Tak Cukup Pidato Cabut Perpres Miras, Ini Langkah yang Harus Presiden Lakukan Setelahnya Menurut Pakar Hukum

mercusuarumat.com - Baru baru ini, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan akan mencabut lampiran Perpres mengenai izin invetasi minuman keras pada (2/3). Hal tersebut dilakukan presiden setelah mendapatkan protes dari berbagai pihak.

Namun, menurut Pakar Hukum, Profesor Suteki, apa yang presiden lakukan masih jauh dari cukup. Ia meningatkan hal lain yang mestinya presiden lakukan. Salah satunya dengan segera menerbitkan Perpres baru.
“Pencabutan perpres tidak sekedar pidato, tapi juga perpres baru,” katanya.

Ia menyatakan, selama belum ada Perpres yang merevisi, maka ungkapan pencabutan itu jadi tak bermakna.
Selain itu, Ia juga mengingatkan bahwa pencabutan lampiran perpres miras itu tak serta merta meniadakan industri miras di Indonesia.

“Kita masih punya perpres masa SBY tentang pengendalian dan pengawasan minol, investasi industri miras lama masih diwadahi,” tambahnya.

Selama masih ada aturan tersebut, maka peredaran miras akan masih berkembang meski masuk dalam usaha sektor tertutup.

“Selama pabrik berizin, gak mungkin di otak atik,” katanya.

Padahal, pemerintah mestinya lebih mengedapankan persoalan keselamatan rakyat ketimbang ekonomi.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, mestinya kepentingan ekonomi di nomor duakan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan betapa korban jiwa dan kekacauan yang ditimbulkan miras tak sedikit. Termasuk di 4 wilayah yang disinggung dalam Perpres miras.**

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget