Gurita Mafia Tanah, Bisakah Dihilangkan?

Foto: Kompas (ilustrasi)

Mercusuarumat.com - Oleh : Umi Fahsa
(Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)

Kasus mafia tanah kembali marak.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai tak melaksanakan perintah Presiden Jokowi agar memberantas mafia tanah, padahal sejak tahun 2018 sudah dibentuk tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah yang beranggotakan Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Negara RI, sebagai tindak lanjut MoU antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Kepala Kepolisian Negara RI. Di lapangan, faktanya tak maksimal, kasus mafia tanah masih saja terjadi. Seperti dirasakan oleh Artis Nirina Zubir, yang menjadi korban mafia tanah sebesar Rp. 17 miliar. Selain artis dan pejabat, masyarakat mulai dari kelas bawah sampai pelaku usaha pun tak luput dari jeratan mafia tanah (neraca co.id, 18/11/2021). 

Tidak tanggung-tanggung, mafia tanah juga menyasar tanah milik TNI AL. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Laksamana Muda Nazali Lempo mengungkap mafia tanah yang mengklaim tanah seluas 32 hektar milik TNI AL.  Klaim ini berujung Putusan PK di Mahkamah Agung yang memenangkan para ahli waris Soemardjo (penggugat), meskipun kemenangan ini tak bisa dilanjutkan dengan eksekusi pengosongan lahan, karena di lahan itu berdiri Mako Pusat Polisi Militer Angkatan Laut hingga saat ini. Kemenangan ini terasa janggal karena dokumen yang digunakan jelas-jelas telah dinyatakan palsu oleh Labkrim Puslabfor Bareskrim Polri. "Setelah dicek, kok ada gross akte dua. Kami laporkan ke Bareskrim, setelah diselidiki Puslabfor Mabes Polri ternyata yang punya TNI AL itu identik. Jadi, bahasa hukumnya punya kami tuh asli, tapi punya dia tidak identik, tidak asli," katanya (Viva.co.id, 11/11/2021).

Kasus lainnya sebagaimana diberitakan oleh neraca co.id tanggal 18/11/2021, adalah lahan bersertifikat hak milik yang sah atas nama Tonny Permana, tiba-tiba tanahnya dihancurkan begitu saja, diserobot dan telah dirusak oleh pengembang properti besar di kawasan Jakarta Utara. SHM miliknya telah dijual ke masyarakat secara sewenang-wenang, yang diklaim oknum dengan menggunakan girik yang diduga palsu, tidak jelas asal-usulnya. 

Kasus mafia tanah memang sangat meresahkan dan mengganggu harta kepemilikan pihak tertentu. Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika mendorong DPR untuk memanggil Menteri ATR/Kepala BPN dan Kapolri supaya melakukan evaluasi terkait perkembangan perkara pertanahan, menyelesaikan konflik agraria yang menyebabkan masalah mafia tanah yang berkepanjangan.  Dia menduga adanya permainan orang dalam, yang menyebabkan banyaknya sertifikat ganda beredar di masyarakat, sehingga mendesak Polri dan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan bersih-bersih struktur di tubuh dua lembaga negara itu. Menurutnya  ada banyak faktor yang menyebabkan sindikat mafia tanah masih bertahan. Pertama, tak ada transparansi terkait administrasi. Lalu, keterbukaan informasi tentang pertanahan. Tertutupnya informasi terkait pertanahan ini membuat mafia tanah bisa bekerja dengan leluasa. Hal ini membuat sulitnya pembuktian terkait karena minimnya data pertanahan.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II DPR dan Anggota Panja Mafia Tanah, Guspardi Gaus. Dia menyebutkan, praktik mafia tanah tidak mungkin tidak melibatkan orang dalam, oknum yang memback up, karena tidak mungkin mafia ini bisa berjalan dan berhasil tanpa akses orang dalam. Panja Mafia Tanah sendiri mengaku akan fokus membasmi mafia tanah dan mendorong Kementerian ATR/BPN melakukan pembersihan pegawai yang menjadi mafia tanah, memprosesnya  sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Fakta-fakta yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa sistem kapitalis merupakan penyebab konflik agraria yang berkepanjangan ini. Dilansir dari CNN pada 2 Juni 2021, Kementerian ATR/BPN mencatat kasus yang terindikasi sebagai mafia tanah di Indonesia selama kurun 2018-2021 mencapai 242 kasus. 
Pada sistem kapitalis ini, negara sangat lemah perannya,  tidak lebih sebagai regulator yang mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan saja, sehingga negara sulit untuk berbuat banyak. Diperparah dengan mental sebagian aparatnya yang tidak mempedulikan halal haram, sehingga tidak mempedulikan hak pemilik tanah yang sah, mau merekayasa berbagai dokumen demi memperoleh keuntungan yang menggiurkan. Negara seolah-olah berkejaran dengan kasus mafia yang semakin banyak dan menggurita. Demikianlah kondisi negara ketika di bawah kendali kapitalisme.

Kondisi ini akan berbeda bila seluruh aturan diatur dengan menggunakan sistem Islam. Islam mengatur seluruh urusan manusia, termasuk masalah tanah. Tanah yang merupakan bagian dari segala sesuatu kepunyaan Allah SWT, sehingga pengurusan dan pengaturannya harus mengikuti syariat Islam yang telah Allah SWT tetapkan. Dalam Islam, kepemilikan atau penguasaan tanah didasarkan pada produktivitas tanah. Diantara sebab kepemilikan tanah yang diatur oleh Islam adalah soal menghidupkan tanah mati atau ihya’ul amwat. Sabda Rasulullah SAW : “Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya” (HR Bukhari). 

Negara juga akan mengambil alih secara paksa lahan-lahan pertanian yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun, lalu memberikan kepada orang yang mampu mengelolanya. Pemilik lahan yang malas dan tidak mampu mengolah lahannya maka akan hilang kepemilikannya setelah tiga tahun. Sabda Rasulullah saw : “Siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah, yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak atas tanah itu.” (HR Bukhari). Adanya ketetapan tersebut menyebabkan potensi sengketa lahan bisa dihindari. Di sini jelas, masalah kepemilikan tanah adalah untuk produksi bukan semata kepemilikan, sehingga  kemampuan produksinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan tanah tersebut. 

Selain mengatur masalah kepemilikan tanah, Islam mengatur pula  pejabat yang layak untuk menjalankan pemerintahan dan administrasi. Rasulullah saw  selaku kepala negara, saat akan mengangkat pejabat yang akan dikirim di suatu wilayah akan memilih yang dipandang paling mampu dalam jabatan yang akan diembannya, amanah serta kuat keimanannya. Diriwayatkan bahwa beliau bertanya kepada calon pejabatnya tentang tata cara yang akan mereka jalani dalam mengatur pemerintahan.

Selain pejabatnya yang takwa dan amanah, sistem Islam menanamkan ketakwaan individu anggota masyarakatnya. Ada perintah untuk beramar ma’ruf nahi munkar, sehingga masyarakat akan diliputi suasana takwa, tidak serakah  dan merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Mereka mengetahui bahwa melanggar hak atas tanah akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT kelak. Rasulullah memperingatkan umatnya melalui sabdanya : “Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka kelak akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis tanah.” (HR Bukhari dan Muslim).
Demikianlah Islam mengatur urusan pertanahan. Dengan demikian permasalahan mafia tanah yang menggurita negeri ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan melakukan upaya transparansi data-data pertanahan serta melakukan pembersihan pegawai yang menjadi mafia tanah saja, namun perlu upaya menyeluruh terkait bagaimana menetapkan hak atas tanah, menetapkan sistem administrasi yang baik dan menciptakan masyarakat Islam yang melahirkan individu warga hingga pejabat negara yang amanah dan bertakwa. Wallahua'lam

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget