APBN 2021: Jauh dari Fokus Akhiri Pandemik


APBN 2021: JAUH DARI FOKUS AKHIRI PANDEMIK
Oleh: Indra Fajar Alamsyah

Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 956,3 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit fiskal ini mencapai 6,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Banyak ekonom yang memperingatkan jika hal ini akan sangat berbahaya mengingat akan ancaman pemulihan ekonomi akibat dampak virus Corona (COVID-19) yang akan berlangsung lama. Namun di tengah kondisi serba berbahaya ini, pemerintah RI tampaknya masih tidak fokus menghentikan inti masalah. Terlihat jelas dari penetapan anggaran belanja infrastruktur yang melonjak tajam dari Rp281,2 triliun pada 2020 menjadi Rp414 triliun untuk 2021. Mengherankan, disaat seharusnya fokus pada sektor kesehatan, justru tetap nekat belanja untuk infrastruktur. Selain anggaran infrastruktur yang begitu besar, hal mengherankan lainnya adalah ketika disetujui anggaran jumbo untuk pertahanan, yang didalamnya ada kepolisian dan badan intelijen negara (BIN). Apabila dijumlahkan anggaran Pertahanan dan Polri, maka anggaran belanja pertahanan dan keamanan mencapai Rp303,8 triliun pada 2021. Khusus untuk BIN juga menjadi pertanyaan besar, sejak era Jokowi anggaran BIN terus melesat. Pada 2014 anggaran BIN hanya Rp1,8 triliun, tahun 2021 menjadi Rp9,2 triliun. Tentu publik bertanya dalam kondisi pandemik seperti ini pun, mengapa anggaran BIN terus meroket?

Berkebalikan, pemerintah menurunkan anggaran kesehatan dalam APBN 2021 dibanding 2020. Anggaran itu dipangkas dari Rp212,5 triliun di tahun 2020 menjadi Rp169,7 triliun pada 2021. Para ekonom membaca ini sebagai langkah menjauh dari arah untuk menghentikan pandemik COVID-19. Padahal, bagi negara-negara lain, tahun 2021 adalah tahun berbenah, dari kesalahan-kesalahan langkah pada tahun 2020. Daniel Béland dkk menerbitkan artikel ilmiah mereka berupa analisis perbandingan kebijakan publik yang terbit di Journal of Comparative Policy Analysis awal 2021. Mereka mengkritik habis-habisan tiga negara AS, Kanada dan Meksiko untuk tidak bermain-main lagi dengan anggaran belanja negara, dimana semua fokus harus diarahkan pada sektor public health demi penuntasan pandemik.
Untuk anggaran sektor infrastruktur yang terus berlanjut tidak bisa diganggu walau apapun yang terjadi, ekonom World Bank, Charles Kenny dalam risetnya di Journal of Development Studies, membeberkan fakta-fakta bahwa sektor infrastruktur adalah lahan paling basah untuk melakukan korupsi sekaligus paling berbelit untuk dilakukan audit di negara-negara berkembang. Sehingga wajar jika ada analisa bahwa para pemburu rente proyek masih begitu kuat dalam menentukan arah public policy di Indonesia, mereka tidak ingin berhenti walau publik sedang menderita karena pandemik. Untuk anggaran fantastis dalam kepolisian dan intelijen, banyak pengamat politik yang terus mengkhawatirkan kekuasaan semakin mengarah kepada dictatorship.

Sejarah mencatat pada tahun 1934 ada negara yang memberikan anggaran fantastis untuk kepolisian dan intelijen, Robert Gellately seorang profesor sejarah Eropa terkemuka dalam bukunya “Backing Hitler: Consent and Coercion in Nazi Germany” menyebut negara itu adalah negara Jerman pada masa Hitler. Dengan anggaran besar untuk kepolisian (Ordnungspolizei, Sicherheitspolizei & Sicherheitsdienst) dan intelijen (Gestapo & Sicherheitsdienst) itu Hitler merubah haluan negara kepada dictatorship with absolute power. Gellately juga menerangkan prioritas anggaran tinggi untuk kepolisian dan intelijen adalah salah satu ciri negara represif. Sehingga membaca APBN 2021 jumbo untuk sektor ini memberikan rasa keheranan sekaligus kekhawatiran publik Indonesia yang begitu besar.

Spekulasi publik adalah ketika pemerintah tidak menjadikan fokus pengentasan pandemik sebagai prioritas dan berakibat sangat buruk bagi publik, sedangkan publik hanya akan dibuat bungkam dengan anggaran besar ‘keamanan’. Hal ini hanya semakin menunjukkan betapa kesalahan langkah menjalankan negeri ini terus dipertontonkan. Sektor kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas utama nyatanya bukan pilihan untuk APBN 2021. Selain itu sebenarnya ada sektor lain yang sangat membutuhkan prioritas selain kesehatan, yaitu pendidikan. Dimana pembelajaran jarak jauh yang dijalankan memunculkan masalah dimana-mana, terutama dalam ketersediaan media pembelajaran. Masalah-masalah besar ini seperti tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur dan kepolisian jika mengacu APBN 2021.

Padahal sebelum Pilpres, kepemimpinan pada pemerintahan ini senantiasa dibanding-bandingkan dengan Umar Ibn Khattab ra. Yang dimana Umar ra. pada kasus krisis Ramadah tahun 18H, mengalokasikan anggaran negara untuk fokus menghadapi krisis akan wabah kelaparan dan menghentikan beberapa program yang dianggap strategis sebelumnya. Artinya sangat bertolak belakang dengan saat ini dimana APBN 2021 mayoritas dikeluarkan bukan untuk menangani masalah darurat yang ada. Sehingga sangat logis ketika banyak ahli dan pengamat yang menyerukan pemerintahan saat ini untuk berhenti dari blunder kebijakan yang akan menyengsarakan publik, dan mengakui telah gagal selama ini. Sehingga sisa-sisa harapan dari anggaran yang tersisa ini dapat dipergunakan dengan maksimal hanya untuk fokus mengakhiri pandemik COVID-19 di Indonesia, bukan terus semakin terpelosok dalam jurang karena kepentingan politik dan bisnis segelintir orang di lingkaran kekuasaan sedangkan publik hanya disuguhi kebijakan trial and error yang menyengsarakan. Wallahu a'lam bish-shawab.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget