Bencana, Deforestasi dan Black Hole Kapitalisme


BENCANA, DEFORESTASI DAN BLACK HOLE KAPITALISME
Oleh:
Indra Fajar Alamsyah
Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (Hilmi)


Bencana banjir yang terhitung amat besar berbanding tahun-tahun sebelumnya di Kalimantan Selatan merupakan suatu sinyal adanya pemburukan lingkungan yang kian parah. Uniknya, tanggapan dari penanggung jawab nomor satu di negeri ini adalah sebuah komentar hampa yang seolah tak mampu meraba akar masalah. Bukti setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalsel kebanjiran, dengan ketinggian air mencapai 2-3 meter. Staf Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, M. Jefri Raharja menegaskan banjir tahun ini lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. "Iya, lebih parah dari 2020 kemarin." ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (14/1/2021). Pihak Walhi sendiri menegaskan komentar hampa penanggung jawab negara berupa alasan karena curah hujan tinggi langsung diluruskan oleh mereka. Walhi menyebut masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus adalah faktor utama dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Mereka menambahkan bencana semacam ini terjadi akibat akumulasi dari bukaan lahan dari beban izin konsesi hingga 50 persen dikuasai tambang dan sawit.

Mari kita tambahkan fakta-faktanya, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki sumber daya hutan terbesar. Namun, kekayaan hutan di Indonesia setiap tahun grafiknya mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh laju deforestasi yang masih begitu tinggi. Deforestasi adalah situasi hilangnya tutupan hutan beserta segala aspeknya yang berdampak pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Dari data Forest Watch Indonesia, selama tahun 2000 sampai 2017, tercatat Indonesia telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektar atau setara dengan 161.676 kali luas Kota Bandung. Dan deforestasi yang paling parah di Indonesia salah satunya adalah terletak di Kalsel, yang fungsi hutan dirubah menjadi kebun sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan (2020) mencatat, luas lahan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan mencapai 64.632 hektar

Saya tidak akan berpanjang lebar mengenai buruknya deforestasi terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan, dalam perspektif sempit saja kita bisa lihat dan rasakan langsung di Kalsel. Saya akan langsung kepada inti masalah deforestasi, yaitu karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Sejak jauh-jauh hari tepatnya pada tahun 1983 Ramachandra Guha menerbitkan sebuah komentar ilmiah berjudul “Colonialism, Capitalism and Deforestation” yang terbit di Journal of Social Scientist. Guha memberikan pandangan tajam mengenai hubungan antara sistem kapitalisme dan deforestasi yang tidak dapat dipisahkan, dimana pada akhirnya adalah bentuk kolonialisme/penjajahan yang sebenarnya tidak pernah pergi dari tempat dimana kapitalisme diterapkan. Para kapitalis yang bersembunyi dibalik kekuasaan atau mereka sendiri yang menjelma menjadi kekuasaan itu nyatanya adalah orang-orang yang melanggengkan penjajahan atas sumber daya alam (dalam konteks ini hutan) dengan membuat deforestasi masif yang merusak dan menghasilkan korban masyarakat.

Contoh kasus Indonesia adalah dengan landasan UU Mineral dan Batu Bara juga UU Cipta Kerja yang penuh potensi untuk melahirkan penjahat lingkungan kelas kakap. Dalam kasus Kalsel, Greenpeace Indonesia menyatakan aturan-aturan hukum itu terutama UU Cipta Kerja memberikan karpet merah bagi kelanggengan usaha tambang di Kalimantan Selatan. Greenpeace Indonesia juga membuka data dimana perusahaan milik saudara kandung Menteri BUMN Erick Thohir, Garilbaldi Thohir dan Bakrie Group diantara yang langsung mendapatkan ‘kenikmatan’ dari UU pro deforestasi. PT Adaro milik keluarga Erick Thohir (Menteri BUMN) itu memiliki konsesi tambang batu bara 31.380 hektar di Kalsel juga akan dengan sangat mudah melakukan perpanjangan izin tanpa harus melepaskan areanya saat ini, juga ada PT Arutmin yang sedang pesta pora karena baru mendapat perpanjangan kontrak untuk 10 tahun pada November 2020 lalu. Melalui UU Minerba, sambung dia, perusahaan tambang itu bisa kembali memperpanjang izin setelah 2030.

Itulah segelintir contoh bagaimana para pemodal yang berada dibalik kekuasaan atau sampai menduduki kekuasaan untuk memuluskan akumulasi kapital mereka tanpa peduli lingkungan. Teriakan selamatkan alam Indonesia dari keserakahan segelintir konglomerat ini semakin menggema, dari mulai desakan kepala negara untuk memanggil para penjahat lingkungan itu hingga gema pencabutan UU Cipta Kerja dan UU Minerba, atau desakan mensegerakan pengesahan RUU Masyarakat Adat dan RUU Energi Terbarukan, ini semua diteriakkan oleh para aktivis lingkungan dan publik. Pertanyaannya adalah kapan sinar terang itu akan datang? Padahal sejarah mencatat sejak masa kolonialisme Belanda hingga hari ini deforestasi dan perusakan alam pada umumnya terus naik dan semakin masif. Pada masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) (1602‒1769) Hutan pada masa ini merupakan domain susuhunan, bupati, dan VOC. Melalui kontrak dengan Susuhunan Pakubowono I pada tahun 1705, 1709, 1733, 1743 dan kontrak dengan Susuhunan Pakubowono II pada tahun 1760 semua daerah Kasunanan dilimpahkan haknya kepada Kompeni untuk semua daerah Kasunanan. Seluruh hutan menjadi ”Hutan Kompeni.” Apa bedanya dengan kini dimana hutan menjadi “Hutan Konglomerat”?

Disinilah titik poin kita untuk memikirkan mengapa sejak sebelum kemerdekaan hingga kini dikatakan negeri ini sudah merdeka puluhan tahun namun kondisi justru semakin parah dalam? Adalah terletak pada kesalahan sistemik dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme dari bentuk negara sekuler yang melahirkan fokus para konglomerat untuk berlomba melakukan akumulasi kapital. Japhy Wilson dan Manuel Bayón dalam riset mereka yang berjudul “Black Hole Capitalism” yang terbit tahun 2016 di Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action. Penelitian mereka menggunakan sebuah metafora yang luar biasa untuk ukuran sebuah jurnal akademis. Wilson dan Bayón menggambarkan sistem kapitalisme adalah sebuah black hole (lubang hitam), dimana pada istilah aslinya black hole adalah mengacu pada tempat di mana gravitasi memiliki daya tarik sangat kuat sehingga cahaya tidak bisa keluar yang dipopulerkan dalam proses Radiasi Hawking. Sedangkan dalam metafora yang dibuat oleh Wilson dan Bayón, black hole kapitalisme adalah dimana sistem kapitalisme akan menarik kuat semua hal yang ada di dunia, terutama kehidupan umat manusia dan kehidupan sosialnya pada lubang hitam dan melenyapkannya. Dari fenomena deforestasi dan kerusakan alam yang senantiasa melekat pada sistem kapitalisme kita semakin sadar dalam sekejap lagi jika dibiarkan kita semua akan ditarik oleh black hole itu. Sebuah pelajaran berharga, yaitu sistem kapitalisme dan berbagai kerusakan adalah satu kesatuan. Sehingga memperbaiki sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia terutama dalam penanganan lingkungan tidak akan pernah terjadi selama tidak mengganti sistem yang mengandung black hole ini.

Jika sistem Islam yang diterapkan, akan lain lagi alurnya. Dalam Islam hutan adalah termasuk bentuk kepemilikan umum yang haram diserahkan kepada individu/swasta, hal ini murni merupakan milik umum yang wajib dikelola oleh Negara. Sehingga dengan tegas dari awal sudah menutup pintu konglomerat untuk masuk bermain di sektor ini. Konsekuensi dari haram adalah, jika kepala negara/pejabat terkait yang melanggar/berbuat keharaman dengan menyerahkan hutan kepada swasta dapat diberhentikan dengan segera. Berbeda dengan sistem saat ini dimana aturan-aturan hukum dapat dirubah tergantung kepentingan rezim yang berkuasa. Sebelum semua terlambat, kehancuran semakin menjadi, bencana alam akibat keserakahan semakin parah dan kehidupan sosial-ekonomi menuju kehancuran, sudah saatnya kita memindahkan cara dalam menjalani kehidupan hanya berdasarkan sistem hakiki yang penuh dengan kebaikan bagi manusia, yaitu sistem Islam. Wallahu a'lam bish-shawab

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget