Analis PKAD : Perpres Terorisme Bukan Hal yang Dibutuhkan Indonesia Saat Ini

Mercusuarumat.com. Pada (15/1), Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Terorisme. Isinya berupa Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, sebagaimana dikutip Republika menyebut, bahwa rancangan yang disebut RAN PE ini bertujuan melibatkan semua pihak dalam memberantas terorisme. 

“ Bertujuan meningkatkan rasa aman wargan negara dari ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” katanya.

Terkait hal ini, Analis Politik dari Pusat Kajian Analisis Data, Hanif Kristyanto, memberikan tanggapannya.
Menurutnya, Perpres yang hadir saat pandemi terjadi ini menarik. Dalam artian, peraturan hadir di tengah banyaknya bencana yang melanda Indonesia.

“Jauh melenceng dari kebutuhan Indonesia,” katanya.

Selain itu, ia juga menyebut potensi bahaya dari Perpres ini. Ia khawatir aturan baru ini akan jadi alat adu domba. Mengingat isinya membuka ruang rakyat untuk melaporkan.

“Bisa jadi legitimasi satu pihak untuk memukul pihak lain,” tambahnya.

Terlebih lagi, ia menambahkan, berkaca pada pengalaman, tuduhan terorisme kerap di alamatkan kepada umat Islam yang menginginkan syariah kaffah. Kadang juga dilekatkan pada umat Islam dengan ciri-ciri tertentu.
.
Label:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget