Penetapan Harga PCR Diprotes Pengusaha, Bukti Kesehatan Dikomersilkan

Petugas kesehatan melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) COVID-19 (ilustrasi)
Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat

Mercusuarumat.com - oleh Umi Fasha (Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)

Pemerintah sudah menurunkan harga acuan tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) di Indonesia turun menjadi Rp Rp 275.000 (Jawa-Bali) dan Rp 300.000 (luar Jawa-Bali). Namun penurunan harga ini memberatkan  para pelaku usaha yang bergerak di bidang kesehatan karena ada biaya yang harus dikeluarkan seperti penyediaan alat reagen, tenaga kesehatan, pemeliharaan alat, sampai hitungan keuntungan perusahaan (CNBC,27/20/2021).

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia, Randy H Teguh meminta pemerintah agar pihaknya dilibatkan dalam penentuan harga tes PCR untuk keberlangsungan layanan kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dia menyatakan bahwa rumah sakit, klinik dan laboratorium posisinya terdesak untuk tetap melakukan pelayanan meskipun “buntung”, karena bila tidak melakukan pelayanan, akan ditutup. (Kumparan, 13/11/2021). 
Senada dengan pernyataan Randy,  pengusaha laboratorium  Dyah Anggraeni yang merupakan CEO Cito Clinical Laboratory. mengatakan berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya dengan harga reagen open system sebesar Rp 96.000, harga PCR seharusnya di atas Rp 300.000.

Kapitalisme Menyerahkan Sebagian Tanggung Jawab Kesehatan pada Swasta
Dalam sistem kapitalisme, negara memberi ruang yang sebesar-besarnya kepada para kapitalis (para pemilik modal) untuk meraup keuntungan di sektor kesehatan.  Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, tidak bertanggungjawab secara penuh pada urusan kesehatan rakyatnya. Dengan demikian tidaklah heran urusan kesehatan dan nyawa manusia dijadikan sebagai komoditi bisnis oleh pihak swasta, berbagai layanan kesehatan banyak dilakukan oleh pihak swasta. 

Para pelaku usaha kesehatan berlomba-lomba memberikan berbagai pelayanan kesehatan, terlebih di saat pandemi mendera negeri ini, sehingga berbagai layanan kesehatan swasta seperti layanan PCR bermunculan, bahkan melayani melalui drive trough dan juga sampai melayani ke rumah-rumah warga yang memerlukan layanan PCR.

Dalam sistem kapitalisme memang lumrah bila negara berlepas tanggung jawab dalam layanan kesehatan, dan malah memberikan akses kepada pihak swasta untuk menjalankan layanan kesehatan. Hal ini sudah barang tentu akan mengakibatkan terjadinya komersialisasi layanan kesehatan oleh para pelaku kesehatan swasta. Pihak swasta jelas tidak ingin dirugikan, sehingga bila pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dirasa terlalu murah, maka mereka akan menuntut kenaikan harga. Dampaknya sudah jelas, rakyatlah yang akan dirugikan, karena mereka harus menanggung biaya kesehatan yang tidak murah. Dengan demikian tidaklah heran, layanan kesehatan yang berharga mahal hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki uang. Rakyat kebanyakan yang kurang mampu secara finansial tidak dapat memenuhi layanan kesehatan seperti test PCR ini secara mandiri.

Sistem Pemerintahan Islam Menyediakan Layanan Kesehatan Prima
Pelayanan negara di bidang kesehatan dalam sistem Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalisme. Dalam Islam, layanan kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara, hal ini sebagaimana hadits Rasulullah saw  : “Pemimpin negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR. Bukhari). Dengan demikian maka pemimpin negara akan menyediakan layanan kesehatan dan juga pengobatan bagi seluruh rakyatnya, bahkan secara gratis. Layanan kesehatan akan dijadikan salah satu prioritas utama untuk dipenuhi, sehingga seluruh rakyatnya dapat mengakses secara mudah. Pada saat negara menghadapi pandemi, maka berbagai layanan kesehatan akan segera disediakan oleh negara sehingga tidak sulit diperoleh rakyat yang membutuhkannya dan tidak akan terjadi komersialisasi kesehatan. 

Negara akan menyediakan dana yang cukup untuk dapat menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya terhadap layanan kesehatan. Dana tersebut dapat diambil dari Baitulmal yang berasal dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariat, diantaranya dari hasil pengelolaan kekayaan umum seperti hasil hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dsb. atau pajak darurat dari orang kaya sebagai dana untuk menjamin kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan. Dalam Islam, sektor kesehatan tidak menjadi ajang komersialisasi swasta. Negara memberikan pelayanan kesehatan yang prima secara gratis dan berkualitas bagi masyarakat. 

Fenomena yang saat ini terjadi di negeri ini menyadarkan kita semua, betapa buruknya layanan kesehatan pada sistem kapitalisme terhadap rakyatnya. Rakyat dibiarkan menjadi objek komersialisasi layanan kesehatan oleh para pelaku usaha kesehatan swasta. Sudah saatnya kaum muslimin kembali kepada sistem Islam yang membawa kebaikan dan keberkahan. Wallahua'lam

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget