Komisaris BUMN: Kompetensi Atau Balas Budi?

Ss Video cnbcindonesia


Mercusuarumat.com

Oleh: Ummu Hafidzah
Penulis di Komusnitas Rindu Surga

Tidak bisa dipungkiri penunjukan komisaris BUMN saat ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan. Bahwasanya penunjukkan Komisaris BUMN ini dinilai bukan berdasar kompetensi menegaskan pengelolaan negara dan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tapi untuk keuntungan pihak tertentu. Jabatan professional ini pun dinilai diberikan kepada pihak yang berjasa untuk menaikkan ke kursi kekuasaan sebagai balas budi.

Benarkah demikian?

Melihat sejumlah fakta berikut bisa jadi yang melatarbelakangi reaksi tersebut. Dilansir dari cnnIndonesia (29/05/2021), sejumlah nama yang pernah mendukung pencalonan Presiden Jokowi maupun wakilnya dalam Pilpres sebelumnya mendapatkan kursi komisaris di perusahaan pelat merah dan pengangkatan itu dilakukan melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.
Pengangkatan Abdee dilakukan oleh Erick melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat, (28/5) kemarin. Abdee adalah salah satu personel Slank, Band yang memang dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi bahkan sejak Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Nama Budiman Sudjatmiko yang dulu aktif di DPR dari Fraksi PDI Perjuangan pun tak kehilangan jatah. Dia diangkat menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPNV).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Said Aqil merupakan salah satu ulama kharismatik yang cukup dikenal luas di kalangan masyarakat muslim, khususnya warga NU. Di bawah kepemimpinannya, PBNU tak segan menunjukan dukungannya untuk Jokowi.

Nama nama diatas barulah beberapa nama dari sekian nama yang diangkat menjadi komisaris dan bukan kebetulan kalau mereka adalah pendukung Jokowi di awal awal pencalonannya dulu sebagai Presiden.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut penempatan Abdee Slank sebagai komisaris hanya akan merugikan Telkom karena latar belakang profesi yang tidak sesuai. Bukhori lantas menyinggung orang yang selama ini berada di balik pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 kerap mendapat posisi. Dia menilai hal itu akan merusak tatanan pemerintah. (detik, 29/5/2021)

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan Kementerian BUMN semestinya menjelaskan alasan di balik penunjukan musikus Abdi Negara Nurdin sebagai anggota komisaris PT Telkom. Hal itu dia tekankan agar peristiwa ini tidak menjadi polemik tajam di masyarakat, yang menurutnya apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor 02 tahun 2015 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, Lina menyebut ada dua syarat penting. Yaitu, anggota dewan komisaris harus memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, serta memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usahanya. (bbc.com, 31/5/2021)
Sementara itu, menurut WAKIL Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berpendapat penunjukan pejabat direksi hingga komisaris di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kental dengan nuansa balas budi ketimbang kompetisi. Anwar menegaskan seharusnya komisaris perusahaan BUMN harus diduduki oleh orang yang kredibel dan kompeten sesuai bidangnya. Hal ini menurutnya agar mendorong perusahaan-perusahaan BUMN bisa meningkatkan kualitasnya kedepan. (mediaindonesia, 30 Mei 2021)

Staf ahli Menteri BUMN, Arya Sinulingga menolak anggapan yang menyebut penunjukan Abdee 'Slank' sebagai 'balas jasa' atas perannya sebagai relawan capres Joko Widodo dalam dua kali pilpres. Apabila didasari 'balas jasa', menurut Arya, pemerintah akan menunjuknya untuk duduk di jabatan tertentu di pemerintahan, "jauh-jauh hari" sebelumnya. Kementerian BUMN, demikian Arya, menunjuk Abdee sebagai komisaris PT Telkom, karena dia dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman pada apa yang disebutnya sebagai aspek "digital konten". (bbc.com, 31/5/2021)

Jelaslah fakta diatas bahwasanya terlepas apapun itu yang melatarbelakangi pengangkatan para Komisaris yang notabene memang dekat dengan penguasa akan menimbulkan polemik, terlebih lagi dipertanyakan kompentensi dari para Komisaris tersebut apakah sungguh sungguh memiliki kemampuan yang cakap dibidangnya itu. Ini tentu harus melalui serangkaian uji kompetensi sehingga barulah bisa dicalonkan, dan harus melalui uji seleksi dengan persaingan yang sehat dengan calon calon lainnya.

Kriteria Pejabat Negara Ideal dalam Islam
Menurut Imam Ibnu Taimiyyah, kekuasaan itu memiliki dua pilar utama; kekuatan (al-quwwah) dan amanah (al-amanah). Yang dimaksud dengan al-quwwah (kekuatan) di sini adalah kapabilitas dalam semua urusan. Kuat dalam urusan peperangan misalnya, (wilayah al-harb) terefleksi dalam bentuk keberanian hati, keahlian dalam mengatur perang dan strategi perang, serta keahlian dalam menggunakan alat-alat perang. Kuat dalam urusan pemerintahan terwujud pada kapasitas ilmu dan keadilan, serta kemampuan dalam menerapkan hukum-hukum syariah. Adapun amanah, direfleksikan pada takut kepada Allah SWT, tidak menjual ayat-ayat-Nya dengan harga murah, dan tidak pernah gentar terhadap manusia. (Imam Ibnu Taimiyah, As-Siyâsah asy-Syar’iyyah, 1/6-7, 9).
Senada dengan Imam Ibnu Taimiyah, Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa seorang pejabat negara harus memiliki tiga kriteria penting; al-quwwah (kekuatan); at-taqwa (ketakwaan); dan al-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut terhadap rakyat). 

Saat ini dimana Sistem Kapitalisme diterapkan, apakah kriteria diatas ada pada setiap pejabat negara? Sedangkan pemilihannya saja sudah menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat.
 
Akuntabilitas Pejabat Negara 
Ditinjau dari aspek akuntabilitas, seluruh penguasa dan pejabat yang ada di dalam Daulah Khilafah Islamiyah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab di sini bukan semata-mata tanggung jawab yang berkenaan dengan aspek-aspek profesionalitas atau legal formal belaka, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban yang bersifat ruhiah. Sebab, jabatan adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawaban tidak hanya di depan orang yang mendelegasikannya, tetapi juga di hadapan Allah SWT.

Tatkala Umar bin Abdul Aziz ra. diangkat menjadi Amirul Mukminin, beliau menyita dan menyerahkan kepada baitulmal semua harta benda, tanah garapan, dan harta-harta milik umum yang diambil dan dikuasai para penguasa Bani Ummayah dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sebelum melakukan semua itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. memulai dari dirinya sendiri.
Beliau ra. melepaskan hak atas semua kekayaan, kepemilikan, hewan tunggangan (kendaraan), perkakas rumah tangga, dan semua minyak wangi simpanannya. Semuanya dijual dengan harga 23.000 dinar, atau setara dengan 4,25 gram emas X 23.000 = 97.750 gram emas, dan diserahkan kepada baitulmal. Jika harga 1 gram emas = Rp. 200.000, 00, maka total kekayaan beliau ra. yang diserahkan kepada baitulmal adalah Rp19,550 miliar (Hulyat al-Awliyâ’, V/253).

Abdullah bin Umar ra., putra Umar bin al-Khaththab ra., pernah melaporkan bahwa Khalifah Umar bin Khaththab ra. memerintahkan pencatatan kekayaan para kepala daerah (wali), di antaranya adalah Saad bin Abi Waqqash ra. Jika ada kelebihan kekayaan, beliau memerintahkan untuk membagi dua; separuh untuk pejabat tersebut dan sisanya diserahkan ke baitulmal. (As-Suyuthi, Târikh al-Khulafâ’, hlm. 132).

Khatimah
Di dalam Islam, kekuasaan untuk mengangkat kepala negara (khalifah) ada di tangan rakyat melalui baiat. Hanya saja, khalifah diangkat bukan untuk menjalankan kehendak dan kedaulatan rakyat, tetapi kehendak dan kedaulatan Allah SWT. Dengan kata lain, pejabat Daulah Islamiyah diangkat untuk menjalankan hukum yang ditetapkan oleh Allah, bukan untuk menjalankan hukum buatan rakyat. Pasalnya, kekuasaan tertinggi membuat hukum bukan di tangan rakyat, tetapi di tangan Allah SWT. Allah SWT adalah satu-satunya pihak yang berhak menetapkan hukum bagi rakyat.

Atas dasar itu, hubungan antara penguasa dan rakyat di dalam sistem pemerintahan Islam tidak sama dengan pola hubungan antara penguasa dan rakyat dalam sistem pemerintahan otoriter maupun sistem pemerintahan demokrasi. Di dalam sistem demokrasi tingkat tinggi, mekanisme pengangkatan kepala negara (presiden dan wakil presiden) dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota), dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Pejabat-pejabat negara lain adakalanya dipilih dan diangkat oleh presiden atau oleh lembaga perwakilan rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Di dalam Islam, pejabat negara yang diangkat oleh rakyat secara langsung adalah Khalifah dan anggota Majelis Umat. Pejabat lain seperti mu’âwin khalifah, wali, amil, qadhi, amirul jihad, dan sebagainya, seluruhnya dipilih dan diangkat oleh Khalifah atau orang yang diberi kewenangan oleh Khalifah berdasarkan ketetapan syariah Islam.

Mekanisme pemerintahan seperti ini tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menutup peluang lahirnya diktatorianisme dan dominasi kekuasaan oleh kelompok tertentu. Sebab, baik rakyat maupun penguasa tidak diberi hak untuk membuat hukum yang lazim digunakan untuk memaksa orang lain. Jika kekuasaan membuat hukum ada di tangan manusia, tentu akan terjadi pemaksaan kehendak sebagian orang atas sebagian yang lain. Lahirlah penindasan terhadap orang lain dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat.

Bahkan, jika kita mengamati praktik pembuatan kebijakan di negara demokrasi, tampak jelas bahwa banyak kebijakan yang justru tidak berpihak kepada rakyat dan bahkan ditentang oleh rakyatnya sendiri. Lalu siapakah sebenarnya yang paling berdaulat di negera-negara demokrasi? Yang jelas bukan rakyat, tetapi penguasa yang menjadi antek para pemilik modal. (Dilansir dari MuslimahNews.com dengan sedikit editan)

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget