Syariat Islam untuk Kebijakan Mandiri dalam Mengendalikan Wabah

Ilustrasi: kompas


Mercusuarumat.com
Oleh: Ummu Fasha
Penulis di Komunitas Rindu Surga

Saat ini kita sudah dua kali menjalani Ramadhan di tengah pandemi. Sudah dua kali kaum muslimin di negeri ini dilarang mudik menemui sanak saudaranya di kampung halaman. Belum lagi, berbagai ibadah ritual dibatasi dan diatur pelaksanaannya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya, dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan terjadi, yaitu adanya keharusan menjaga jarak saat shalat berjamaah, baik shalat fardlu yang dilaksanakan setiap hari, maupun shalat Jum’at, dan kini shalat Id.  Kaum musliminpun  dilarang untuk menyelenggarakan takbir keliling di malam lebaram, dan juga dilarang untuk melakukan halal bi halal setelah lebaran.

Sungguh mengenaskan, kaum muslimin dihadapkan pada pandemi yang berlarut-larut. Wabah ini tidak henti mendera penduduk di berbagai belahan dunia. Bermula di Wuhan China, pada akhir tahun 2019, wabah Covid-19 bergerak dengan cepat, menyebar ke berbagai penjuru dunia, hingga tak satupun negara di dunia ini aman dari wabah ini. Malahan saat ini, India tengah menghadapi wabah gelombang pandemi kedua, dengan varian baru yang lebih berbahaya dan ganas serta banyak memakan korban. Dikhawatirkan gelombang pandemi kedua ini akan menyebar ke wilayah lain, termasuk ke negeri ini.

Di Indonesia sendiri, saat ini pandemi belum berakhir, sehingga Presiden Joko Widodo meminta masyarakat jangan menganggap remeh dan harus tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Menurutnya kurva kasus Covid-19 saat ini memang sudah melandai sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan berjalannya program vaksinasi (Kompas, 2/05/2021). Presiden  meminta masyarakat tak cepat berpuas diri, karena situasi saat ini belum aman dari Covid-19, sehingga upaya menekan kasus aktif Covid-19 harus terus dilakukan.  Masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. termasuk mematuhi larangan mudik Lebaran tahun ini. 

Menghadapi pandemi global yang berlarut-larut ini, diperlukan strategi yang tepat dan memperhatikan arahan para pakar kesehatan.  Namun sungguh disayangkan, di awal terjadinya pandemi, negara ini enggan melakukan kebijakan lock down. Padahal lock down adalah metoda yang sangat efektif untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kebijakan yang diambil saat itu cenderung berubah-ubah dan terkesan tebang pilih. Publik melihat secara kasat mata, betapa di awal pandemi, negara ini malah mempromosikan pariwisata dan memperkenankan wisatawan asing masuk berbondong-bondong ke berbagai destinasi wisata yang lokasinya tersebar di seluruh provinsi. Tidak heran kasus Covid-19 terus menerus terjadi, dengan kurva yang naik turun, dan telah memakan banyak korban jiwa tak hanya masyarakat biasa, namun juga telah banyak memakan korban para tenaga medis, yang turut terpapar dari pasien yang mereka tangani. 

Akibat kebijakan lock down tidak diambil, pandemi ini semakin meluas, dan juga telah banyak melumpuhkan aktivitas perekonomian masyarakat. Sungguh banyak kerugian yang terjadi, sudah tidak terhitung berapa pusat perbelanjaan yang ditutup, mal-mal dan toserba yang berhenti beroperasi. Tidak hanya berdampak pada aktivitas perekonomian, dampak pandemi ini juga dirasakan di dunia pendidikan. Anak-anak sekolah sudah lebih dari satu tahun tidak bersekolah, demikian pula para mahasiswa harus berpuas diri dengan melakukan kuliah daring, yang tentu saja menyulitkan, terlebih bila jurusannya mengharuskan untuk banyak melakukan praktek di studio/bengkel atau praktikum di laboratorium. 

Masyarakat berharap pemerintah mengambil kebijakan yang benar-benar mandiri untuk menghentikan penyebaran virus yaitu dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini sampai tuntas. Rakyat saat ini bisa menilai, pemerintah terkesan tebang pilih saat menangani penyebaran virus Covid-19, tegas pada sebagian masyarakat, namun membuka lebar-lebar para WNA yang berdatangan dengan bebas di bandara-bandara internasional. Rakyat pun dibuat terhenyak, ketika jalur penerbangan yang menghubungkan Wuhan, yang merupakan daerah asal wabah ini, dibuka kembali. Rakyat pun menyoroti ketidakadilan pemerintah saat ini, yang membuka lebar-lebar kedatangan tenaga kerja asing (TKA) di tengah pandemi.

Nampak jelas kebijakan yang selama ini diambil lebih banyak  hanya mengikuti rekomendasi global yang terbukti gagal menghentikan virus. Misalnya keengganan melakukan kebijakan menerapkan lock down sejak awal. Baru setelah kasus semakin membludak, diterapkanlah lock down, itupun secara parsial. Hal ini tidak efektif dilakukan dan menimbulkan efek lanjutan berupa krisis ekonomi. Selanjutnya pemerintah memperkenalkan kebijakan baru, yaitu kebijakan “new normal” supaya aktivitas perekonomian tetap dapat dilakukan. Namun ternyata kebijakan baru ini malahan memperburuk kasus yang ada. Pandemi semakin meluas, dan memasuki wilayah-wilayah di pelosok kota dan desa, yang semula tidak terpapar wabah ini. Penerapan ‘new normal’ ini menjadi penyumbang terbesar laju infeksi serta menyebabkan terbentuknya kluster-kluster baru, sehingga dikenal istilah kluster perkantoran, kluster keluarga, kluster kebaktian, dll. Selanjutnya Pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, yang ternyata juga tidak efektif, karena aktivitas masyarakat tidak bisa dibatasi hanya di wilayahnya saja. Berbagai penyekatan jalan yang dilakukan, juga tidak efektif, karena hanya memindahkan jalur lalu lintas ke lokasi yang lain. Masyarakat sudah semakin dipusingkan dengan berbagai kebijakan ini, terlebih saat ini di tengah larangan mudik, ternyata di saat yang sama, puluhan bahkan ratusan WNA dari China bisa masuk dengan mudah. Masyarakat juga dibuat terheran-heran dengan adanya kebolehan untuk berwisata di saat larangan mudik diberlakukan.

Terlihat jelas, kebijakan yang diambil dibuat untuk melindungi para pengusaha dari ancaman kebangkrutan, akibat sepinya pengunjung ke daerah wisata, sehingga menurunkan tingkat hunian hotel dan objek-objek wisata, Kebijakan yang diambil lebih memperhatikan kepentingan para pemilik modal. Hal ini tidaklah heran, karena sistem kapitalisme yang saat ini diterapkan akan lebih berpihak pada para pemodal/para kapitalis. Para kapitalislah yang telah bekerja sama dengan para penguasa, untuk memenangkan para penguasa ke tampuk pimpinan. Penguasa terpilih tentu saja akan melakukan berbagai hal untuk melindungi kepentingan para kapitali yang telah menyokongnya. Mereka diberi berbagai kemudahan dan akses untuk melakukan investasi dan berusaha di negeri ini, serta dihilangkan berbagai hambatan perizinan sehingga dibuatkan berbagai regulasi untuk kelancaran usahanya,  sehingga tidaklah aneh ketika usahanya terancam akibat pandemi ini, mereka meminta supaya kebijakan yang diambil pemerintah tidak sampai mengorbankan kepentingan mereka, tidak sampai menghambat aktivitas perekonomian mereka.

Nampak jelas, untuk dapat mengatasi wabah Covid-19 ini diperlukan kemandirian, yang bisa melepaskan para penguasa dari jeratan para kapitalis pemilik modal. Harus ada upaya memutus hubungan symbiosis mutualisme, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain antara para penguasa (pemerintah) dengan para kapitalis pemilik modal. Hubungan symbiosis ini akan selalu berpihak pada kepentingan pemilik modal, dan akan senantiasa mengorbankan kepentingan masyarakat, sekalipun masyarakat merupakan mayoritas. Sayangnya, upaya memutus hubungan ini tidak mungkin berhasil dilakukan, bila sistem yang dianut adalah sistem kapitalisme. Sistem ini telah terbukti selalu  menyengsarakan rakyat, sehingga kondisi rakyat akan senantiasa tertindas.  

Untuk menuntaskan masalah  ini secara tuntas, diperlukan kepemimpinan yang mendunia, yang akan memimpin dan mengarahkan rakyat seluruh dunia untuk mengatasi pandemi ini secara bersama. Kepemimpinan umum yang mandiri, bebas dari kepentingan para kapitalis ini hanya ada pada sistem  pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam, telah teruji dan mampu mengatasi berbagai wabah dan bisa memutus mata rantai penyebaran wabah dengan efektif, karena sempurnanya pengaturan Syariah Islam untuk mengatasi berbagai problematika kehidupan. Penguasa di sistem Islam ini, tidak akan menjadikan faktor ekonomi di atas faktor keselamatan nyawa manusia. Dengan demikian, dunia memerlukan penerapan Islam secara kaffah untuk membebaskan dunia dari pandemi ini. Wallahu ‘alam.

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget