat sipil yang menolak pembangunan ini  sudah tiga kali melayangkan protes kepada pemerintah namun belum mendapat tanggapan. Protes pertama berupa unjuk rasa di kantor DPRD Manggarai Barat. Kemudian, Formapp mengirimkan surat ke Komisi Komisi IV, V , dan X DPR.  Mereka juga sudah melayangkan surat ke UNESCO dan UNEP, pada 9 September 2020 (Tempo.co.,28 Oktober 2020). Namun ternyata dalam balasannya menyebutkan bahwa UNESCO tidak memiliki yurisdiksi atas situs tersebut karena merupakan wilayah kedaulatan  negara tempat mereka berada. Gregorius dari 'Sunspirit for Peace and Justice' mengaku kecewa dan menyadari bahwa UNESCO hanya memberi gelar untuk branding tetapi tidak punya tanggung jawab etis untuk persoalan lingkungan dan sosial yang timbul. (jpnn.com.,25 September 2020).

Membuktikan Kerakusan Pemerintah dalam Sistem Kapitalis Demokrasi
Segenap penolakan dari masyarakat dan sejumlah pelaku pariwisata serta pecinta konservasi terhadap rencana pemerintah membangun Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo tidak membuat pemerintah menghentikan proyek ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan tetap mempromosikan pariwisata komodo. "Komodo ini satu-satunya di dunia jadi kita harus jual," tegas Luhut dalam Rakornas Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta, Jumat, 27 November 2020. Luhut mengakui pemerintah memang melakukan pembangunan proyek wisata tersebut dengan alasan komersil, namun, tidak berarti pemerintah mengabaikan pelestarian binatang langka tersebut. "Kalau orang mau ke sana ya harus bayar mahal. Kalau dibilang komersil, ya memang harus komersil karena kita mau rawat binatang ini,"ujarnya. Luhut meminta Gubernur NTT bisa menggandeng konsultan atau ahli kelas dunia untuk menata pariwisata premium tersebut.

Dalam sistem kapitalisme, komodo hanya dipandang sebagai objek komoditas ekonomi saja, tidak dilihat sebagai salah satu mata rantai ekosistem. Kepentingan manusia dalam hal ini kepentingan para investor lebih diutamakan, atas nama investasi. Keberadaan komodo yang masih hidup sampai sekarang dikarenakan ekosistem di kawasan tersebut terjaga beratus tahun lamanya oleh masyarakat lokal, harus dikesampingkan. Adanya perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo membuktikan hal tersebut, semula disana hanya memiliki zona inti dan zona rimba namun kemudian dikembangkan, sehingga muncul zona pemanfaatan. Perubahan zonasi ini tentunya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah.

Menurut  Ketua Formapp Mabar, Aloysius Suhartim Karya, pemerintah mengutak-atik kebijakan di dalam kawasan dan memfasilitasi masuknya investasi bisnis di dalam kawasan Taman Nasional Komodo, “Kebijakan ini hanya akan memberikan keuntungan ke pengusaha besar di masa mendatang," katanya kepada Tagar, Kamis 29 Oktober 2020. Beberapa rencana pemerintah yang mendapat penolakan tersebut adalah  pemberian izin investasi Sarana Pariwisata Alam (IUPSWA) kepada  beberapa perusahaan swasta. Kemudian  menjadikan Pulau Komodo dan perairan sekitarnya sebagai destinasi wisata ekslusif super premium yang pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Flobamora (BUMD Pemprov NTT) dan pihak lain. Praktek ini merupakan bentuk monopoli bisnis yang merugikan masyarakat dan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo. 

Eksploitasi seperti ini memang akan selalu terjadi, sebab dalam sistem demokrasi aturan bisa dirubah-rubah sesuai dengan pesanan,  karena rezim yang berkuasa harus melakukan balas budi kepada para pengusaha  yang telah membantunya menduduki kekuasaan, dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk memuluskan bisnis mereka seperti mengeluarkan sejumlah kebijakan dan merubah regulasi yang ada sesuai pesanan. Sektor pariwisata yang digenjot pemerintah merupakan gambaran nyata praktek ekonomi kapitalisme dalam sistem demokrasi, sehingga kawasan konservasi yang seharusnya dijaga kelestariannya bisa diekploitasi untuk kepentingan pemilik modal.

Terungkap pula bahwa Labuan Bajo bakal menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan ASEAN Summit pada 2023 mendatang, sehingga Luhut mendorong semua pihak agar terus meningkatkan dukungan infrastruktur di kawasan tersebut.  Pembangunan ini sangat kontra produktif dengan agenda ekologi yang dimandatkan KTT 2017, yakni isu perubahan iklim dan ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan.

Mengeksploitasi Kawasan Konservasi sebagai Kawasan Wisata Merugikan Manusia dan Lingkungan 
Di dalam sistem kapitalisme, sektor pariwisata dijadikan salah satu sektor yang diandalkan untuk menambah pendapatan negara dan diandalkan untuk berperan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan catatan BPS, nilai transaksi ekonomi yang diciptakan akibat kegiatan pariwisata pada tahun 2017 mencapai Rp 634 triliun. Pariwisata juga menyumbang devisa yang sangat besar, pada tahun 2018 mencapai US$ 14,1 miliar, setara dengan Rp 197,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.000/US$). Jumlah tersebut juga tercatat lebih dari separuh total devisa seluruh sektor jasa pada tahun yang sama (cnbcindonesia.com 21/8/2019).

Menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif perekonomian terlebih bila wilayahnya merupakan kawasan konservasi dapat menimbulkan problem besar terhadap lingkungan, merusak bentang alam yang dapat mengganggu kehidupan satwa disana. Semua kerugian itu tidak bisa digantikan dengan pendapatan yang diperoleh dari kunjungan wisatawan. Selain itu dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat. Masalah-masalah sosial sering terjadi di masyarakat yang wilayahnya dikembangkan menjadi kawasan wisata, kebudayaan masyarakat lokal lambat laun harus menyesuaikan dengan kebutuhan pariwisata yang dapat menyebabkan perubahan perilaku masyarakat karena  mengikuti gaya hidup liberal wisatawan. Dengan demikian kerugian yang timbul tidak hanya bagi lingkungan dan satwanya namun juga bagi manusia. Padahal sudah diketahui bersama Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam dan lautnya, hutan dan perkebunannya, termasuk minyak bumi dan mineralnya, yang apabila diolah dengan benar dapat menjadi sumber pendapatan negara yang luar biasa besarnya, sehingga bila dibandingkan dengan pendapatan dari sektor pariwisata, maka pemasukan dari sektor pariwisata menjadi tidak berarti. 

Pengaturan Islam tentang Wilayah Konservasi (Hima) dan Solusi Islam Bagi Pendapatan Negara
Islam diturunkan sebagai pedoman hidup yang lengkap bagi manusia dan akan menjadi rahmat bagi seluruh alam apabila diterapkan seutuhnya untuk mengatur semua urusan manusia, termasuk melestarikan dan  memanfaatkan alam tanpa merusaknya.  Di dalam Islam terdapat sebuah konsep perlindungan untuk sebuah kawasan yang disebut hima. Hima secara umum berarti kawasan tertentu dari sebagian barang milik umum, seperti hutan yang dilindungi untuk kemashalatan rakyat, baik fungsi lingkungan, seperti untuk menjaga kelestarian alam, sehingga di dalamnya ada sejumlah larangan untuk berburu dan mengeksploitasi tanaman.

Nabi SAW pernah menetapkan sejumlah kawasan di sekitar Madinah sebagai hima. Salah satunya adalah Hima an-Naqi dekat Madinah, yang di dalamnya ada larangan berburu dalam radius 4 mil dan larangan merusak tanaman dalam radius 12 mil. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Islam, Pulau Rinca yang masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Komodo termasuk wilayah hima yang seharusnya dilindungi, karena merupakan kawasan hewan endemik komodo yang harus dijaga kelestariannya, bukan untuk dieksploitasi.
 
Lalu bagaimana solusi Islam untuk pemasukan negara, apabila sektor pariwisata tidak dijadikan lokomotif perekonomian ? Menurut syariat Islam, terdapat empat sumber tetap bagi perekonomian, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan jasa, yang menjadi tulang punggung bagi negara. Selain keempat sumber tetap ini, negara mempunyai sumber lain, melalui zakat, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah hingga dharibah. Semuanya ini mempunyai kontribusi yang besar dalam membiayai perekonomian negara.

Dalam Islam dikenal kepemilikan umum, yang tidak bisa diprivatisasi oleh swasta sesuai Hadits Rasulullah :

ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ

Tiga hal yang tidak boleh untuk dimonopoli; air, vegetasi, dan api (HR Ibnumajah 2464)

.الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ

Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram. Abu Sa'id berkata, yang dimaksud adalah air yang mengalir (HR Ibnumajah 2463).  Artinya bahwa sumber daya air (sungai, danau, laut), vegetasi (hutan, padang rumput), api (migas, batu bara, dll) adalah milik rakyat yang  dikelola negara.  

Dengan menerapkan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kepemilikan umum, negara akan memiliki sumber penghasilan yang cukup, sehingga tidak perlu membuka kawasan konservasi yang dilindungi, Kawasan Taman Nasional Komodo untuk dijadikan sumber pendapatan negara. Demikianlah, hanya dalam sistem Islam berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan solusi yang membawa kebaikan dan keridloan Allah SWT.

Wallahua'lam bishawwab