February 2021

Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Mercusuarumat.com - Oleh: Listyani
Ibu Rumah Tangga dan Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga

Pemerintah kembali menaikkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp627,9 triliun. Kenaikan anggaran PEN ini diketahui telah naik sebanyak 4 kali sejak awal tahun 2021. (1). 4 Januari 2021, anggaran PEN naik menjadi Rp 403,9 triliun. (2). 26 Januari 2021 menjadi Rp 533,09 triliun. (3). 3 Februari 2021 naik lagi menjadi Rp 619 triliun. (4). 5 Februari 2021 menjadi Rp 627,9 triliun.

Artinya PEN telah mengalami peningkatan sebanyak 55,4% dari pertama kali dicetuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Kunta Wibawa Dasa Nugraha menjelaskan, anggaran bertambah cukup besar karena pemerintah mendukung bidang kesehatan tahun ini. 
Dilansir dari CNN Indonesia (7/2/2021), berikut perincian anggaran PEN 2021 terbaru. (1) kesehatan. Alokasi anggaran akan mencapai Rp133,07 triliun. Angka ini naik dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp63,51 triliun. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana serta alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk PBPU/BP. (2) perlindungan sosial. Alokasi anggaran program ini akan mencapai Rp148,66 triliun, namun pagunya masih kalah dibanding PEN 2020 mencapai Rp220,39 triliun. (3) Dukungan UMKM dan Koperasi. 

Alokasi anggaran tahun ini akan tembus Rp157,57 triliun, meski tak sebesar tahun lalu mencapai Rp173,17 triliun. (4) Insentif Usaha dan Pajak. Alokasi untuk insentif usaha dan pajak sebesar Rp47,27 triliun, susut dari sebelumnya Rp56,12 triliun pada PEN 2020. (5). Program Prioritas. Alokasi  program ini meningkat dua kali lipat dari Rp66,59 triliun pada PEN 2020 menjadi Rp141,36 triliun pada tahun ini. Dana dialokasikan untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan (food estate), pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya seluruh kementerian/lembaga, kawasan industri, hingga program prioritas lainnya.

Pemerintah menaikan anggaran untuk mendukung bidang kesehatan. Namun apakah tujuan ini akhirnya bisa menurunkan kasus Covid-19? Bagaimana strategi pemerintah menangani pandemi di tahun 2021 yang masih saja membayangi dan belum tau kapan akan benar-benar berakhir?

Pertanyaan ini menjadi tolak ukur sejauh mana efektivitas anggaran bagi pemerintah yang gemar berutang dan memajaki rakyat untuk menambah devisa.

Anggaran Bertumpu pada Pajak dan Utang
Dengan bertambahnya anggaran pada tahun 2021, pembiayaan anggaran negara masih bertumpu pada pajak dan utang. Kementerian Keuangan menyebutkan, pembiayaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021  mencapai Rp1.006,4 triliun.

Masih lekat dalam ingatan bagaimana gencarnya pemerintah mencari pendapatan melalui pajak, seperti tarikan pajak pulsa dan token listrik yang berlaku tahun ini. Hampir semua barang yang kita konsumsi dikenai tarif pajak. Itu berarti kenaikan anggaran negara berimbas pula pada pertambahan tarikan pajak dan pembiayaan utang negara.

Raden Pardede, Tim Asisten Menko Perekonomian dalam diskusi virtual yang bertajuk Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional, pada Desember 2020 pernah mengatakan utang pemerintah membengkak, penerimaan negara anjlok, sementara belanja negara melonjak.

“Mungkin 2-3 tahun atau 4 tahun akan datang (bisa bayar utang). Pemerintah harus tarik pajak lebih banyak lagi supaya bisa menutup akibat utang yang naik akibat dari program PEN ini,” kata dia.
Inilah konsekuensi menjadikan pajak dan utang sebagai sumber pendapatan negara. Pajak ditarik untuk menutupi kekurangan kas negara. Utang diambil untuk biayai pembangunan. Sementara kekayaan alam negeri ini justru dijual kepada asing.

Prioritas Anggaran Dimasa Pandemi?
Anggaran kesehatan memang mengalami kenaikan, namun anggaran untuk sektor lainnya juga sangat besar. Pemerintah masih menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 mencapai Rp414 triliun. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah masih saja berambisi menggencarkan pembangunan infrastruktur. Namun infrastruktur mana yang dimaksud?

Jika pembangunan infrastruktur diperuntukkan bagi sistem kesehatan dan pendidikan, tentu masyarakat tidak keberatan. Namun, jika infrastruktur yang dimaksud dalam rangka menggenjot investasi, pasti beda cerita. Pasalnya, pemerintahan saat ini memang dikenal sebagai pemerintahan yang sangat welcome dengan investasi dan utang luar negeri, terutama di sektor industri dan pariwisata.
Terlebih perhatian pemerintah terhadap penanganan pandemi Covid-19 juga terkesan setengah hati. Kebijakan tarik ulur dalam menangani pandemi mengakibatkan kasus positif Covid-19 di Indonesia tak kunjung mereda. Justru berulang kali memecahkan rekor baru.

Kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan juga makin longgar. Semua itu bermula dari penanganan yang tidak tepat. Meski anggaran terus bertambah, apakah berimplikasi pada angka penurunan Covid-19? 

Berbicara penanganan, tidak hanya membutuhkan ketegasan pemimpin dalam mengambil kebijakan, tapi juga efektivitas pengelolaan anggaran agar tepat sasaran dan tidak ada ruang bagi mereka yang berniat korupsi.  Karena nyatanya dilapangan masih saja anggaran yang telah dibuat tidak tepat sasaran, bahkan menimbulkan masalah baru ditengah-tengah masyarakat yang sudah begitu rupa permasalahannya.

Anggaran Negara di Sistem Islam
Setiap negara pasti memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tidak terkecuali  dalam sistem pemerintahan Islam. Negara Khilafah memiliki mekanisme pengelolaan anggaran negara. Bedanya, APBN negara Khilafah tidak dibuat tiap tahun.

APBN Khilafah tidak membutuhkan pembahasan dengan Majelis Umat. Khalifah memiliki hak tabanni dalam menyusun APBN negara. APBN yang telah disusun kepala negara (khalifah) dengan sendirinya akan menjadi UU yang harus dijalankan seluruh aparatur pemerintahan.

Adapun mengenai pos-pos anggaran, negara Khilafah memiliki institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya untuk kaum muslim yang berhak menerimanya yaitu Baitulmal.

Baitulmal terdiri dari dua bagian pokok. Bagian pertama, berkaitan dengan harta yang masuk ke dalam Baitulmal, dan seluruh jenis harta yang menjadi sumber pemasukannya. Bagian kedua, berkaitan dengan harta yang dibelanjakan dan seluruh jenis harta yang harus dibelanjakan.

Di dalam Baitulmal, terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Pertama, bagian fai’ dan kharaj yang meliputi ghanimah, anfal, fai’, khunus, kharaj, status tanah, jizyah, dan dharibah (pajak).
Kedua, kepemilikan umum meliputi minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus. Bagian harta kepemilikan umum dibuat tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainnya.

Ketiga, sedekah yang disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu zakat uang dan perdagangan; zakat pertanian dan buah-buahan; zakat unta, sapi, dan kambing. Untuk pos zakat juga dibuatkan tempat khusus agar tidak bercampur dengan harta lainnya.

Untuk pemasukan negara, khilafah memiliki berbagai jenis harta yang bisa dikelola untuk membelanjakannya sesuai koridor syariat. Bagian pembelanjaan ini dilakukan Baitulmal.
Merujuk kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, pengeluaran atau penggunaan harta Baitulmal ditetapkan berdasarkan enam kaidah. Kaidah tersebut didasarkan pada kategori tata cara pengelolaan harta.

Pertama, harta yang mempunyai kas khusus dalam Baitulmal, yaitu harta zakat. Harta tersebut adalah hak delapan golongan penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Qur’an. Apabila harta tersebut tidak ada, hak kepemilikan terhadap harta tersebut oleh para mustahik tadi gugur.

Kedua, harta yang diberikan Baitulmal untuk menanggulangi terjadinya kekurangan, serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Misalnya, nafkah untuk para fakir miskin dan ibnu sabil, serta untuk keperluan jihad. Untuk semua keperluan ini, penafkahannya tidak didasarkan pada ada-tidaknya harta tersebut di Baitulmal hak tersebut bersifat tetap, baik ketika harta itu ada maupun tidak ada.
Ketiga, mengenai harta yang diberikan Baitulmal sebagai suatu pengganti atau kompensasi (badal/ujrah). Yaitu, harta yang menjadi hak orang-orang yang telah berjasa, seperti gaji tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya.

Keempat, harta yang bukan sebagai pengganti atau kompensasi, namun dibutuhkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan secara umum. Misalnya, sarana jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya yang dianggap urgen (penting atau mendesak).

Disebut urgen karena umat akan mengalami penderitaan atau mudarat jika sarana-sarana itu tidak ada. Penafkahan Baitulmal  untuk keperluan ini juga tidak didasarkan pada ada-tidaknya harta.
Kelima, pemberian harta untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan sebagai pengganti atau kompensasi, dan juga tidak bersifat urgen. Misalnya, pembuatan jalan alternatif setelah ada jalan yang lain, membuka rumah sakit baru sementara keberadaan rumah sakit yang lama telah cukup memadai, dan sebagainya.

Penafkahan negara untuk keperluan ini ditentukan oleh ketersediaan harta dalam Baitulmal. Apabila tidak tersedia, penafkahan tersebut menjadi gugur, dan kaum muslimin tidak wajib membayar untuk keperluan ini.

Keenam, harta yang disalurkan Baitulmal karena unsur kedaruratan, seperti paceklik, kelaparan, bencana alam, serangan musuh, dan lain sebagainya. Untuk kondisi ini, ada-tidaknya harta di Baitulmal tidak menggugurkan ataupun menangguhkan penafkahannya.

Prinsip pengeluaran Baitulmal ini akan berjalan manakala negara benar-benar menerapkan syariat Islam secara kafah. Pengelolaan anggaran negara juga tidak akan bertumpu pada pajak dan utang seperti halnya negara demokrasi.

Negara Khilafah tidak akan kekurangan sumber pendapatan karena sudah memiliki berbagai mekanisme dalam menghidupi rakyat dan negaranya.
 “Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).” (TQS. Surat Az-Zumar Ayat 54).
 “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”. (TQS. Surat al-Mâ`idah Ayat 50).

Wallahua'lam bishawab


mercusuarumat.com - Baru baru ini, pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri berisi larangan sekolah mewajibkan siswa berpakaian dengan atribut keagamaan tertentu.

Menanggapi kebijakan tersebut, Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI menyampaikan keberatannya.

Menurutnya, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan tujuan pendidikan.

"Kalau pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan, ini tak lagi mencerminkan pendidikan," cuitnya di akun Twitter pada (5/2)

Ia berpendapat, justru pemaksaan berpakaian itu adalah salah satu cara efektif dalam proses pembelajaran.

"Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yang baik dari perintah agama, karena untuk pembiasaan pelajar, " tambahnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah meninjau kembali SKB yang sudah diterbitkan tersebut.

"Ditinjau kembali atau dicabut," pungkasnya.

Protes pemulihan hubungan Uni Emirat Arab dan Israel di Gaza, Palestina

Mercusuarumat.com

Oleh: Ummu Hafidzah
Ibu Rumahtangga dan Penulis di Komunitas Rindu Syurga

Normalisasi Hubungan Dengan Israel
Normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh empat negara Arab yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko serta satu negara non-Arab Bhutan menjadi kado pahit bagi Palestina di tahun 2020. Kelima negara yang berdamai dengan Israel itu menandakan pengakuan resmi terhadap kedaulatan negara Yahudi itu.

Indonesia dan Oman berada di pusaran spekulasi melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Media Israel terus mengaitkan dua negara itu sebagai salah satu yang akan memperbaiki hubungannya dengan Israel.

Bahkan Media Israel mengklaim Indonesia sangat ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel seperti beberapa negara Arab. Rumor normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dan Israel kembali muncul setelah sejumlah negara Arab membuka kembali hubungan dengan negara Zionis itu. Selama ini, dunia Arab dan sebagian negara mayoritas Muslim memutus hubungan resmi dengan Israel sebagai bagian dari solidaritas terhadap Palestina yang sampai saat ini masih belum merdeka. 

Tetapi Klaim tersebut pun dibantah Kementerian Luar Negeri Indonesia. Melalui juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, pihaknya menyatakan menolak laporan sejumlah media bahwa “Israel akan membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam waktu dekat”. (BBC News Indonesia) karena selama ini Indonesia, sebagai negeri muslim terbesar di dunia, menyatakan diri sebagai negara netral dan mengklaim bahwa perjuangan Palestina menjadi napas diplomasinya. Termasuk menjadi salah satu negara yang lantang mengecam penindasan rezim zionis Israel terhadap rakyat Palestina (sindonews.com, 14/12/2020).

Langkah yang diambil kelima negara merupakan pukulan telak bagi inisiatif perdamaian yang diimpikan oleh rakyat Palestina. Kesepakatan negara-negara Arab dengan Israel itu dipandang sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina dan rakyatnya. 

Sedangkan dari pihak lain menyebutkan bahwa kesepakatan normalisasi hubungan tersebut  adalah upaya untuk menyelesaikan konfik Palestina dan Israel. Sebagaimana yang disebutkan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman al-Safadi menyatakan bahwa kesepakatan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel dapat berdampak pada konflik Palestina-Israel. Dalam sebuah pernyataan, al-Safadi mengatakan, kesepakatan itu akan terkait dengan tindakan yang akan diambil Israel dalam menyelesaikan konfliknya bersama Palestina. 

Normalisasi hubungan diplomatik ini bukan tanpa sebab. Kedua belah pihak jelas mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil hubungan resmi ini. Penjelasan hubungan normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab di atas sudah menunjukkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh bagi masing-masing negara. Selain keuntungan dari sisi ekonomi, garis besar keuntungan yang diperoleh baik oleh negeri-negeri Arab, Israel dan Amerika, adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan ekonomi Membuka Hubungan Perdagangan 
Hal ini bisa dilihat dari bagaimana UEA sebagai penginisiasi normalisasi hubungan dengan Israel, sudah membuka penerbangan langsung diantara dua negara ini. Selang beberapa hari setelah UEA mengumumkan damai, Bahrain mengambil langkah serupa.. Melansir kantor berita Bahrain, perjanjian tersebut mencakup hubungan ekonomi dan perdagangan, telekomunikasi, perdagangan layanan udara, pergerakan manusia, perbankan dan jasa keuangan, juga kerja sama antar kementerian luar negeri dan bidang-bidang lainnya yang saling menguntungkan. Selain itu, menurut Gulf News, para delegasi bertemu untuk membahas berbagai bidang tambahan untuk kerja sama potensial, termasuk penerbangan, perawatan kesehatan, teknologi, pariwisata, dan pertanian, serta membahas untuk merencanakan hubungan bilateral mereka. (Kompas.com, 19/10/2020).

Termasuk Bhutan yang merupakan negara kerajaan di Himalaya yang bertetangga dengan negara raksasa, seperti India dan China. Dikatakan pula bahwa pemerintah Bhutan menganggap Israel sebagai "negara yang maju di bidang teknologi dan inovasi yang bisa membantu Bhutan menjadi negara maju dan menggunakan lebih banyak eknologi canggih dan juga untuk memberi pelatihan kepada anak-anak muda". Malka menjadi wakil pemerintah Israel juga menyinggung soal kerja sama pariwisata, meski tidak disinggung secara detail tentang jumlah wisatawan dari Israel yang dibolehkan berkunjung ke Bhutan.

2. Bantuan dana dan investasi untuk pemulihan ekonomi dalam negeri
Bloomberg melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump mengiming-imingi pembiayaan tambahan berbunga lunak jika pemerintahan Jokowi melunak dan mau bergabung dengan empat negara mayoritas Muslim di jazirah Arab dan Afrika yang telah lebih dulu menormalisasi hubungan. Bahkan Media itu mengutip Kepala Eksekutif US-International Development Finance Corporation (Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional-AS/ DFC) Adam Boehler. Dalam wawancara di Hotel King David Yerusalem, Senin (21/12/2020), dia mengatakan bisa melipatgandakan portofolio US$ 1 miliar, jika Indonesia melakukan normalisasi alias menerima kedaulatan Israel.

Dikutip dari Arabnews, beberapa pejabat Sudan menganggap sulit untuk menolak tawaran Amerika agar Sudan melakukan normalisasi hubungan Israel. Sebab, apabila mereka menerimanya, maka Amerika berpotensi mengeluarkan Sudan dari daftar negara yang menyokong terorisme. Bagusnya lagi, dengan keluar dari daftar, maka Sudan bisa mencari pinjaman ke negara lain untuk menangani krisis ekonominya. 

Normalisasi hubungan diumumkan setelah Washington menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori kelompok teror. UU yang diloloskan Kongres AS itu juga menempatkan Khartoum (Ibu kota Sudan) dalam daftar negara penerima bantuan pandemi. Paket bantuan tersebut antara lain berupa pemutihan utang bilateral senilai USD 111 juta, dan dana talangan senilai USD 120 juta buat membayar utang Sudan kepada Dana Moneter Internasional (IMF). 

Hal ini pun diperoleh  Maroko, sekalipun  negara ini memiliki kedekatan dengan Palestina tetapi Maroko pun menandatangani perjanjian lain berupa penawaran dari Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional AS berupa investasi swasta di Maroko dan di sub-Sahara. Nilai investasi yang ditawarkan dalam bentuk kemitraan bisnis tersebut senilai 3 miliar dollar AS (Rp 42 triliun). 

3. Bantuan Militer untuk menjaga stabilitas keamanan wilayahnya dan perdagangan persenjataan
Dilansir dari kompas.com (23/12/2020), Mitra baru Israel juga menikmati keuntungan bilateral dari Washington, di mana dalam kasus Maroko, AS mengakui kedaulatannya atas Sahara Barat. Istana Kerajaan Maroko mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kesepakatan tersebut merupakan perkembangan besar yang mendukung perdamaian dan stabilitas regional. Pihak istana juga juga menegaskan kembali posisinya dalam mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan menyoroti "hubungan dekat" dengan komunitas Yahudi Maroko. Dengan Uni Emirat Arab, AS menawarkan penjualan senjata-senjata canggih termasuk jet teranyar F-35 yang hanya dimiliki Israel.
 
Pakar pertahanan dari Center for International Policy, William Hartung, menyebut perdagangan senjata sebagai pertimbangan penting dari kesepakatan normalisasi. Dengan menjadi sekutu Amerika, Uni Emirat Arab, Bahrain, serta Israel jadi mendapat akses bantuan pertahanan dari negeri Paman Sam tersebut. Hal itu, menurut Hartung, sudah terlihat ketika UEA dan Amerika mulai membahas soal pembelian pesawat tempur F-35. Walau belakangan Israel menghalangi hal tersebut, menyebutnya di luar kesepakatan normalisasi, tak tertutup kemungkinan hal itu berubah di kemudian hari. Bahrain pun, kata Hartung, pasti memasukkan perdagangan senjata dalam pertimbangannya. Dan, mungkin, akan lebih mudah dibandingkan UEA. Hal tersebut mengingat Amerika sudah pernah menjual F-16 ke mereka, apalagi setelah embargo diangkat pada 2017 lalu. 

4. Diplomasi Tradisional
Wakil Presiden dari Center for Strategic and International Studies, Jon Alterman, menyebut normalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain akan menyederhanakan diplomasi di Timur Tengah. Dengan begitu, penyelesaian-penyelesaian konflik di Timur Tengah diharapkan akan menjadi lebih mudah nantinya.

Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, sudah memberi sinyal soal itu. Ia mengatakan bahwa Amerika berambisi untuk terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah. Beberapa di antaranya adalah konflik negara Teluk Arab dengan Qatar, konflik dengan Iran, konflik wilayah Palestina - Israel, dan masih banyak lagi.

Mouin Rabbani dari Arab Studies Institute, berpendapat Amerika juga diuntungkan dari normalisasi ini. Menurutnya, ke depan akan lebih mudah bagi Amerika untuk memainkan pengaruh atau mengubah isu utama terkait konflik di Timur Tengah. Adapun target utama Amerika, kata ia, adalah Iran. 

Arab Saudi pun mengirimkan sinyal untuk berdamai dengan Israel. Pada 11/9/2020, Imam Abdulrahman al-Sudais menyampaikan khotbah Jumat yang mengampanyekan toleransi terhadap nonmuslim. Ia juga secara positif menceritakan hubungan Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi. Khotbah yang dijuluki “pengkhianatan dari mimbar suci” tersebut dianggap membawa pesan politik tersembunyi terkait normalisasi hubungan UEA-Israel. Sebelumnya, Saudi mengumumkan bahwa negaranya akan membuka wilayah udara bagi penerbangan antara Israel dan UEA. (dw.com, 13/9/2020) 

Sebelumnya, pada 23 November 2020, media Israel, Walla News dan Haaretz, menerbitkan laporan yang menyebutkan ada pertemuan rahasia antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). Dalam pertemuan itu turut hadir kepala badan intelijen Israel Yossi Cohen dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo.

Padahal pertemuan Arab Saudi-Israel-AS yang tak ubahnya politik “cinta segitiga” itu, dipastikan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Israel. Yakni, selain memudahkan jalan pendudukan Palestina, militer Israel juga mendapat sokongan yang lebih kuat lewat normalisasi hubungan dengan UEA dan Bahrain.

Tidak mustahil pula jika langkah UEA, Bahrain dan Sudan itu diikuti Qatar, Oman, Pakistan, ataupun Indonesia. Ambisi Donald Trump (Amerika) untuk meninggalkan jejak kepemimpinannya yang cukup singkat, kiranya menuai hasil. Dunia Islam mulai terang-terangan membuka hati untuk Israel. Berbagai pihak memandang kesepakatan normalisasi tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Palestina. Sebab, Palestina membutuhkan dukungan dari negara-negara Arab untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya dari kemungkinan dicaplok Israel.

Mencermati ini semua, sungguh ini adalah pengkhianatan yang nyata terhadap Islam. Ini bukan semata persoalan politik Jazirah Arab. Tapi juga dunia Islam secara keseluruhan. Terlebih karena di balik politik “cinta segitiga” ini, terdapat motif kapitalistik berupa keuntungan materi yang bagi Israel dan AS. Ini benar-benar perselingkuhan yang nyata dipertontonkan di dunia internasional. Mereka sama sekali tak empati pada kaum muslimin Palestina dan bumi Allah lainnya, yang telah dibantai rezim-rezim keji kaki tangan AS.

Kapitalisme : Sumber Pengkhianatan Penguasa Muslim
Salah satu problem mendasar umat Islam di dunia ini adalah kemiskinan. Fakta ini tidak bisa dipungkiri. Hanya segelintir negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim, yang cukup makmur dan maju dalam hal perekonomian dan industri. Itupun kebanyakan karena negara-negara ini (misalnya Brunei atau negara-negara di kawasan Arab Teluk) didukung oleh faktor sumber daya alam yang melimpah. Bukan oleh sumber daya manusianya. Selebihnya, kebanyakan negara-negara dengan warga mayoritas Muslim rankingnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Contoh nyata, lihat saja Pakistan, Sudan, Mesir, Bangladesh, Afganistan, Albania, Aljazair, Maroko, Mauritania, Chad, Azerbaijan, Sierra Leone, dan sebagainya.

Selain janji manis dari kultur kemakmuran yang ditawarkan oleh paham kapitalisme khas barat, negara adidaya, AS,  selalu memiliki kepentingan untuk memuluskan tujuannya. AS, penganut paham kapitalisme sejati, dengan pengaruhnya akan berusaha memainkan peran agar hegemoni kapitalisme bisa abadi.

Israel yang bisa diibaratkan sebagai tangan kanan hegemoni kapitalisme pun sengaja ditanam di tengah-tengah Timur Tengah. Sehingga negeri kaum muslimin menjadi mudah dijamah serta dipengaruhi hegemoni mereka.

Kapitalisme adalah racun yang sengaja ditiupkan musuh-musuh Islam. Mereka, para musuh Islam, tak akan berhenti memusuhi kita. Mereka akan menghalalkan segala cara agar Islam terpecah dan tunduk pada mereka. Dengan dalih kesepakatan damai bersama musuh, mereka mengambil alih tanah Palestina, bahkan mengadu domba antarnegara muslim. Investasi yang ditanam oleh para punggawa kapitalisme di negeri-negeri kaum muslimin pun menjadikan cengkraman mereka semakin kuat, sehingga sumber daya baik alam dan manusia dikuasai oleh asing dan aseng. Negeri kaum muslimin seperti macan ompong yang besar namun tak bisa apa-apa.

Daulah Khilafah Harapan Baru bagi Umat Islam
Daulah Khilafah adalah harapan umat Islam, yang dengan kekuasaannya akan mampu menghentikan pengkhianatan semua penguasa dunia Islam sekaligus membebaskan semua tanah kaum muslimin. Daulah Khilafah Islam menerapkan politik luar negeri berdasarkan metode (tharîqah) tertentu yang tidak berubah, yakni dakwah dan jihad. Metode ini tidak berubah sejak Rasulullah ﷺ. mendirikan negara di Madinah sampai keruntuhan Khilafah Islam tahun 1924.

Sangat berbeda dengan sistem Kapitalisme yang berasaskan matrealisme, dalam Negara Khilafah, akidah Islam adalah asas bagi seluruh bentuk hubungan yang dijalankan oleh kaum Muslim; menjadi pandangan hidup yang khas, menjadi asas dalam menyingkirkan kezaliman dan menyelesaikan perselisihan, menjadi asas dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, menjadi asas bagi aktivitas dan kurikulum pendidikan, menjadi asas dalam membangun kekuatan militer, juga menjadi asas dalam politik dalam dan luar negeri.

1. Sikap Politik Luar Negeri Khilafah Islam
Negara Islam (Khilafah) tidak mengenal politik luar negeri bebas aktif sehingga memberlakukan hubungan perang dengan kafir harbi fi’lan. Haram menjalin hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, pendidikan, perdagangan dan militer dengan negara mereka. Termasuk kerja sama investasi dan hutang luar negeri. Khilafah menutup celah penguasaan umat muslim atas umat lain. Adapun terhadap kafir harbi hukman boleh diberlakukan kerja sama bilateral sesuai isi teks-teks perjanjian. Hanya saja, dalam ekonomi, tidak boleh barang-barang yang haram dan bersifat strategis bagi negera termasuk menjual senjata atau sarana militer jika dapat memperkuat militer mereka untuk mengalahkan umat Islam. Adapun investasi dan hutang luar negeri tidak bisa dibaca kecuali sebagai metode penjajahan negara kafir harbi terhadap kaum muslimin.

2. Dakwah dan Jihad
Karena itu, menuntaskan permasalahan Palestina atau menghentikan semua teror yang menimpa kaum muslimin hanya bisa dilakukan kekuasaan yang berani menerapkan jihad sebagai ajaran Islam, meneladani petunjuk Rasulullah ﷺ., dan mencintai sesama muslim.
Jihad ditujukan untuk menyingkirkan para penguasa zalim dan institusi pemerintahan yang menghalangi dakwah Islam. Dengan begitu, dakwah Islam dapat sampai ke rakyat secara terbuka sehingga mereka dapat melihat dan merasakan keadilan Islam secara langsung, merasa tenteram dan nyaman hidup di bawah kekuasaan Islam. Rakyat diajak memeluk Islam dengan cara sebaik-baiknya, tanpa paksaan dan tekanan. Dengan penerapan hukum Islam inilah, berjuta-juta manusia di dunia, tertarik dan memeluk agama Islam.

Wallahua’lam bishawwab

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget