Pengamat Politik Ini Sebut Bencana Banjir Karena Salah Kelola Negara

mercusuarumat.com - Salah kelola negara. Itulah kesimpulan yang disampaikan oleh Luthfi Afandi, Analis Politik dari Indonesia Justice Monitor pada (20/1) menanggai bencana banjir yang terjadi di Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan.
Menurutnya, berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah menjadi penyebab banjir terjadi. Bukan semata karena curah hujan tinggi dan sungai meluap sebagaimana yang dinyatan Presiden Joko Widodo.

“Banjir ini disebabkan kebijakan pemerintah yang pro pada kapitalis. Akibat salah kelola negara. Karena didukung regulasi pemerintah, perusahaan tambang bebas melakukan eksploitasi, lahan jadi gundul, dan ketika hujan besar sulit diantisipasi,” ujar Luthfi.

Ia lantas membeberkan data tentang deforestasi yang mengubah fungsi banyak lahan di Kalimantan. Lahan-lahan yang semula hutan berubah menjadi lahan pertambangan dan sawit. Dengan berkurangnya fungsi hutan, banjir jadi sulit dibendung.

“Hutan itu memiliki fungsi sangat banyak, selain penghasil oksigen, juga membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan ketiadaan hutan, tidak ada yang menahan laju air,” jelasnya.

Ia juga menyangkan, pemerintah malah terkesan menutupi kenyataan ini. Menurutnya, ada indikasi bahwa pemerintah melindungi para pengusaha dan investor tambang di Kalimantan.

“Pernyataan presiden seolah menutupi penyebab utama banjir itu sendiri. Terkesan melindungi para investor dan pengusaha tambang di Kalimantan,” katanya.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget